Tag: Gunawan

  • Berita politik sepekan, kunjungan Sekjen PKV hingga Panja RUU TNI

    Berita politik sepekan, kunjungan Sekjen PKV hingga Panja RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Selama sepekan (10-15 Maret), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) di Istana hingga Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) merampungkan 40 persen pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Presiden Prabowo terima kunjungan Sekjen PKV To Lam di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan resmi dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Sekjen PKV To Lam dan rombongan tiba di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 16.45 WIB.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Presiden imbau perusahaan transportasi daring beri mitra pengemudi THR

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada mitra pengemudinya dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025.

    Presiden mengatakan para pengemudi dan kurir daring atau online memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Menko Polkam sebut kenaikan pangkat Seskab Teddy Indra sesuai prosedur

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pemberian kenaikan pangkat kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel telah sesuai prosedur yang diatur TNI.

    “Saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Saudara Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya ini telah melalui mekanisme yang berlaku di TNI. Tidak ada yang menyalahi,” kata Budi Gunawan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panja DPR dan pemerintah rampungkan pembahasan 40 persen DIM RUU TNI

    Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pembahasan RUU TNI telah dilakukan sejak Jumat (14/3) hingga saat ini dan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Dasco: Pekan depan pemerintah akan putuskan soal pengangkatan CPNS

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa paling lambat pekan depan pemerintah akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 95 Persen Kasus Kekerasan dan TPPO yang Menimpa Pekerja Migran Berawal dari Keberangkatan Ilegal – Halaman all

    95 Persen Kasus Kekerasan dan TPPO yang Menimpa Pekerja Migran Berawal dari Keberangkatan Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap masalah utama tata kelola pelindungan PMI adalah banyaknya yang berangkat ilegal atau nonprosedural. 

    Persoalan itu bahkan disebutnya mendominasi 95 persen permasalahan yang masuk di Kementerian P2MI. 

    Sebab imbas pemberangkatan ilegal itu berujung pada warga Indonesia mengalami kekerasan, eksploitasi atau perdagangan orang.

    “Rata-rata masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik itu kekerasan maupun eksploitasi bahkan human trafficking, sumber utamanya salah satunya adalah karena pekerja migran kita berangkat secara ilegal atau nonprosedural. Itu ada sekitar 90 sampai 95 persen,” ungkap Karding, Sabtu (15/3/2025).

    Karding berharap pembentukan desk koordinasi pelindungan PMI dan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Kemenko Polkam, dapat membereskan tata kelola pelindungan dan menekan persoalan serupa di kemudian hari. 

    “Desk ini kita harapkan nanti akan menjadi forum kolaborasi dan sinergi kami untuk ikut menangani masalah-masalah yang terkait dengan kualitas perlindungan atau tata kelola perlindungan kita,” ucap Karding.

    Dalam desk ini, pemimpin koordinatornya adalah Menteri Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, presiden memberikan perhatian yang besar kepada para pekerja migran Indonesia yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang masuk ke kas negara.

    Para pekerja migran, kata dia, adalah pahlawan devisa yang mencetak remitansi mencapai Rp252 triliun pada tahun 2024.

    Namun ironinya, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus menimpa pekerja migran Indonesia termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.

    “Oleh karenanya pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran kita dapat tertangani dengan semakin baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu maupun hilir,” tegas Budi Gunawan.

     

  • Kode Redeem FF Terbaru, Rayakan RRQ Kazu Juara FFWS SEA Pre Season 2025

    Kode Redeem FF Terbaru, Rayakan RRQ Kazu Juara FFWS SEA Pre Season 2025

    Jakarta

    Asyik ada kode redeem Free Fire (FF) terbaru nih gamer. Kalian berkesempatan mendapatkan hadiah menarik, oleh sebab itu buruan klaim sekarang juga.

    Kode redeem kali ini sengaja diberikan gratis oleh Garena Indonesia, untuk merayakan keberhasilan RRQ Kazu menjuarai kompetisi Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) Pre Season 2025. Titel ini mereka peroleh karena mampu tampil gemilang di babak grand final.

    Dalam hal ini RRQ Kazu sukses mencapai champion rush. Nah champion rush merupakan aturan baru yang memberikan peluang juara lebih besar kepada semua partisipan.

    Jadi gelar juara bisa diperoleh bila salah satu tim berhasil mencapai champion rush, atau maksudnya memiliki 80 poin dan meraih booyah di ronde berikutnya. Alhasil pemenangnya tidak hanya bergantung pada tim yang mampu mendominasi klasemen.

    “Dengan hasil yang baik ini semoga kami dapat bermain lebih baik lagi ke depannya, karena kami ingin juara di setiap turnamen yang akan kita hadapi kedepannya, termasuk puncak FFWS Global Finals 2025 yang akan hadir di Indonesia akhir tahun nanti,” kata Kapten RRQ Kazu, Wira Gunawan alias Dutzz.

    Kode Redeem FF

    Untuk kode redeem FF terbaru yang dimaksud adalah sebagai berikut, sebagaimana dihimpun detikINET di Instagram Garena Free Fire Indonesia, Ssabtu (15/3/2025).

    Perlu diketahui, ketika berhasil mengklaimnya, hadiah tidak akan langsung diterima. Pemain harus menunggu setidaknya selama 30 menit usai menggunakan kodenya.

    Cara Klaim Kode Redeem FF

    Berikut cara klaim kode redeem FF:

    HP

    Masuk ke dalam permainan.Masuk ke Event.Pilih lagi Event.Scroll ke bawah sampai menemukan Website Kode Redeem.Kemudian masukan kode ke dalam kotak yang telah disediakan.Konfirmasi dan selesai.

    Website

    Buka situs resminya Reward Free Fire Garena.Pastikan memiliki akun Free Fire dan log in menggunakan Facebook, Gmail, Huawei atau VK.Masukkan kode redeem FF hari ini ke kolom yang tersedia. Kode terdiri dari 12 karakter, mulai dari campuran huruf dan angka.Lanjut klik tombol konfirmasi.Tahap akhir, akan muncul pop up banner kecil dengan informasi, bahwa kode berhasil diklaim beserta hadiah yang didapatkan.Hadiahnya bisa diambil melalui kotak masuk di dalam permainan.

    (hps/hps)

  • Ekonom UI: E-Commerce di Indonesia Bertransformasi dari Platform ke Ekosistem – Halaman all

    Ekonom UI: E-Commerce di Indonesia Bertransformasi dari Platform ke Ekosistem – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri perdagangan daring atau e-commerce di Indonesia kini telah terakselerasi dari semula merupakan pasar digital, berkembang menjadi ekosistem.

    Ini karena perdagangan daring melibatkan berbagai sektor seperti logistik, sistem pembayaran, pemasaran digital, dan pelaku usaha dalam berbagai skala.

    “Kita tidak bisa berbicara tentang e-commerce tanpa membahas bagaimana sistem pembayaran dan logistik berperan di dalamnya. Ketiga aspek ini saling terhubung, dan kemajuan industri ini bergantung pada bagaimana ekosistem ini berkembang secara bersama-sama,” kata ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat jadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) bertema Menelaah Masa Depan Industri E-Commerce Indonesia yang diselenggarakan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) di Jakarta,  Rabu (13/3/2025). 

    FGD ini menghadirkan pelaku industri, akademisi, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, yang membahas strategi daya saing, tantangan logistik, serta regulasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi.

    Dia menganalisis, sebenarnya sejak 2015 industri ini telah mengalami transformasi besar. Model bisnis yang dulunya didominasi oleh marketplace kini bergeser ke social commerce, live shopping, hingga penggunaan AI dalam personalisasi pengalaman pelanggan. Inovasi terjadi begitu cepat, dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan.

    “Industri ini adalah industri dengan pola persaingan hampir sempurna. Teknologi terus mendisrupsi model bisnis lama, dan pemain yang gagal beradaptasi akan tersingkir. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang besar hari ini akan tetap bertahan besok,” ujarnya.

    “Adaptasi dalam bentuk inovasi di logistik bisa menjadi pilihan bagi pelaku e-commerce dengan menawarkan biaya logistik yang rendah. Hal ini mengingat konsumen Indonesia yang price sensitive,” tambahnya.

    Kontribusi ke Perekonomian Indonesia

    Di tengah disrupsi yang terjadi, e-commerce juga telah menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.

    Menurut Rifan Ardianto, Direktur Perdagangan Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI, nilai transaksi e-commerce pada tahun 2024 mencapai Rp 512 triliun, meningkat 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengguna e-commerce terus meningkat dan diperkirakan mencapai 65,65 juta orang pada tahun yang sama, naik 12 persen dari tahun sebelumnya.

    Namun, di balik pertumbuhan ini, industri masih menghadapi berbagai tantangan besar, seperti minimnya pemahaman UMKM terhadap pemasaran digital dan akses informasi, serta belum meratanya infrastruktur logistik dan pembayaran digital, terutama di luar Pulau Jawa.

    “Tantangan ini perlu diselesaikan secara kolaboratif. Industri dan regulator harus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” kata Rifan.

    Transformasi di Sektor Logistik

    Direktur Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital Gunawan Hutagalung mengatakan, efisiensi logistik menjadi faktor kunci dalam memastikan e-commerce mampu bersaing secara harga dan layanan. Namun faktanya, bagi banyak pelaku usaha di luar Pulau Jawa, logistik masih menjadi hambatan terbesar.

    Karenanya, sinergi antara industri Courier, Express, and Parcel (CEP) dan e-commerce sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

    “Pangsa pasar industri CEP diproyeksikan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,24 persen. Namun, kita masih tertinggal dari negara lain yang sudah mengadopsi sistem logistik 4PL dan 5PL. Indonesia harus segera berbenah agar tidak tertinggal,” ujarnya.

    Komdigi saat ini sedang menyiapkan kebijakan tentang Layanan Pos Komersial, yang akan mengatur kolaborasi antara perusahaan logistik dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

    Di sisi lain, regulasi yang adaptif dan progresif memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan industri e-commerce Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Council, Devi Ariyani, regulasi yang terlalu ketat dan tidak fleksibel dapat menghambat fleksibilitas pelaku usaha dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Alih-alih membatasi ruang gerak industri, kebijakan seharusnya dirancang untuk menciptakan level playing field – memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, tanpa menghambat inovasi dan ekspansi bisnis.

    “Negara perlu memilah di mana ia benar-benar harus hadir, seperti dalam perlindungan konsumen dan pencegahan praktik bisnis yang tidak sehat. Namun, aspek lain seperti inovasi model bisnis dan efisiensi operasional sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami melalui mekanisme pasar,” ujar Devi.

    Dalam ekosistem yang bergerak cepat seperti e-commerce, regulasi harus bersifat adaptif, tidak reaktif. Jika kebijakan hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan tanpa mempertimbangkan dinamika industri, maka Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing ekonomi digitalnya.

    “E-commerce berkembang lebih cepat daripada kebijakan. Jika regulasi hanya mengejar dari belakang, kita akan selalu tertinggal. Regulator harus berperan sebagai fasilitator dan enabler, bukan sekadar pengatur,” tegasnya.

    Ketua Umum IDEA Hilmi Adrianto berpendapat, dalam lanskap digital yang sangat dinamis dan terus berkembang, industri E-Commerce tidak hanya menghadapi peluang besar tetapi juga tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya. 

    Ia menambahkan, adaptasi, efisiensi, dan inovasi adalah kunci bagi industri e-commerce untuk bertahan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Untuk memastikan industri e-commerce tetap menjadi pilar pertumbuhan ekonomi digital, regulator harus mengedepankan kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung inovasi, investasi, dan efisiensi operasional. Regulasi yang terlalu kaku dan mengatur operasi secara mikro berpotensi membatasi fleksibilitas industri dalam merespons perkembangan pasar yang dinamis. Sebaliknya, kebijakan berbasis prinsip adaptabilitas dan efisiensi akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif, sangat diperlukan agar industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

    Regulator memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan perlindungan konsumen serta persaingan usaha yang sehat. Dengan memberikan ruang bagi industri untuk tumbuh secara organik, sambil tetap memastikan adanya transparansi dan persaingan usaha yang sehat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekonomi digital global. Regulasi yang mendukung inovasi tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan industri e-commerce, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berkembang di era digital.

  • Kedutan Wajah Termasuk Gangguan Saraf, Jika Disepelekan Bisa Pengaruhi Kualitas Hidup – Halaman all

    Kedutan Wajah Termasuk Gangguan Saraf, Jika Disepelekan Bisa Pengaruhi Kualitas Hidup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hemifacial spasm atau kedutan wajah tak terkendali adalah gangguan saraf yang menyebabkan kontraksi otot wajah berulang di satu sisi wajah. 

    Kondisi ini seringkali dipicu oleh tekanan pembuluh darah pada saraf wajah, yang mengakibatkan gerakan otot tidak normal.

    Meski tidak mengancam nyawa, hemifacial spasm dapat mengganggu kenyamanan dan menurunkan kepercayaan diri penderitanya.

    Dokter Spesialis Bedah Saraf di Bethsaida Hospital, dr Wienorman Gunawan Sp.BS mengatakan,  hemifacial spasm terjadi akibat gangguan pada saraf wajah yang disebabkan oleh tekanan dari pembuluh darah di sekitarnya.

    “Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung memanjang dan kehilangan elastisitasnya. Hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah menekan saraf wajah, memicu kontraksi otot yang tidak normal,” kata Wienorman Gunawan dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

    Gangguan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga berdampak psikologis, terutama pada wanita.

    Kedutan yang terjadi terus-menerus dapat mengganggu ekspresi wajah, membuat penderitanya merasa malu dan kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial.

    Dampak Hemifacial Spasm pada Kualitas Hidup

    Hemifacial spasm bukan sekadar masalah kedutan biasa. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti berbicara, makan, atau bahkan berkomunikasi.

    Banyak penderita yang merasa tertekan secara emosional karena penampilan mereka yang terpengaruh oleh kedutan yang tidak terkendali.

    “Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup pasien,” tambah dr. Wienorman.

    Ditambahkannya, gangguan saraf seperti hemifacial spasm seringkali diabaikan karena dianggap sebagai masalah kecil.

    Padahal, kondisi ini dapat berkembang menjadi lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat.

    Deteksi dini dan penanganan yang cepat adalah kunci untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

    Deteksi dini memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi penyebab gangguan saraf dan menentukan metode pengobatan yang tepat sebelum kondisi semakin parah.

    “Pada kasus hemifacial spasm, penanganan dini dapat mencegah kerusakan saraf permanen dan mengurangi dampak psikologis yang dialami pasien,” katanya.

    Bagi penderita hemifacial spasm yang tidak membaik dengan pengobatan oral, ada metode utama yang dapat dipertimbangkan microvascular decompression (MVD).

    Teknik operasi ini bertujuan untuk menghilangkan tekanan pembuluh darah pada saraf wajah.

    Prosedur ini melibatkan pemisahan saraf dari pembuluh darah yang menekannya, sehingga mengurangi gejala kedutan.

    “MVD dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi hemifacial spasm,” katanya.

    Bisa juga melalui injeksi Botulinum Toxin (Botox), sebuah metode non-bedah ini dilakukan dengan menyuntikkan Botox ke area yang mengalami kedutan.

    Botox bekerja dengan mengurangi kontraksi otot yang berlebihan. Meski efeknya bersifat sementara, terapi ini dapat diulang secara berkala sesuai kebutuhan pasien.

    “Kedua metode ini memiliki keunggulan masing-masing. Pemilihan metode pengobatan harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan rekomendasi dokter spesialis,” ujar dr. Wienorman.

    Bethsaida Hospital Gading Serpong menghadirkan Brain & Spine Center, sebuah pusat layanan medis lengkap untuk menangani berbagai gangguan saraf, termasuk hemifacial spasm.

    Dilengkapi dengan teknologi medis terkini dan tim dokter spesialis berpengalaman, Bethsaida Hospital siap memberikan perawatan optimal bagi pasien.

    dr. Luxandre Agung, General Manager Medis Bethsaida Hospital mengatakan, hemifacial spasm tidak boleh dianggap remeh.

    Dengan deteksi dini, penanganan tepat, dan dukungan medis yang komprehensif, pasien dapat kembali menjalani hidup dengan nyaman dan percaya diri. 

    “Kami, Brain & Spine Center telah dilengkapi dengan fasilitas diagnostik, tindakan invasif, minimal invasif, hingga terapeutik yang modern,” katanya.

     

  • Daftar 9 Pemilik Mal Mewah di Jakarta, Siapa Saja Mereka?

    Daftar 9 Pemilik Mal Mewah di Jakarta, Siapa Saja Mereka?

    Jakarta

    Jakarta dikenal dengan berbagai pusat perbelanjaan mewah. Mal-mal yang ada tak hanya menawarkan pengalaman belanja dengan merek-merek ternama, tapi juga menjadi pusat hiburan dan kuliner.

    Di balik gemerlap pusat perbelanjaan tersebut, terdapat para pemilik yang memainkan peran besar dalam mengembangkan industri ritel di Indonesia. Siapa saja mereka?

    Daftar Pemilik Mal Mewah di Jakarta

    Mal-mal mewah di Jakarta di antaranya adalah Senayan City, Gandaria City, hingga Plaza Indonesia. Berikut daftar pemilik beberapa mal mewah di Jakarta.

    1. Eka Tjipta Widjaja

    Eka Tjipta Widjaja merupakan pendiri Sinar Mas, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebelum sukses seperti sekarang, Eka sempat menjual biskuit, permen dan barang lainnya dari pintu ke pintu.

    Menurut laman Sinar Mas Land, perusahaan ini memiliki 10.000 hektar bank tanah dan telah mengembangkan banyak hunian di 25 kota di Indonesia dan mancanegara. Eka Tjipta tutup usia pada 26 Januari 2019. Kini Sinar Mas Land dipimpin oleh Muktar Widjaja, sementara bos Sinar Mas Group adalah Franky Oesman Widjaja.

    Adapun beberapa mal di daerah Jakarta yang dimiliki Sinar Mas Land adalah:

    Plaza IndonesiaLiving WorldFX Sudirman.

    2. Trihatma Kusuma Haliman

    Trihatma Kusuma Haliman adalah pemilik Agung Podomoro Land. Menurut laman Agung Podomoro, Trihatma bergabung perusahaan ini sejak tahun 1973.

    Di bawah besutan beliau, Agung Podomoro Group sukses melalui badai krisis dan bertumbuh pesat. Kini Podomoro Group dikenal sebagai developer properti terbesar di Indonesia.

    Beberapa mal mewah di bawah Agung Podomoro Group yaitu:

    Senayan CityCentral ParkNeo SohoThamrin CityKalibata CityKuningan City.

    3. Sutjipto Nagaria

    Sutjipto Nagaria adalah pemilik PT Summarecon Agung Tbk. Menurut laman resmi Summarecon, Soetjipto mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1975. Kini dia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk.

    Namanya pernah masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2015. Ketika itu, total kekayaannya mencapai USD 400 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun (kurs Rp 16.320).

    Beberapa mall summarecon tersebar di Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang. Summarecon Kelapa Gading adalah yang berlokasi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara.

    4. Eka Tjandranegara

    Eka Tjandra negara bersama 3 saudaranya Tjandra Kusuma, Gunawan Tjandra, dan Djoko Tjandra merupakan pemilik Mulia Group. Pada tahun 1996, Mulia Group melalui induk perusahaannya PT Mulia Intipelangi meresmikan Mal Taman Anggrek.

    Mal Taman Anggrek merupakan salah satu mal besar dan mewah di Jakarta. Luasnya sekitar 360.000 meter persegi.

    5. Tan Kian

    Tan Kian merupakan pengusaha Indonesia yang memimpin PT Dua Mutiara. Menurut lama Jakarta Property Institute, Tan Kian adalah pemilik Mal Pacific Place beserta bisnis hotel mewah di Jakarta seperti Ritz Carlton Mega Kuningan dan JW Marriot Hotel.

    Pacific Place sendiri terhubung dengan The Ritz-Carlton Hotel, The Ritz Carlton Residence, dan One Pacific Place Office. Mal mewah ini terkenal dengan produk high end fashion brand seperti Hermes, Guess, hingga Louis Vuitton.

    6. Murdaya Poo

    Murdaya Poo adalah pendiri PT Metropolitan Kentjana Tbk yang mengembangkan Pondok Indah Mall. Beliau mendirikan perusahaan tersebut pada 29 Maret 1972.

    Sebelum menjadi konglomerat, Murdaya Poo pernah menjual koran sampai berusia 26 tahun. Dia kemudian mencoba bisnis di bidang properti hingga akhirnya mendirikan Pondok Indah sebagai properti pertama perusahaan.

    Pondok Indah Mall sendiri menjadi berlokasi di kawasan perumahan elit. Kini ada 3 bangunan mall mewah yang dimiliki, yaitu PIM 1, PIM 2, dan PIM 3.

    7. Alexander Tedja

    Alexander Tedja adalah pemilik perusahaan kelas kakap Pakuwon Group. Menurut laman resmi Pakuwon, Alexander membangun perusahaan ini ada 20 September 1982.

    Hingga kini, Pakuwon menjadi salah satu pengembang real estate di Indonesia berskala besar yang meliputi pusat perbelanjaan, hotel hingga perkantoran. Beberapa mal di Jakarta di bawah Pakuwon Group yaitu:

    Gandaria City MallKota Kasablanka MallPlaza Blok M.

    8. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono

    Hartono bersaudara, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono merupakan milik Djarum Group. Perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia ini menaungi salah satu mal besar di Jakarta, yaitu Grand Indonesia.

    Menurut situs resmi perusahaan, Grand Indonesia dikelola oleh PT Grand Indonesia yang berada di bawah Djarum Group. Dibuka pertama kali untuk umum pada tahun 2007. Mal ini terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan skybridge.

    9. Mochtar Riady & Family

    Mochtar Riady adalah pendiri perusahaan besar di Indonesia, Lippo Group. Kini Lippo Group dijalankan oleh anak-anaknya, yaitu James Riady dan Stephen Riady.

    Berbagai bisnis properti yang dimiliki yaitu mulai dari mal hingga apartemen. Tak hanya bergerak di sektor real estat, tapi juga di sektor ritel, kesehatan, hingga pendidikan. Beberapa mal mewah di bawah Lippo Group di antaranya adalah Lippo Mall Kemang dan Lippo Mall Puri.

    (elk/row)

  • Wagub Ingkong Ala Rakor dengan Menko Polhukam, Bahas Pencegahan Karhutla 

    Wagub Ingkong Ala Rakor dengan Menko Polhukam, Bahas Pencegahan Karhutla 

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan siap menghadapi berbagai potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun ini. 

    Hal Itu dikatakan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 13 Maret.

    Ingkong Ala juga menyampaikan sebelum diluncurkan Desk pemerintah pusat, pemerintah daerah telah membentuk tim untuk mengantisipasi serta mengatasi karhutla. 

    “Tim ini sudah ada sejak tahun 2017, yang terdiri dari seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Seperti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan, Polda, TNI dan masyarakat,” kata Ingkong Ala. 

    “Kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat, juga perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran sudah kita minta wajib membantu, termasuk alat-alat pemadam mereka juga,” sambung dia. 

    Wagub Ingkong mengatakan Tanjung Palas Timur menjadi salah satu wilayah yang rawan berada di Kabupaten Bulungan. Daerah tersebut cukup sulit dalam mendapatkan air dan didominasi lahan gambut. 

    Sedangkan daerah pegunungan, ketika terjadi karhutla tidak sampai meluas, karena masyarakatnya sudah paham dan punya kearifan lokal dalam membuka lahan di waktu tanam padi. 

    “Dipastikan masyarakat akan terlebih dahulu membuat sekat bakar dan mengetahui waktu yang tepat harus membakar. Begitu juga dengan luasnya tidak terlalu luas serta dilakukan secara bergotong royong,” jelasnya. 

    Ditegaskannya, perusahaan yang berada di Kaltara memiliki kewajiban untuk mengamankan arealnya serta mempunyai peralatan pemadam kebakaran seperti pompa pemadam dan kendaraan tangki yang dilengkapi APD untuk tugas pemadaman.

    Kemudian, untuk wilayah yang minim air atau aliran akan dibuat titik–titik kolam yang disebut “Embung” untuk penampungan air sehingga memudahkan dalam proses pemadaman karhutla. 

    “Kalau terjadi kebakaran semua lini harus turun ke lapangan, sebagai koordinator di daerah BPBD dibantu TNI, Polri sampai tingkat bawah, lalu OPD seperti Satpol PP, pemadam, Dishut, DLH dan Dinas Pertanian,” kata dia.

  • Presiden Prabowo Setujui Moratorium Kirim Tenaga Kerja ke Arab Dicabut

    Presiden Prabowo Setujui Moratorium Kirim Tenaga Kerja ke Arab Dicabut

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Saat ini, terdapat kebutuhan sekitar 600.000 tenaga kerja di negara tersebut.

    Menurut Karding, Prabowo sangat mendukung kebijakan ini sebagai upaya untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pelatihan dan pembekalan bagi pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan ke Arab Saudi.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui moratorium pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke Arab Saudi dicabut. Beliau meminta kami untuk menyiapkan skema pelatihan sekaligus sistem penempatan bagi para tenaga kerja,” ujar Karding setelah melaporkan perkembangan ini kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Karding juga melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

    Karding menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah menunjuk Kementerian P2MI untuk memimpin Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Mengenai kapan pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dilakukan, Karding berharap segera ditentukan. “Nanti ya kita tunggu moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” kata dia.

  • Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, untuk temui Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini laporan aja sama Presiden terkait dengan pekerja migran Indonesia. Satu soal telah dibentuknya Desk Perlindungan Pekerja Migran. Kedua tentang rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium,” kata Karding dalam wawancara cegat dengan media.

    Karding menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah menunjuk Kementerian P2MI untuk memimpin Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Target dari pembentukan desk tersebut, kata Karding, adalah memberi perlindungan PMI dengan memperbaiki tata kelola perlindungan.

    Selain itu, Kementerian P2MI juga berupaya meminimalisasi terjadinya kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking di luar negeri.

    Menurut Karding, upaya perlindungan untuk PMI dapat dengan melakukan keberangkatan dan penempatan PMI secara prosedural dan legal.

    “Yang paling utama dia harus prosedural, itu karena 95 persen (PMI) itu inprosedural. Kedua, skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik,” kata Karding.

    Ia menyebutkan sejumlah upaya agar keberangkatan PMI menjadi prosedural dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    Selain itu, pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    “Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural, kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus, itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal,” kata Karding.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia juga masih mengkaji pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi agar kerja sama dapat berjalan kembali.

    “Nanti ya kita tunggu moratorium kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” kata dia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Anggota Fraksi Nasdem Mangkir Panggilan KPK soal Kasus Dana CSR BI

    2 Anggota Fraksi Nasdem Mangkir Panggilan KPK soal Kasus Dana CSR BI

    2 Anggota Fraksi Nasdem Mangkir Panggilan KPK soal Kasus Dana CSR BI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansah dan Fauzi Amro mangkir dari panggilan
    KPK
    untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, keduanya mangkir dari panggilan KPK karena sudah memiliki agenda terjadwal sebelumnya.
    “Ada kegiatan kunjungan yang sudah terjadwal sebelumnya,” kata Tessa saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).
    Tessa mengatakan, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap dua politisi Nasdem tersebut.
    “Akan di-
    reschedule
    untuk pemanggilan berikutnya. Kapannya belum terinfo,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Charles Meikyansah dan Fauzi Amro untuk diperiksa sebagai saksi, terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).
    Adapun KPK telah memeriksa dua anggota DPR RI terkait kasus dana CSR BI yaitu Heri Gunawan dan Satori pada Jumat (27/12/2024).
    KPK pertama kali mengungkap kasus dugaan korupsi dana CSR dari Bank Indonesia pada Agustus 2024.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik menemukan indikasi penyelewengan dana CSR dari BI dan OJK, yakni dari total program dan anggaran hanya separuh yang disalurkan sesuai tujuan.
    “Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,” ujar Asep, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
    “Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan,” ucap Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.