Tag: Gunawan

Lewat Program GoZero, Telkom Raih Penghargaan ESG Sustainability Ratings 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menunjukkan komitmennya dalam penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dengan meraih penghargaan ESG Sustainability Ratings 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan BPLH, Sigit Reliantoro dan diterima langsung oleh VP Sustainability Telkom, Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, bertempat di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Jum’at (31/1).

Pada kesempatan terpisah, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, “Penghargaan yang Telkom peroleh tentunya menjadi cerminan keseriusan perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG dan seluruh upaya Telkom untuk memberikan dampak positif yang tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.”

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Telkom dalam mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan di seluruh lini bisnis perusahaan, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. CNBC Indonesia memberikan rating berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memuat 17 tujuan SDGs. Telkom dinilai telah memenuhi ke-17 tujuan SDGs melalui sejumlah program. Maka dari itu, CNBC Indonesia memberikan peringkat “A” untuk Telkom terhadap inisiatif ESG perusahaan.

Selain itu, Telkom juga telah memperoleh penilaian dari berbagai lembaga. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), skor ESG Risk Rating Telkom berada di angka 28,18 dengan kategori “Medium Risk” pada periode September 2024.

Angka ini di bawah rata-rata industri telekomunikasi yang berada di angka 28,67 dan rata – rata keseluruhan emiten di BEI. Semakin kecil skor ESG Risk Rating di BEI menunjukkan semakin rendah risiko perusahaan tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. BEI bekerja sama dengan lembaga rating Sustainalytics untuk melakukan penilaian ESG tersebut.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 lalu, Telkom mendapatkan skor A dengan predikat “Baik” dari lembaga rating MSCI, serta skor 91,23 dengan predikat “Sangat Baik” untuk tahun buku Full Year 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pengawas yang berada di bawah Presiden RI.

Telkom memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan melalui GoZero – Sustainability Action by Telkom Indonesia. Berbagai aksi nyata Telkom lakukan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, berdasarkan tiga pilar utama.

Pada pilar Environmental, Telkom berupaya mendorong terwujudnya target net-zero emissions pada tahun 2060, melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, pengelolaan risiko iklim, dan pengelolaan limbah.

Pada pilar Social, Telkom menjamin keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Terakhir pilar Governance, Telkom memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan hukum dan etika bisnis.

“Melalui berbagai program dan aksi nyata, Telkom siap menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang berkontribusi aktif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan global,” tutup Reza.

05/02/2025 18:26
Ivan Gunawan Pastikan Ruben Onsu Belum Mualaf

Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Ivan Gunawan menepis soal Ruben Onsu yang dikabarkan sudah mualaf. Ivan Gunawan menyebut, sahabatnya itu belum memeluk agama Islam.

“Untuk saat ini Ruben Onsu belum mualaf, ya,” jelas Ivan Gunawan dikutip dari channel YouTube, Rabu (5/2/2025).

Ivan Gunawan memberikan syarat kepada Ruben Onsu apabila suatu saat nanti ingin pergi ibadah umrah bersamanya.

“Iya pengin ngajak, tetapi nanti kalau dia (Ruben Onsu) sudah mualaf ya. Kalau sudah seperti itu, tentu kita akan pergi umrah bareng,” ungkapnya.

Menurutnya, keinginan pergi umrah bareng bersama Ruben Onsu belum dibicarakan lebih lanjut. Pasalnya, mantan suami Sarwendah itu sedang falling in love.

“Dia lagi falling in love sama Eci (panggilan ke Desy Ratnasari),” ujarnya lagi.

“Kalau memang ada niatan untuk mualaf dari dia ya Alhamdulillah. Makanya, kita doakan,” ungkapnya.

Meski memiliki kedekatan dengan Ruben Onsu, Ivan Gunawan tetap tidak ingin mengorek lebih dalam soal kehidupan pribadi sahabatnya itu, termasuk apakah sudah berpacaran atau tidak.

“Jujur ya, saya itu enggak pernah kepo dengan urusan orang, mau orang lagi ribut, mau orang lagi jatuh cinta, mau orang lagi sedih aku itu enggak pernah bertanya. Tunggu saja, nanti orang akan cerita sendiri kepada saya,” tutup Ivan Gunawan yang menyebut Ruben Onsu belum mualaf.

05/02/2025 18:16
Tersangka Korupsi Dana CSR Masih Belum Jelas, KPK ke Mana?

PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Penyidikan kasus ini dilakukan sejak Agustus 2024, namun hingga kini belum ada satu pun nama yang dijadikan tersangka.

“ICW menilai proses hukum yang tengah berlangsung sudah terlalu berlarut-larut tanpa adanya penetapan satupun nama tersangka,” kata Peneliti ICW, Yassar Aulia dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

Yassar menyebut proses hukum yang berlangsung terlalu berlarut-larut, meskipun KPK sudah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, peningkatan status perkara pasti didasari setidaknya temuan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) KPK.

“Dengan demikian, semestinya perbuatan pidana serta konstruksi perkaranya sudah cukup terang untuk kemudian diidentifikasi pula siapa tersangka dari kasus ini,” ujarnya.

Yassar menuturkan, KPK sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan melakukan penggeledahan, tentunya sudah banyak petunjuk yang didapat oleh penyidik.

Menurutnya, lambannya penetapan tersangka memperburuk persepsi publik terhadap kinerja KPK di tengah dugaan politisasi dalam penanganan perkara.

“Harus disadari bahwa saat ini persepsi publik terhadap kinerja KPK tengah berada pada titik terendahnya,” ujar Yassar.

Lebih lanjut Yassar mengatakan, pernyataan anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Nasdem Satori yang menyebut dana CSR BI mengalir ke seluruh anggota DPR periode 2019-2024, semakin menambah kecurigaan masyarakat terhadap independensi KPK dalam menangani kasus ini.

Menurut Yassar, jika KPK tidak segera menetapkan tersangka, masyarakat bakal semakin yakin bahwa setelah revisi UU KPK 2019, lembaga antirasuah telah kehilangan independensi saat mengusut kasus yang diduga melibatkan aktor-aktor berlatar belakang politisi.

“Sehingga penting rasanya bagi KPK untuk paling minimal segera membuat terang siapa tersangka dari kasus ini,” ucap Yassar.

ICW juga mendesak KPK segera memverifikasi dugaan keterlibatan politisi dalam kasus penyalahgunaan dana CSR BI yang seharusnya diberikan ke yayasan penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Salah satu caranya melalui pengungkapan identitas-identitas individu yang merupakan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner dari yayasan-yayasan penerima dana.

“KPK dapat merujuk skema yang telah disediakan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” kata Yassar.

KPK Dalami Motif BI Kucurkan Dana CSR

Gedung KPK.

KPK mulai bergerak mengungkap motif BI mengucurkan dana CSR ke Komisi XI DPR RI. Sebelumnya, legislator dari Fraksi Partai Nasdem Satori menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR RI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Benar kami juga mendalami dugaan rasuah lain dalam pengusutan kasus tersebut (dugaan tindak pidana korupsi pemberian CSR BI dan OJK),” kata Tessa kepada wartawan Senin, 27 Januari 2025.

Akan tetapi, Tessa belum mau bicara banyak soal pendalaman motif BI memberikan dana CSRuntuk Komisi XI DPR RI lantaran perkara tersebut tengah diusut di tingkat penyidikan. Yang pasti, pengungkapan motif BI dibarengi dengan pengusutan dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi dengan modus menggunakan yayasan.

“Ya sedang didalami (motif BI memberikan dana CSR ke Komisi XI DPR),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi.

KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

Diketahui Satori adalah anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

“Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

“Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

“Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.

Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

“Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

“Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

05/02/2025 18:06
Gugatan Sahrul Gunawan Ditolak MK, Dadang Supriatna-Ali Syakieb Bakal Dilantik pada 20 Februari 2025

Liputan6.com, Bandung – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan calon Bupati Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. MK menilai tidak ada relevansi untuk melanjutkan permohonan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Bandung tersebut ke sidang pembuktian.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara 85/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 5 Februari 2025.

Sementara itu, hakim MK lainnya, Daniel P Foekh mengatakan, pasangan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb tidak melanggar Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 10 Tahun 2016 terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung.

“Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktikan,” katanya.

Di sisi lain, Daniel mengatakan gugatan penggunaan logo milik Dadang-Ali telah diselesaikan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sementara soal dugaan politik uang, MK berpendapat tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Maka dari itu, MK menyatakan Pilkada di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan, dengan Dadang-Ali sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak.

“Karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan,” ucap Daniel.

Selain itu, MK juga menyatakan Sahrul-Gun Gun telah menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Untuk gugatan pertama ini, pemohon telah menggunakan haknya ke PTUN, dan telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima, artinya pemohon telah menggunakan hak sesuai dengan prosedur yang telah diatur,” ujar Daniel.

Putusan tersebut telah disepakati secara bulat oleh sembilan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari Suhartoyo sebagai Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel P Foekh, M Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Dengan adanya putusan dismissal MK, Dadang Supriatna dan Ali Syakieb ditetapkan menjadi pemenang Pilkada Kabupaten Bandung. Keduanya akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025.

Menanggapi itu, Dadang mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada dirinya dan Ali.

“Alhamdulillah pada hari ini, kami paslon nomor 2 sudah sah secara hukum berdasarkan Undang Undang ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung terpilih,” ujarnya.

“Tentunya akan diproses langsung kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan Insya Allah pelantikan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang oleh Presiden Prabowo,” sambungnya.

Penulis: Arby Salim

05/02/2025 13:35
Kasihan Anggota Saya, Capek Mereka

JAKARTA – Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku jumlah personel pemadam kebakaran (damkar) saat ini masih jauh dari ideal.

Jumlah petugas damkar kini sebanyak 3.700 orang. Padahal, idealnya Jakarta memiliki 11.000 personel damkar. Terlebih, angka kebakaran di Jakarta masih cukup tinggi.

Sejatinya, setiap pos pemadam membutuhkan 18 personel yang dibagi 6 orang dalam 3 unit. Faktanya, satu pos hanya diisi oleh 9 orang dengan pembagian 3 orang per unit.

“Satu unit itu harus diawaki 6 orang, sekarang 3 orang, berarti ada dobel fungsi. Nah itu bisa membahayakan bagi mereka dalam menjalankan tugas,” kata Satriadi kepada wartawan, Selasa, 4 Februari.

Dinas Gulkarmat, lanjut Satriadi, telah mengajukan aggaran penambahan personel damkar sejak 3 tahun lalu. Namun, hingga ini belum dialokasikan.

“Faktanya kita kekurangan personel. Karena bukan apa-apa, aduh, saya kasihan sama anggota saya. kelelahan, capek loh, mereka, tuh,” ungkap Satriadi.

Karenanya, Dinas Gulkarmat membentuk relawan kebakaran dari unsur masyarakat. Mereka ikut membantu upaya penanggulangan kebakaran seperti menggulung dan menarik selang saat peristiwa kebakaran, hingga sosialisasi ke masyarakat mengenai pencegahannya.

“Makanya tahun kemarin angka kebakaran turun 13,4 persen. Itu karena ada program kita terkait dengan pengadaan APAR, pembentukan relawan kebakaran, dan sebagainya,” ucap dia.

Di sisi lain, Satriadi juga mengaku jumlah pos pemadam kebakaran pun belum memadai. Dinas Gulkarmat saat ini memiliki 170 pos. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta minimal memiliki satu pos pemadam. Terdapat 267 kelurahan di Jakarta.

Menurut Satriadi, poin utama kinerja petugas pemadam kebakaran (damkar) adalah kecepatan dalam menanggulangi kebakaran (respons time) usai menerima laporan peristiwa dari masyarakat.

“Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya makin cepat, apalagi Kota Jakarta macet dan segala macam. “Maka, dengan pos penyebaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tahan,” imbuhnya.

05/02/2025 08:05
Program GoZero Telkom Raih Penghargaan ESG Sustainability Ratings 2025

Jakarta –

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih penghargaan ESG Sustainability Ratings 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia. Penghargaan ini dinilai menjadi bukti komitmen Telkom dalam penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan BPLH Sigit Reliantoro dan diterima langsung oleh VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, bertempat di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Jum’at (31/1).

Pada kesempatan terpisah, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza mengatakan penghargaan ini menjadi cerminan keseriusan Telkom dalam terapkan prinsip ESG.

“Penghargaan yang Telkom peroleh tentunya menjadi cerminan keseriusan perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG dan seluruh upaya Telkom untuk memberikan dampak positif yang tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan,” ungkap Reza dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Adapun penghargaan ini diberikan atas dedikasi Telkom dalam mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan di seluruh lini bisnis perusahaan, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Diketahui, CNBC Indonesia memberikan rating berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Sustainable Development Goals (SDGs). Program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memuat 17 tujuan SDGs.

Telkom dinilai telah memenuhi ke-17 tujuan SDGs melalui sejumlah program. Maka dari itu, CNBC Indonesia memberikan peringkat ‘A’ untuk Telkom terhadap inisiatif ESG perusahaan.

Selain itu, Telkom juga telah memperoleh penilaian dari berbagai lembaga. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), skor ESG Risk Rating Telkom berada di angka 28,18 dengan kategori ‘Medium Risk’ pada periode September 2024.

Angka ini di bawah rata-rata industri telekomunikasi yang berada di angka 28,67 dan rata – rata keseluruhan emiten di BEI. Semakin kecil skor ESG Risk Rating di BEI menunjukkan semakin rendah risiko perusahaan tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. BEI bekerja sama dengan lembaga rating Sustainalytics untuk melakukan penilaian ESG tersebut.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 lalu, Telkom mendapatkan skor A dengan predikat ‘Baik’ dari lembaga rating MSCI, serta skor 91,23 dengan predikat “Sangat Baik” untuk tahun buku Full Year 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pengawas yang berada di bawah Presiden RI.

Di sisi lain, Telkom juga memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan melalui GoZero – Sustainability Action by Telkom Indonesia. Berbagai aksi nyata Telkom lakukan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, berdasarkan tiga pilar utama.

Pada pilar Environmental, Telkom berupaya mendorong terwujudnya target net-zero emissions pada tahun 2060, melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, pengelolaan risiko iklim, dan pengelolaan limbah.

Selanjutnya, pada pilar Social, Telkom menjamin keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Terakhir pilar Governance, Telkom memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan hukum dan etika bisnis.

“Melalui berbagai program dan aksi nyata, Telkom siap menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang berkontribusi aktif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan global,” pungkas Reza.

(akn/ega)

04/02/2025 18:10
KPK Panggil Staf Komisi XI hingga Kades Terkait Kasus Dana CSR BI Nasional 4 Februari 2025

KPK Panggil Staf Komisi XI hingga Kades Terkait Kasus Dana CSR BI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) memanggil tiga orang saksi terkait
korupsi
dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka adalah Mohamad Mu’min selaku Staf Administrasi DPR RI Komisi XI, Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan Rizki Fadilah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) terkait kasus dana corporate social responsibility (CSR) pada Senin (16/12/2024) malam kemarin.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan, dugaan sementara perkara ini menunjukkan adanya indikasi penyelewengan dana CSR tersebut.
KPK juga menduga uang CSR mengalir ke sejumlah yayasan.
“Yayasan-yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Rudi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Belakangan, KPK memeriksa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Satori dan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Satori mengatakan, bentuk program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang dilakukan dengan Komisi XI DPR adalah kegiatan sosialisasi di Daerah Pemilihan (Dapil).
Ia menjelaskan, program tersebut dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi XI DPR RI selaku mitra BI.
“Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. (Bentuk program CSR BI) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori.
Satori juga membantah adanya kegiatan suap-menyuap dalam dana CSR BI tersebut. “Enggak ada. Enggak ada uang suap itu,” ujarnya.
Ia menyatakan, dana CSR BI tersebut disalurkan ke beberapa yayasan, namun ia tidak menjelaskan secara detail nama dan jumlah yayasan yang menerima dana CSR tersebut.
“Semua (Dana CSR) kepada yayasan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/02/2025 15:13
Cerita Pengusaha Laundry Tempuh Jarak Jauh Berburu Gas Elpiji 3 Kg: Cari Agen dari Mulut ke Mulut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gunawan (34), nampak kesulitan membawa empat tabung gas bersama rekannya Mariyani (40) di sebuah pangkalan gas elpiji 3 kilogram di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (4/1/2025).

Helm berwarna merah marun pun masih terpasang di kepalanya sambil melihat kondisi apakah masih tersedia gas 3 kilogram di pangkalan tersebut.

Tak lama kemudian, dia pun beranjak dari sepeda motornya dan membeli gas dengan harga Rp16 ribu di pangkalan yang baru saja didatangi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Warga Kelapa Dua, Kebon Jeruk Jakarta Barat ini rela menunggangi kuda besinya itu hingga ke wilayah Palmerah agar bisa mendapatkan gas untuk keperluan usahanya.

“Susah dapatin gasnya, tadinya kan deket-deket tuh, kalau misalkan warung langsung dapat kan gas. Tapi kayaknya harus ke agen,” kata Gunawan saat ditemui.

Dia bercerita, sebelum ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Gunawan membeli di warung eceran dengan harga hingga Rp25 ribu per tabung gas.

Menurutnya, 3 kilogram ini sangat diperlukan untuk kelancaran usaha laundry yang dia jalankan.

Di mana, setiap harinya dibutuhkan paling sedikit lima tabung untuk alat pengering pakaian.

“Per hari biasanya bisa butuh lima gas ya, minimal lima sampai 10,” tuturnya.

Sehingga, kata Gunawan, dia harus rela mencari sejumlah agen meski tak dekat dari tempat usahanya.

“Tahu agen-agen kayak gini tuh dari mulut ke mulut, atau dari yang lewat pakai motor dia lagi bawa gas kosong gitu, atau mungkin dia udah dapat terus ngasih tahu,” ungkapnya.

Gunawan mengaku kesulitan dengan kondisi seperti ini. Sehingga, dia meminta agar pemerintah segera menemukan solusi agar masyarakat tak kesulitan.

“Harapannya jangan seperti ini lah, apalagi kita ini kan diperuntukkan untuk masyarakat kan ya, kalau bisa terus ada,” pintanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali mengaktifkan para pengecer gas elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir.

Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran.

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan,” kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).

Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.

“Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” tuturnya.

Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan.

“Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu,” tuturnya.

“Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu,” sambungnya.

04/02/2025 15:11
Gulkarmat DKI bersyukur meningkatnya kepercayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan bersyukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemadam kebakaran (Damkar) terus meningkat.

Satriadi mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa, menyusul adanya video viral di media sosial di mana seorang warga yang meminta tolong ke Damkar karena antingnya tersangkut di kursi.

Menurut dia, hal tersebut merupakan tanda tingkat kepercayaan masyarakat kepada Damkar naik.

“Bagus itu. Maksud saya gini, kadang-kadang hal remeh gitu ya. Tapi, pada saat masyarakat butuh pertolongan, yang penting negara hadir gitu. Makanya, sekarang eksistensinya, ‘oh gue nggak percuma bayar pajak ya karena pemadam melayani’. Terus udah ada tagar kan, #lebihbaiklaporpemadam, #Gakpercumalaporpemadam, selalu dibandingkan dengan instansi lain. Eksistensinya udah bagus. Citranya di masyarakat good lah pokoknya. Dan harus dibanggakan,” ujarnya.

Tak hanya itu, masyarakat pun ada yang meminta tolong kepada Damkar karena kunci motornya jatuh ke dalam selokan atau got.

Meski tampak remeh, namun ternyata kunci motor tersebut adalah milik seorang pengendara ojek online. Sehingga, apabila kunci tersebut tidak segera diambil, maka sang pengendara ojol pun tak bisa mencari nafkah untuk anak istrinya.

“Kadang-kadang kita ketawain. Tapi, pada saat kita tahu ceritanya bahwa dia adalah ojol, berarti kalau kita nggak tolongin, satu hari ojolnya nggak bisa cari nafkah untuk anak istrinya kan. Itu hal yang kadang-kadang remeh, tapi bagi yang butuh pertolongan itu sangat perlu sekali,” kata Satriadi.

Bahkan tak hanya manusia, pemadam kebakaran pun tak jarang menolong makhluk hidup lainnya seperti hewan. Misalnya kucing tersangkut di pohon, atau ular yang masuk ke rumah warga.

Untuk itu, dia pun bangga bahwa Damkar semakin dipercaya dan dicintai masyarakat dan diharapkan para pemadam kebakaran terus dapat dihargai oleh seluruh masyarakat.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 12:00
DKI belum bisa tambah pos damkar karena kekurangan personel

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya masih kekurangan personel sehingga belum dapat melakukan penambahan pos kebakaran.

“Di Jakarta itu jumlah personel pemadam kebakarannya saat ini jumlahnya 3.700 orang. Idealnya, 11.000 orang. Kurang,” kata Satriadi di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta baru terdapat 170 pos dari 267 pos yang dibutuhkan.

Menurut dia, idealnya satu kelurahan minimal memiliki satu pos pemadam kebakaran, sehingga total dibutuhkan 267 pos untuk satu kelurahan di Jakarta.

Namun sayangnya, personel yang dimiliki pun masih kurang, sehingga hal itu yang menjadi salah satu tantangan untuk menambah pos pemadam di Jakarta.

“Sebenarnya di negara-negara dunia itu poinnya response time (kecepatan dalam penanganan), meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa. Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya cepat. Apalagi, Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan penyebaran pos kebakaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tekan,” kata Satriadi.

Satriadi mengaku dirinya sudah melakukan pengajuan penambahan jumlah personel sejak tiga tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penambahan personel,

“Karena kan secara ketentuan kan belum boleh nambah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dari pusat. Mungkin itu perlu anggaran juga,” kata Satriadi.

Sebelumnya, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) masih belum ideal, karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

Dari data yang ada saat ini, Mujiyono memaparkan terdapat 1.745 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) operasional atau 44 persen. Sisanya jumlah pegawai terdiri dari PNS Staf dan PJLP Non Operasional, yakni 644 orang.

Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang mengusulkan angka mencapai 11.200 orang.

Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 11:40