Tag: Gunawan

  • 4
                    
                        Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam
                        Nasional

    4 Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam Nasional

    Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Djamari Chaniago menjadi salah satu nama yang diisukan mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto pun tidak bicara banyak saat ditanya wartawan ihwal isu tersebut.
    UPDATE: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
    Ia hanya menyampaikan, penunjukan menteri di Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Waduh, saya enggak bisa bicara tentang reshuffle ya, biar nanti yang umumkan beliau (Presiden Prabowo),” kata Aris, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Sebelum itu, ia juga menyampaikan bahwa Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan pembantunya akan menunjuk putra terbaik untuk posisi Menko Polkam.
    “Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh pak presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apapun, dari mana asalnya,” ujar Aris.
    Lantas, siapa Djamari Chaniago yang diisukan menjadi Menko Polkam definitif pengganti Budi Gunawan? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari berbagai sumber, Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akabri pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Djamari Chaniago, yang pangkat terakhirnya adalah Letjen, diketahui merupakan anggota dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
    DKP adalah dewan yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Akhirnya, DKP memecat Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998.
    Selain Djamari Chaniago, DKP terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J Kumaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal calon Menko Polkam, Aris Marsudiyanto: Prabowo cari putra terbaik

    Soal calon Menko Polkam, Aris Marsudiyanto: Prabowo cari putra terbaik

    Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyatakan Presiden Prabowo Subianto berupaya mencari putra terbaik bangsa terkait persoalan calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

    Aris menilai, penetapan Menko Polkam definitif sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Diketahui, Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    “Itu tergantung kebutuhan dan juga Presiden sendiri untuk mendapatkan calon putra terbaik bangsa,” kata Aris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Aris mengatakan masa jabatan ad interim yang diemban Sjafrie sepenuhnya berdasarkan kebutuhan. Posisi tersebut bisa diemban Sjafrie dalam hitungan hari atau bahkan bulan.

    “Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” kata dia.

    Aris mengatakan dirinya tidak dapat memastikan mengenai rencana perombakan kabinet ataupun jadwal pelantikan menteri baru.

    Mengenai kabar pelantikan Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu (17/9), Aris mengatakan hal itu perlu menunggu keterangan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Presiden, kata dia, mencari calon menteri yang memiliki kompetensi baik. “Orang yang kompeten,” pungkasnya.

    Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo, merombak kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, yakni Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Selanjutnya, Budi Arie Setiadi sebagai, Menteri Koperasi, Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

    Posisi Menteri Keuangan kini ditempati Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi diisi Fery Juliantono.

    Jabatan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Namun, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Tengah Ancaman Siber, Pinjamin Perkuat Keamanan Data Pengguna – Page 3

    Di Tengah Ancaman Siber, Pinjamin Perkuat Keamanan Data Pengguna – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Progo Puncak Group (Pinjamin), platform pinjaman daring (pindar) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS). Sertifikasi ini mencakup kebijakan, prosedur, praktik, hingga teknologi yang digunakan untuk melindungi data, dan telah dipegang Pinjamin sejak 2019.

    Keberhasilan ini menegaskan konsistensi Pinjamin dalam menjaga keamanan data pengguna di tengah meningkatnya ancaman siber.

    Direktur Pinjamin Antonius Gunawan mengatakan, keberhasilan audit ulang ini bukan hanya pencapaian, tetapi bukti konsistensi perusahaan menjaga keamanan informasi seiring perkembangan teknologi.

    “Dengan asesmen ISO 27001:2022, sistem internal kami semakin siap menghadapi tantangan keamanan siber, sekaligus menjaga kepercayaan pengguna,” kata dia, Selasa (16/9/2025).

    Dalam industri keuangan digital, keamanan informasi merupakan faktor kunci membangun kepercayaan publik. OJK melalui berbagai regulasi terus mendorong penyelenggara jasa keuangan agar menerapkan tata kelola yang kuat, termasuk perlindungan data.

    Langkah proaktif Pinjamin ini pun sejalan dengan komitmen regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman.

     

  • Kepala Bappisus Jawab Spekulasi Mahfud Md Jadi Menko Polkam – Page 3

    Kepala Bappisus Jawab Spekulasi Mahfud Md Jadi Menko Polkam – Page 3

    Pasca reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong dan belum ada yang menjabat secara definitif.

    Diketahui, jabatan Menko Polkam diisi oleh Budi Gunawan, dan kini digantikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. Sementara itu, posisi Menpora sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo.

    Menanggapi hal tersebut, Prabowo pun buka suara mengenai rencana pelantikan dua jabatan menteri definitif.

    “Tunggu waktunya,” kata dia saat meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Prabowo pun enggan menjelaskan secara rinci alasan belum melantik menteri definitif di dua jabatan tersebut.

  • Kabar Reshuffle Kabinet Hari Rabu, Kepala Bappisus Beri Bocoran Ini – Page 3

    Kabar Reshuffle Kabinet Hari Rabu, Kepala Bappisus Beri Bocoran Ini – Page 3

    Adapun, pasca reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong dan belum ada yang menjabat secara definitif.

    Diketahui, jabatan Menko Polkam diisi oleh Budi Gunawan, dan kini digantikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. Sementara itu, posisi Menpora sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo.

    Menanggapi hal tersebut, Prabowo pun buka suara mengenai rencana pelantikan dua jabatan menteri definitif.

    “Tunggu waktunya,” kata dia saat meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Prabowo pun enggan menjelaskan secara rinci alasan belum melantik menteri definitif di dua jabatan tersebut.

  • Kepala Bappisus Diajak Bicara Prabowo soal Sosok Menko Polkam Definitif, Ini Bocorannya – Page 3

    Kepala Bappisus Diajak Bicara Prabowo soal Sosok Menko Polkam Definitif, Ini Bocorannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengaku diajak bicara oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif.

    Diketahui, Menko Polkam hari ini dijabat oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ad interim setelah ditinggalkan oleh Budi Gunawan.

    “Oh iya (diajak bicara soal sosoknya),” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Meski tak membeberkan namanya, Aris menegaskan, sosok yang akan menjadi Menko Polkam merupakan putra terbaik Indonesia. 

    “Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden, pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu dari suku apapun, darimana asalnya,” klaim dia.

    Dia pun menegaskan, bahwa sosoknya 

    “(Diisi) Orang yang kompeten lah,” ungkapnya.

    Saat ditanya soal kapan Prabowo akan melantik sejumlah posisi menteri yang masih kosong, Aris mengaku tak mengetahui. Sebab, hal tersebut diputuskan oleh Prabowo.

    “Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesneg lah,” ucap Aris.

     

     

     

     

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK Heri Gunawan dan Satori Kembali Dipanggil KPK

    Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK Heri Gunawan dan Satori Kembali Dipanggil KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Heri Gunawan dan Satori, tersangka kasus dugaan korupsi CSR BI di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya mereka dipanggil pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, pada hari ini Senin, (15/9/2025) KPK juga memanggil Dolfie Onthniel Frederic Palit, Anggota DPR-RI Komisi XI.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan pihak-pihak terkait dan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Budi menuturkan belum dapat merincikan secara detail materi yang ditanyakan kepada mereka. Materi baru dapat dijelaskan usai mereka menjalani pemeriksaan.

    Heri Gunawan dan Satori merupakan Anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan dana program bantuan sosial yang diselenggarakan BI dan OJK.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Adapun, Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan KPK, Ini Alasannya

    Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan KPK, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Keduanya juga diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik KPK. Namun Satori [ST]-Heri Gunawan [HG] belum ditahan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, alasan belum ditahannya kedua tersangka itu karena penyidik masih mendalami informasi.

    “Jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

    Budi menjelaskan penyidik mendalami peran Satori dan Heri Gunawan dalam kasus ini untuk melengkapi konstruksi perkara. Tak hanya itu, pemeriksaan pada Senin (15/9/2025) juga mengulik bagaimana proses penekanan kontrak dilakukan.

    “Bagaimana proses-proses pengesahan program sosial Bank Indonesia atau PSBI atau CSR Bank Indonesia dan juga di OJK. Kemudian didalami juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan mengapa kemudian program sosial itu anggarannya menyasar ke pihak-pihak yang diduga terkait oleh saudara HG dan saudara ST,” jelas Budi.

    Sebab, Satori dan Geri Gunawan terpilih menjadi pihak yang mendapatkan kucuran dana program sosial tersebut karena keduanya merupakan anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023, di mana BI-OJK berada di bawah naungan komisi itu.

    Diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Nasional 16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan dua anggota DPR legislator, Satori dan Heri Gunawan, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penahanan belum dilakukan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari kedua legislator tersebut.
    “Jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan, masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Budi menjelaskan bahwa keterangan kedua tersangka masih dibutuhkan untuk mendalami perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi.
    “Sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini, ya didalami lagi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara HG dan saudara ST,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua legislator, yakni Satori dari Fraksi Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, sebagai tersangka pada Senin (15/9/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
    KPK menduga yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
    Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.