Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Pengamat dan Praktisi Soroti Tata Kelola serta Transparansi Super Holding Danantara – Halaman all

    Pengamat dan Praktisi Soroti Tata Kelola serta Transparansi Super Holding Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memang memiliki niatan yang baik, namun ia menyoroti soal pembentukannya. 

    Herry menyoroti sosok yang ditunjuk sebagai pengelola Danantara. Lantaran punya jabatan ganda di mana regulator bertindak sekaligus sebagai operator.  

    Ia mencontohkan Rosan Roeslani selaku CEO Danantara yang juga Menteri Investasi, kemudian Wamen BUMN Dony Oskaria menjabat posisi holding operasional.

    Rangkap jabatan itu juga dinilai melanggar UU Kementerian Negara Tahun 2008 dan UU BUMN Tahun 2025.

    “Danatara rawan sekali konflik kepentingan. Harusnya mereka memilih mau tetap di kementrian atau Danantara. Jangan dua-duanya, karena itu melanggar UU,” kata Herry dalam webinar ‘Superholding Danantara: Berkah atau Musibah?’ dikutip Senin (10/3/2025).

    Superholding ini diketahui memiliki tugas mengelola aset negara senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.678 triliun.

    Ekonom Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ajib Hamdani mewanti-wanti pemerintah agar superholding ini tidak hanya menjadi tempat parkir dana atau ladang jamuan bagi kelompok tertentu.

    Dengan dana sebesar itu, Ajib menyebut keharusan pengawasan ketat dan keterbukaan kepada publik agar tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.

    “Harus ada pengawasan ketat dan keterbukaan kepada publik agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara,” katanya.

    Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) bersama sejumlah lembaga berencana mengajukan uji materi UU Nomor 1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi payung hukum Danantara.

    Judicial Review dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyoal pasal – pasal dalam UU BUMN yang dianggap bermasalah dan merugikan rakyat.

    “BRIMA dan sejumlah lembaga akan gunakan hak konstitusional untuk ajukan judicial review terkait pasal-pasal di UU BUMN yang dianggap bermasalah dan merugikan rakyat. Sebagai komponen anak bangsa, kami ingin pemerintah berada di jalur yang benar,” kata Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah.

     

     

     

  • Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 28 Maret 2025, Siapkan 2.835 Posko Pengamanan – Page 3

    Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 28 Maret 2025, Siapkan 2.835 Posko Pengamanan – Page 3

    Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 2025. Sebanyak 164.268 personel gabungan pun diturunkan demi mengawal kelancaran momen tersebut.

    “Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek. Pertama aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, Polri dan TNI sebanyak 164.268 personel gabungan,” tutur Menko Polkam Budi Gunawan di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    “Yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga. Yang mengisi pada 2.864 pos pengamanan dan titik-titik lainnya,” sambungnya.

    Budi menyebut, pemerintah juga mengecek kesiapan transportasi dan sarana prasarana mudik, baik transportasi darat, laut, dan udara. Tidak ketinggalan soal ketersediaan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan momen Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” jelas dia.

  • Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 2025. Sebanyak 164.268 personel gabungan pun diturunkan demi mengawal kelancaran momen tersebut.

    “Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek. Pertama aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, Polri dan TNI sebanyak 164.268 personel gabungan,” tutur Menko Polkam Budi Gunawan di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    “Yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga. Yang mengisi pada 2.864 pos pengamanan dan titik-titik lainnya,” sambungnya.

    Budi menyebut, pemerintah juga mengecek kesiapan transportasi dan sarana prasarana mudik, baik transportasi darat, laut, dan udara. Tidak ketinggalan soal ketersediaan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan momen Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh jajaran memastikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman, agar seluruhnya dapat melakukan mudik dengan lancar.

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan sebagainya. Intinya, kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian/lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun Lebaran Idulfitri 1946 Hijriah/Tahun 2025,” kata Budi.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan libur hari raya Idulfitri 1446 H bagi satuan pendidikan dimulai dari 21 Maret hingga 8 April 2025.

  • Operasi Ketupat, 164.268 TNI-Polri Siapkan Amankan Arus Mudik 2025

    Operasi Ketupat, 164.268 TNI-Polri Siapkan Amankan Arus Mudik 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 164.268 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam Operasi Ketupat 2025 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran atau Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian, lembaga,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan seusai rapat koordinasi di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Personel gabungan tersebut akan mengisi 2.864 pos pengamanan serta titik-titik lokasi lainnya terkait dengan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Dalam rakor lintas sektoral seputar Operasi Ketupat 2025 itu juga dibahas mengenai kesiapan transportasi dan sarana prasarana termasuk darat, udara, serta laut. Selanjutnya kesiapan bahan pokok serta BBM selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan lain sebagainya dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” ucap Budi Gunawan.

    Menurut Budi, hal-hal yang dibahas dalam rapat ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan negara hadir di masyarakat memberikan rasa aman, nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, aman, dan nyaman.

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan lain sebagainya,” ucapnya dalam rakor Operasi Ketupat 2025.

  • Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 kemungkinan bersamaan dengan Muhammadiyah.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin seusai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar Polri terkait Operasi Ketupat 2025, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

    “Lebaran kita diprediksi 31 Maret 2025,” ujar Nasaruddin di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Lebaran Berpotensi Bersamaan

    Menag juga menyebut kemungkinan besar Lebaran 2025  akan bersamaan dengan Muhammadiyah. “Kemarin kita memulai puasa bersamaan, dan insyaallah nanti lebaran juga bareng,” tambahnya.

    Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii.

    Dalam rakor ini, pemerintah membahas kesiapan infrastruktur, transportasi, dan keamanan menjelang arus mudik dan perayaan Lebaran 2025.

  • Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Pastikan Pelayanan-Pengamanan Mudik 2025 Maksimal

    Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Pastikan Pelayanan-Pengamanan Mudik 2025 Maksimal

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Rakor itu dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

    Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dan kesiapan menghadapi masa mudik Lebaran 2025. Dia memastikan Korps Bhayangkara akan maksimal dalam melakukan pelayanan selama mudik.

    “Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, contraflow sampai dengan one way,” kata Jenderal Sigit usai rakor di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Kapolri memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik terjadi pada tanggal 5-7 April 2025.

    “Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan Operasi Ketupat yang dibagi menjadi dua versi, untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai Bali, itu akan dilaksanakan 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari,” jelasnya.

    Polri juga mendirikan 2.582 posko pelayanan dan pengamanan sepanjang masa mudik Lebaran 2025. Jumlah itu terdiri dari 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan dan 309 posko terpadu.

    Selain itu untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik, Jenderal Sigit mengatakan Polri juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pola work from anywhere (WFA) terhadap para pekerja.

    “Kemudian terkait dengan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat antara lain WFA (work from anywhere),” ungkap Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit mengatakan pihaknya juga mengantisipasi cuaca ekstrem saat arus mudik dan balik Lebaran berlangsung. Dia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan saat menghadapi situasi darurat seperti bencana banjir saat mudik berlangsung akan dimatangkan.

    “Kemudian, karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan menganggu jalur,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu juga kesiapan tim respons cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” sambung Sigit.

    Lebih lanjut Kapolri menyebut pihaknya juga menyiapkan hotline pada masa mudik lebaran. Dia mengimbau masyarakat agar tak ragu menghubungi hotline 110 jika membutuhkan bantuan.

    “Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada sata mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan,” pungkasnya.

    (ond/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025

    Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025

    Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan, Pemerintah telah siap untuk menyambut dan melaksanakan
    mudik Lebaran
    2025.
    Hal ini disampaikan Budi Gunawan usai rapat koordinasi dengan 16 kementerian dan lembaga, seperti Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Pariwisata dan lainnya, Senin (10/3/2025).
    “Kesimpulan rapat, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun Lebaran Idul Fitri 1446 H, tahun 2025,” ujar Budi saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin.
    Dia menjelaskan, untuk mendukung proses pemantauan dan pengamanan selama arus mudik dan arus balik
    Lebaran 2025
    , akan dikerahkan sebanyak 146.268 personel gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya.
    Nantinya, menurut Budi Gunawan, para personel ini akan ditempatkan di 2.894 pos pengamanan di sejumlah titik.
    Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan perihal kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) selama arus mudik dan Lebaran 2025
    Termasuk juga membuat sejumlah skenario tanggap bencana untuk memitigasi terjadinya banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang semakin tinggi.
    “Sebagaimana perintah bapak Presiden telah dibentuk juga
    quick response
    , tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan bencana dan lain sebagainya,” kata Budi Gunawan.
    Dalam rapat hari ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-30 Maret.
    Sementara itu, puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025. Adapun, hari raya Idul Fitri 1446 H diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Foto: Riana Rizkia

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Hal tersebut diungkap setelah Menag menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 bersama Polri.

    “Lebaran kita prediksi tanggal 31 Maret 2025,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2025 di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Lebaran 2025 juga diprediksi dirayakan serentak oleh umat muslim di Indonesia baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

    “Jadi kita kemarin puasanya bareng kemudian juga nanti Insyaallah diharapkan Lebarannya juga bareng,” katanya.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan puncak arus mudik bakal terjadi pada 28-30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5-7 April 2025.

    Sebagai informasi, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang dipimpin langsung Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno.

    (jon)

  • Respons BPKH di Tengah Usul Jadi Bank Haji

    Respons BPKH di Tengah Usul Jadi Bank Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberi tanggapan di tengah berkembangnya usulan mengenai transformasi menjadi Bank Haji.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan menyampaikan bahwa BPKH membutuhkan modal untuk dapat bertransformasi menjadi Bank Haji. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung aksi korporasi untuk mengembangkan bisnis di sektor keuangan.

    “Untuk menjadi bank, dia harus jadi korporasi kan. Jadi harus ada modal. Kalau nggak ada modal nggak bisa,” kata Indra dalam media briefing di Jakarta Selatan, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Indra menuturkan bahwa saat ini BPKH merupakan pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Muamalat Tbk. dengan kepemilikan sebesar 82,65%. Indra menyebut bahwa BPKH memiliki modal disetor Rp1 triliun dan Rp2 triliun untuk sukuk. 

    Namun demikian, BPKH tetap membutuhkan tambahan modal setiap saat jika ingin bertransformasi sebagai Bank Haji. Apalagi, BPKH selama ini tidak menerima suntikan modal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

    Menurutnya, BPKH memerlukan dukungan modal setiap tahun dari APBN agar bisnis tetap berjalan sebagai Bank Haji.

    “Bisnis bank itu butuh tambahan modal setiap saat. Jadi kalau pemerintah memahami bisnis modal dan teman-teman yang mengaspirasikan itu, kami harus dapat modal setiap tahun dari APBN supaya kuat. Bisnis keuangan nggak mungkin nggak ada modal. Mau rugi, mau tumbuh, tetap perlu pembiayaan, perlu saham,” katanya,

    Usulan agar BPKH beralih menjadi Bank Haji sebelumnya sempat disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (5/3/2025).

    Sekretaris Jenderal Amphuri Zaky Zakariya Anshari kala itu menilai BPKH dapat mendatangkan keuntungan yang besar dari pengelolaan dana masyarakat jika beralih menjadi Bank Haji, sama halnya dengan bank syariah. Harapannya, keuntungan dari kelolaan dana tersebut dapat menekan biaya perjalanan ibadah haji para jemaah.

    “Maksud di sini adalah barangkali ke depan ada wacana BPKH menjadi Bank Haji Indonesia. Taruhlah seperti Mandiri, BCA, gitu kan keuntungan tahunannya sampai Rp50 triliun, BNI di atas Rp20 triliun. Barangkali Bank Haji Indonesia ke depan bisa itu, mungkin Bipih [biaya perjalanan ibadah haji] jangan-jangan bisa gratis, bisa lebih turun lagi gitu,” kata Zaky.

  • Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Gelar Muamalah Executive Class – Page 3

    Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Gelar Muamalah Executive Class – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai rangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah bertajuk Muamalah Executive Class di Muamalat Tower, Jakarta, pada Sabtu (8/3/2025). Kelas intensif ini menyasar peserta dari kalangan pengusaha, profesional, akademisi, dan umat Islam secara umum.

    Direktur Bank Muamalat Karno bersyukur Muamalah Executive Class mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Terbukti,kelas tersebut diikuti lebih dari 360 peserta. 

    “Alhamdulillah antusiasme terhadap Muamalah Executive Class sangat tinggi. Masih ada yang terus mendaftar meski seat terbatas dan periodenya sudah berakhir,” kata Karno dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025). 

    Peserta dapat memilih untuk mengikuti kegiatan ini di salah satu dari tiga lokasi. Pertama, di Muamalat Tower, Jakarta pada 8, 15, dan 22 Maret 2025. Muamalat Tower sekaligus menjadi titik peresmian awal Muamalah Executive Class yang dihadiri oleh Board of Management Bank Muamalat.

    Adapun dua lokasi berikutnya yakni di Soka Tour and Travel (Japnas) Bandung pada 11, 12, dan 13 Maret 2025 dan terakhir di Masjid Jenderal Sudirman, Jakarta, pada 17, 18, dan 19 Maret 2025.

    Kelas ini diisi oleh sejumlah pakar, praktisi, dan ulama yang berkompeten dalam ekonomi syariah seperti Pengurus Pusat MES sekaligus Bendahara Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI M. Gunawan Yasni SE.Ak, MM, CIFA, FIIS; Guru Besar Institut Tazkia Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec; Dekan FEM IPB University Dr. Irfan Syauqi Beik, SP, MSc.Ec; Ustadz Dr. Ahmad Sarwat Lc, MA; dan Ustadz Hanif Luthfi Lc, MA.

    Turut pula mengisi pelatihan di Bandung yaitu Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, MH, M.Ag; dan Ustadz Ardiansyah Ashri Husein Lc, MA. Sementara sesi di Masjid Jenderal Sudirman akan menghadirkan anggota Board of Management Bank Muamalat Dr. Imam Teguh Saptono, MM dan Ustadz Hendra Hudaya Lc, M.Pd.I.