Tag: Gunawan

  • Ekonom Prediksi Kerugian Ekonomi Imbas Demo, Segini Nilainya – Page 3

    Ekonom Prediksi Kerugian Ekonomi Imbas Demo, Segini Nilainya – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas di tengah dinamika pasar keuangan global maupun domestik.

    Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan BI tetap hadir di pasar demi memastikan Rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya.

    “Bank Indonesia (BI) akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas Rupiah di tengah gejolak di dalam negeri,” kata Erwin dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

    Menurut Erwin, langkah stabilisasi dilakukan dengan memastikan mekanisme pasar berjalan sehat dan efisien. Sejalan dengan komitmen tersebut, BI memperkuat intervensi di pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Instrumen yang digunakan antara lain intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore, serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, hingga pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    “Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar off-shore dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder,” ujarnya.

     

  • Rupiah Dibuka Naik Tipis 1 September 2025, Tapi Risiko Jatuh Terbuka Lebar – Page 3

    Rupiah Dibuka Naik Tipis 1 September 2025, Tapi Risiko Jatuh Terbuka Lebar – Page 3

    Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas di tengah dinamika pasar keuangan global maupun domestik.

    Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan BI tetap hadir di pasar demi memastikan Rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya.

    “Bank Indonesia (BI) akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas Rupiah di tengah gejolak di dalam negeri,” kata Erwin dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

    Menurut Erwin, langkah stabilisasi dilakukan dengan memastikan mekanisme pasar berjalan sehat dan efisien. Sejalan dengan komitmen tersebut, BI memperkuat intervensi di pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Instrumen yang digunakan antara lain intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore, serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, hingga pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    “Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar off-shore dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder,” ujarnya.

  • Ramai-Ramai Kampus Kuliah Daring Imbas Demo di Berbagai Daerah

    Ramai-Ramai Kampus Kuliah Daring Imbas Demo di Berbagai Daerah

    Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh staf dan dosen mulai 1 September 2025.

    Wakil Rektor III UMMI, Andri Moewashi I Haq, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk perkuliahan daring karena tahun akademik 2025–2026 belum dimulai.

    “Untuk besok (1 September) WFH hingga ada edaran berikutnya. Seluruh staf dan dosen UMMI diharapkan tetap melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan layanan dari rumah masing-masing,” kata Andri, Minggu (31/8/2025).

    Selain menerapkan penyesuaian kegiatan, tiga perguruan tinggi di Sukabumi juga mengimbau mahasiswanya yang berencana berpartisipasi dalam demonstrasi pada 1 September 2025 agar tetap menjaga ketertiban dan menjunjung nilai akademis.

    Direktur Pengelola Kampus IPB Sukabumi, Ujang Sehabudin, menyebutkan bahwa kegiatan akademik di kampusnya tidak ada perubahan. Namun, dia mengingatkan mahasiswa yang akan turun ke jalan agar tetap tertib.

    “Perkuliahan kami masih berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan, namun dihimbau kepada mahasiswa aksi untuk jaga ketertiban dan jangan anarkis,” katanya.

    Ujang juga mengingatkan potensi adanya provokator.

    “Hati-hati, terkadang sulit kalau sudah di lapangan, karena tidak tahu kalau ada pihak-pihak lain yang memang sengaja membenturkan massa,” sambung dia.

    Hal senada disampaikan Kepala Unit Bagian Kemahasiswaan Universitas Nusa Putra, Gia Yosep Gunawan. Dia mengingatkan mahasiswa untuk mengutamakan etika akademis.

    “Menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan mengedepankan etika akademis,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Linggabuana Sukabumi, Asep Deni, mengimbau agar semua pihak penting mengedepankan sikap damai.

    “Selain itu juga diharapkan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan,” kata Asep Deni.

    Imbauan tiga kampus ini menjadi penegasan agar aksi mahasiswa pada Senin (1/9/2025) berlangsung tertib, aman, dan tetap dalam koridor demokrasi.

  • BI Lakukan Ini Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Aksi Demonstrasi

    BI Lakukan Ini Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Aksi Demonstrasi

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Tanah Air sejak pekan lalu. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan pihaknya akan terus berada pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas Rupiah.

    “Bank Indonesia berada di pasar untuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya melalui mekanisme pasar yang berjalan dengan baik,” kara Erwin dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

    Dalam hal ini, BI terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore. Selain itu, intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder.

    BI terus menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan membuka akses likuiditas ke perbankan. Hal ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, serta fasilitas pinjaman/pembiayaan.

    “Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas Rupiah dengan membuka akses likuiditas kepada perbankan melalui transaksi repo, transaksi fx swap dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta lending/financing facility,” terangnya.

    (rea/ara)

  • ASSA 2025 Dorong Transformasi Pendidikan Indonesia, Fokus Deep Learning dan AI – Page 3

    ASSA 2025 Dorong Transformasi Pendidikan Indonesia, Fokus Deep Learning dan AI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai wujud nyata komitmen terhadap dunia pendidikan, Acer Indonesia kembali menggelar Acer Smart School Awards (ASSA) 2025.

    Ajang penghargaan ini bertujuan mendorong transformasi digital di bidang pendidikan dengan memberikan apresiasi kepada sekolah dan pendidik yang inovatif.

    Memasuki tahun kelima, ASSA semakin menegaskan posisinya sebagai program nasional yang memacu percepatan digitalisasi pendidikan.

    President Director Acer Indonesia, Leny Ng, mengatakan selama lima tahun terakhir, ASSA telah menjadi wadah yang memfasilitasi percepatan transfer pengetahuan dan adopsi teknologi pembelajaran di sekolah–termasuk penggunaan deep learning dan coding AI.

    “Kami menyaksikan bagaimana peran guru, dosen, institusi, serta para praktisi saling berkontribusi dalam mendukung transformasi digital pendidikan,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    ASSA 2025 menghadirkan dewan juri kredibel, antara lain Prof. Dr. Unifah Rosyidi (Ketua Umum PB PGRI), Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit (Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia), dan Riko Gunawan (Products & Solutions Director Acer Indonesia).

    Kehadiran sederet juri tersebut memastikan penilaian berjalan objektif dan berstandar tinggi.

     

  • Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

    “Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

    Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

    Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

    Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

    Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

    1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

    2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

    3. Arief Nurzaman, S.T. 

    4. Arief Wardono, S.E. 

    5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

    6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

    7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

    8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

    9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

    10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

    11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

    12. Ir. Harya Adityawarman 

    13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

    14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

    15. Sahat Purba, S.T. 

    16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

    17. Ir. Sutrisno, M.M. 

    18. Wahyudi Anas, S.T.

  • Unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya sempat diwarnai ketegangan

    Unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya sempat diwarnai ketegangan

    ANTARA – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, melakukan unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (29/8) sore. Dalam aksi ini, sempat terjadi ketegangan antara massa dan juga aparat kepolisian. (Irfan Hardiansyah/Gunawan Wibisono/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi dengan bank besar dinilai bisa menekan CoF bank syariah daerah

    Sinergi dengan bank besar dinilai bisa menekan CoF bank syariah daerah

    Jakarta (ANTARA) – Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) memandang bahwa bank syariah di daerah bisa berkolaborasi dengan bank syariah besar untuk menekan biaya dana (cost of fund/CoF), bahkan biaya modal (cost of capital), yang relatif tinggi akibat keterbatasan modal.

    “Sebenarnya kolaborasi itu yang harus diperkuat. Kita bicara permodalan, kita bicara cost of capital atau cost of fund dalam hal ini. Itu bisa saling disinergikan satu sama lain,” kata Anggota KPKS M Gunawan Yasni dalam webinar OJK Institute, di Jakarta, Kamis.

    Gunawan mengatakan, biasanya bank syariah di daerah dituntut mengakomodasi banyak pengusaha lokal berskala kecil. Padahal, mereka memiliki modal terbatas, sehingga biaya penyaluran cenderung tinggi.

    Adanya sinergi dengan bank syariah besar, beban pembiayaan kepada pelaku usaha kecil di daerah diharapkan tidak semakin berat.

    Oleh sebab itu, Gunawan menekankan pentingnya bank syariah besar untuk tidak dipandang sebagai kompetitor bagi bank-bank daerah.

    Menurutnya, anggapan bahwa bank syariah besar, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), mengambil pangsa pasar bank syariah daerah merupakan cara pandang yang keliru. Justru, kolaborasi diperlukan agar kedua pihak dapat saling melengkapi.

    “Jadi, jangan melihat bahwa bank besar ini (bank syariah besar) adalah kompetitor dalam hal ini,” ujar dia lagi.

    Gunawan menjelaskan, dalam perbankan konvensional, setiap bank besar bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling mengambil pangsa pasar secara langsung. Artinya, setiap bank memiliki peran dan strategi pasar (market niche) masing-masing.

    Di sisi lain, Gunawan menekankan bahwa bank syariah besar juga harus membantu menumbuhkembangkan bank syariah daerah.

    Sebab, bank besar tetap memerlukan keberadaan mitra atau counter-party di daerah yang memahami pasar lokal dan lebih dekat dengan masyarakat. Kolaborasi ini diyakini akan memperkuat posisi keduanya sekaligus memperluas akses pembiayaan.

    Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dalam perspektif syariah, hubungan antarbank seharusnya tidak dipahami sebagai persaingan untuk saling mengalahkan. Prinsip utama yang perlu dipegang yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kolaborasi merupakan jalan untuk memperbesar manfaat bersama.

    Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap beberapa bank syariah sebesar BSI bisa lahir dalam waktu dekat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melalui jawaban tertulis beberapa waktu lalu menyampaikan, target jangka menengahnya yakni terciptanya 3 hingga 5 bank syariah dengan skala bisnis yang sebanding dengan BSI.

    OJK juga selalu mendorong konsolidasi perbankan termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, yang dilakukan antara lain melalui spin off unit usaha syariah (UUS) dan dimungkinkan pula dapat diikuti oleh penggabungan usaha dengan bank syariah lain agar menghasilkan bank umum syariah (BUS) yang sehat dengan skala usaha lebih besar.

    Pada akhir tahun ini, diharapkan BUS baru lahir yang merupakan hasil dari spin off UUS BTN atau BTN Syariah yang akan digabungkan dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai perusahaan cangkang.

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BVIS pada bulan ini, telah menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru dengan Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tengah melangsungkan proses spin off UUS. Perseroan memutuskan untuk memisahkan UUS dengan mendirikan BUS bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai BUS hasil pemisahan. Hal ini telah disetujui dalam RUPSLB pada 26 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Menang Gugatan Wanprestasi Gagalnya Produksi Mobil Esemka di PN Solo

    Jokowi Menang Gugatan Wanprestasi Gagalnya Produksi Mobil Esemka di PN Solo

    Liputan6.com, Solo – Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo resmi menolak gugatan wanprestasi terkait produksi mobil Esemka, yang salah satu tergugatnya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan tersebut diajukan oleh Aufaa Luqmana Re A yang merupakan anak dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

    Sidang putusan perkara dengan nomor registrasi 96/Pdt.G/2025/PN Skt digelar secara daring pada Rabu (27/8/2025). Selain Jokowi, dua pihak lain juga ikut tergugat dalam perkara ini, yaitu mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai tergugat kedua, dan PT Solo Kreasi Manufaktur, selaku produsen mobil Esemka, sebagai tergugat ketiga.

    Humas PN Kota Solo, Aris Gunawan, mengonfirmasi putusan pengadilan tersebut.

    “Putusannya intinya adalah dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar Aris kepada wartawan di Solo, Rabu (27/8/2025).

    Menurut Aris, penggugat yang merupakan warga Ngoresan, Kecamatan Jebres, Solo itu masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding sejak putusan tersebut dibacakan.

    “Pada pokoknya majelis menilai bahwa antara penggugat dan para tergugat ini tidak hubungan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum perikatan karena yang dituntut (Jokowi) oleh penggugat ini kan wanprestasi, maka karena tidak ada hubungan perikatan (Esemka) akhirnya ditolak PN,” jelasnya.

    Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan putusan ini sudah bersifat pokok perkara. Ia menegaskan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya di persidangan.

    “Maka Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi substansinya seperti itu,” kata Irpan saat dihubungi wartawan.

    Irpan menyebut pihaknya menerima putusan ini dan menilai keputusan majelis hakim sudah tepat.

    “Kami menilai putusan tersebut benar, tepat, dan memenuhi rasa keadilan,” ucapnya.

     

  • Proyek MRT Jakarta fase 2A capai 51,31%, target tetap sesuai jadwal

    Proyek MRT Jakarta fase 2A capai 51,31%, target tetap sesuai jadwal

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Proyek MRT Jakarta fase 2A capai 51,31%, target tetap sesuai jadwal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:39 WIB

    Elshinta.com – Proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A terus menunjukkan progres positif. Hingga 25 Juli 2025, realisasi pembangunan mencapai 51,31 persen, dengan tiga paket pekerjaan sipil mencatat kemajuan signifikan.

    Kepala Divisi Project Management for Construction 2 PT MRT Jakarta (Perseroda), Indra Gunawan, menjelaskan bahwa progres terbesar ditunjukkan oleh CP201 dengan capaian 88,87 persen, disusul CP203 sebesar 75,59 persen, dan CP202 yang kini berada di angka 55,64 persen. Sementara itu, untuk pekerjaan sistem perkeretaapian (railway system) baru mencapai 20,88 persen, namun terus dikejar karena kontrak baru berjalan sejak April 2024.

    “Secara keseluruhan, pekerjaan sipil masih sesuai dengan rencana. Railway system memang baru dimulai tahun lalu, tapi kami optimistis bisa mengejar sesuai target penyelesaian,” ujar Indra saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025) 

    Lebih lanjut, Indra menyebutkan CP201 memiliki tantangan tersendiri karena mencakup dua stasiun ikonik, yaitu Stasiun Harmoni dengan panjang 440 meter dan Stasiun Kota sepanjang 410 meter. Kedua stasiun ini menjadi simpul penting integrasi moda transportasi di pusat kota Jakarta.

    Selain tantangan teknis, pembangunan di jalur protokol seperti Sudirman, Thamrin, dan Medan Merdeka Barat juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu inovasi konstruksi yang diterapkan adalah metode box jacking pada pembangunan akses Stasiun Monas. Dengan metode ini, pekerjaan dilakukan di bawah tanah tanpa mengganggu lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat.

    “Kalau orang melintas di Medan Merdeka Barat, mungkin terlihat tidak ada pekerjaan konstruksi. Padahal sebenarnya koneksi bawah tanah dari Jalan Museum ke Stasiun Monas sudah tersambung berkat box jacking. Jadi jalan tetap normal, tapi pekerjaan tetap jalan,” jelas Indra.

    MRT Jakarta Fase 2A membentang dari Bundaran HI hingga ke Stasiun Kota. Kehadirannya diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta sekaligus mendorong transformasi kawasan kota tua yang lebih manusiawi dan terintegrasi. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta