Jakarta: Belasan komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) wilayah Jabodetabek menyuarakan keberatan penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Ketua salah satu komunitas driver wanita Jakarta Timur, Siti Chodidjah, menyatakan struktur komisi yang sehat menjadi penopang keberlanjutan profesi, termasuk bagi para perempuan yang menggantungkan hidup dari platform online.
“Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, saya butuh sistem yang stabil. Komisi 20 persen itu bukan beban, karena kami tahu manfaatnya. Kami ingin pemerintah dengar suara kami yang aktif, bukan dari pihak yang hanya bicara tapi sudah lama tidak bekerja di jalan,” kata Siti dalam keterangan pers, Sabtu, 19 Juli 2025.
Siti menjelaskan skema 20 persen yang saat ini diterapkan masih layak, adil, dan memberikan keuntungan timbal balik baik untuk mitra maupun perusahaan aplikasi.
Melalui pernyataan resmi yang dikirimkan ke Kementerian Perhubungan, para ketua komunitas menegaskan komisi 20 persen bukan sekadar angka, melainkan bagian dari sistem keberlanjutan layanan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menyatakan selama ini para mitra driver masih bisa menikmati berbagai manfaat dari skema komisi yang ada.
“Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada,” jelas Hadi.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua Driver Ojol Klender, Indra Jaya, yang mengingatkan pekerjaan sebagai driver online bukan hanya soal mengantar penumpang atau makanan, tapi juga menjadi tulang punggung bagi banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan platform digital.
“Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini,” ungkap Indra.
Sementara Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan, menyoroti pentingnya keberlanjutan inovasi teknologi dan fitur keamanan yang selama ini mendukung keseharian para driver. Ia menyebut potongan 20 persen adalah bagian dari investasi berkelanjutan agar platform tetap aman, andal, dan kompetitif.
“Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum. Semua itu ada karen sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?” bebernya.
Ketua Komunitas Driver Online Shelter Grab MBH, Chris, menambahkan perubahan mendadak dalam struktur pendapatan bisa berdampak serius terhadap psikologi kerja mitra di lapangan. Ia menekankan bahwa mitra lebih membutuhkan kepastian daripada kebijakan populis yang bisa mengganggu ekosistem.
“Kalau sistem promo hilang, bonus dikurangi, atau bantuan darurat dihentikan karena aplikasi kekurangan anggaran, siapa yang rugi? Kami juga. Jadi tolong jangan buat keputusan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujar Chris.
Jakarta: Belasan komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) wilayah Jabodetabek menyuarakan keberatan penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Ketua salah satu komunitas driver wanita Jakarta Timur, Siti Chodidjah, menyatakan struktur komisi yang sehat menjadi penopang keberlanjutan profesi, termasuk bagi para perempuan yang menggantungkan hidup dari platform online.
“Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, saya butuh sistem yang stabil. Komisi 20 persen itu bukan beban, karena kami tahu manfaatnya. Kami ingin pemerintah dengar suara kami yang aktif, bukan dari pihak yang hanya bicara tapi sudah lama tidak bekerja di jalan,” kata Siti dalam keterangan pers, Sabtu, 19 Juli 2025.
Siti menjelaskan skema 20 persen yang saat ini diterapkan masih layak, adil, dan memberikan keuntungan timbal balik baik untuk mitra maupun perusahaan aplikasi.
Melalui pernyataan resmi yang dikirimkan ke Kementerian Perhubungan, para ketua komunitas menegaskan komisi 20 persen bukan sekadar angka, melainkan bagian dari sistem keberlanjutan layanan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menyatakan selama ini para mitra driver masih bisa menikmati berbagai manfaat dari skema komisi yang ada.
“Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada,” jelas Hadi.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua Driver Ojol Klender, Indra Jaya, yang mengingatkan pekerjaan sebagai driver online bukan hanya soal mengantar penumpang atau makanan, tapi juga menjadi tulang punggung bagi banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan platform digital.
“Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini,” ungkap Indra.
Sementara Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan, menyoroti pentingnya keberlanjutan inovasi teknologi dan fitur keamanan yang selama ini mendukung keseharian para driver. Ia menyebut potongan 20 persen adalah bagian dari investasi berkelanjutan agar platform tetap aman, andal, dan kompetitif.
“Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum. Semua itu ada karen sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?” bebernya.
Ketua Komunitas Driver Online Shelter Grab MBH, Chris, menambahkan perubahan mendadak dalam struktur pendapatan bisa berdampak serius terhadap psikologi kerja mitra di lapangan. Ia menekankan bahwa mitra lebih membutuhkan kepastian daripada kebijakan populis yang bisa mengganggu ekosistem.
“Kalau sistem promo hilang, bonus dikurangi, atau bantuan darurat dihentikan karena aplikasi kekurangan anggaran, siapa yang rugi? Kami juga. Jadi tolong jangan buat keputusan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujar Chris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(PRI)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5288066/original/080280600_1752885544-a0448ec3-e7fc-47c5-905d-787966c0fead.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Evaluasi Keamanan, Pemerintah Tutup Sementara Taman Nasional Gunung Rinjani – Page 3")
