Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya

    Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali merotasi dan mutasi sejumlah pejabat strategis. Rotasi dan mutasi kali ini menyasar 52 perwira tinggi (pati) TNI.

    Rotasi dan mutasi pati tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025. Keputusan itu mengatur tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 Perwira Tinggi (Pati), yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dilansir melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025).

    Berikut daftar 52 pati yang dirotasi dan mutasi:

    31 Pati TNI AD

    1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    2. Mayjen TNI Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K)., FIHA., M.M.R.S. dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    3. Mayjen TNI Supriono, S.I.P., M.M. dari Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    4. Brigjen TNI Hartono, S.I.P. dari Kasdam IX/Udy menjadi Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto

    5. Brigjen TNI Taufiq Hanafi dari Wadan Secapaad menjadi Kasdam IX/Udy

    6. Brigjen TNI Ayi Lesmana, S.E. dari Waaspers Kasad Bid. Renpers menjadi Wadan Secapaad

    7. Kolonel Inf Ade Rony Wijaya, S.E., M.M. dari Paban V/Binkar Spersad menjadi Waaspers Kasad Bid. Renpers

    8. Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam

    9. Brigjen TNI Eddy Widiyanto, S.I.P. dari Direktur Non Aparatur Negara pada Deputi Bid Pengamanan Aparatur BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    10. Kolonel Inf Mochamad Takujasa Wiriawan dari Paban V/Pam Sintel TNI menjadi Direktur Non Aparatur Negara pada Deputi Bid. Pengamanan Aparatur BIN

    11. Brigjen TNI Senmart Tonda, S.Sos. dari Kapoksahli Pangdam IM menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    12. Kolonel Kav Bambang Sulistyo Hery T., S.Sos., M.Han. dari Kapuslit Teknologi dan Industri Pertahanan Lembaga Lit dan Pengabdian Masyarakat Unhan menjadi Kapoksahli Pangdam IM

    13. Brigjen TNI Afianto dari Widyaiswara Bid. Jemen Akmil menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    14. Kolonel Inf Jayusman, S.A.P., M.Si. dari Paban Utama Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Widyaiswara Bid. Jemen Akmil.

    15. Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. dari Widyaiswara Bid. Min Akmil menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    16. Brigjen TNI Saptono Syiwarudi, S.Sos., M.Si. dari Dirum Pusziad menjadi Widyaiswara Bid. Min Akmil

    17. Brigjen TNI Faried Darman Hamid, S.E., M.Sc. dari Dircab Pusziad menjadi Dirum Pusziad

    18. Kolonel Czi Sujadi dari Paban Utama Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Dircab Pusziad

    19. Brigjen TNI Mukhlis, S.A.P., M.M. dari Ir Akmil menjadi Ir Pusterad

    20. Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos., M.I.P. dari Ir Pussenif menjadi Ir Akmil

    21. Brigjen TNI Dany Budiyanto, S.E., M.Han. dari Ir Pusterad menjadi Ir Pussenif

    22. Brigjen TNI Tjahjono Prasetyanto, S.T. dari Wagub Non Akademik STIN BIN menjadi Penata Kelola Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN

    23. Brigjen TNI Dedi Hardono, S.I.P. dari Danrem 172/PWY Kodam XVII/Cen menjadi Wagub Non Akademik STIN BIN

    24. Kolonel Inf Tagor Rio Pasaribu, S.E. dari Danrem 022/Pantai Timur Kodam I/BB menjadi Danrem 172/PWY Kodam XVII/Cen

    25. Brigjen TNI Dr. Kartika Agung K., S.E., SKM., MBA., M.M.Kes. dari Ir Puskesad menjadi Staf Khusus Kasad

    26. Kolonel Ckm dr. Gunawan Rusuldi, SP.O.G., (K). dari Karumkit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan menjadi Ir Puskesad

    27. Mayjen TNI R. P. Ivancius Pr Siagian, M.A. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    28. Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    29. Brigjen TNI Zakaria, dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    30. Brigjen TNI Aminudin, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    31. Brigjen TNI Asep Djunaedi, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun).

    19 Pati TNI AL

    1. Laksda TNI Budi Raharjo dari Koorsahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal

    2. Laksma TNI Kris Wibowo, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI menjadi Koorsahli Kasal

    3. Laksma TNI Eriyawan, S.E., M.A. dari Ir Koarmada II menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI

    4. Laksma TNI Suhartono dari Iropslat Itjenal menjadi Ir Koarmada II

    5. Laksma TNI Kunto Tjahjono, S.E., M.Han., M.Tr.Opsla. dari Ir Kolinlamil menjadi Iropslat Itjenal

    6. Laksma TNI Yulianus Zebua, S.H., M.M., CHRMP. dari Ir Kogabwilhan I menjadi Ir Kolinlamil

    7. Kolonel Laut (P) Iwan Kuswanto, S.E., M.Tr.Opsla. dari Sekdispotmaral menjadi Ir Kogabwilhan I

    8. Laksda TNI Dr. Yoos Suryono Hadi, M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla., CHRMP., CIQaR., CIQnR., CTMP. dari Pangkoarmada I menjadi Pati Mabes TNI AL (Dlm. rangka pensiun)

    9. Laksda TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., M.Han. dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada I

    10. Laksma TNI Dr. drg. Wawan Suridwan, Sp.Pros., CIQnR., Subsp.Pmf(K). dari Kaladokgi REM Diskesal menjadi Pati Mabes TNI AL (Dlm. rangka pensiun)

    11. Kolonel Laut (K) drg. Agung Mai Setiana, F.I.C.D. dari Kapokli Rumkital dr. Mth Diskesal dimutasi menjadi Kalaokgi REM Diskesal

    12. Laksma TNI Teguh Prasetyo, S.T., M.Soc.Sc. dari Kadislitbangal menjadi Staf Khusus Kasal

    13. Laksma TNI Mulyatna, S.T. dari Pati Sahli Kasal Bid Ekojemen menjadi Kadislitbangal

    14. Kolonel Laut (K/W) dr. Jati Berandini Prastiwi, M.A.R.S. dari Sekdiskesal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen

    15. Laksma TNI Baroyo Eko Basuki, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP. dari Pati Sahli Kasal Bid. Wilnas menjadi Staf Khusus Kasal

    16. Kolonel Laut (E) Danny Hotler Bachtera, S.T., M.Tr.Opsla. dari Ka Arsenal Dissenlekal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Wilnas

    17. Laksma TNI Wawan Trisatya Atmaja, S.E., M.A.P. dari Pati Sahli Kasal Bid. Sumda Hanneg menjadi Staf Khusus Kasal,

    18. Laksma TNI Suprihandono, S.E., M.A.P., CFrA. dari Ir Kogabwilhan III menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Sumda Hanneg

    19. Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga, S.E., CRMP. dari Sahli C Straops Pok Sahli Koarmada RI menjadi Ir Kogabwilhan III.

    2 Pati TNI AU

    1. Marsda TNI Dr. dr. Ferdik Kusuma Wahyudin, Sp.S., M.Kes. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan

    2. Marsma TNI E. Soni Astaryadi, S.E., M.Han. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (Dlm. rangka pensiun).

    (taa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bisnis.com, Malang — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan pengiriman 454.800 batang rokok ilegal.

    Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan Tim Penindakan Bea Cukai Malang melakukan patroli darat dan penyisiran jalur penyisiran jalur distribusi rokok ilegal. Hal ini usai mendapatkan nformasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil penumpang warna hitam.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran wilayah Kepanjen sampai ke wilayah Sumberpucung, namun tidak menemukan sarana pengangkut dengan nopol tertentu,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).

    Tim melakukan pengamatan pada jalur distribusi dan menemukan jenis sarana pengangkut yang sama namun plat nomor berbeda. Berdasarkan pengamatan, tim yakin kendaraan tersebut merupakan sarana pengangkut rokok ilegal yang dicari.

    Tim Bea Cukai Malang kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Blitar untuk melakukan pengejaran tanpa putus hingga ke wilayah Blitar. Tim berhasil melakukan penghentian sarana pengangkut di Jalan Nasional III, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan.

    Atas hasil pemeriksaan, didapati mengangkut rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk Joyo Biru dan Joyo Baru sebanyak 22.740 bungkus dengan total 454.800 batang tanpa dilekati pita cukai. 

    Selain itu, Tim Bea Cukai Malang juga menemukan 3 plat nomor, yang salah satunya merupakan plat nomor yang dicari sebelumnya.

    Selanjutnya tim membawa supir, sarana pengangkut, dan barang diatasnya ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

    “Operasi ini menghasilkan penindakan 454.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp675.378.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp339.280.800,” ucapnya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso berpendapat pelaku di lini distribusi rokok ilegal terus bermutasi untuk mengelabui pengawasan Bea Cukai. 

    Menurutnya, tindakan yang makin berani di jalur distribusi sebenarnya cerminan bahwa penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan tidak memberikan efek jera pelaku dijalur distribusi, apalagi produsen yang masih sulit disentuh. 

    Pendekatan persuasive, kata dia, tentu  harus dilakukan pada produsen rokok ilegal agar beralih ke legal, tentunya pendekatan persuasif ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemda, maupun aparat penegak hukum.

    “Hal ini perlu dibarengi perlakuan khusus dalam administrasi perpajakan dan cukai sebagai insentif awal untuk tertarik beralih ke produksi legal,” ucapnya.(K24)

  • KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus indikasi suap dan gratifikasi pada kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengusut kasus tersebut. 

    “Pasal gratifikasi dan suap,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, dikutip Minggu (16/2/2025). 

    Kendati demikian, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk mengusut kasus tersebut sehingga belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka. 

    Tim penyidik disebut masih memanggil para saksi untuk diperiksa. Selain itu, penyidik turut menggeledah sejumlah lokasi dan menyita beberapa barang untuk menjadi bukti. 

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa sederet saksi dalam kasus CSR BI. Beberapa di antaranya adalah dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Mereka adalah Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. Rumah keduanya juga telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. 

    Di sisi lain, KPK juga sudah menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan di kompleks perkantoran BI pusat yang digeledah yakni ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menuturkan lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. 

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.  

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Asep. 

    Lembaga antirasuah juga mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR.  

    Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • 5 Jenderal Baru di Matra TNI AD Setelah Mutasi di Akhir Januari 2025

    5 Jenderal Baru di Matra TNI AD Setelah Mutasi di Akhir Januari 2025

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi lima perwita tinggi (Pati) TNI AD pada akhir Januari 2025. Mereka berlima akan menyandang pangkat Brigjen. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Terdapat lima jenderal baru di matra TNI Angkatan Darat (AD) setelah diberlakukannya mutasi TNI pada akhir Januari 2025. Mereka berlima akan menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI dalam waktu dekat setelah serah terima jabatan.

    Total ada sekitar 30 Perwira TNI AD yang terkena mutasi ini, dimana dalam daftar tersebut ada beberapa Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Perwira Menengah (Pamen) yang akan naik pangkat.

    Mutasi ini tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025.

    5 Jenderal Baru di Matra TNI AD

    1. Kolonel Inf Rudi Hermawan

    Kolonel Inf Rudi Hermawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wadan Puslat Kodiklat TNI, kini diangkat jadi Dirlat Kodiklat TNI. Posisi ini yang membuat dirinya naik pangkat jadi Brigjen TNI.

    Kolonel Inf Rudi menggantikan Brigjen Yusuf Sampetoding yang dipindah tugaskan jadi Ir Secapaad dalam mutasi kali ini.

    2. Kolonel Inf Andi Gunawan

    Kolonel Inf Andi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sishanneg Kopassus, kini diangkat jadi Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.

    Posisi ini yang membuat dirinya naik pangkat jadi Brigjen TNI. Kolonel Inf Andi Gunawan menggantikan Brigjen Asep Djunaedi yang dipindah tugaskan jadi Staf Khusus Kasad.

    3. Kolonel Cke Antonius Pentangkasa Dharma Ariawibawa

    Kolonel Cke Antonius Pentangkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdir Komlek Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan, kini diangkat jadi Waaskomlek Panglima TNI.

    Posisi ini yang membuat dirinya naik pangkat jadi Brigjen TNI. Kolonel Cke Antonius Pentangkasa menggantikan Brigjen Indra Gumay Fitri yang dipindah tugaskan jadi Ir Pushubad.

    4. Kolonel Inf Debok Sumantokoh

    Kolonel Inf Debok Sumantokoh yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Ahli Bid. Hukum dan Humaniter Pangdam II/Sriwijaya, kini diangkat jadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan Amerika Bid. Hubnit Sahli Panglima TNI.

    Posisi ini yang membuat dirinya naik pangkat jadi Brigjen TNI. Kolonel Inf Debok menggantikan Brigjen Isa Ansori yang dipindah tugaskan jadi Staf Khusus Kasad.

    5. Kolonel Cke Widodo

    Kolonel Cke Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Paban VI/Matkomlek Skomlek TNI, kini diangkat jadi Direktur Monitoring pada Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN.

    Posisi ini yang membuat dirinya naik pangkat jadi Brigjen TNI. Kolonel Cke Widodo menggantikan Brigjen Budi Santoso yang dipindah tugaskan jadi Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Telematika Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN.

    Itulah lima jenderal baru di matra TNI AD setelah mutasi Panglima TNI pada akhir Januari 2025. Mereka kemungkinan akan mengalami kenaikan pangkat cepat atau lambat setelah serah terima jabatan.

    (shf)

  • Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ada beberapa tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    Terkait pernyataan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori yang menyebut seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI, Tessa menyatakan jika penyidik memandang perlu, pihak-pihak penerima dana CSR termasuk anggota DPR akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” tutur Tessa.

    Lebih lanjut Tessa mengaku belum mendapat informasi mengenai adakah pihak-pihak yang sudah dicegah ke luar negeri. Menurutnya, jika awak media juga belum mendapat informasi terkait hal tersebut kemungkinan besar lembaga antirasuah memang belum melakukan pencegahan.

    “Kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan info dari saya kemungkinan besar belum ada yang dilakukan pencekalan,” ucapnya.

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

    Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satorisebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima KTA khusus partai dari Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto. ANTARA/Tim LMI

    Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, terlihat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Dari perwakilan wakil menteri hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka. Pada hari Sabtu ini Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut turut dihadiri tidak hanya anggota Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah pemimpin partai seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Adapun sehari sebelum perayaan HUT, tepatnya pada hari Jumat (14/2), diadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • SPPG Kota Batam Pakai Gas Bumi PGN, Masak 6.400 Porsi Makanan Bergizi Gratis Per Hari

    SPPG Kota Batam Pakai Gas Bumi PGN, Masak 6.400 Porsi Makanan Bergizi Gratis Per Hari

    Batam, Beritasatu.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) memasok gas bumi sebagai energi untuk program Makanan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam. SPPG Batam  ini menyediakan 6.400 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari untuk 3 (tiga) sekolah di kota Batam.

    Untuk mendukung MBG di SPPG Kota Batam, PGN Gagas menyalurkan 800 – 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu compressed natural gas (CNG).

    “PGN mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap. Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam,” ujar Direktur Utama PGN Arief S. Handoko di Batam (14/2/2025).

    Sementara itu, Kepala SPPG Batam Agus Kursadi mengapreduasi penggunaan gas bumi yang di SPPG Kota Batam.

    “Dengan hadirnya gas bumi dari PGN diharapkan dapat menunjang kegiatan memasak di dapur SPPG bisa nyaman, praktis dan tidak khawatir kehabisan gas,” ungkap Agus.

    Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, untuk di kota Batam PGN Gagas telah ber-PJBG dengan 2 (dua) SPPG.

    “Hari ini 1 SPPG telah Gas In (beroperasi) dan 1 lagi  dilakukan Gas In pada minggu pertama bulan Maret. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk dapat menyalurkan gas bumi dengan metode beyond pipeline ke SPPG yang berada di wilayah operasi PGN Gagas,” ujarnya.

    PGN terus menjaga agar pasokan gas bumi yang stabil untuk memastikan operasional dapur SPPG dapat berjalan lancar. Proses memasak berskala besar seperti program MBG dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dengan menggunakan gas bumi.

  • Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, residen RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan mengapit Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra. Berdasarkan pantauan tayangan langsung akun YouTube Gerindra melaporkan Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berdiri di sebelah kiri Prabowo.

    Ketiganya juga diapit oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Prabowo, Gibran dan Jokowi kompak memakai kemeja putih, sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam di kepala. Acara dimulai dengan dinyanyikannya Mars dan Hymne Partai Gerindra.

    Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut dikumandangkan dalam acara tersebut. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan menundukkan kepala. Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Sumber : Antara

  • Prabowo pilih tak peduli soal “kabinet gemuk” yang dibentuknya

    Prabowo pilih tak peduli soal “kabinet gemuk” yang dibentuknya

    Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara. Eropa memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah “kabinet gemuk” yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

    Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.

    “Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.

    Eropa, kata Prabowo, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara.

    “Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!,” tegas Prabowo.

    Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan.

    Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

    Adapun sejumlah anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

    “Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.