Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Wakil Ketua Baleg: RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

     

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” ujar Iman dalam acara diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di Ruang Baleg, Jumat (11/7/2025).

     

    Lebih lanjut iman mengatakan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan seringkali terpinggirkan. 

     

    “Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” ujarnya

     

    Kemudian, Iman menambahkan ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

     

    “PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” kata iman

     

    Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

     

    Banyak dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Mā’idah ayat 8 yang diperintahkan untuk “berlaku adil” kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)”.

     

    Kaidah fiqih juga menjadi landasan, yaitu “Dar’ al-mafsadah muqaddam ʿalā jalb al-maṣlaḥah” (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan, di mana RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.

     

    “Jadi, pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” tegas Iman. 

     

    Hadir dalam acara diskusi, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, Direktur Jenderal dan Pelindungan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Pakar Masyarakat Hukum Adat Mathius Awoitauw, dan Erasmus Cahyadi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ( Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga emas Antam hari ini kembali ke angka Rp1,906 juta per gram

    Harga emas Antam hari ini kembali ke angka Rp1,906 juta per gram

    Ilustrasi – Seorang warga memperlihatkan logam mulia Antam. ANTARA/Gunawan Wibisono/aa.

    Harga emas Antam hari ini kembali ke angka Rp1,906 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (11/7), mengalami kenaikan Rp4.000 dari semula Rp1.902.000 menjadi Rp1.906.000 per gram atau harga jual yang sama pada 8 Juli.

    Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.750.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.003.000.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.906.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.752.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.603.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.305.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.555.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.262.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.445.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp184.812.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp461.765.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp923.320.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.846.600.000.

     

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Permohonan Jokowi Diterima, Sidang Pembuktian Ijazah Jokowi Dihentikan

    Permohonan Jokowi Diterima, Sidang Pembuktian Ijazah Jokowi Dihentikan

    GELORA.CO  – Pengadilan Negeri Solo memutuskan gugatan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi dinyatakan gugur. 

    Dalam sidang yang dipimpin Hakim Putu Gde Hariadi ini, Majelis Hakim PN Solo mengabulkan eksepsi yang diajukan Jokowi bersama para tergugat lainnya sehingga sidang pembuktian ijazah dihentikan.

    Majelis hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang memeriksa perkara ini. Dengan adanya putusan sela PN Solo ini, gugatan dugaan ijazah palsu tidak dapat dilanjutkan. 

     

    “Dengan adanya putusan sela oleh majelis hakim, pemeriksaan perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut,” ujar Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, Jumat (11/7/2025).

    Menurutnya, gugatan Jokowi tersebut salah alamat karena objek yang disengketakan adalah lembaga pemerintahan, sehingga bukan menjadi kewenangan pengadilan perdata.

    “KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan UGM adalah lembaga pemerintahan, sehingga objek yang disengketakan adalah sengketa pemerintah,” katanya.

    Dia menambahkan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sengketa semacam ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke PN Solo.

    Namun, Irpan menegaskan bahwa perkara masih bisa berlanjut jika penggugat mengajukan banding dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi.

    “Jika di dalam putusan banding hakim pengadilan tingkat banding berpendapat lain, misal pada akhirnya membatalkan putusan pengadilan negeri, maka PN Solo harus melanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut,” katanya.

    Sebelumnya, PN Solo resmi menggugurkan perkara dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang diajukan oleh Muhammad Taufiq. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Putu Gde Hariadi, majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Jokowi, KPU Kota Solo, SMAN 6 Solo, dan UGM.

    Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Putu Gde Hariadi ini ada tiga poin amar putusan. Pertama, mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, 2, 3, dan 4. Kedua, menyatakan PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dan yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000.

    “Di dalam putusan sela itu, pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut. Yang pada pokoknya menyatakan PN Solo tidak berwenang mengadili perkara itu. Sehingga dengan putusan sela itu menjadi putusan akhir, yang mengakhiri perkara nomor 99 di PN Solo. Jadi perkara itu sudah selesai,” kata Humas PN Solo Aris Gunawan saat ditemui awak media di PN Solo, Jumat (11/7/2025).

    Aris menjelaskan, gugatan tersebut menjadi kewenangan PTUN. Sehingga amar putusannya adalah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat.

    “Eksepsinya tentang kewenangan mengadili jadi kewenangan PTUN. Majelis berpendapat itu kewenangan PTUN sehingga PN tidak berwenang,” ucapnya.

    Dia mengatakan, perkara terkait ijazah palsu Jokowi itu sudah selesai ditingkat PN Solo. Namun untuk para pihak yang tidak puas bisa mengajukan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan tersebut diberikan.

    “Kalau banding, berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi. Nanti Pengadilan Tinggi yang memeriksa, apakah pendapatnya sama dengan putusan PN Solo, atau ada pendapat lain,” katanya

  • Manzone & Minimal Membuka Toko Pertama Jakarta di Puri Indah Mall

    Manzone & Minimal Membuka Toko Pertama Jakarta di Puri Indah Mall

    Jakarta: Manzone & Minimal, dua merek lokal ternama yang menghadirkan koleksi fashion terkini dan berkualitas, mengumumkan Grand Opening store keduanya di Puri Indah Mall 1, Jakarta.

    Dilanjutkan dengan seremoni pemotongan pita oleh Elpranusa Justia, General Manager Puri Indah Mall, Afat Adinata Nursalim, CEO Mega Perintis Group, Verosito Gunawan, Komisaris Utama Mega Perintis Group. Acara pemotongan pita yang dilakukan oleh para tokoh penting ini menjadi simbol dimulainya era baru bagi Manzone & Minimal di Jakarta.
     
    “Manzone & Minimal awalnya sudah lama hadir di Indonesia, namun kemudian kami membawa inovasi baru dengan meluncurkan gabungan Manzone & Minimal sehingga memberikan pengalaman baru untuk semua pelanggan setia Manzone & Minimal.” Ungkap Afat Adinata, CEO Mega Perintis Group.
     
    Acara Grand Opening dimeriahkan oleh kehadiran Denny Sumargo, permainan Wheel Of Fashion dengan berbagai hadiah menarik dan sesi Color Analysis oleh Agnes Oryza yang menaungi Coloryza. Para tamu, influencer dan pelanggan beruntung bisa mencoba analisa warna paling cocok dengan warna kulit mereka yang dapat ditemukan pada koleksi Live In Color dari Manzone & Minimal.
     
    Selain menjadi toko pionir, toko gabungan Manzone & Minimal ini akan menjadi concept store ke-4 di Indonesia, yang sebelumnya juga telah dibuka di Mal Panakkukang Makassar, Sun Plaza Medan, dan Tunjungan Plaza Surabaya.

    Dengan area toko yang luasnya 274,45 meter persegi, pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan menyenangkan, serta menemukan variasi produk yang hanya tersedia di toko ini.
     
    Manzone & Minimal menghadirkan berbagai produk yang dirancang khusus untuk memenuhi gaya hidup modern pria dan wanita. Manzone & Minimal juga meluncurkan koleksi baru dengan tema Live in Color, sebuah koleksi pakaian dengan berbagai varian warna yang unik dan menarik dengan kualitas terbaik dan jaminan kenyamanan sepanjang hari.
     
    Kehadiran Manzone & Minimal di Puri Indah Mall Jakarta diharapkan dapat semakin memperkaya pilihan fashion bagi masyarakat Ibukota dan menjadi daya tarik baru bagi pusat perbelanjaan ini.

    Jakarta: Manzone & Minimal, dua merek lokal ternama yang menghadirkan koleksi fashion terkini dan berkualitas, mengumumkan Grand Opening store keduanya di Puri Indah Mall 1, Jakarta.
     
    Dilanjutkan dengan seremoni pemotongan pita oleh Elpranusa Justia, General Manager Puri Indah Mall, Afat Adinata Nursalim, CEO Mega Perintis Group, Verosito Gunawan, Komisaris Utama Mega Perintis Group. Acara pemotongan pita yang dilakukan oleh para tokoh penting ini menjadi simbol dimulainya era baru bagi Manzone & Minimal di Jakarta.
     
    “Manzone & Minimal awalnya sudah lama hadir di Indonesia, namun kemudian kami membawa inovasi baru dengan meluncurkan gabungan Manzone & Minimal sehingga memberikan pengalaman baru untuk semua pelanggan setia Manzone & Minimal.” Ungkap Afat Adinata, CEO Mega Perintis Group.
     
    Acara Grand Opening dimeriahkan oleh kehadiran Denny Sumargo, permainan Wheel Of Fashion dengan berbagai hadiah menarik dan sesi Color Analysis oleh Agnes Oryza yang menaungi Coloryza. Para tamu, influencer dan pelanggan beruntung bisa mencoba analisa warna paling cocok dengan warna kulit mereka yang dapat ditemukan pada koleksi Live In Color dari Manzone & Minimal.
     
    Selain menjadi toko pionir, toko gabungan Manzone & Minimal ini akan menjadi concept store ke-4 di Indonesia, yang sebelumnya juga telah dibuka di Mal Panakkukang Makassar, Sun Plaza Medan, dan Tunjungan Plaza Surabaya.
     
    Dengan area toko yang luasnya 274,45 meter persegi, pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan menyenangkan, serta menemukan variasi produk yang hanya tersedia di toko ini.
     
    Manzone & Minimal menghadirkan berbagai produk yang dirancang khusus untuk memenuhi gaya hidup modern pria dan wanita. Manzone & Minimal juga meluncurkan koleksi baru dengan tema Live in Color, sebuah koleksi pakaian dengan berbagai varian warna yang unik dan menarik dengan kualitas terbaik dan jaminan kenyamanan sepanjang hari.
     
    Kehadiran Manzone & Minimal di Puri Indah Mall Jakarta diharapkan dapat semakin memperkaya pilihan fashion bagi masyarakat Ibukota dan menjadi daya tarik baru bagi pusat perbelanjaan ini.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat kunjungan kenegaraannya ke Brasil.

    Dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Rabu (9/7/2025) waktu setempat, Kepala negara mengungkapkan bahwa Indonesia menilai program Brasil sebagai salah satu model inspiratif dalam membangun ketahanan pangan, khususnya terkait pemenuhan gizi anak-anak.

    “Kami saat ini tengah menjalankan program ambisius penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia, dan target kami adalah 82,9 juta porsi per hari pada Desember 2025,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, keberhasilan Brasil dalam mengelola program sosial di sektor pangan menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah Brasil selama bertahun-tahun dikenal berhasil menekan angka kelaparan dan gizi buruk melalui kebijakan subsidi pangan dan program makan di sekolah.

    “Sangat penting bagi Indonesia dan kami sangat jujur dalam mengatakan bahwa kami telah menggunakan program Anda sebagai model peran kami,” pungkas Prabowo.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Dengan target ambisius mencapai hampir 83 juta porsi per hari pada akhir 2025, program MBG dipandang menjadi salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda kerja sama internasional pemerintahan Prabowo.

    Sejauh ini, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengejar target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada akhir 2025.

    Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan mengatakan hingga pekan pertama di Bulan Juli, ada penambahan sebanyak 1.200 penerima manfaat MBG. Sehingga kini, total penerima manfaat MBG mencapai hampir 7 juta orang.

    “Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura,” kata Redy saat menyampaikan progres implementasi Program MBG, Minggu (6/6/2025).

    Redy merinci, total SPPG yang sudah beroperasi mencapai 1.873 unit. Pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG. Sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 unit SPPG.

    “Ini sudah melebihi target dari BGN yang menargetkan Juli akan beroperasi sejumlah 1.994 SPPG,” ujar Redy.

    Dengan penambahan jumlah SPPG, Redy menjelaskan, pelaksanaan Program MBG menyerap hampir 100.000 orang tenaga kerja langsung. Program MBG melibatkan sekitar 10.000 UMKM, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan koperasi yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG.

    Menurut Redy, BGN sedang mempercepat proses verifikasi mitra SPPG. Ada sekitar 4.000 SPPG yang akan diverifikasi. Harapannya target BGN pada Agustus, yakni sebanyak 24 juta penerima manfaat dengan total 8.000 SPPG bisa tercapai.

    “Kita semua berharap Badan Gizi Nasional tetap bisa melaksanakan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar-standar yang sudah kami tentukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua,” kata Redy.

  • Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan peluncuran program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Belajar Bersama Maestro (BBM) tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan budaya dan seni.

    “Program GSMS dan BBM merupakan langkah konkret menghadirkan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus edukasi seni bagi generasi muda. Melalui kehadiran para seniman dan maestro langsung ke lingkungan pendidikan, kita sedang menanamkan nilai-nilai luhur budaya secara nyata dan menyenangkan,” kata Hetifah di Jakarta, Rabu.

    Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang turut hadir dan meresmikan peluncuran, serta kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, atas konsistensinya mendorong pelestarian budaya lewat pendekatan pendidikan.

    “Kolaborasi antara dunia seni dan dunia pendidikan ini bukan sekadar program tahunan, tapi sebuah gerakan strategis untuk membentuk generasi yang kreatif, berkarakter, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujar legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

    Lebih lanjut, Hetifah mendorong agar pelaksanaan GSMS dan BBM dapat diperluas dan dilakukan secara masif, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, yang kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sebagai kawasan yang akan menjadi etalase budaya Indonesia, Kalimantan Timur harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program kebudayaan. Saya berharap GSMS dan BBM bisa menyentuh lebih banyak sekolah, sanggar, dan komunitas budaya di wilayah ini,” tegasnya.

    Hetifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas seniman, dan dunia pendidikan agar program ini berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat.

    “Investasi budaya adalah investasi masa depan. Anak-anak yang mengenal dan mencintai budayanya sejak dini akan tumbuh menjadi warga bangsa yang percaya diri, inklusif, dan kreatif,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT Pegadaian Umumkan Susunan Baru Komisaris dan Direksi, Ini Daftar Namanya – Page 3

    PT Pegadaian Umumkan Susunan Baru Komisaris dan Direksi, Ini Daftar Namanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pegadaian resmi melakukan perombakan struktur kepemimpinan pada jajaran Komisaris dan Direksi. Pergantian yang diumumkan pada Kamis (3/7) ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam menyegarkan struktur organisasi dan memperkuat pencapaian visi serta misi korporasi.

    Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka, menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan dinamika yang wajar terjadi dalam sebuah organisasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh insan perusahaan untuk mendukung arah baru kepemimpinan.

    “Hari ini telah diumumkan pergantian susunan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Pegadaian. Pergantian ini umum terjadi di organisasi maupun instansi, tidak terkecuali Pegadaian. Kami, seluruh Insan Pegadaian pastinya siap mendukung jajaran Komisaris dan Direksi Pegadaian untuk mewujudkan visi Perusahaan sebagai leader in gold ecosystem dan misi untuk mengEMASkan Indonesia,” ujar Dwi Hadi Atmaka (09/07).

    Salah satu perubahan mencolok terlihat pada kursi Direktur Teknologi Informasi & Digital. Teguh Wahyono yang sebelumnya menjabat, kini digantikan oleh Yos Iman Jaya Dappu. Sosok baru ini membawa pengalaman luas di bidang teknologi dan transformasi digital.

    Sebelum bergabung dengan Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu menjabat sebagai Regional Sales Director Asia di Creatio, perusahaan global penyedia platform no-code untuk otomatisasi workflow dan CRM. Dengan latar belakang lebih dari dua dekade di dunia IT, ia diharapkan mampu memperkuat langkah digitalisasi Pegadaian ke depan.

    Sementara pada posisi Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi Rofiqotul Hidayah digantikan oleh Selfie Dewiyanti yang kini menjabat sebagai Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian. Selfie Dewiyanti sebelumnya menempati posisi sebagai Commercial Director di PT Sarinah.

    Posisi Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan yang ditempati oleh Udin Salahudin, digantikan oleh Ismail Ilyas, yang sebelumnya merupakan Direktur Utama Dana Pensiun Pegadaian. Kini Ismail Ilyas menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan dan Umum PT Pegadaian. Kemudian, posisi Direktur Human Capital PT Pegadaian, ERA Taufiq kini digantikan oleh Tribuana Tunggadewi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Compliance & Human Capital Bank BSI.

    Melengkapi jajaran Direksi di PT Pegadaian, Budi Wahju Soesilo yang sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, didapuk sebagai Wakil Direktur Utama untuk mendampingi Damar Latri Setiawan yang masih menduduki posisi Direktur Utama PT Pegadaian.

    Sementara itu, Gunawan Sulistyo yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Direktur Umum PT Pegadaian telah menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal  27 Februari 2025 lalu.

    Pada jajaran Komisaris PT Pegadaian, Nezar Patria yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Komisaris Utama/Komisaris Independen, serta Yudi Priyambodo dan Muhammad Isnaini yang menduduki posisi Komisaris Independen telah menyelesaikan masa jabatannya. Posisi jajaran Komisaris kini ditempati oleh Syafaat Perdana sebagai Komisaris, kemudian Loto Srinaita Ginting kembali hadir di jajaran Board of Commissioner PT Pegadaian pada posisi Komisaris, serta Kukrit Suryo Wicaksono, Trimedya Panjaitan, dan Martina yang menempati posisi Komisaris Independen.

    Berikut adalah daftar lengkap jajaran Komisaris PT Pegadaian terbaru:

    – Komisaris Utama: Sudarto

    – Komisaris: Loto Srinaita Ginting

    – Komisaris: Umiyatun Hayati Triastuti

    – Komisaris: Syafaat Perdana

    – Komisaris Independen: Kukrit Suryo Wicaksono

    – Komisaris Independen: Trimedya Panjaitan

    – Komisaris Independen: Martina

    Berikut adalah daftar lengkap jajaran Direksi PT Pegadaian terbaru:

    – Direktur Utama: Damar Latri Setiawan

    – Wakil Direktur Utama: Budi Wahju Soesilo

    – Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis: Ferdian Timur Satyagraha

    – Direktur Jaringan dan Operasi: Eka Pebriansyah

    – Direktur Human Capital: Tribuana Tunggadewi

    – Direktur Manajemen Risiko, Legal, Kepatuhan, dan Umum: Ismail Ilyas

    – Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk: Selfie Dewiyanti

    – Direktur Teknologi Informasi dan Digital: Yos Iman Jaya Dappu

    *efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

  • OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, Apa Tujuannya? – Page 3

    OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, Apa Tujuannya? – Page 3

    Dian menjelaskan, bahwa KPKS dirancang dengan struktur organisasi yang komprehensif, terdiri dari unsur internal OJK dan anggota eksternal yang memiliki kompetensi tinggi di bidang keuangan syariah.

    Para anggota internal berasal dari berbagai departemen di OJK yang terkait langsung dengan sektor syariah, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, hingga aset digital dan perlindungan konsumen syariah.

    Sementara itu, anggota eksternal KPKS terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Dr. H. Anwar Abbas, Prof. Dr. KH. Hasanuddin, Prof. Dian Masyita, Mohammad Mahbubi Ali, dan M. Gunawan Yasni. Mereka dipilih berdasarkan rekam jejak keilmuan dan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Pembentukan KPKS memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung peran OJK sebagai otoritas yang bermenang dalam pembinaan sektor jasa keuangan syariah,” ujarnya.

     

  • KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

    KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

    KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) fokus mendalami materi penyelewengan dana
    corporate social responsibility
    (CSR) Bank Indonesia (BI) dari anggota
    DPR RI
    , khususnya Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).
    “Sebagaimana yang telah disampaikan Pak Direktur Penyidikan, jadi KPK masih fokus terkait dengan dua pihak yang disebutkan di DPR begitu (Satori dan Heri Gunawan),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
    Budi memastikan penyidikan kasus dana CSR BI terus berprogres.
    Dia mengatakan, KPK masih melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait perkara tersebut.
    “KPK masih terus melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para saksi, baik dari pihak Bank Indonesia maupun dari pihak DPR. Semuanya tentu akan didalami nanti keterangan-keterangan yang disampaikan saksi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Budi meminta para saksi yang dipanggil kooperatif dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
    “Sehingga penanganan perkara ini juga bisa berjalan secara efektif,” ucap dia.
    Adapun KPK terus mengusut kasus
    korupsi dana CSR BI
    yang disalurkan ke yayasan berdasarkan rekomendasi Komisi XI DPR.
    Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang ditandatangani pada minggu ketiga Desember 2024.
    Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyaluran dana CSR BI ke yayasan yang direkomendasikan Anggota Komisi XI DPR tidak sesuai dengan peruntukkannya.
    “Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka, tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
    Asep mengatakan, dana CSR yang dikirim BI ke rekening yayasan diduga diolah dengan beberapa cara, seperti memindahkan ke beberapa rekening lain dan diubah menjadi aset.
    “Ada yang kemudian pindah dulu ke beberapa rekening lain. Dari situ nyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara ini. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan, jadi tidak sesuai peruntukkannya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga emas Antam hari ini naik Rp5.000 ke angka Rp1,906 juta/gram

    Harga emas Antam hari ini naik Rp5.000 ke angka Rp1,906 juta/gram

    Ilustrasi – Seorang warga Jakarta memperlihatkan logam mulia Antam. ANTARA/Gunawan Wibisono/aa.

    Harga emas Antam hari ini naik Rp5.000 ke angka Rp1,906 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 10:45 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (8/7) mengalami kenaikan Rp5.000 dari semula Rp1.901.000 menjadi Rp1.906.000 per gram

    Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.750.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.003.000.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.906.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.752.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.603.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.305.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.555.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.262.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.445.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp184.812.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp461.765.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp923.320.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.846.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara