Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Momen Pandawara dan Telkom Bersih-bersih Sungai Penuh Sampah

    Momen Pandawara dan Telkom Bersih-bersih Sungai Penuh Sampah

    Jakarta –

    Telkom mengungkapkan komitmen perkembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Untuk mencapai target tersebut, perusahaan plat merah ini menggandeng Pandawara Group.

    Melalui Telkom Regional II Banten, Jabotabek, dan Jawa Barat, komitmen tersebut diimplementasikan dengan aksi bersih-bersih sungai di sungai Cioray, Bandung dalam rangkaian program GoZero%. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati World Clean Up Day (20 September) dan Hari Sungai Sedunia (22 September).

    Sungai Cioray dipilih karena merupakan salah satu aliran yang menyumbang sampah signifikan ke Sungai Citarum, salah satu sungai terpenting di Indonesia. Aksi ini mempertegas komitmen Telkom dalam melestarikan lingkungan secara nyata, diantaranya dengan menjaga kebersihan sungai dan mendorong kesadaran lingkungan.

    “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Telkom dapat terus menjaga sustainable business-nya dan sustainable untuk care pada ekosistem,” ujar Edie Kurniawan, EVP Telkom Regional II, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Aksi River Clean Up ini melibatkan sekitar 75 peserta, terdiri atas manajemen Telkom, karyawan, mahasiswa Telkom University, serta Pandawara Group – gerakan pemuda asal Bandung yang telah dikenal luas secara nasional.

    Melibatkan Pandawara karena selama ini aktif membersihkan sungai, pantai, dan ruang publik, dengan rekam jejak lebih dari 200 titik aksi bersih di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan ribuan relawan, serta mengumpulkan lebih dari 1.000 ton sampah. Popularitas mereka di media sosial menjadikan Pandawara sebagai kekuatan inspiratif yang mampu menggerakkan partisipasi publik dalam skala luas.

    Telkom Gandeng Pandawara Group Gelar River Clean Up di Bandung, Selaraskan Momentum World Clean Up Day & Hari Sungai Sedunia. Foto: Telkom

    Di kesempatan yang sama, Gunawan Wasisto C.A (VP Sustainability Telkom Indonesia), bersih-bersih sungai ini diharapkan akan berdampak pada ekosistem yang lebih besar. Disampaikan, ini juga merupakan program Go Zero di Telkom Indonesia, program ESG yang fokus ke aspek lingkungan.

    “Fokus pada bagaimana kita sangat konsen melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi, dan bagaimana kita meminimalkan limbah,” katanya.

    Melalui aksi bersih sungai ini, Telkom mengatakan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. River Clean Up bersama Pandawara bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi juga wujud nyata sinergi antara perusahaan, komunitas, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung tercapainya target pengelolaan sampah nasional: 30% pengurangan timbulan dan 70% penanganan sampah sesuai target Indonesia Bersih Sampah 2025 yang dicanangkan KLHK.

    Dua Pilar Utama Telkom sebagai National Sustainability Platform

    Dalam implementasinya, Telkom menerapkan Digital Connectivity menjadi pilar utama dalam mendorong inklusi digital nasional. Melalui infrastruktur jaringan backbone serat optik, layanan mobile broadband, dan satelit yang dimiliki, Telkom memastikan ketersediaan akses konektivitas yang merata di seluruh Indonesia hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

    Lebih dari itu, Telkom juga merancang dan mengembangkan infrastruktur digital dengan menerapkan prinsip sustainability sebagai langkah konkret Telkom dalam menjaga masa depan Indonesia yang inklusif, hijau, dan berdaulat secara digital.

    Pada pilar kedua, Digital Platform & Ecosystem Services hadir sebagai pilar transformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melalui penyediaan layanan data center, cloud, big data, AI, dan cybersecurity, Telkom berupaya untuk memenuhi kebutuhan industri sektor publik, maupun pelaku bisnis dengan tetap menerapkan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

    Lebih lanjut, Telkom menegaskan akan terus menerapkan prinsip keberlanjutan dalam membangun infrastruktur green data center, BTS ramah lingkungan, hingga modernisasi jaringan dengan prinsip efisiensi energi dan circular economy sebagaimana tujuan pencapaian Net Zero Emission Scope 1 & 2 pada 2030.

    Melalui program GoZero%, Telkom juga berfokus pada program pelestarian lingkungan yang mencakup konservasi hutan, rehabilitasi ekosistem laut, penanaman mangrove, dan pengelolaan limbah kabel optik.

    Selain itu, Telkom juga menghadirkan ekosistem digital yang terintegrasi berbagai sektor, mulai dari platform marketplace PaDi UMKM yang mempertemukan UMKM dengan pelanggan BUMN, telemedicine yang memperluas akses layanan kesehatan, digitalisasi pendidikan, hingga layanan digital lifestyle yang mendorong gaya hidup positif dan produktivitas.

    Dari sisi sosial, Telkom mendorong transformasi digital yang inklusif lewat literasi digital, pemberdayaan UMKM, hingga layanan ramah disabilitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh akses digital.

    (agt/fay)

  • Upaya Telkom Gerakkan Karyawan Lahirkan Inovasi Pengolahan Sampah

    Upaya Telkom Gerakkan Karyawan Lahirkan Inovasi Pengolahan Sampah

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) lewat program ‘GoZero%’. Hal itu dilakukan dengan mengadakan acara Roadshow GoZero% Goes to Bandung bertajuk ‘Manage Waste, Manifest Change’ yang berlangsung pada 18-19 September 2025.

    Salah satu rangkaian dari Roadshow GoZero% Goes to Bandung adalah penyelenggaraan GoZero% Innovation Festival, sebuah kompetisi internal karyawan Telkom di wilayah Regional yang menampilkan inovasi produk, termasuk digital solution dengan nilai ESG dan GoZero%.

    Festival ini menjadi wadah bagi karyawan Telkom untuk menghadirkan ide-ide segar, solusi nyata, dan implementasi inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat.

    VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto mengatakan selaras dengan tajuk acara, edisi Bandung kali ini berfokus pada upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan, khususnya dalam isu sampah yang menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Selama ini sampah menjadi masalah di berbagai kota besar yang membutuhkan inovasi dan peran serta berbagai pihak untuk menyelesaikannya,” ujar dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Diketahui, sebanyak delapan tim karyawan TelkomGroup memamerkan inovasi mereka, yaitu Greenti, EcoQuest, Maggofice, Rewind, Forth, Greenpoint, Stavi, dan Trashure. Dari delapan tim tersebut, tiga inovasi terpilih sebagai pemenang.

    Juara Pertama diraih oleh EcoQuest lewat platform pengelolaan sampah berbasis circular economy dengan teknologi Smart Bin berteknologi kamera untuk object detection dan face recognition, serta aplikasi all-in-one yang mencakup awareness, reward point, hingga distribusi sampah.

    Juara Kedua dimenangkan oleh Greenti melalui program green office yang mengusung kampanye pengumpulan sampah, pembuatan biopori, dan vertical garden. Terakhir, Juara Ketiga jatuh kepada Forth dengan inovasi daur ulang kabel fiber optik bekas menjadi material pembelajaran dan pelatihan.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza menekankan visi jangka panjang Telkom terkait aksi keberlanjutan melalui GoZero%.

    “Inisiatif ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana implementasi program ESG Telkom bukan hanya sekedar pelengkap, tapi suatu program berkelanjutan dengan dampak positif yang terukur. Dengan mindset tumbuh bersama, kita turut menjaga kelestarian lingkungan di masa depan untuk generasi mendatang,” ungkap Reza.

    Melalui GoZero% Bandung, Telkom menegaskan komitmennya memperkuat implementasi ESG di bidang lingkungan. Program ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Bandung, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian keberlanjutan Telkom di berbagai daerah.

    Dengan adanya program ini diharapkan mampu menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, serta menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia.

    (akd/akd)

  • Begini Awal Mula Lahan 220 Hektare di Darmo Hill Surabaya Jadi Sengketa

    Begini Awal Mula Lahan 220 Hektare di Darmo Hill Surabaya Jadi Sengketa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan seluas 220 hektare di Darmo Hill, Surabaya, mencuat dan membuat ratusan warga resah. Sengketa ini melibatkan klaim hak eigendom milik perusahaan BUMN yang tercatat sejak era kolonial Belanda, berhadapan dengan sekitar 300 kepala keluarga yang telah menempati kawasan tersebut puluhan tahun.

    Ketua RT004/RW005 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Gunawan Njotowidjojo, mengungkapkan bahwa kasus sengketa lahan hak eigendom milik perusahaan BUMN seluas 220,48 hektare di Darmo Hill dengan sekitar 300 kepala keluarga (KK) baru diketahui pada 2024.

    Pada Agustus 2024, salah seorang warga di kompleks perumahan tidak bisa mengurus surat jual beli tanah melalui notaris. Setelah notaris melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), terungkap bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari hak eigendom milik sebuah perusahaan BUMN.

    “Kira-kira Agustus atau September itu ada warga di komplek sini yang mau jual beli tanah. Setelah ke notaris, notaris kan cek ke BPN hasilnya keluar ada notice bahwa tanah ini ada kaitan eigendom (dengan perusahaan BUMN). Sehingga notaris tidak berani melakukan transaksi,” kata Gunawan, Senin (22/9/2025).

    Berdasarkan data BPN, hak atas tanah eigendom itu tercatat dalam dokumen Eigendom Verponding (E.V.) No. 1278, dengan luasan 220.4822 meter persegi atau sekitar 220 hektare di wilayah Darmo Hill dan sekitarnya.

    Gunawan menambahkan, akibat persoalan ini banyak warga tidak bisa mengurus dokumen tanah ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Ya bahkan (warga) yang mau memperpanjang panjang HGB-nya yang sudah jatuh tempo ternyata enggak bisa. Dan ada yang mau nge-Roya (tanah) juga enggak bisa, ditolak sama BPN,” jelasnya.

    Ia menuturkan warga kini hanya bisa berharap ada kejelasan terkait sengketa tersebut. “Harapannya seluruh warga kalau bisa ini ya bisa cepat selesai gitu. Ada kejelasan, dan bisa selesai dengan baik,” ucapnya.

    Penjelasan Terperinci Kantor Pertanahan Surabaya

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan mediasi dengan warga Darmo Hill pada Kamis (18/9/2025), sementara Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memberikan penjelasan detail mengenai riwayat tanah sengketa tersebut.

    Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Budi Hartanto, menjelaskan persoalan muncul setelah perusahaan BUMN meminta BPN menangguhkan seluruh permohonan pendaftaran hak atas tanah yang masuk dalam E.V. No. 1278.

    Menurut Budi, tanah itu awalnya tercatat sebagai hak eigendom kolonial Belanda atas nama NV. De Bataafsche Petroleum Maatschappij berdasarkan surat ukur 27 Januari 1864. Kemudian menjadi aset PT Shell Indonesia, hingga akhirnya pada 30 Desember 1965 seluruh aset PT Shell Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia.

    Selanjutnya pada 1966, pemerintah menunjuk perusahaan BUMN (Persero) untuk mengelola aset tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Migas. Namun persoalan kembali muncul setelah perusahaan BUMN melakukan inventarisasi dan rekonstruksi batas tanah, yang hasilnya menunjukkan sebagian besar area kini telah berubah menjadi kawasan padat penduduk Darmo Hill.

    Melihat potensi konflik, perusahaan BUMN pada 16 Juni 2023 melayangkan surat resmi kepada BPN untuk menghentikan sementara seluruh proses pendaftaran hak baru atas lahan tersebut. Permintaan ini dimaksudkan agar verifikasi batas fisik dan data yuridis bisa dirampungkan terlebih dahulu.

    Menanggapi surat itu, BPN akhirnya menangguhkan sementara permohonan warga. “Nantinya, hasil dari proses ini akan kami laporkan kepada Kantor Wilayah dan Kementerian,” kata Budi, menegaskan penyelesaian sengketa masih menunggu proses verifikasi lanjutan. [rma/beq]

  • Australia Selidiki Jasad Warganya Dipulangkan dari Bali Tanpa Jantung

    Australia Selidiki Jasad Warganya Dipulangkan dari Bali Tanpa Jantung

    Canberra –

    Otoritas Australia menuntut jawaban dari Indonesia setelah jenazah seorang warganya yang meninggal saat berlibur ke Bali dipulangkan tanpa jantungnya. Otoritas Canberra sedang menyelidiki lebih lanjut hal tersebut.

    Pemuda asal Queensland bernama Byron Haddow, yang berusia 23 tahun, ditemukan meninggal dunia di kolam renang di villa tempatnya menginap saat berlibur di Bali pada tahun ini.

    Jenazah Haddow, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), dipulangkan ke Australia sekitar empat minggu setelah kematiannya, di mana autopsi kedua mendapatkan bahwa jenazah pemuda Australia itu kehilangan jantungnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan pada Selasa (23/9) bahwa mereka memberikan bantuan konsuler kepada keluarga Haddow, namun tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena kewajiban privasi.

    “Mereka hanya menelepon kami untuk menanyakan apakah kami mengetahui bahwa jantungnya disimpan di Bali,” tutur ibunda Haddow, Chantal, saat berbicara kepada media lokal Australia, Channel Nine.

    “Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Saya pikir sesuatu telah terjadi padanya sebelum berada di kolam renang,” kata ibunda Haddow dalam pernyataannya.

    Sejumlah pejabat senior Australia yang ada di Bali dan Jakarta telah menyampaikan pernyataan kepada pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

    Konsulat Jenderal Australia di Balik juga telah menyampaikan kekhawatiran keluarga Haddow kepada pihak rumah sakit, yang menjadi tempat autopsi pertama dilakukan.

    Namun, dokter forensik yang melakukan autopsi awal terhadap jenazah Haddow menolak klaim adanya kesalahan.

    “Untuk keperluan forensik, jantungnya telah diperiksa dan ditinggalkan saat keluarga memulangkan jenazahnya,” kata dokter Nola Margaret Gunawan kepada surat kabar The Sydney Morning Herald pada Senin (22/9).

    “Saya telah memberikan hasil autopsi dan penjelasannya kepada keluarga. Mereka telah menerima penjelasan saya,” ucapnya.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Indonesia Lepas 4 Tim Free Fire ke FFWS SEA 2025 Fall, Target Juara dan Tiket Global Finals – Page 3

    Indonesia Lepas 4 Tim Free Fire ke FFWS SEA 2025 Fall, Target Juara dan Tiket Global Finals – Page 3

    Walau kalah, mental timnas esports Indonesia sama sekali tidak turun. Menghadapi Myanmar untuk perebutan perunggu, Indonesia memasak pertandingan ke laga ketiga dan akhirnya menang dengan skor 2-1.

    “Kami mungkin belum meraih hasil terbaik, namun peringkat ketiga ini sudah sangat berarti bagi kami,” kata Kapten. MLBB, Kenneth “Super Kenn” Marcello, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Senin (22/9/2025). 

    Diperkuat Rayhan Filardhi Azhar, Thomas Alfiantino, Lingardi Putra, Davin, dan Alehandro Fabain, serta dipimpin pelatih Baskoro Dwi Putra, Indonesia tampil dominan di nomor Valorant.

    Alhasil, timnas Tanah Air sukses meraih medali emas dan Merah Putih pun berkibar di podium tertinggi. 

    “Saya sangat bangga atas perjuangan para pemain,” kata Ketua Umum PB ESI, Jenderal Pol. (P.) Prof. DR. Budi Gunawan S.H., M.Si., Ph.D..

    Ia mengatakan, “dengan persiapan begitu singkat, mereka mampu menunjukkan disiplin, kekompakan, dan mentalitas pantang menyerah hingga akhirnya berhasil mempersembahkan medali untuk Indonesia.” 

  • 5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk kabinet bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Pada Minggu (7/9/2025) malam, seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
    “Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman
    reshuffle
    , ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Mahfud pun mengungkapkan, ia bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
    “Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud.
    Pada saat itu, Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
    Mahfud menyampaikan, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya.
    “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
    “Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Ini standar etik,” sambungnya.
    Menurut Mahfud, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Sedangkan pada kontestasi tersebut, Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
    “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
    Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

  • Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    GELORA.CO – Di tengah sorotan tajam terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), muncul gebrakan baru dari pemerintah, yaitu pembentukan Tim Komite Transformasi Reformasi Polri.

    Langkah ini menyusul gelombang demonstrasi nasional akhir Agustus 2025 yang menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum tersebut.

    Namun, di tengah Presiden Prabowo sedang menggodok tim komite, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani surat perintah pembentukan tim internal yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah.

    Tim ini diharapkan menjadi motor perubahan internal Polri, dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, sesuai visi “Grand Strategy Polri 2025–2045”.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memenuhi harapan masyarakat.

    Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Komite Reformasi Kepolisian, menunjuk mantan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. 

    Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut diajak bergabung, menyuarakan pentingnya introspeksi dan penegakan hukum yang humanis.

    “Polri kerap disudutkan dan dianggap perekayasa hukum. Padahal secara umum Polri baik. Banyak polisi yang betul-betul melayani masyarakat hingga daerah terpencil,” ujar Mahfud dalam Forum Belajar Bersama yang dihadiri jajaran Polri.

    Langkah reformasi ini juga dipicu oleh tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

    Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa selama aksi tersebut, sebagian diduga akibat kekerasan aparat.

    Desakan publik semakin menguat. Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir dari demonstrasi besar-besaran, reformasi Polri menjadi salah satu poin utama.

    Tuntutan jangka pendek menyoroti kekerasan aparat dan meminta pembentukan tim investigasi independen. Sementara tuntutan jangka panjang mencakup revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi Polri.

    Meski tim reformasi telah dibentuk, kritik tetap mengalir. 

    Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai reformasi tidak akan efektif jika hanya dilakukan dari dalam.

    “Langkah awal yang paling konkret adalah mengganti pimpinan tertinggi Polri,” ujarnya.

    Ia menyoroti masa jabatan Jenderal Listyo Sigit yang dinilai terlalu lama tanpa perubahan signifikan.

    Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, turut mengkritik.

    Menurutnya, tradisi kepolisian jarang mempertahankan Kapolri lebih dari lima tahun.

    “Sudah waktunya. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan,” kata Panda.

    Di sisi lain, pemerintah mulai merancang reformasi struktural melalui Komisi Reformasi Polri yang akan diteken lewat Keputusan Presiden.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut komisi ini akan merumuskan perubahan dan menyerahkannya kepada Presiden.

    Berikut daftar 52 perwira dalam Tim Transformasi Reformasi Polri yang Dibentuk Kapolri.

    1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pelindung

    2. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo selaku Penasihat

    3. Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat selaku Pengarah Transformasi Bidang Organisasi

    4. Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran selaku Pengarah Transformasi bidang Operasional

    5. Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus selaku Pengarah Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    6. Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada selaku Pengarah Transformasi bidang Pengawasan

    7. Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Ketua Tim

    8. Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak selaku Wakil Ketua Tim I

    9. Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo selaku Wakil Ketua Tim II.

    10. Sahlisosek Kapolri Irjen Kristiyono selaku Sekretaris I

    11. Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Sekretaris II

    12. Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri Kombes Kusworo Wibowo selaku Sekretaris III.

    13. Akreditor Propam Kepolisian Madya tk. I Divisi Propam Polri Kombes Iman Immanudin selaku anggota

    14. Sekpri Kapolri Spripim Polri Kombes Ferli Hidayat selaku anggota.

    15. Kasubaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo selaku anggota.

    16. Pamen Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution selaku anggota.

    17. AS SDM Polri Irjen Anwar selaku Ketua Transformasi bidang Organisasi.

    18. Waastamarena Kapolri Irjen Andik Setiyono selaku anggota

    19. Karodalpers SSDM Polri Brigjen Erthel Stephan selaku anggota

    20. Karojianstra SSDM Polri Brigjen Agoes Soejadi Soepraptono selaku anggota

    21. Karowatpers SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto selaku anggota.

    22. Karolemtala Stamarena Polri Brigjen Haryadi selaku anggota.

    23. Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga selaku Ketua Transformasi bidang Operasional.

    24. Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edi Murbowo selaku anggota.

    25. Dirtindak Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo selaku anggota.

    26. Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid selaku anggota

    27. Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Rudy Hariyanto selaku anggota

    28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri Brigjen Dedy Murty Haryadi selaku anggota.

    29. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    30. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin selaku anggota

    31. Karorenmin Baintelkam Polri Brigjen Witnu Urip Laksana selaku anggota

    32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Bakharuddin Muhammad Syah selaku anggota

    33. Karojakstra Stamarena Polri Brigjen Adex Yudiswan selaku anggota

    34. Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi selaku Ketua Dukungan TIK

    35. Karotekkom Div TIK Polri Brigjen Indarto selaku anggota.

    36. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim selaku Ketua Transformasi bidang Pengawasan.

    37. Wairwasum Polri Irjen Merdisyam selaku anggota

    38. Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Yudo Hermanto selaku anggota.

    39. Karorenmin Itwasum Polri Brigjen Ucu Kuspriadi selaku anggota.

    40. Irwil III Itwasum Polri Brigjen Herukoco selaku anggota.

    41. Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Naek Pamen Simpanjuntak selaku anggota.

    42. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Eko Rudi Sudarto selaku Ketua Bidang Lemdik.

    43. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Midi Siswoko selaku anggota.

    44. Karorenmin Lemdiklat Polri Brigjen Mohamad Syaripudin selaku anggota.

    45. Dosen Kepolisian Utama tk II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Umar Surya Fana selaku anggota.

    46. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Media.

    47. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku anggota.

    48. Karomulmed Divisi Humas Polri Brigjen Ade Ary Syam Indradi selaku anggota.

    49. Kadivkum Polri Irjen Victor Theodorus Sihombing selaku Ketua Bidang Regulasi.

    50. Karobankum Divkum Polri Brigjen Veris Septiansyah selaku anggota.

    51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Akhmad Yusep Gunawan selaku anggota.

    52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Singgamata selaku anggota.

  • Kapolri Bakal Evaluasi Seluruh Program Melalui Tim Reformasi Polri

    Kapolri Bakal Evaluasi Seluruh Program Melalui Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pembentukan tim transformasi reformasi Polri secara internal.

    Sigit mengemukakan, tim reformasi polri dibuat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan program kepolisian yang telah dijalankan.

    “Dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan,” ujarnya di PTIK Polri, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dia menambahkan dari hasil pembentukan tim itu, dirinya selaku pelindung tim akan menindaklanjuti evaluasi baik itu dari segi operasional, instrumen hingga pengawasan internal.c

    Sigit menegaskan bahwa Polri bukan institusi yang anti-kritik. Oleh sebab itu, Polri pasti akan menerima setiap masukan yang ada dari masyarakat.

    “Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar, dan seluruh masyarakat,” imbuhnya.

    Dengan begitu, pembentukan tim ini diharapkan menjadi akselerasi untuk transformasi Polri menjadi institusi yang sesuai dengan harapan publik.

    “Jadi semua tentunya terus akan kita kaji, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan, betul-betul bisa kita tindak lanjuti, saya kira itu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdiklat Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Tim ini memiliki 52 anggota.

    Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pelindung tim reformasi Polri dan Wakapolri Dedi Prasetyo sebagai penasihat tim.

    Berikut daftar lengkap tim reformasi Polri besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    1. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Pelindung Tim.

    2. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Penasihat Tim.

    3. Astamarena Kapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Pengarah Transformasi Bidang Organisasi.

    4. Astamaops Kapolri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menjadi Pengarah Transformasi Bidang Operasional.

    5. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pelayanan Publik.

    6. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pengawasan.

    7. Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menjadi Ketua Tim.

    8. Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menjadi Wakil Ketua I.

    9. Kepala Biro Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Karobindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo menjadi Wakil Ketua II.

    10. Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri Irjen Pol Kristiyono menjadi Sekretaris I.

    11. Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo menjadi Sekretaris II.

    12. Kepala Bagian Mutasi Jabatan (Kabagmutjab) Robinkar SSDM Polri Kombes Pol Kusworo Wibowo menjadi Sekretaris III.

    13. Akreditor Propam Kepolisian Madya Tingkat II Divpropam Polri Kombes Pol Iman Imanuddin menjadi Anggota.

    14. Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Sprpim Polri Kombes Pol Ferli Hidayat menjadi Anggota.

    15. Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo menjadi Anggota.

    16. Perwira Menengah (Pamen) Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution menjadi Anggota.

    17. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen Pol Anwar menjadi Ketua Transformasi Bidang Organisasi.

    18. Wakil Asisten Utama Perencanaan Umum dan Anggaran (Waastamarena) Kapolri Irjen Pol Andik Setiyono menjadi Anggota.

    19. Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan menjadi Anggota.

    20. Kepala Biro Kajian Strategis (Karojianstra) SSDM Polri Brigjen Pol Agoes Soejadi Soepraptono menjadi Anggota.

    21. Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjadi Anggota.

    22. Kepala Biro Lembaga Tata Laksana (Karolemtala) Stamarena Polri Brigjen Pol Haryadi menjadi Anggota.

    23. Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakorsabhara) Baharkam Polri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga menjadi Ketua Transformasi Bidang Operasional.

    24. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo menjadi Anggota.

    25. Direktur Penindakan (Dirtindak) Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo menjadi Anggota.

    26. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menjadi Anggota.

    27. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Operasi (Karorenminops) Korbrimob Polri Brigjen Pol Rudy Harianto menjadi Anggota.

    28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Pol Deddy Murti Haryadi menjadi Anggota.

    29. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjadi Ketua Transformasi Bidang Pelayanan Publik.

    30. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjadi Anggota.

    31. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Baintelkam Polri Brigjen Pol Witnu Urip Laksana menjadi Anggota.

    32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjadi Anggota.

    33. Kepala Biro Perencanaan Kebijakan Strategis (Karojakstra) Stamarena Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan menjadi Anggota.

    34. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi menjadi Ketua Dukungan TIK.

    35. Kepala Biro Teknologi dan Komunikasi (Karotekkom) Div TIK Polri Brigjen Pol Indarto menjadi Anggota.

    36. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Pol Abdul Karim menjadi Ketua Transformasi Bidang Pengawasan.

    37. Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri Irjen Pol Merdisyam menjadi Anggota.

    38. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri Brigjen Pol Yudo Hermanto menjadi Anggota.

    39. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Itwasum Polri Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi menjadi Anggota.

    40. Inspektur Wilayah III (Irwil III) Itwasum Polri Brigjen Pol Herukoco menjadi Anggota.

    41. Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divpropam Polri Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak menjadi Anggota.

    42. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menjadi Ketua Bidang Lembaga Pendidikan (Lemdik).

    43. Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri Irjen Pol Midi Siswoko menjadi Anggota.

    44. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mohamad Syaripudin menjadi Anggota.

    45. Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Umar Surya Fana menjadi Anggota.

    46. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjadi Ketua Bidang Humas/Manajemen Media.

    47. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi Anggota.

    48. Kepala Biro Multimedia (Karomulmed) Divhumas Polri Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menjadi Anggota.

    49. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing menjadi Ketua Bidang Regulasi.

    50. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum) Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah menjadi Anggota.

    51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan menjadi Anggota.

    52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Singgamata menjadi Anggota.

  • Jakpus segel bangunan lebih dari empat lantai di Gambir

    Jakpus segel bangunan lebih dari empat lantai di Gambir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menyegel bangunan lebih dari empat lantai di permukiman, Jalan PHB Petojo Selatan, Gambir.

    “Kita beri sanksi karena bangunan ini jelas melanggar aturan,” kata Koordinator Penindakan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin CKTRP) Budi Gunawan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, sanksi diberikan karena pemilik mendirikan bangunan hingga enam lantai atau melanggar ketentuan untuk kawasan pemukiman maksimal hanya empat lantai.

    Oleh karena itu, kata Gunawan, pihaknya memasang pembatasan kegiatan agar tidak ada lagi aktifitas pembangunan di lantai lima dan lantai enam.

    Artinya, pihaknya tak melarang kegiatan pembangunan untuk lantai satu sampai lantai empat.

    “Kita hanya menghentikan kegiatan di lantai lima dan enam, karena memperhatikan para pekerja yang akan kehilangan pendapatan jika seluruh kegiatan dihentikan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Pusat harus rutin melakukan pengawasan dalam perizinan bangunan.

    “Khususnya untuk Sudin CKTRP Jakarta Pusat harus rutin lakukan pengawasan terhadap bangunan. Kalau memang izinnya dua ya, bangunnya dua, kalau tiga ya tiga. Jangan izinnya dua terus bangunnya lima lantai,” katanya.

    Arifin mengatakan, selain petugas CKTRP yang melakukan pengawasan bangunan, warga sekitar juga bisa membantu dengan melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, atau lapor kelurahan, lapor camat atau langsung ke wali kota juga bisa dilakukan.

    “Berkaitan dengan masalah bangunan tentunya membangun di Jakarta ada aturan dan ketentuannya. Seperti harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sebagainya,” ujarnya.

    Arifin juga mengatakan bahwa pihaknya akan merespon pengaduan seperti pelanggaran bangunan. Jika memang bangunan tersebut juga sudah disegel, namun kerap kali di lapangan masih dikerjakan.

    “Segel itu sebagai bentuk salah satu peringatan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya. Bahkan segel kadang diturunkan dan sebagainya,” kata Arifin.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.