Ada Apa dengan Dito Ariotedjo?
Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
RESHUFFLE
kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, menyisakan pertanyaan besar yang belum terjawab di ruang publik.
Dari sejumlah pergantian menteri, perhatian tertuju pada satu keputusan yang berbeda dari biasanya: pencopotan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Bukan hanya karena dilakukan secara tiba-tiba, tetapi juga karena jabatan itu dibiarkan kosong tanpa pengganti definitif atau Ad Interim.
Langkah yang jarang terjadi, sekaligus menyisakan tanda tanya politik memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Dito sejatinya bukan figur sembarangan. Ketika diangkat pada April 2023 oleh Presiden Jokowi menggantikan Zainudin Amali yang mundur, ia dipandang sebagai simbol regenerasi.
Usianya yang kala itu baru 33 tahun menjadikannya menteri termuda dalam kabinet, bahkan di era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, termasuk pula di kabinet Prabowo.
Dengan latar belakang sebagai pengusaha muda sekaligus kader Partai Golkar, ia tampil sebagai wajah baru yang diharapkan bisa membawa semangat segar bagi dunia kepemudaan dan olahraga Indonesia.
Dalam narasi politik, penunjukannya saat itu sekaligus menjadi cara Jokowi memperlihatkan bahwa kabinetnya masih memberi ruang dan kesempatan bagi generasi baru.
Setelah Jokowi selesai, Dito kemudian dipercaya lagi masuk kabinet, oleh Presiden Prabowo ia kembali memimpin Kemenpora. Sekalipun saat itu ada nama-nama lain yang sempat mengemuka.
Namun, perjalanan Dito di kursi Menpora boleh dikata, berjalan biasa-biasa saja. Program-program kepemudaan belum banyak melahirkan terobosan.
Sementara sektor olahraga masih diwarnai masalah klasik tata kelola, pendanaan, dan konflik internal sejumlah organisasi cabang olahraga.
Prestasi atlet memang tetap ada, tetapi publik menilai hal itu lebih karena kerja keras cabang olahraga dan individu atlet, bukan dampak langsung dari kebijakan struktural kementerian.
Sosok Dito yang cenderung
low profile
juga membuatnya kurang menonjol dalam pemberitaan, seolah keberadaannya tidak memberi warna kuat dalam dinamika pemerintahan, politik, olahraga dan kepemudaan.
Di luar soal kinerja, posisi Dito beberapa waktu lalu dibayangi isu yang lebih serius. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Ia memang tidak pernah berstatus tersangka maupun saksi resmi, bahkan sudah membantah keterlibatan. Namun dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta hukum.
Isu keterkaitan dengan kasus besar tetap menempel, dan dalam situasi di mana Presiden membutuhkan stabilitas di awal masa jabatan, keberadaan seorang menteri yang pernah disorot atau setidaknya masih dikaitkan dengan satu kasus bisa dianggap sebagai beban.
Langkah Presiden yang mencopot Dito, mendadak tanpa langsung menunjuk pengganti justru semakin memantik spekulasi atau multi interpretasi.
Tradisi
reshuffle
selama ini hampir selalu menghadirkan pengisi baru dalam waktu yang sama, baik dari kalangan partai politik koalisi maupun dari figur profesional.
Kali ini berbeda. Posisi Menpora dibiarkan kosong, bahkan tanpa diisi. Seperti Menko Polkam Budi Gunawan yang turut dicopot langsung diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang juga adalah Menteri Pertahanan sebagai Ad Interim. Begitupun menteri lainnya.
Banyak yang membaca ini sebagai sinyal adanya dinamika politik lebih besar. Namun, bisa jadi Prabowo memang ingin memastikan sosok yang tepat, tidak saja secara kapasitas, juga representasi politik, sehingga perlu waktu.
Bisa pula karena ada alasan yang sangat personal, yang satu waktu akan juga terungkap ke publik. Sehingga langkah ini menjadi bagian dari kalkulasi Prabowo mengurangi beban, sekalipun pada sisi lain turut menambah komplikasi.
Bagi Partai Golkar, keputusan ini jelas kurang menguntungkan secara politik. Bagaimanapun Dito adalah representasi kader muda yang berhasil masuk kabinet, sekaligus simbol distribusi kursi untuk menjaga keseimbangan koalisi.
Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agaknya memilih bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa keputusan
reshuffle
adalah hak prerogatif Presiden, sembari tetap mendorong atau mengusulkan kadernya sebagai pengganti.
Namun, sulit dibantah bahwa ada ketidaknyamanan dalam tubuh partai, apalagi ketika kursi itu tidak langsung dikembalikan kepada Golkar atau diisi figur lain yang dekat dengan partai.
Dalam kerangka lebih luas, pencopotan Dito sekaligus bisa dibaca sebagai simbol transisi kekuasaan secara substantif. Melihat realitas politik terkini, tak bisa memungkiri anasir politik Jokowi pelan-pelan mulai digerus dari lingkaran Istana.
Pun presiden tampaknya atau mungkin saja ingin memastikan kabinetnya bersih dari potensi isu hukum—Budi Arie juga relevan dalam konteks ini—meski harus mengorbankan wajah muda yang pernah digadang-gadang sebagai harapan baru.
Bahwa jabatan Menpora kemudian dibiarkan kosong, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, menunjukkan Prabowo ingin memastikan sosok pengganti yang selain mampu mendorong prestasi olahraga, juga mampu mengonsolidasikan potensi pemuda, pasca-Agustus kelabu yang lalu.
Kisah Dito Ariotedjo juga sejatinya memperlihatkan betapa rapuhnya posisi seorang menteri di tengah dinamika dan pusaran politik nasional yang kadang sulit diprediksi.
Ia datang dengan harapan besar, tetapi pergi dengan meninggalkan tanda tanya. Pernah dielu-elukan sebagai simbol regenerasi, tetapi akhirnya tersisih karena kombinasi faktor kinerja, persepsi publik, isu personal dan kalkulasi politik.
Pertanyaan “ada apa dengan Dito” mungkin tidak akan menemukan jawaban tuntas, setidaknya dalam waktu dekat ini karena berbagai alasan.
Namun, dari sini publik kembali diingatkan bahwa dalam politik Indonesia, loyalitas, persepsi, dan kepercayaan sering kali lebih menentukan daripada sekadar usia muda atau semangat perubahan yang dibawa seorang tokoh.
Pada akhirnya, episode jatuh atau terjungkalnya Dito dari kursi kabinet bukan hanya soal dirinya sebagai individu. Ia adalah cermin atau konsekuensi dinamika politik yang jauh lebih besar.
Tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana prioritas diatur, dan bagaimana seorang menteri bisa sewaktu-waktu kehilangan jabatan atau didepak tanpa banyak penjelasan.
Politik di Indonesia, seperti yang sudah sering terbukti, selalu penuh dengan kejutan. Dan pencopotan Dito Ariotedjo adalah salah satunya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gunawan
-
/data/photo/2025/09/13/68c4b0d9779ec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional
-

Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting menyebut Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kerusuhan Agustus lalu. Dalam hal ini melakukan perombakan kabinet.
“Pertama menurut saya, ini adalah respons terhadap kondisi Agustus kelabu itu,” kata Slamet dikutip dari YouTube Abraham Samad SpakUp, Jumat (12/9/2025).
“Demo, rusuh, dimanfaatkan oleh Prabowo sehingga kalau ada orang direshuffle bisa dipahami. Ada sebab akibat,” tambahnya.
Ia menyinggung Geng Solo. Di tubuh kabinet Prabowo, ada sejumlah menteri dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.
“17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet Geng Solo ini, akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.
Momentum Agustus kemarin, dinilainya jadi pintu masuk.
“Jadi, kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo, sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya,” ujarnya.
Ia meyakini, perombakan kabinet tidak hanya sekali saja untuk satu tahun periode Prabowo. Akan ada reshuffle selanjutnya.
“Ini tidak berhenti di periode ini. Akan ada reshuffle kedua, akan ada reshuffle ketiga di satu tahun itu,” terangnya.
“Itu akan lebih besar-besaran lagi menurut analisis saya,” sambungnya.
Walau demikian, ia mengingatkan, perombakan kabinet itu bukan untuk menata kabinet.
“Ini alih-alih menata kabinet, tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan kondisi politik di kabinetnya. Di internalnya,” paparnya.
“Jadi dia melihat bahwa kebutuhan strategis mesti diambil, terutama di level yang paling tinggi sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Budi Gunawan,” sambungnya.
(Arya/Fajar) -

Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar
Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).
Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).
“Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.
Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih.
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.
“Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.
Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.
Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga.
Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet
Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.
“Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:
Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah RagaMengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan UmrahKeputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.
-
/data/photo/2025/09/12/68c3d84aaae74.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional
Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
“Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
“Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
“Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.
Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.
“Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).
Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.
Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.
Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.
“Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.
“Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.
“Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.
-

Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan partainya tidak mengajukan calon untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini masih kosong.
Menurutnya, keputusan terkait pengisian pos menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara, sementara partai hanya menunggu dan menghormati hak prerogatif presiden.
Hal itu disampaikan Cak Imin sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), saat ditanya apakah PKB akan mengusulkan nama kadernya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Enggak, kita [PKB] enggak mengajukan nama. Presiden punya kewenangan mutlak,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Sekadar informasi, perombakan reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.
Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.
-

Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan
Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.
Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.
Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.
Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama.
Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”
Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.
Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.
Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito.
Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.
Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.
-
/data/photo/2025/09/01/68b532b0d19d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif Nasional 12 September 2025
Menko Polkam Ad Interim Dipersoalkan, Prabowo Diminta Segera Tunjuk Pejabat Definitif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan.
Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie.
“Jadi penting untuk Presiden untuk tidak terlalu lama membuat ad interim antara Menhan dan Menko Polkam karena itu dua wilayah yang berbeda fungsinya,” ucap peneliti senior Imparsial Al Araf saat dihubungi melalui telepon, Rabu (10/9/2025).
Keberadaan Sjafrie dalam berbagai jabatan ini juga dinilai menjadi contoh nyata jabatan yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Al Araf menyebutkan, sistem demokrasi justru mendorong adanya diferensiasi fungsi dan tugas kerja.
Sementara, selain Menhan dan Menko Polkam, Sjafrie juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan.
Oleh karena itu, Al Araf meminta Presiden Prabowo untuk segera menunjuk sosok yang menjabat sebagai Menko Polkam.
“Sehingga Presiden harus segera mengevaluasi dan mencari Menko Polkam siapa yang ingin ditunjuk oleh Presiden. Ini harus dilakukan, kalau tidak kita akan menjadi negara yang berbahaya dalam konteks ini (wewenang yang luas di satu orang),” imbuhnya.
Menurut Al Araf, seharusnya jabatan Menko Polkam diisi oleh sosok yang berbeda dengan Menhan yang fokusnya di bidang pertahanan.
Apalagi, tugas Menko Polkam lebih luas, karena harus memahami situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia.
“Bisa berlatar belakang militer, bisa berlatar belakang polisi, bisa berlatar belakang sipil juga. Tapi yang benar-benar memahami situasi dan kondisi politik keamanan yang ada,” ujar Al Araf.
Hingga kini, sosok Menko Polkam definitif masih tanda tanya.
Bahkan, Presiden Prabowo meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuknya menjadi Menko Polkam.
Prabowo berseloroh bahwa pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Prabowo tidak mau berkomentar lebih jauh soal pengisian kabinet tersebut karena ia sedang dalam rangka peninjauan Sekolah Rakyat.
“(Sedang meninjau) Sekolah Rakyat, nanya (soal) Menko Polkam,” kata Prabowo.
Diketahui, penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim berdasarkan surat nomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025.
Sjafrie menjadi Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan yang dicopot lewat
reshuffle
kabinet pada Senin (8/9/2025) lalu.
Sjafrie mengungkapkan, ia ditugaskan Prabowo untuk melanjutkan pekerjaan Budi Gunawan agar Kemenko Polkam dapat bekerja dengan lancar.
“Arahan yang diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam. Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar,” kata Sjafrie ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Salah satu fokusnya sebagai Menko Polkam adalah revitalisasi organisasi agar koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain lebih optimal.
Oleh karena itu, peran para deputi di Kemenko Polkam menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas kementeriannya.
“Saya menggarisbawahi bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan dan para deputi yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” ujar Sjafrie.
Sjafrie mengaku akan menjabat sebagai Menko Polkam selama beberapa bulan sambil memangku jabatan-jabatan lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

