Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Para duta besar ini akan mewakili Indonesia di berbagai negara mitra strategis maupun lembaga internasional. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

  • Aset Investasi Asuransi Jiwa Capai Rp551,31 Triliun per Juni 2025

    Aset Investasi Asuransi Jiwa Capai Rp551,31 Triliun per Juni 2025

    JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan bahwa total aset investasi industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp551,31 triliun hingga Juni 2025.

    Berdasarkan portofolio, ia mengatakan instrumen yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang naik 14,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp223,03 triliun.

    “(Penempatan investasi pada SBN) ini menjaminkan komitmen industri asuransi jiwa dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ucap Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) AAJI Handojo Gunawan Kusuma mengutip Antara.

    Ia menyatakan penempatan pada SBN yang merupakan instrumen investasi jangka panjang juga merupakan salah satu strategi perusahaan asuransi jiwa untuk memenuhi liabilitas di masa mendatang.

    Selain SBN, industri asuransi jiwa juga menempatkan investasi pada bangunan dan tanah yang meningkat 6,2 persen yoy menjadi Rp16,99 triliun, serta penyertaan langsung yang tumbuh 7 persen yoy menjadi Rp29,15 triliun.

    Kinerja investasi industri asuransi jiwa juga tercatat positif pada instrumen emas yang melonjak 25,9 persen yoy menjadi Rp5,54 triliun.

    Sementara itu, penempatan investasi di deposito tercatat Rp33,71 triliun, atau turun 6,8 persen yoy, dengan kontribusi 6,1 persen dari total investasi.

    Handojo menuturkan bahwa penempatan investasi pada saham juga menurun 13,6 persen yoy menjadi Rp121,5 triliun.

    Meski pasar modal masih berfluktuasi, ia memastikan para pelaku industri asuransi jiwa menerapkan strategi investasi secara hati-hati dan sesuai regulasi dengan mengutamakan perlindungan jangka panjang bagi nasabah.

    Ia pun mengajak perusahaan asuransi jiwa untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik saat terjadi gejolak di pasar modal maupun fluktuasi instrumen lainnya.

    “Asuransi jiwa adalah kontrak jangka panjang, dan kami mengedepankan strategi investasi yang adaptif dan berorientasi dalam pelindungan nasabah, dan kami juga terus mendorong edukasi kepada pemegang polis agar tidak muncul kepanikan jika terjadi fluktuasi bersifat jangka pendek,” imbuh Handojo.

  • Bukti Nyata UMKM Otomotif Ikut Mendorong Perekonomian Nasional

    Bukti Nyata UMKM Otomotif Ikut Mendorong Perekonomian Nasional

    Jakarta –

    Bukan rahasia jika Industri otomotif memang bisa menggerakkan perekonomian satu negara, hal itu juga terbukti di Indonesia. Tidak hanya dalam skala besar, industri otomotif dalam level Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

    Hal ini dibuktikan langsung oleh Tomi Airbrush, bengkel modifikasi cat airbrush yang telah bertahan sampai 30 tahun. Tiga dekade bukanlah perjalanan singkat bagi sebuah bengkel otomotif. Penuh perjuangan dan jatuh bangun mewarnai kiprah Tomy Gunawan, pendiri bengkel Tomi Airbrush.

    Berjuang dari titik nol pada pertengahan 1995, Tomy lewat benderanya Tomi Airbrush, bertekad tidak hanya melebarkan sayap bisnisnya di industri otomotif, namun juga memiliki keinginan kuat untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bagi bangsa dan negara khususnya di dunia otomotif Indonesia.

    Beragam pekerjaan kolaborasi bertema Indonesia kerap menjadi konsep dasar yang membulatkan tekad Tomy dalam menggambarkan kekayaaan budaya Indonesia melalui goresan-goresan desain airbrush di berbagai kendaraan. Seperti karya modifikasi pada Datun GO Pesatuan Indonesia (PI), yang melukiskan simbol-simbol sakral dan budaya-budaya Indonesia, sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara.

    Selain itu Tomy juga pernah mendukung aksi touring Jeffrey Polnaja melahap lima benua yakni Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia menggunakan motor BMW R 1150 GS Adventure tahun produksi 2005 & 2003 selama 7 tahun, melintasi 97 negara dengan jarak 420.000 Kilometer.

    Tomi Airbrush memasuki usia ke-30 tahun. Foto: dok. Tomi Airbrush

    Tomy juga menampilkan kreasi dirinya dengan memodifikasi airbrush berdesain spesial bagi helm pria yang akrab disapa Kang JJ tersebut. Mengusung tema Indonesia, dominasi warnanya terinspirasi dari warna bendera Indonesia, merah putih, serta menyertakan gambar peta dunia pada bagian belakang helm Kang JJ, menceritakan putra Indonesia yang berkeliling dunia.

    Di tengah perjalanan karirnya, sang airbrusher senior tersebut juga kerap membagikan ilmu dan pengalamannya kepada mahasiswa dengan mengunjungi kampus-kampus ternama di Jakarta, dalam berbagai ajang kejuaraan kontes modifikasi otomotif. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada generasi muda terutama para penggemar otomotif agar dapat memberanikan diri mewujudkan kreativitasnya meramaikan industri otomotif Tanah Air ke depan.

    konsep kelas pelatihan bagi pemula “pengecatan kendaraan”. Adapun tujuannya selain pelatihan teknik pengecatan, Tomy juga bakal membocorkan kiat-kiatnya dalam bernegosiasi dengan pelanggan, meramu sebuah ide yang diminta pelanggannya, menuangkan dalam desain, hingga praktik pengecatan langsung sampai tuntas.

    “Saya yakin dan bertekad menelurkan bibit baru pelaku industri otomotif, lebih spesifik bisa menjadi airbrusher di Indonesia. Saya tidak takut tersaingi, tetapi saya bangga bila ada minimal satu saja peserta pelatihan dari kalangan muda yang berhasil membangun bisnis dan bisa berkarya bagi dunia otomotif Indonesia,” demikian tekad bulat Tomy.

    (lth/din)

  • Digimap Kolaborasi dengan Muklay, Rilis MacBook Bag & AirPods Case Keren

    Digimap Kolaborasi dengan Muklay, Rilis MacBook Bag & AirPods Case Keren

    Jakarta –

    Digimap, Apple Premium Partner & Authorized Reseller di Indonesia di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), mengumumkan kolaborasi kreatif bersama ilustrator ternama Muklay. Mengusung tema Muklayground, kerja sama ini melahirkan merchandise eksklusif berupa MacBook Bag dan AirPods Case Plushie yang bisa menjadi koleksi stylish sekaligus fungsional.

    Dalam kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter-karakter unik yang terinspirasi dari pelanggan Digimap yang muda, enerjik, dan tech-savvy. Desain tersebut dituangkan dalam dua produk utama:

    MacBook Bag – tas laptop dengan desain eklektik, dijual seharga Rp799 ribu.AirPods Case Plushie – pelindung AirPods berbentuk karakter imut, dibanderol Rp299 ribu.

    Menariknya, merchandise ini bisa dibeli terpisah tanpa harus membeli produk Apple terlebih dahulu.

    Muklay, yang dikenal dengan gaya ilustrasi khas, menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat relevan dengan dirinya sebagai pengguna setia ekosistem Apple. Mulai dari iMac, iPad, MacBook, hingga AirPods, seluruh perangkat Apple ia gunakan untuk mendukung aktivitas kreatif, terutama saat traveling.

    Muklay Foto: Digimap

    “Kolaborasi dengan Digimap terasa nyambung banget karena Apple memang jadi bagian penting dari proses kreatif saya,” kata Muklay dikutip dari keterangan resmi yang diterima detikINET.

    Selain merancang merchandise, Muklay juga berperan sebagai mentor bagi seniman muda yang ingin meniti karier di industri kreatif.

    Farah Fausa Winarsih, GM Marketing PT MAP Zona Adiperkasa, mengatakan bahwa Digimap konsisten mendukung industri kreatif lokal. “Kami percaya karya seni bisa diwujudkan dalam berbagai medium. Merchandise ini bukan hanya fungsional, tapi juga bisa jadi barang koleksi. Di 2025 akan ada kolaborasi lebih besar lagi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Digimap juga telah bekerja sama dengan ilustrator Darbotz, Ykha Amelz, hingga desainer Sebastian Gunawan.

    Kolaborasi Digimap x Muklay Foto: Digimap

    Lokasi Penjualan Merchandise Muklayground

    Merchandise eksklusif ini bisa diperoleh di 25 store Digimap di seluruh Indonesia, di antaranya:

    Digimap Grand IndonesiaDigimap Plaza SenayanDigimap Beachwalk BaliDigimap PIM 3Digimap Tunjungan Plaza 3Digimap Pacific PlaceDigimap AEON Mall BSDDigimap Pakuwon Mall Surabaya

    (afr/afr)

  • Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat harus didukung karena berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut BG, sapaan akrabnya, kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberi harapan kepada anak-anak untuk tidak putus dalam mengenyam pendidikan.

    BG melanjutkan anak-anak di Sekolah Rakyat akan mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang berkualitas, kurikulum yang mendukung, serta pemenuhan gizi yang cukup dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dengan pendidikan yang layak, kata dia, kualitas kemampuan anak-anak penerus bangsa bisa semakin meningkat sehingga kesempatan untuk mendapatkan hidup layak pun terbuka.

    Dengan demikian, lanjut BG, kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuktikan kehadiran negara dalam memberikan pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas hingga ke pelosok, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan calon-calon penerus bangsa berkualitas dan berjiwa nasionalisme tinggi.

    “Sekolah Rakyat hadir untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Para guru adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi penerus,” tambahnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    “
    Hanya karena kau punya kekuasaan, bukan berarti harus menggunakannya melawan mereka yang tidak punya
    .” – Frank Caprio.
    ANDAI
    saja Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mau belajar arti kerendahan hati dan kebaikan kepada Frank Caprio, seorang hakim pengadilan Kota Providence, Rhode Island, yang dikenal luas sebagai “hakim paling baik di Amerika”.
    Frank Caprio yang wafat di usia 88 tahun bersamaan dengan malam penangkapan Immanuel Ebenezer, meninggalkan warisan besar berupa keteladanan, belas kasih, dan keadilan yang penuh empati selama hampir 40 tahun pengabdiannya di bangku hakim.
    Sementara Noel, demikian sapaan orang nomor dua di Kementerian ketenagakerjaan yang juga Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut, belum juga tiga kali “seumur” jagung menjabat wakil menteri.
    Mungkin pula semasa berkuliah dulu, Noel tidak penah membaca kisah teladan yang ditorehkan Wakil Presiden periode 1945 – 1956 Muhammad Hatta atau Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik periode 1973 – 1978, Sutami.
    Ke dua sosok teladan di pemerintahah itu begitu sahaja, bahkan terlalu “melarat” untuk ukuran pejabat tinggi.
    Hatta saban bulannya kebingungan untuk membayar tagihan listrik, sementara Sutami tidak memiliki tabungan untuk mengobati penyakitnya.
    Rumah Sutami di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, kerap bocor karena atap plafon rumah yang telah lapuk.
    Dengan penghasilan dan tunjangan dari jabatan wakil menteri dan komisaris, setidaknya Noel memperoleh pengahasilan Rp 200 juta saban bulannya.
    Publik kemudian tersentak saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Noel dan 13 orang lainnya, termasuk pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Menurut KPK, kasus pemerasan yang menjerat Noel sudah berlangsung lama dengan nilai pemerasan yang cukup besar.
    Noel diduga “mempermainkan” perusahaan yang akan dan sedang mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kementeriannya (
    Kompas.com
    , 21 Agustus 2025).
    Dari sejumlah informasi, biaya pembuatan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bervariasi tergantung pada jenis sertifikasi dan lembaga penyelenggara.
    Secara umum, biaya sertifikasi K3 bisa berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 21.000.000, tergantung pada jenis sertifikasi yang dibutuhkan.
    Sementara Biaya pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Kementerian Ketenagakerjaan bervariasi tergantung pada jenis pelatihan dan lembaga penyelenggara.
    Secara umum, pelatihan Ahli K3 Umum bisa berkisar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 9.000.000. Biaya ini bisa berbeda untuk pelatihan online dan offline, serta untuk peserta individu atau utusan perusahaan.
    Selain uang, KPK juga menyita 15 kendaraan roda empat serta 7 kendaraan roda, di antaranya dua bermerek Ducati. Masing-masig Ducati tersebut berbanderol Rp 1 milyar lebih.
    Saat petugas mengumpulkan kendaraan sitaan dari Noel, sontak halaman depan kantor KPK berubah menjadi
    show room
    dadakan.
    Penangkapan salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto ini patut diberikan apresiasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut– tempat Noel bernaung di bidang politik – dan KPK.
    KPK sekali lagi membuktikan, setiap penangkapan tersangka rasuah tidak peduli warna partainya dan siapa sponsornya.
     
    Publik sebelumnya mengenal Noel sebagai Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara, yakni relawan pendukung “berat” Jokowi di Pilpres 2019. Ia lalu bersalin rupa menjadi pendukung Prabowo Mania di Pilpres 2024.
    Presiden Prabowo Subianto kali ini kembali menunjukkan ketegasannya untuk tidak pandang bulu terhadap pelaku rasuh.
     
    Aparat hukum di eranya tetap menindak para pelaku korupsi, meski menyandang kartu anggota Partai Gerindra dan berjasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.
    Sebelum Noel, mantan Bendahara Partai Gerindra periode 2008 – 2010 Heri Gunawan juga sudah duluan mendapat “label” tersangka dari KPK.
    Heri Gunawan yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra disangka KPK terlibat gratifikasi dan pencucian uang berkaitan dengan program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 – 2023.
    Langkah KPK mengungkap permainan “hanky panky” Noel di Kementerian Ketenagakerjaan hendaknya dijadikan “starting point” untuk pemberantasan korupsi secara nasional.
    Pusingnya kepala Prabowo memikirkan semua janji kampanyenya yang pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih misalnya, tentunya membutuhkan pembiayaan yang super jumbo.
    Prabowo tentu tidak ingin ada uang negara, apalagi uang rakyat, yang disalahgunakan oleh para pembantunya. Kasus Noel jadi yang pertama kalinya pejabat selevel menteri atau wakil menteri yang dicokok KPK di era Presiden Prabowo ini.
    Publik masih menunggu langkah lanjutan dari KPK, Kejaksaan Agung dan Polri terhadap kasus-kasus rasuah yang sudah terungkap, tetapi terkesan “jalan di tempat”.
    Kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulunya masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika ternyata hanya menyasar operator dan pegawai rendahan.
    Padahal, para bawahan tersebut bisa bergerak leluasa “mempermainkan“ pengawasan situs judi online, diduga kuat atas perintah atasan yang memiliki kekuasaan.
    Nilai uang yang didapat para tersangka judol pasti jauh melebihi nilai uang yang diduga diterima Noel.
    Demikian pula halnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, dalam korupsi proyek jalan di provinsi Sumut. Penyidikan kasus ini terkesan berhenti di level kepada dinas saja.
    Seorang kepala dinas dalam logika sederhana, sulit dipahami bisa bergerak leluasa mempermainkan tender tanpa sepengetahuan atasannya.
    Belum lagi kasus korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di era Menteri Nadiem Makarim juga menjadi “pekerjaan rumah” Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya.
    Dugaan korupsi pengadaan chromebook ditengarai hanya “akal-akalan” orang dalam Kementerian untuk menggarong uang negara dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.
    Pun sama halnya dengan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) juga masih belum ada perkembangan signifikan.
    Walau penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, tetapi setidaknya bisa menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk menata kembali kabinetnya.
    Harus diakui keberadaan wakil menteri kerap berbenturan dengan posisi menteri di suatu kementerian, bahkan sering
    orverlap.
    Coba saja perhatikan, selama 10 bulan terakhir, pekerjaan yang terlihat dilakukan Noel di kementerian hanyalah inspeksi mendadak (sidak) untuk urusan penahanan ijazah belaka.
    Noel cerdik memilih tugas sidak mengingat
    coverage
    media akan menguntungkannya secara personal. Publik senang dengan
    action
    penuh drama di lapangan.
    Rangkap jabatan wakil menteri sekaligus komisaris ternyata tidak mencegah pembantu presiden tidak tergoda dengan potensi penyelewangan kekuasaan.
    Justru momentum penangkapan Noel harus menjadi awal menata BUMN dikelola dengan profesional termasuk penentuan direksi dan komisaris.
    Agar terjadi efisiensi anggaran di segala bidang guna menopang pembiayaan janji-janji kampanye, dengan dicokoknya Noel oleh KPK kiranya menjadi awal penataan semua kementerian.
    Hapuskan saja posisi wakil menteri yang memboroskan keuangan negara serta mencegah terjadinya disharmonisasi antara kepala dan wakil di setiap kementerian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Djuyamto Disebut Pernah Ditawari Rp20 M untuk Kabulkan Eksepsi Korporasi CPO Nasional 21 Agustus 2025

    Djuyamto Disebut Pernah Ditawari Rp20 M untuk Kabulkan Eksepsi Korporasi CPO Nasional 21 Agustus 2025

    Djuyamto Disebut Pernah Ditawari Rp20 M untuk Kabulkan Eksepsi Korporasi CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim nonaktif Djuyamto sempat ditawari Rp20 miliar untuk mengabulkan eksepsi korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) sebelum kasus berujung onslag alias vonis lepas.
    Hal ini diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaan terhadap majelis hakim yang mengadili perkara kasus minyak goreng ini, yaitu Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.
    “Saat itu, Wahyu Gunawan (terdakwa kasus terpisah) menyampaikan permintaan Ariyanto yang menawarkan uang sebesar Rp20 miliar kepada Djuyamto untuk mengabulkan eksepsi dari pihak Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng,” ujar JPU saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
    Ariyanto merupakan salah satu pengacara yang ditunjuk oleh pihak korporasi.
    Sementara itu, Wahyu Gunawan adalah panitera muda nonaktif PN Jakut yang menjembatani pihak korporasi dengan hakim.
    Wahyu dan Djuyamto pernah bertemu di Lippo Mall Kemang pada Februari 2024.
    Saat itu, berkas perkara korporasi belum dilimpahkan ke PN Jakpus.
    Namun, dalam pertemuan itu, pihak korporasi telah meminta Djuyamto agar bisa mengabulkan permohonan eksepsi.
    Pertemuan Wahyu dan Djuyamto ini terjadi karena Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus, telah menyebutkan bahwa Djuyamto akan ditunjukkan sebagai salah satu hakim yang mengadili perkara korporasi CPO.
    Kepada Wahyu yang menyampaikan permintaan Ariyanto, Djuyamto belum dapat menjanjikan dapat mengabulkan eksepsi dari pihak korporasi.
    Djuyamto mengaku perlu membaca berkas terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban.

    Masih di bulan Februari 2024, Wahyu kembali menemui Djuyamto untuk menyerahkan berkas konsep eksepsi yang bakal diajukan pihak korporasi.
    Lalu, sekitar satu pekan kemudian, Wahyu dan Djuyamto kembali bertemu.
    Dalam pertemuan di Lobby Apartemen Pakubuwono View, Djuyamto mengatakan bahwa permohonan eksepsi dari korporasi ini tidak dapat dikabulkan.
    Saat itu, Djuyamto mengarahkan Wahyu agar ia berkoordinasi dengan Arif Nuryanta.
    “M Arif Nuryanta yang menunjuk Majelis Hakim perkara korupsi korporasi minyak goreng sehingga semua arahan melalui terdakwa M Arif Nuryanta,” kata JPU membacakan pernyataan Djuyamto saat itu.
    Pesan ini diteruskan Wahyu kepada Ariyanto dan sejumlah negosiasi pun terjadi.
    Dalam kasus ini, hakim hingga panitera PN menerima uang suap sebanyak Rp 40 miliar.
    Pemberian dilakukan sebanyak dua kali. Pemberian pertama terjadi sekitar bulan Mei 2024.
    Saat itu, Ariyanto mendatangi rumah Wahyu sambil membawa uang tunai USD 500.000 atau setara Rp 8 miliar.
    Uang ini kemudian dibagi kepada para terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda.
    Arif mengambil bagian senilai Rp 3,3 miliar. Kemudian, Djuyamto selaku hakim ketua mengambil sebanyak Rp 1,7 miliar. Sementara itu, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin yang merupakan hakim anggota menerima Rp 1,1 miliar. Adapun, Wahyu juga “kecipratan” uang senilai Rp 800 juta.
    Uang total Rp 8 miliar ini Arif bagikan kepada majelis hakim pada Juni 2024.
    Ia menyebutkan, uang ini sebagai titipan agar majelis membaca berkas secara saksama.
    “Ada titipan dari sebelah untuk baca berkas,” ujar salah satu Jaksa meniru omongan Arif.
    Lalu, pada Oktober 2024, Ariyanto kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Wahyu untuk diteruskan kepada para hakim.
    Saat itu, Ariyanto menyerahkan uang tunai senilai USD 2 juta atau setara Rp 32 miliar.
    Uang diberikan agar majelis hakim PN Jakpus memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada tiga korporasi yang tengah berperkara.
    Tidak lama setelah diterima oleh Wahyu, uang ini juga dibagikan kepada yang lain.
    Arif menerima Rp 12,4 miliar. Kemudian, Djuyamto mengambil Rp 7,8 miliar. Sementara itu, Ali dan Agam masing-masing mendapat Rp 5,1 miliar. Lalu, Wahyu menerima Rp 1,6 miliar.
    Jika ditotal, dari dua kali pemberian ini, hakim hingga panitera menerima uang suap sebanyak Rp 40 miliar.
    Rinciannya, Arif menerima Rp 15,7 miliar, Djuyamto menerima Rp 9,5 miliar; Ali dan Agam masing-masing menerima Rp 6,2 miliar; Wahyu menerima Rp 2,4 miliar.
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Dalam kasus ini, para terdakwa didakwa dengan Primair Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 Ayat 2, atau Pasal 12B, subsider Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN jo Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas Nasional 21 Agustus 2025

    Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas Nasional 21 Agustus 2025

    Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks majelis hakim pemberi vonis lepas atau ontslag kasus ekspor
    crude palm oil
    (CPO) akan menjalani sidang dakwaan terkait dugaan suap penanganan perkara, Kamis (21/8/2025).
    Duduk sebagai terdakwa adalah Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.
    “Diinformasikan bila perkara nomor 71, 72, dan 73 (Perkara Djuyamto dkk) rencananya akan disidangkan pukul 10.00 WIB di Ruang Prof Dr Hatta Ali SH MH,” ujar Juru Bicara II Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangannya, Kamis pagi.
    Persidangan kali ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jakpus, Effendi, yang berlaku sebagai ketua majelis hakim.
    Kemudian, sebagai hakim anggota adalah Adek Nurhadi dan Andi Saputra.
    Sementara itu, dua terdakwa lainnya telah menghadapi dakwaan lebih dahulu.
    Dakwaan untuk eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, telah dibacakan, pada Rabu (20/8/2025).
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau
    ontslag van alle recht vervolging
    terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor
    crude palm oil
    (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.
    Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.
    Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau
    ontslag van alle recht vervolging
    .
    Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korporasi CPO Awalnya Minta Eksepsi Dikabulkan, Sebelum Suap Hakim Rp 40 M untuk Vonis Lepas Nasional 20 Agustus 2025

    Korporasi CPO Awalnya Minta Eksepsi Dikabulkan, Sebelum Suap Hakim Rp 40 M untuk Vonis Lepas Nasional 20 Agustus 2025

    Korporasi CPO Awalnya Minta Eksepsi Dikabulkan, Sebelum Suap Hakim Rp 40 M untuk Vonis Lepas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan, pihak korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) awalnya meminta agar eksepsi mereka dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara mereka, bukan vonis
    ontslag
    atau vonis lepas.
    Hal ini JPU ungkapkan saat membacakan dakwaan terhadap eks Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.
    “Saat itu, Wahyu Gunawan menyampaikan permintaan Ariyanto yang menawarkan uang sebesar Rp 20 miliar kepada Djuyamto untuk mengabulkan eksepsi dari pihak Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng,” ujar JPU saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
    Ariyanto merupakan salah satu pengacara yang ditunjuk oleh pihak korporasi. Sementara, Djuyamto merupakan salah satu hakim yang disebutkan bakal menangani perkara kasus korporasi minyak goreng.
    Pada pertemuan di Lippo Mal Kemang, Februari 2024, Djuyamto belum memastikan bakal mengabulkan eksepsi dari pihak korporasi. Ia mengaku perlu membaca berkas terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban.
    Masih di bulan Februari 2024, Wahyu kembali menemui Djuyamto untuk menyerahkan berkas konsep eksepsi yang bakal diajukan pihak korporasi.
    Lalu, sekitar satu minggu kemudian, Wahyu dan Djuyamto kembali bertemu.
    Dalam pertemuan di Lobby Apartemen Pakubuwono View, Djuyamto mengatakan kalau permohonan eksepsi dari korporasi ini tidak dapat dikabulkan.
    Djuyamto mengatakan kepada Wahyu agar ia berkoordinasi dengan Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus terkait kasus korporasi ini.
    “M Arif Nuryanta yang menunjuk Majelis Hakim perkara korupsi korporasi minyak goreng sehingga semua arahan melalui terdakwa M Arif Nuryanta,” kata JPU membacakan pernyataan Djuyamto saat itu.
    Pesan ini diteruskan Wahyu kepada Ariyanto dan sejumlah negosiasi pun terjadi.
    Dalam kasus ini, hakim hingga panitera PN menerima uang suap sebanyak Rp 40 miliar. Pemberian dilakukan sebanyak dua kali.
    Pemberian pertama terjadi sekitar bulan Mei 2024. Saat itu, Ariyanto mendatangi rumah Wahyu sambil membawa uang tunai USD 500.000 atau setara Rp 8 miliar.
    Uang ini kemudian dibagi kepada para terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda. Arif mengambil bagian senilai Rp 3,3 miliar.
    Kemudian, Djuyamto selaku hakim ketua mengambil sebanyak Rp 1,7 miliar. Sementara, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin yang merupakan hakim anggota menerima Rp 1,1 miliar.
    Adapun, Wahyu juga “kecipratan” uang senilai Rp 800 juta. Uang total Rp 8 miliar ini Arif bagikan kepada majelis hakim pada Juni 2024.
    Ia menyebutkan, uang ini sebagai titipan agar majelis membaca berkas secara seksama.
    “Ada titipan dari sebelah untuk baca berkas,” ujar salah satu Jaksa meniru omongan Arif.
    Lalu, pada Oktober 2024, Ariyanto kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Wahyu untuk diteruskan kepada para hakim.
    Saat itu, Ariyanto menyerahkan uang tunai senilai USD 2 Juta atau setara Rp 32 miliar.
    Uang diberikan agar majelis hakim PN Jakpus memberikan vonis ontslag atau vonis lepas kepada tiga korporasi yang tengah berperkara.
    Tidak lama setelah diterima oleh Wahyu, uang ini juga dibagikan kepada yang lain.
    Arif menerima Rp 12,4 miliar. Kemudian, Djuyamto mengambil Rp 7,8 miliar. Sementara, Ali dan Agam masing-masing mendapat Rp 5,1 miliar.
    Lalu, Wahyu menerima Rp 1,6 miliar. Jika ditotal, dari dua kali pemberian ini hakim hingga panitera menerima uang suap sebanyak Rp 40 miliar.
    Rinciannya, Arif menerima Rp 15,7 miliar, Djuyamto menerima Rp 9,5 miliar; Ali dan Agam masing-masing menerima Rp 6,2 miliar. Sedangkan, Wahyu menerima Rp 2,4 miliar.
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Dalam kasus ini, para terdakwa didakwa dengan Primair Pasal 12 huruf c subsider Pasal 12 huruf a, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sesar Baribis: Sumber Gempa Aktif yang Pernah Rusak Jakarta di Masa Lalu Megapolitan 20 Agustus 2025

    Sesar Baribis: Sumber Gempa Aktif yang Pernah Rusak Jakarta di Masa Lalu Megapolitan 20 Agustus 2025

    Sesar Baribis: Sumber Gempa Aktif yang Pernah Rusak Jakarta di Masa Lalu
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penelitian terbaru menunjukkan Jakarta bukan wilayah yang aman dari gempa bumi.
    Sesar Baribis, yang terletak di selatan Jakarta, terbukti aktif dan menyimpan potensi gempa signifikan.
    Fakta ini terungkap dalam kajian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi Scientific Reports (Nature), kemudian dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    BMKG menyatakan Sesar Baribis memiliki laju geser sekitar 5 milimeter per tahun.
    “Keaktifan sesar ini didukung hasil monitoring peralatan sensor seismografi BMKG di mana terdapat aktivitas gempa yang terpantau di jalur sesar, meskipun dalam magnitudo kecil 2,3–3,1,” jelas Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono (24/6/2022).
    Struktur sesar ini diperkirakan membentang sepanjang 100 kilometer, terbagi ke dalam beberapa segmen.
    Segmen Jakarta melintas di sisi selatan Jakarta, sementara di bagian timur terdapat segmen Bekasi–Purwakarta. Menurut kajian, segmen timur tercatat lebih aktif dibanding segmen barat.
    Sesar Baribis bukan sekadar ancaman gempa hari ini. Dikutip dari
    Kompas.com
    , penelitian Nguyen dan tim (2015) menunjukkan dua gempa besar di masa lalu yang menghantam Jakarta dan sekitarnya.
    Catatan ini menunjukkan bahwa gempa besar di wilayah Jabodetabek bukan sekadar kemungkinan, melainkan pernah terjadi di masa lalu.
    Menurut Guru Besar ITB, Sri Widiyantoro, yang menjadi penulis utama penelitian Sesar Baribis di Scientific Reports, zona ini sangat rentan terhadap gempa besar bila energi regangan yang terkunci dilepaskan.
    Ia merekomendasikan agar Sesar Baribis dimasukkan dalam peta bahaya gempa bumi Indonesia terbaru.
    BMKG menegaskan, gempa kerak dangkal dari sesar aktif, meski magnitudo kecil sekalipun, bisa menyebabkan kerusakan karena episentrum dekat permukaan.
    Misalnya, gempa Magnitudo 4,5 berpotensi merusak jika hiposenternya dangkal.
    Endra Gunawan, peneliti geofisika ITB, menambahkan bahwa isu ini harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
    “Dari sisi sains, zona tektonik di selatan Jakarta memang aktif. Dampaknya bisa sangat dahsyat mengingat kepadatan penduduk sekarang jauh lebih besar dibanding satu abad lalu,” ujarnya.
    Para ahli menekankan bahwa mitigasi harus segera dilakukan di wilayah megapolitan Jabodetabek yang dihuni lebih dari 30 juta jiwa. Bentuk mitigasi antara lain:
    Dengan temuan ilmiah terbaru dan catatan gempa bersejarah, semakin jelas bahwa Jakarta dan sekitarnya hidup berdampingan dengan risiko gempa bumi.
    Kesadaran dan mitigasi dini menjadi kunci agar potensi bencana tidak berubah menjadi tragedi besar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.