Tag: Gunawan

Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Penulisan ulang sejarah
Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
Kini, progres
penulisan ulang sejarah
sudah hampir selesai.
Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud)
Fadli Zon
, progres proyek itu sudah mencapai 80 persen.
“Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di Cibinong, Kabupaten Bogor, dilansir ANTARA, Senin (30/6/2025).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penulisan sejarah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
Ia menyebut era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
Oleh karenanya, Fadli menegaskan revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapinya.
Selain itu, penulisan ulang ini juga akan memuat temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
“Jadi enggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-
update
yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
“Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
Senada, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, menjelaskan buku sejarah nasional Indonesia butuh pembaruan.
Sebab, terakhir kali buku sejarah nasional Indonesia diperbaharui adalah 25 tahun lalu.
Meski rencana penulisan ulang sejarah ini menimbulkan pro dan kontra, Restu menyebut bahwa penggarapan akan terus dilanjutkan hingga rampung pada Agustus 2025.
Restu lantas mengatakan bahwa sebelum buku tersebut terbit, akan ada uji publik dan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
“Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.
Adapun program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk soal tone positif dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
(AKSI) juga menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
Bukan hanya itu, ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak.
Beberapa di antaranya terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
Pihak Istana pun membela Fadli Zon atas munculnya kritikan yang ada soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya.
“Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
“Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.