Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • AI Bisa Antar Indonesia Pimpin Hilirisasi Mineral Dunia

    AI Bisa Antar Indonesia Pimpin Hilirisasi Mineral Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent atau AI) diyakini memiliki manfaat mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi mineral di Indonesia. Integrasi AI dan mahadata dinilai sebagai sistem geospasial inovatif yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pada riset Binus University yang berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global”, salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi yang merupakan geodashboard berbasis AI akan dapat membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar.

    Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade, mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an, platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi. Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia juga dapat meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini akan membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengolahan domestik dan keberlanjutan, terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

    Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini dapat memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander yang menjabat sebagai Head of Data Science Program Binus University.

    Menurut Alexander, manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional, antara lain riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki. Riset itu menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat, membuat organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Selanjutnya, publikasi lain yang relevan adalah laporan McKinsey bertajuk “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65 persen organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk pengambilan keputusan strategis.

    Meski bersifat global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur. Namun, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Alexander menambahkan, di sisi lain, hilirisasi berbasis AI juga memiliki tantangan, termasuk proses pengolahan mineral seperti nikel yang membutuhkan teknologi ramah lingkungan guna meminimalisasi limbah berbahaya.

    Sementara, peningkatan eksploitasi tambang juga disebut perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” ujar Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global. Riset Binus menyatakan, keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur global, sekaligus pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan (AI) memainkan peran kunci dalam mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

    Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi.

    Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar.

    Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi.

    Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

    Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur.

    Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global.

    Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Anggota DPR Ngaku Semua Dapat CSR BI, KPK Bilang Masalahnya Bukan Itu

    Anggota DPR Ngaku Semua Dapat CSR BI, KPK Bilang Masalahnya Bukan Itu

    Jakarta –

    Perkara dugaan korupsi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikucurkan Bank Indonesia (BI) mulai memunculkan hal-hal baru. Salah seorang Anggota DPR RI, Satori, mengaku bahwa dana CSR itu mengalir ke semua Anggota Komisi XI DPR RI dan tidak ada masalah.

    Satori menyampaikan itu usai diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Jumat, 27 Desember 2024. Selain Satori, ada anggota DPR lainnya yaitu Heri Gunawan yang juga diperiksa sebagai saksi. Usai menjalani pemeriksaan itu, Satori mengamini bahwa dana CSR BI mengalir ke salah satu yayasan untuk kemudian digunakan pada program-program di dapil para legislator tersebut.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” kata Satori.

    Satori menegaskan tidak ada uang suap terkait hal tersebut. Dia berjanji akan mengikuti semua proses yang ada secara kooperatif.

    “Nggak ada, nggak ada uang suap itu,” ujar Satori.

    Dana CSR Disalahgunakan

    KPK sendiri belum terang-terangan membongkar perkara ini meski sudah mengamini sejumlah penggeledahan yang dilakukan baik di kantor Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk pada keterangan Satori di atas, KPK melalui Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan pernah menjelaskan bahwa CSR sendiri sejatinya tidak masalah tapi dalam perkara ini yang jadi persoalan adalah peruntukannya.

    “Yang masalah 50 yang tidak digunakan tersebut. Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi nah itu yang menjadi masalah. Kalau itu digunakan misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” tambahnya.

    (fas/dhn)

  • Alasan Kejagung Ajukan Banding Vonis Harvey Moeis Dkk : Belum Setimpal

    Alasan Kejagung Ajukan Banding Vonis Harvey Moeis Dkk : Belum Setimpal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan pihaknya mengajukan upaya hukum banding terkait dengan vonis Harvey Moeis dkk pada kasus timah.

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung telah mengajukan banding terhadap Harvey Moeis, Suparta, Reza Andriansyah, Suwito Gunawan dan Robert Indarto.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa upaya hukum banding itu dilakukan karena pihaknya menilai vonis yang dijatuhkan terhadap kelima terdakwa itu belum setimpal.

    “Adapun alasan menyatakan banding terhadap 5 Terdakwa karena putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

    Dia juga menilai, majelis hakim PN tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam putusannya tidak mempertimbangkan dampak dari kasus megakorupsi timah terhadap masyarakat.

    “Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Terdakwa serta terjadi kerugian negara yang sangat besar,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, hakim PN tindak pidana korupsi atau Tipikor telah memvonis sejumlah terdakwa dalam kasus timah. 

    Hanya saja, vonis hakim pada kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu dinilai terlalu rendah. Misalnya, Harvey Moeis hanya divonis setengahnya dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun.

    Perincian Tuntutan dan Vonis Harvey Moeis dkk :

    1. Perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis

    Tuntutan jaksa : pidana penjara 12 tahun, uang pengganti Rp210 miliar subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

    Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 6 tahun 6 bulan, uang pengganti Rp210 miliar subsidair dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

    2. Direktur Utama PT RBT, Suparta

    Tuntutan jaksa : pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

    Putusan hakim : pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

    3. Direktur Pengembangan PT RBT, Reza Andriansyah

    Tuntutan jaksa : pidana penjara 8 tahun dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

    Putusan hakim : pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

    4. Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan

    Tuntutan jaksa : pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

    Putusan hakim : pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

    5. Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa, Robert Indarto

    Tuntutan jaksa : pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

    Putusan hakim : pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

  • Kejagung Nyatakan Banding Terkait Vonis Harvey Moeis Dkk

    Kejagung Nyatakan Banding Terkait Vonis Harvey Moeis Dkk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan mengajukan banding terkait vonis terdakwa Harvey Moeis dkk dalam kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) 2015-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan upaya hukum banding itu dilayangkan untuk sejumlah terdakwa.

    Perinciannya, perpanjang tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis, Direktur Utama PT RBT, Suparta dan Direktur Pengembangan PT RBT, Reza Andriansyah.

    “Kejagung menyatakan upaya hukum banding terdakwa Harvey Moeis, Suparta dan Reza Andriansyah terkait vonis timah,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

    Selain ketiga terdakwa smelter PT RBT, Harli juga menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan banding terhadap vonis dua bos smelter terkait kasus ini.

    Kedua bos smelter itu adalah Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan dan Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa, Robert Indarto.

    “Kami juga menyatakan banding terhadap putusan terdakwa Suwito Gunawan dan Robert Indarto,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, hakim PN tindak pidana korupsi atau Tipikor telah memvonis sejumlah terdakwa dalam kasus timah. 

    Hanya saja, vonis hakim pada kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu dinilai terlalu rendah. Misalnya, Harvey Moeis hanya divonis setengah atau 6,5 tahun pidana dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun.

  • 9 Saat 2 Anggota DPR Ungkap Semua Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI Nasional

    9 Saat 2 Anggota DPR Ungkap Semua Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI Nasional

    Saat 2 Anggota DPR Ungkap Semua Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memeriksa dua anggota Komisi XI DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility Bank Indonesia (
    CSR BI
    ).
    Keduanya yaitu Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra
    Heri Gunawan
    dan Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem,
    Satori
    . Usai diperiksa, terungkap bahwa BI menyalurkan dana CSR-nya melalui Komisi XI.
    Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menduga bahwa ada penyaluran dana CSR yang tidak tepat ke sejumlah yayasan dan ada pula yang masuk kantong pribadi.
     
    Heri mengungkapkan bahwa program CSR BI yang kini tengah diusut KPK merupakan program biasa.
    Diketahui, Bank Indonesia merupakan mitra kerja dari Komisi XI DPR, selain Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Namun, ketika ditanya besaran nominal dana CSR BI yang mengalir, politikus Gerindra ini enggan mengungkapkannya.
    “Itu kan (dana CSR BI) program biasa dari mitra di komisi. Mungkin lebih baik tanyakan ke penyidik, karena itu masuk ke materi (kasus). Takutnya saya enggak enak nanti,” ujar Heri.
    Sementara Satori mengunkap bahwa semua anggota Komisi XI DPR menerima penyaluran dana CSR BI. 
    Uang CSR itu kemudian dipakai untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing oleh seluruh anggota.
    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. (Bentuk program CSR BI) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori.
    Hal yang sama disampaikan oleh Heri Gunawan. Namun, ia enggan mengungkap kemungkinan keterlibatan seluruh anggota Komisi XI DPR dalam dugaan perkara ini.
    “Semua, semua (Anggota Komisi XI DPR). Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan,” ujarnya.
    Selain ke anggota Komisi XI, Satori juga mengamini bahwa ada pula dana CSR BI yang disalurkan ke sejumlah yayasan.
    Namun, ia tidak mengungkap secara rinci nama atau jumlah yayasan yang menerima dana tersebut. 
    “Semua (dana CSR) kepada yayasan,” ujar Satori.
    Heri Gunawan sendiri mengaku dicecar lima pertanyaan oleh penyidik KPK. Ia membantah bahwa dalam pemeriksaan kemarin, dirinya diperiksa sebagai tersangka.
    Selain itu, ia juga membantah telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
    “Belum (terima SPDP). Panggilannya kan sebagai saksi, baru kali ini. Jadi kalau ada berita yang kemarin ke mana-mana, bingung saja. Nanti biar pihak penyidik yang menjelaskan,” tambahnya.
    Heri belum mengetahui apakah ia akan dipanggil kembali oleh penyidik. Ketika ditanya mengenai kabar bahwa dirinya menjadi calon tersangka, ia hanya tertawa.
    “Hahaha, enggak tahu lah kalau itu, tanya penyidik saja ya,” jawabnya.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, dana CSR BI semestinya dipakai untuk membangun fasilitas publik dan sosial.
    Namun, hanya 50 persen yang digunakan untuk program CSR, sementara sisanya mengalir ke kantong pribadi.
    KPK juga menduga, uang hasil korupsi diberikan kepada pihak-pihak yang tidak sesuai peruntukannya, seperti yayasan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    “Yang jadi masalah tuh, yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut digunakan, misalnya untuk kepentingan pribadi,” ujar Asep dikutip dari Kompas.id, Selasa (17/12/2024).
    Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada 16 Desember lalu. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan, dugaan sementara perkara ini adalah adanya indikasi penyelewengan dana CSR tersebut.
     
    KPK juga menduga uang CSR mengalir ke sejumlah yayasan.
    “Yayasan-yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Rudi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Selain kantor BI, KPK juga telah menggeledah kantor OJK pada 19 Desember lalu.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Demi mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, teknologi kecerdasan buatan (AI) ternyata memainkan peran kunci. Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi. Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar. Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi. Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah. Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur. Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global. Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Satori Sebut Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat Dana CSR BI

    Satori Sebut Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat Dana CSR BI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi XI DPR Satori mengungkap dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) digunakan oleh seluruh anggota Komisi XI.

    Rata-rata menggunakan uang CSR tersebut untuk berbagai kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dana tersebut juga disalurkan melalui yayasan.

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).

    Satori secara terbuka mengakui dirinya juga menggunakan CSR BI itu untuk program di Dapil-nya. Namun, ia menegaskan tidak ada praktik suap terkait hal tersebut dan berjanji akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum.

    “Enggak ada, enggak ada uang suap itu,” tegas Satori.

    Satori dan rekannya di DPR, Heri Gunawan, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Kedua politisi tersebut hadir memenuhi panggilan sebagai saksi.

    Satori tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.11 WIB. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari penyidikan yang tengah berlangsung.

    KPK memang sempat melakukan penggeledahan di Kantor Bank Indonesia pada Senin (16/12). Mereka menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen dan perangkat elektronik.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, menyatakan, penyidikan ini terus digali untuk mengungkap lebih jauh dugaan korupsi dalam pengelolaan CSR BI.

    Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan dana CSR, yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, namun justru disinyalir dimanfaatkan untuk agenda politik.

    (tst/agt)

  • KPK ungkap Alasan Periksa 2 Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI

    KPK ungkap Alasan Periksa 2 Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 2 anggota Komisi XI DPR terkait kasus dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI).

    Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan bahwa dua anggota Komisi XI DPR tersebut antara lain, HG dan ST. “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Tessa dilansir dari Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua anggota DPR RI tersebut bernama Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST). Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan soal mengapa kedua legislator tersebut diperiksa oleh penyidik terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

    Kedua legislator tersebut juga telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, Heri Gunawan mulai diperiksa pukul 12.56 WIB, sedangkan Satori mulai diperiksa pukul 13.19 WIB.

    Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Senin (16/12) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada hari Kamis (19/12).

    “Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujar Tessa.

    Tessa menerangkan bahwa penyidik selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

    “Jadi, akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam,” ujarnya.

  • Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Aulia
    Key: Dana CSR BI, KPK
    Sum: Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (HG) rampung menjalani pemeriksaan KPK, Jumat (27/12/2024) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (HG) rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/12/2024). Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Heri mengeklaim dirinya belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Dia juga menegaskan pemanggilan dirinya kali ini dalam kapasitas sebagai saksi.

    “Belum (SPDP). Panggilan saja sebagai saksi. Baru kali ini,” katanya seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Heri memilih irit bicara terkait penggunaan dana CSR BI. Dia hanya menekankan program CSR adalah hal lumrah yang dilakukan di DPR selaku mitra.

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi. Mungkin baiknya nanti karena itu sudah masuk ke materi,” ujar Heri terkait dana CSR BI.

    Heri mengonfirmasi, dirinya turut dimintai keterangan oleh KPK soal keterkaitan anggota DPR Komisi XI lainnya soal dana CSR BI. Komisi XI diketahui merupakan mitra dari BI. “Semua, kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan,” tutur Heri.

    Terkait kasus ini, KPK mengendus dugaan dana CSR dari BI yang mengalir ke yayasan. Penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan. “Yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sejauh ini, KPK mengendus dugaan pemberian dana CSR BI yang kurang tepat. Diungkapkan Rudi, dana CSR BI bernilai cukup besar, tetapi dia belum mengungkapkan detail nominalnya.

    “BI itu punya dana CSR. Kemudian beberapa persen dari sebagian itu, itu diberikan yang tidak proper,” ungkap Rudi.