Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan KPK, Ini Alasannya

    Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan KPK, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Keduanya juga diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik KPK. Namun Satori [ST]-Heri Gunawan [HG] belum ditahan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, alasan belum ditahannya kedua tersangka itu karena penyidik masih mendalami informasi.

    “Jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

    Budi menjelaskan penyidik mendalami peran Satori dan Heri Gunawan dalam kasus ini untuk melengkapi konstruksi perkara. Tak hanya itu, pemeriksaan pada Senin (15/9/2025) juga mengulik bagaimana proses penekanan kontrak dilakukan.

    “Bagaimana proses-proses pengesahan program sosial Bank Indonesia atau PSBI atau CSR Bank Indonesia dan juga di OJK. Kemudian didalami juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan mengapa kemudian program sosial itu anggarannya menyasar ke pihak-pihak yang diduga terkait oleh saudara HG dan saudara ST,” jelas Budi.

    Sebab, Satori dan Geri Gunawan terpilih menjadi pihak yang mendapatkan kucuran dana program sosial tersebut karena keduanya merupakan anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023, di mana BI-OJK berada di bawah naungan komisi itu.

    Diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Nasional 16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Nasional 16 September 2025

    Alasan KPK Belum Tahan 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan dua anggota DPR legislator, Satori dan Heri Gunawan, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penahanan belum dilakukan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari kedua legislator tersebut.
    “Jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan, masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Budi menjelaskan bahwa keterangan kedua tersangka masih dibutuhkan untuk mendalami perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi.
    “Sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini, ya didalami lagi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara HG dan saudara ST,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua legislator, yakni Satori dari Fraksi Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, sebagai tersangka pada Senin (15/9/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
    KPK menduga yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
    Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Isi Surat Prabowo untuk 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”, Ada Sri Mulyani dan Budi Gunawan Nasional

    7 Isi Surat Prabowo untuk 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”, Ada Sri Mulyani dan Budi Gunawan Nasional

    Isi Surat Prabowo untuk 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”, Ada Sri Mulyani dan Budi Gunawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberikan surat kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang diganti atau terkena
    reshuffle
    (perombakan kabinet pada 8 September 2025.
    Surat itu diserahkan Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya kepada lima eks menteri. Di antaranya ada mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan eks Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
    Teddy lantas mengunggah momen penyerahan surat tersebut lewat unggahan di akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Minggu (14/9/2025).
    ”
    Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas
    ,” tulis Teddy dalam akun Instagramnya, Minggu.
    Dalam keterangan unggahannya, Teddy menuliskan bahwa surat khusus itu ditulis sendiri oleh Presiden Prabowo.
    ”
    Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto
    ,” kata Teddy.
    Menurut Teddy, surat-surat itu berisi ucapan terima kasih dari Prabowo atas dedikasi kelima menteri selama sekitar 10 bulan menjabat dan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
    ”
    Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih
    ,” ujar Teddy.
    Bersama keterangan itu, diunggah sejumlah foto yang memperlihatkan momen penyerahan surat oleh Seskab Teddy kepada kelima mantan menteri.
    Dari foto yang diunggah, terlihat lima eks menteri didatangi satu-satu. Kemudian, berfoto bersama dengan Teddy.
    Senyum pun terlihat merekah dari wajah kelima mantan menteri yang mendapatkan surat ucapan terima kasih dari Prabowo tersebut.
    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan
    reshuffle
    dengan mengganti lima posisi menteri. Kemudian, melantik empat menteri dan satu wakil menteri (wamen) pada Senin, 8 September 2025.
    Berikut daftar lima Menteri yang dicopot oleh Presiden Prabowo:
    Kemudian, berikut empat menteri dan satu wamen yang dilantik Presiden Prabowo:
    Namun,
    reshuffle
    kedua yang dilakukan Prabowo masih menyisakan pekerjaan rumah. Sebab, hingga 15 September 2025, posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong.
    Meskipun, Prabowo sudah menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim atau sementara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ZTE-MyRepublic Komersialisasi FAST TV, Tingkatkan ARPU Tanpa Investasi

    ZTE-MyRepublic Komersialisasi FAST TV, Tingkatkan ARPU Tanpa Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — ZTE Corporation mengumumkan komersialisasi solusi Free Ad-Supported TV (FAST) komprehensif dengan menggandeng penyedia layanan internet tetap MyRepublic Indonesia dan serta platform konten digital MetaX.

    Free Ad-Supported TV (FAST) adalah model distribusi konten streaming gratis yang menawarkan saluran TV linear (terjadwal) dan konten video lainnya kepada pemirsa tanpa biaya berlangganan, namun dimonetisasi melalui penayangan iklan di dalamnya. 

    Layanan ini menggabungkan pengalaman menonton TV tradisional dengan kenyamanan streaming internet di berbagai perangkat. 

    General Manager Digital Home Product Line ZTE Liu Qun mengatakan proyek ini mengatasi dilema yang dihadapi operator yang ragu melakukan peningkatan layanan karena biaya investasi tinggi.

    “Kerangka teknis ZTE yang terintegrasi dengan ekosistem periklanan MetaX menciptakan sinergi yang memungkinkan MyRepublic Indonesia memulai transformasi layanan tanpa risiko. Model kolaborasi ini menjadi referensi berharga bagi pasar Asia Tenggara,” kata Qun dalam siaran pers, Senin (15/9/2025).

    Model bisnis ini memungkinkan operator meningkatkan penawaran konten dan memeroleh pendapatan iklan tanpa investasi perangkat keras tambahan, serta menciptakan jalur yang berkelanjutan untuk meningkatkan average revenue per user (ARPU).

    ZTE menyediakan kerangka teknis komprehensif yang mencakup distribusi konten dan manajemen terminal dan jaminan layanan, sedangkan MetaX memimpin integrasi konten, menyediakan lebih dari 90 saluran TV langsung dan beragam konten on-demand, serta mengelola sistem bagi hasil pendapatan iklan.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia berfokus pada keterlibatan pengguna, serta pengoperasian dan pemeliharaan layanan jaringan.

    Adapun, kerja sama tripartit ini telah memverifikasi rantai tertutup komersial dari perluasan konten tanpa biaya – berbagi pendapatan iklan – peningkatan pengalaman pengguna.

    Chief Commercial Officer MyRepublic Indonesia Hendra Gunawan mengatakan Solusi FAST menjawab keperluan perusahaan untuk menyeimbangkan peningkatan layanan dan pengendalian biaya. 

    “Dengan arsitektur teknis ZTE dan sistem periklanan konten MetaX, kami berhasil menghadirkan lebih dari 90 live channel tanpa investasi baru, sekaligus membuka sumber pendapatan baru dari pembagian hasil iklan,” ujarnya.

    General Manager MetaX Ryan Chi menambahkan kerja sama ini membuktikan dengan mencocokkan secara tepat preferensi audiens Indonesia dengan kebutuhan pengiklan, perusahaan mencapai peningkatan ganda dalam nilai pengguna dan pendapatan komersial.

  • Presiden Prabowo Apresiasi Lima Menteri yang Purna Tugas

    Presiden Prabowo Apresiasi Lima Menteri yang Purna Tugas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi langsung kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ungkapan terima kasih itu disampaikan melalui surat khusus yang disusun dan ditandatangani sendiri oleh Presiden.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Senin (15/9/2025). Dia bercerita mengenai pertemuannya dengan para mantan pembantu Presiden pada pekan lalu.

    “Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis Teddy .

    Dalam unggahan tersebut, Teddy menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk penghargaan Presiden Ke-8 RI itu kepada para menteri yang dinilai telah memberikan dedikasi dan kontribusi besar bagi bangsa.

    “Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih,” tambahnya.

    Adapun, dalam unggahan nampak Teddy berfoto bersama dengan lima menteri yang dimaksud, mulai dari foto bersama Mantan Menteri Keuangan (Menkeu Sri Mulyani) yang juga dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Kemudian, berfoto bersama dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

     

  • Meski Kena Reshuffle Kabinet, Prabowo Kasih Ini ke 5 Mantan Menterinya – Page 3

    Meski Kena Reshuffle Kabinet, Prabowo Kasih Ini ke 5 Mantan Menterinya – Page 3

    Sebagai informasi, lima menteri yang terkena reshuffle kabinet yakni, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteti Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Posisi Menteri Keuangan kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara itu, posisi Menteri P2MI dijabat Politisi Partai Golkar Mukhtarudin.

    Kemudian, Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono. Adapun Ferry sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Disisi lain, Prabowo belum menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kemanan, serta Pemuda dan Olahraga definitif. Namun, Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim.

  • Prabowo Kirim Surat Khusus ke 5 Mantan Menteri, Ini Isinya!

    Prabowo Kirim Surat Khusus ke 5 Mantan Menteri, Ini Isinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima menteri yang baru saja diganti. Surat ini berisi ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi selama menjabat.

    Surat khusus dikirimkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Foto: Mantan Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan 5 menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas yang di unggah pada media sosial pribadinya. (Instagram/sekretariat.kabinet)

    “Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet, dikutip Senin (15/9/2025).

    Adapun lima mantan menteri tersebut adalah Budi Gunawan, Sri Mulyani Indrawati, Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Kading.

    “Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih.”

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo beri surat terima kasih kepada menteri terkena “reshuffle”

    Prabowo beri surat terima kasih kepada menteri terkena “reshuffle”

    Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena perombakan (reshuffle).

    Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Minggu (14/9) malam, Teddy menuturkan dirinya bertemu dengan kelima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas itu, untuk memberikan surat dari Presiden tersebut.

    “Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Teddy.

    Dia mengatakan surat tersebut disusun langsung oleh Presiden Prabowo sebagai ungkap terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri selama menjalankan amanah sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih.

    Dalam foto-foto yang diunggah, Teddy berfoto dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Selanjutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo, merombak kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri.

    Posisi Menteri Keuangan kini ditempati Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi diisi Fery Juliantono.

    Jabatan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Namun, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Isi Surat Prabowo untuk 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”, Ada Sri Mulyani dan Budi Gunawan Nasional

    5 Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena "Reshuffle" Nasional

    Prabowo Berikan Surat Terima Kasih ke 5 Menteri yang Kena “Reshuffle”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat berisi ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang diganti atau terkena
    reshuffle
     (perombakan kabinet).
    Surat-surat itu diserahkan Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Seakab Teddy pun mengunggah perihal pemberian surat ucapan terima kasih itu lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Minggu (14/9/2025).
    ”
    Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas
    ,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Minggu.
    Dari foto yang dibagikan dalam unggahan tersebut, Teddy berfoto dengan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
    Kemudian, eks Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan eks Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Teddy mengatakan, kedatangannya menemui lima mantan menteri itu adalah untuk menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo.
    ”
    Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto
    ,” tulisnya.
    Menurut Teddy, surat-surat itu ditulis langsung oleh Presiden Prabowo.
    ”
    Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih
    ,” kata Teddy.
    Sebagaimana diberitakan, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menpora, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
    Sementara itu, Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Tetapi, Prabowo menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suara Pakar Terbelah soal Merger Pelita Air dengan Garuda (GIAA)

    Suara Pakar Terbelah soal Merger Pelita Air dengan Garuda (GIAA)

    Bisnis.com, JAKARTA —Rencana merger maskapai penerbangan keluarga BUMN, Pelita Air dengan Garuda Indonesia (GIAA) membawa pertentangan dari sisi pakar. 

    Langkah PT Pertamina (Persero) fokus menggarap bisnis berbasis energi dengan melepas Pelita Air lantas membuka polemik lama, yakni merger PT Pelita Air Service dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sejumlah pakar mengemukakan pandangan berbeda soal rencana aksi korporasi ini. 

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie melihat bahwa masing-masing maskapai—Garuda Indonesia dengan layanan penuh, Citilink sebagai maskapai hemat, dan Pelita Air yang tengah tumbuh—memiliki posisi yang kuat dan karakter berbeda. Dia pun menyayangkan bila identitas ketiganya melebur karena menghilangkan keunikan masing-masing.

    “Ada risiko kehilangan fokus segmen dan potensi terjadinya tumpang tindih layanan yang justru merugikan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025). 

    Dia menilai masing-masing maskapai memiliki basis pelanggan loyal dengan kebutuhan, selera dan daya beli yang berbeda. Dengan demikian, dia khawatir saat melebur, sebagian besar pelanggan justru pindah ke maskapai lain. 

    Dia menilai bahwa langkah yang lebih tepat adalah melalui aliansi, sebagaimana model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas setiap maskapai. Model aliansi, katanya, memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan penerbangan transit atau connecting flight, hingga kolaborasi pemasaran. 

    Dengan mempertahankan kekuatan masing-masing dan membentuk sinergi strategis, tiga maskapai ini, menurut Alvin, dapat menjadi fondasi penting dalam menghubungkan Indonesia secara efisien, kompetitif dan berkelas baik secara nasional maupun di kancah internasional.

    Sementara itu, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai tak salah jika Pertamina ingin mendivestasi Pelita, tetapi jangan dilebur dengan Garuda. 

    “Pelita sebaiknya dijual mayoritas sahamnya ke sektor swasta atau ditempatkan di bawah Danantara, setara dengan Garuda, agar kedua maskapai tetap independen,” tuturnya. 

    Gerry menjelaskan bahwa pada dasarnya Garuda dan Pelita memiliki misi yang berbeda. Garuda, tutur Gerry, berjuang keluar dari krisis, sementara Pelita masih berupaya mengutamakan kualitas layanan. Oleh karena itu, dia menilai Garuda harus mandiri tanpa intervensi pemerintah yang mengurangi kompetisi pasar. Di tengah segudang masalah Garuda, dari utang hingga manajemen, merger pun bukan menjadi solusi dan hanya akan menambah beban operasional tanpa menyelesaikan akar masalah. 

    Gerry berujar Garuda turut memiliki utang yang besar, termasuk kepada Pertamina. Jika pada akhirnya benar merger terjadi, Garuda Indonesia yang krisis bak mendapatkan ‘hadiah’ perusahaan sehat. Namun, dia menilai cara ini tetap tak menyelesaikan masalah Garuda.

    “Merger bukan solusi, melainkan cara instan yang berisiko memperburuk masalah,” tegasnya. 

    Merger dengan Pelita Air jadi Jalan Terang bagi Garuda

    Berbeda, Pengamat BUMN Toto Pranoto melihat bahwa merger menjadi jalan terang bagi Garuda dan menjalankan rencana konsolidasi BUMN. Alasannya, untuk memulihkan kinerja, Garuda Indonesia membutuhkan tambahan armada burung besi.

    Sebagai gambaran, GIAA masih membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$76,48 juta per kuartal I/2025. Meskipun, kerugian maskapai penerbangan pelat merah ini menyusut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$87,03 juta. 

    Dia pun menilai meleburnya bisnis penerbangan pelat merah dapat membuat skala ekonomi dalam pengoperasian armada lebih baik dan makin banyak area yang makin efisien, terutama fasilitas yang dapat dipikul bersama biayanya, misal fasilitas pemeliharaan pesawat. Dengan model ini dia berharap kinerja Garuda dapat lebih baik ke depan. Alhasil, GIAA memiliki kesempatan memperbaiki kinerja keuangannya. 

    “Dengan potensi pertumbuhan angkutan udara yang meningkat, terutama di domestik, maka penambahan armada akan sangat bantu tingkatkan pendapatan. Apalagi rencana perbaikan/penambahan pesawat baru Garuda dari PMN Danantara belum sepenuhnya selesai,” jelasnya. 

    Terpisah, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan memandang kendati Pertamina akan kehilangan aset maupun nama Pelita Air, Garuda akan beroperasi lebih efisien terutama dari sisi operasional, karena dapat dikelola dalam satu kantor. 

    Keuntungan lainnya, yakni Garuda akan dapat suntikan aset dan kas, karena Pelita Air termasuk perusahaan yang memperoleh laba pada tahun lalu. Pelita Air mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

    “Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah membuat bisnis penerbangan milik pemerintah sehat dulu dan terkonsentrasi. Makin banyak BUMN yang bergerak di sektor yang sama, membuat bisnis BUMN tidak efisien,” tuturnya.