Tag: Gunawan

  • Kisah WNI Bertaruh Nyawa di Myanmar demi Kebebasan…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Maret 2025

    Kisah WNI Bertaruh Nyawa di Myanmar demi Kebebasan… Megapolitan 19 Maret 2025

    Kisah WNI Bertaruh Nyawa di Myanmar demi Kebebasan…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana haru menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang ketika satu per satu Warga Negara Indonesia (WNI) turun dari pesawat repatriasi.
    Wajah-wajah kelelahan terpancar dari mereka yang baru saja lepas dari cengkeraman sindikat perdagangan manusia di Myawaddy, perbatasan konflik antara Thailand dan
    Myanmar
    .
    Sebanyak 554 orang, terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah hidup dalam tekanan, penyiksaan, dan ancaman selama berbulan-bulan.
    Perjalanan mereka menuju mimpi bekerja di luar negeri berakhir menjadi mimpi buruk.
    Terjebak dalam jaringan kejahatan online scamming lintas negara, mereka dijanjikan pekerjaan bergaji besar, tetapi yang didapat justru siksaan dan penyanderaan.
    Bekerja di bawah pengawasan ketat, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pukulan, penyetruman, hingga ancaman yang mengerikan.
    “Korban mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pukulan dan penyetruman, serta diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibebankan oleh para bandar ini tidak bisa dipenuhi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, saat menyambut kepulangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (18/3/2025).
    Di tempat mereka ditahan, paspor disita, komunikasi dengan dunia luar diputus, dan setiap upaya melarikan diri berujung pada intimidasi brutal.
    Jaringan mafia ini beroperasi dalam skala besar, menjadikan para korban seperti barang dagangan yang bisa dieksploitasi sesuka hati.
    Namun, harapan tak pernah benar-benar padam. Melalui kerja sama intensif antara pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Polri, serta otoritas Thailand dan Tiongkok, operasi penyelamatan lintas negara berhasil dilakukan.
    Proses repatriasi dilakukan dalam tiga gelombang penerbangan dari Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, ke Jakarta pada 18 dan 19 Maret 2025.
    “Flight pertama hari ini telah membawa 200 orang, dan siang flight kedua juga membawa 200 orang. Lalu besok flight ketiga akan membawa 154 orang. Total sebanyak 554 WNI kita pulangkan,” kata Budi Gunawan.
    Begitu tiba di Jakarta, mereka langsung dibawa ke Wisma Haji, Pondok Gede. Di sana, selain mendapatkan bantuan logistik, mereka juga diberikan layanan kesehatan dan pendampingan psikososial.
    Masa pemulihan ini berlangsung selama tiga hari sebelum mereka kembali ke daerah asal masing-masing.
    Namun, perjuangan belum berakhir. Pemerintah melakukan asesmen menyeluruh untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi korban dan siapa yang mungkin terlibat dalam sindikat.
    “Asesmen sangat penting untuk memastikan siapa yang akan mendapat bantuan hukum, dan siapa yang perlu diproses secara hukum,” ujar Budi Gunawan.
    Polri pun telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta unsur intelijen untuk mendalami kasus ini.
    Waka Bareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri menegaskan, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh.
    “Sudah kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa nanti akan dibuat tim untuk pemeriksaan ini, asesmen dan pendalaman yang dilaksanakan di Asrama Haji,” kata Asep.
    Jika terbukti sebagai korban, pendekatan berbasis keluarga akan diutamakan. Namun, jika ada yang terindikasi sebagai pelaku, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
    Di balik duka dan trauma yang mereka bawa pulang, ada secercah harapan. Kepulangan ini bukan sekadar perjalanan kembali ke rumah, tetapi juga langkah awal untuk bangkit kembali, meninggalkan kegelapan Myawaddy, dan merajut masa depan yang lebih baik.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tips Aman Menjaga Keluarga dengan Demensia Saat Mudik Lebaran

    Tips Aman Menjaga Keluarga dengan Demensia Saat Mudik Lebaran

    Jakarta

    Mudik dengan membawa anggota keluarga yang mengalami demensia atau pikun bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, persiapan yang tepat dapat membuat perjalanan tersebut tetap nyaman dan aman bagi mereka.

    Spesialis neurologi dr Andrie Gunawan, SpN F-NR mengatakan bahwa peran caregiver atau orang yang bertugas merawat dan mendampingi sangatlah vital. Mereka yang mengidap demensia memang tidak boleh dibiarkan sendiri.

    “Apa sih triknya? Sekarang banyak cara, pasien-pasien demensia yang mungkin tiba-tiba dia lost (hilang), dia bisa dikasih kalung. Kasih identitas di situ, namanya siapa, lahirnya di mana, tanggal lahir, beserta alamat dan contact person,” kata dr Andrie saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    “Jadi siapa nanti yang menemukan, dia bisa menghubungi nomor itu. Nah itu bagian dari trik di mana orang tersebut tidak akan lost dari keluarganya,” sambungnya.

    Menurut dr Andrie, tidak sedikit kasus ‘kecolongan’ terjadi, yaitu orang dengan demensia tersebut bisa saja lepas dari pengawasan keluarga atau caregiver.

    “Biasanya ditinggal meleng sedikit, tiba-tiba sudah lost,” katanya.

    “Jadi bisa dilengkapi dengan kalung itu tadi, semacam dog tag yang isinya identitas, contact person, segala macam. Itu sangat penting dan seperti ini juga dilakukan di luar negeri, simpel kan,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Nasib WNI Korban TPPO di Myanmar: Putus Kontak dari Keluarga dan Organ Tubuh Terancam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Maret 2025

    Nasib WNI Korban TPPO di Myanmar: Putus Kontak dari Keluarga dan Organ Tubuh Terancam Megapolitan 19 Maret 2025

    Nasib WNI Korban TPPO di Myanmar: Putus Kontak dari Keluarga dan Organ Tubuh Terancam
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dipulangkan ke tanah air setelah bertaruh nyawa dalam cengkeraman
    sindikat perdagangan orang
    di kawasan Myawaddy, wilayah konflik yang berbatasan dengan Thailand dan
    Myanmar
    .
    Mereka korban praktik online scamming lintas negara yang menjerat para pekerja migran dengan iming-iming gaji besar.
    Namun kenyataan yang dihadapi justru sebaliknya. Selama di sana, mereka mengalami kekerasan, ancaman, dan penyanderaan.
    Sebanyak 554 WNI, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, hidup dalam tekanan di markas sindikat kejahatan online scamming di Myawaddy.
    Dalam kondisi tak berdaya, mereka dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat dan perlakuan keji.
    Selama di sana, mereka mengalami kekerasan fisik hingga ancaman pengambilan organ tubuh jika tidak memenuhi target kerja yang ditentukan.
    “Para korban mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pukulan dan penyetruman, serta diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibebankan oleh para bandar ini tidak bisa dipenuhi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (18/3/2025).
    Tidak hanya itu, paspor mereka pun disita, akses komunikasi dengan keluarga terputus, dan setiap upaya melarikan diri dibalas dengan intimidasi brutal.
    Budi Gunawan menyebut kondisi ini sebagai bentuk penyanderaan oleh jaringan mafia online scamming berskala besar.
    Pemerintah Indonesia, melalui kerja sama intensif antara Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan otoritas Thailand serta Tiongkok, berhasil melaksanakan operasi tertutup lintas negara.
    Proses repatriasi dilakukan dalam tiga gelombang penerbangan dari Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, menuju Bandara Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Maret 2025.
    Dua penerbangan berlangsung pada Selasa (18/3/2025), dan satu penerbangan tambahan pada Rabu (19/3/2025).
    “Flight pertama hari ini telah membawa 200 orang, dan siang flight kedua juga membawa 200 orang. Lalu besok flight ketiga akan membawa 154 orang. Total sebanyak 554 WNI kita pulangkan,” kata Budi Gunawan.
    Setibanya di Jakarta, para korban langsung dibawa ke Wisma Haji, Pondok Gede, untuk mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial.
    Mereka akan tinggal selama tiga hari untuk menjalani pemulihan fisik dan mental, sekaligus menjalani proses asesmen hukum.
    Dalam masa penampungan sementara, pemerintah juga melakukan verifikasi menyeluruh untuk memisahkan mereka yang benar-benar menjadi korban dengan yang terindikasi sebagai bagian dari sindikat.
    “Asesmen sangat penting untuk memastikan siapa yang akan mendapat bantuan hukum, dan siapa yang perlu diproses secara hukum,” kata Budi Gunawan.
    Ia menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk melindungi warga Indonesia, dan memastikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), baik di dalam negeri maupun luar negeri.
    Waka Bareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, akan membentuk tim gabungan untuk melakukan asesmen terhadap ratusan WNI yang dipulangkan dari Myanmar.
    Tim gabungan tersebut terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Direktorat Pelayanan Tindak Pidana Orang (PLPO), dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta didukung unsur intelijen.
    “Sudah kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa nanti akan dibuat tim untuk pemeriksaan ini, asesmen dan pendalaman yang dilaksanakan di Asrama Haji,” ujar Asep.
    Oleh karena itu, tim gabungan akan melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi apakah ada di antara mereka yang terlibat dalam tindak pidana.
    Jika terbukti menjadi korban, Polri akan mengutamakan pendekatan berbasis keluarga. Sementara untuk yang terindikasi sebagai pelaku, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Jakarta

    Ratusan WNI menjadi korban online scam di Myanmar. Kini mereka sudah bisa dipulangkan ke Indonesia lewat operasi senyap.

    Total WNI korban online scam yang dipulangkan ke Tanah Air yakni 554 orang. Tapi jadwal kepulangannya berbeda-beda.

    Pada tahap pertama, sebanyak 400 WNI dipulangkan melalui dua penerbangan. “Pada tanggal 18 Maret ini, flight telah mendarat tadi, membawa 200 orang warga, negara Indonesia kita yang menjadi korban. Kemudian, nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia yang menjadi korban,” ujar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.

    Para WNI menempuh perjalanan darat selama sembilan jam menggunakan sembilan bus menuju Bandara Don Mueang, Bangkok, setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan serta National Referral Mechanism. Setiba di sana, mereka diterbangkan menggunakan pesawat carter menuju Indonesia.

    Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan kondisi kesehatan yang baik. Ada lima perempuan yang sedang hamil di antara rombongan. Mereka berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan jumlah terbanyak dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

    200 WNI pertama yang sudah tiba di Soetta langsung disambut oleh para menteri. Menggunakan masker serta syal yang diikatkan di leher, mereka bersalaman satu per satu dengan para menteri.

    Menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri KP2MI Abdu Kadir Karding, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman.

    “Bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 dengan menggunakan tiga pesawat, dengan rute penerbangan dari Dun Moeang International Airport ke Bandara Sukarno-Harta di Jakarta, atau di Tangerang pada hari ini,” ujar Budi Gunawan.

    Sementara itu, 154 WNI lainnya akan dipulangkan dari Thailand, besok (19/3). “Ini total sebanyak 554 orang,” tambahnya.

    Arahan Prabowo

    Pemulangan WNI korban online scam di Myanmar (Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

    Ternyata pemulangan WNI ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Atas perintah itu, Budi dan jajarannya melakukan operasi senyap.

    “Operasi secara senyap ini kita lakukan semuanya atas perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat menaruh perhatiannya sangat serius terhadap nasib para pekerja migran kita di luar negeri,” kata Budi.

    Prabowo, tutur Budi, kerap mendengar kabar mengenai WNI yang disiksa. Penyiksaan itu dengan berbagai cara, salah satunya disetrum.

    “Sehingga kenapa di sini kita bentuk segera dan segera action untuk melakukan langkah awal,” lanjutnya.

    Jalur Resmi

    WNI korban online scam di Myanmar tiba di Tanah Air (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Berkaca dari kasus ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengingatkan para TKI untuk melewati jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Sugiono meminta para TKI tak memaksakan diri.

    “Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sugiono.

    Sugiono meminta masyarakat tidak memaksakan diri bekerja di luar negeri jika tidak memiliki visa kerja. Menurutnya, visa kerja menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki pekerja migran.

    Sugiono mengatakan pemerintah kesulitan memulangkan WNI korban online scam di Myanmar karena berangkat secara ilegal. Myanmar sedang mengalami konflik, sehingga pemulangan membutuhkan waktu lebih lama.

    “Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa untuk bisa berhasil sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut,” tutur Sugiono.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    554 WNI Korban TPPO dari Myanmar Dipulangkan Bertahap ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat eksploitasi online scam dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar secara bertahap.

    Para korban tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa (18/3/2025). Kepulangan mereka disambut langsung oleh beberapa pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    554 Korban Dipulangkan Bertahap

    Menurut Menko Polhukam Budi Gunawan, jumlah korban TPPO yang diselamatkan dari perbatasan Myanmar-Thailand ini mencapai 554 orang, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan.

    Para korban diterbangkan ke Indonesia dalam tiga gelombang penerbangan dari Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, yaitu penerbangan pertama sebanyak 200 WNI mendarat pada Selasa pagi.

    Penerbangan kedua sebanyak 200 WNI mendarat pukul 11.00 WIB, sedangkan penerbangan ketiga sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025).

    Modus Online Scam: Dijanjikan Gaji Besar, Berakhir Eksploitasi

    Budi Gunawan menjelaskan para korban TPPO awalnya tergiur iklan lowongan kerja di internet yang menawarkan gaji besar di Myanmar. Namun, setelah tiba di sana, mereka justru dipaksa bekerja di markas sindikat online scamming.

    “Mereka mengalami berbagai tekanan dan kekerasan fisik seperti pemukulan serta penyetruman. Bahkan, mereka diancam akan diambil organ tubuhnya jika target yang diberikan oleh kartel tidak terpenuhi,” ungkap Budi.

    Selain itu, sindikat merampas paspor korban, melarang mereka berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk keluarga, dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

    Penampungan dan Rehabilitasi di Wisma Haji

    Setelah tiba di Indonesia, para korban akan ditampung di Wisma Haji, Jakarta, selama tiga hari. Di sana, mereka akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis dan sosial.

    Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal.

    Pemerintah dan Polri Usut Jaringan TPPO

    Selain memberikan perlindungan, pemerintah dan Polri akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pelaku TPPO di antara para korban. Jika ditemukan keterlibatan, tindakan hukum akan segera dilakukan.

    Menko Polhukam menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

    “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus rekrutmen kerja ilegal yang menawarkan gaji besar, namun berujung pada penipuan dan eksploitasi,” pungkas Budi terkait 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

  • Kisah Kardjono Terjebak Semalaman di Tengah Danau Rawa Pening , Terjebak Eceng Gondok

    Kisah Kardjono Terjebak Semalaman di Tengah Danau Rawa Pening , Terjebak Eceng Gondok

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Seorang warga ditemukan selamat setelah semalaman terjebak di tengah Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Selasa (18/3/2025).

    Warga yang bernama M Kardjono (70) tersebut tidak bisa bergerak di karmba lantaran terjebak di antara eceng gondok tengah danau.

    Kardjono sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (17/3/2025) malam.

    Para anggota BPBD Kabupaten Semarang, Polres Semarang, SAR Buser dan relawan lain langsung melakukan pencarian korban.

    “Tim segera bergerak menuju dermaga perahu Desa Bejalen dan melakukan asesmen di lapangan menggunakan tiga perahu untuk mencari survivor,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan.

    Pencarian sempat dihentikan akibat terhambat kerumunan eceng gondok dan juga angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

    Tim gabungan akhirnya menemukan korban di sebuah karamba nelayan yang tertutup rapat oleh kerumunan eceng gondok pada Selasa pagi.

    “Survivor kemudian dievakuasi dan dibawa kembali ke Pos Operasi SAR Bejalen untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” imbuh Alexander.

    Sementara itu, dari keterangan pihak kepolisian, korban mencari eceng gondok di danau tersebut pada Senin pagi, namun tak kunjung kembali pada sore harinya.

    Seorang nelayan lain yang sempat melihat Kardjono terjebak langsung melaporkan hal tersebut kepada paguyuban nelayan dan Polsek Tuntang.

    Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy mengimbau para nelayan atau pencari enceng gondok untuk memperhatikan situasi cuaca dalam beraktivitas.

    “Pastikan cuaca dalam kondisi aman saat beraktivitas di tengah rawa dan upayakan ada rekan sesama nelayan maupun pencari enceng gondok di sekitar lokasi. 

    Sehingga apabila terjadi kendala, dapat segera meminta bantuan warga sekitar,” kata AKBP Ratna. (*)

     

     

  • Pemerintah Sebut Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI, Gerakan Nurani Bangsa: Apa Jaminannya?

    Pemerintah Sebut Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI, Gerakan Nurani Bangsa: Apa Jaminannya?

    Pemerintah Sebut Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI, Gerakan Nurani Bangsa: Apa Jaminannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Gerakan Nurani Bangsa
    , Pendeta
    Darwin Darmawan
    , mempertanyakan apa jaminan pemerintah bahwa revisi Undang-Undang (RUU) TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti pada masa
    Orde Baru
    (Orba).
    Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menko Polkam
    Budi Gunawan
    yang menyebutkan bahwa
    RUU TNI
    tidak dimaksudkan untuk mengembalikan
    dwifungsi ABRI
    .
    Sebelum mengajukan pertanyaan tersebut, Darwin mengajak semua orang untuk melihat bagaimana RUU TNI dibahas secara diam-diam di hotel mewah yang dijaga dengan kendaraan taktis (rantis) TNI.
    “Kita dengar rapat di Hotel Fairmont itu katanya dijaga rantis Koopssus. Ini sedang membuat undang-undang untuk negara dan betul-betul sedang dikritisi oleh rakyat, lalu ada rantis. Rekan-rekan bisa membayangkan logikanya kan? Belum legitimasi terlibat dalam ruang publik yang lebih luas saja itu sudah jalan,” kata Darwin, dalam jumpa pers di STF Driyarkara, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    “Lalu, apa jaminannya (RUU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI),” tanya dia.
    Darwin berharap pemerintah bisa memberikan jawaban terkait kekhawatiran masyarakat tersebut.
    Jika tidak, menurut dia, lebih baik RUU TNI dibatalkan.
    “Rasanya, jauh lebih bijaksana sebagai bagian dari warga bangsa ini, kita bertanggung jawab lebih baik enggak perlu kalau memang enggak ada niat-niat tertentu,” ujar Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) ini.
    Kendati begitu, Darwin menegaskan bahwa apa yang disampaikan bukan berarti menilai negatif pemerintahan saat ini.
    Sebaliknya, hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab karena merupakan bagian dari anak bangsa.
    “Kita sama sekali tidak negatif terhadap pemerintah dan pengelola negara yang sudah dipilih rakyat. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk memastikan kita bagian dari pengelola negara yang ingin negara ini dikelola secara demokratis,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Budi Gunawan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI.
    Ia menekankan bahwa revisi ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti pada era Orde Baru.
    “Revisi UU TNI ini tidak dimaksudkan mengembalikan TNI pada dwifungsi militer seperti masa lalu. Jadi, tegasnya seperti itu, jangan khawatir akan hal itu,” kata Budi, saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (17/3/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Laporkan Suami Polisi usai Dipaksa Aborsi Janin Anak, Tak Percaya Alasan Biaya: Dia Selingkuh

    Istri Laporkan Suami Polisi usai Dipaksa Aborsi Janin Anak, Tak Percaya Alasan Biaya: Dia Selingkuh

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang istri polisi melaporkan suaminya sendiri seorang anggota Polres Situbondo karena diduga selingkuh.

    Istri polisi itu melaporkan tabiat suaminya yang kerap main tangan.

    Tak hanya KDRT, istri sah APP (23) juga menyebutkan suaminya memaksa agar ia mengaborsi kandungan.

    Anak kedua yang tengah dikandung oleh istri tersebut telah diaborsi menggunakan obat.

    APP mencurigai suaminya berbohong dengan dalih tak bisa membiayai hidup dua anak.

    APP menyebut suaminya telah berselingkuh dan kerap membiayai selingkuhannya tersebut.

    Oknum anggota Polres Situbondo, berinisial DED (26), dilaporkan istri resminya ke Propam Polres Situbondo atas dugaan melakukan kekerasan dan memaksanya melakukan aborsi anak kedua.

    Istri sah berinisial APP (23), warga Desa Wonoplitahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, itu menyatakan, aksi kekerasan dilakukan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Kota sejak 2024.

    Saat dihubungi, dia mengaku sering mendapatkan kekerasan dari DED sejak awal pernikahannya. Aksi kekerasannya dilakukan di tangan, kaki, dan punggung korban.

    “Dia (DED) saya laporkan KDRT dan perselingkuhan di Polres,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

    Dia juga menjelaskan terkait pemaksaan aborsi yang dilakukan pelaku kepadanya.

    APP mengaku dipaksa untuk meminum kapsul penggugur janin yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya.

    “Saya tidak mau menggugurkan janin saya, tetapi suami saya saat itu mendesak saya secara terus-menerus sehingga terpaksa saya minum. Setelah minum, saya mengalami panas demam yang akhirnya menyebabkan keguguran. Saya sedih, sebenarnya sudah tidak berbentuk janin tetapi sudah berbentuk manusia,” ucapnya.

    Dugaan pemaksaan aborsi yang dilakukan DED kepada APP terjadi pada Maret 2024.

    Polres Situbondo tempat istri polisi melaporkan kelakuan suaminya yang memaksa aborsi. (Kompas.com)

    Sesudah melakukan aborsi, korban dibawa ke rumah sakit.

    Namun, selama perawatan, dia tidak ditemani pelaku hingga pulang.

    “Setelah aborsi, saya ada di rumah sakit. Selama perawatan, dia tidak menemani dan sampai pulang, saya pulang sendiri pakai Gojek,” katanya.

    Korban juga menyatakan alasan pelaku memaksanya untuk aborsi adalah karena tidak memiliki biaya.

    Jarak anak pertama dengan kedua selisih 10 bulan.

    Namun, korban tidak percaya dengan alasan tersebut karena pelaku memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain.

    “Dia memiliki selingkuhan di Situbondo, saya dikirimi foto dan video saat mereka hubungan selayaknya suami istri,” katanya.

    Korban melaporkan pelaku ke Propam Polres Situbondo dengan nomor STTLP/B/272/XII/2024/SPKT/POLRESSITUBONDO/POLDAJATIM pada Desember 2024.

    Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan membenarkan adanya laporan. Pihaknya sedang memproses kasus tersebut dan berharap yang bersangkutan bisa bersabar menunggu hasil penyelidikan.

    “Kasus tersebut sedang berjalan dengan baik, laporan pidana dan kode etiknya,” katanya.

    Sementara itu di tempat lain, seorang ASN memicu warga membakar Mapolsek.

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga depresi setelah dituduh polisi mencuri ponsel.

    ASN tersebut sampai melakukan aksi nekat. 

    Setelah peristiwa itu, ASN yang dikenal baik oleh tetangga itu membuat warga geram.

    Hingga akhirnya warga menggeruduk dan membakar mapolsek.

    Kasubsi Humas Polres Lombok Utara Ipda Made Wiryawan membenarkan adanya peristiwa kericuhan di Polsek Kayangan, namun belum mengetahui penyebab kejadian tersebut.  

    Made Wiryawan belum memberi penjelasan terkait pemicu kemarahan warga sampai merusak kantor Polsek Kayangan pada Senin (17/3/2025).

    “Iya benar ada kejadian itu (kericuhan), soal penyebabnya kami belum tahu, informasinya masih simpang siur,” kata Wiryawan via WhatsApp, Selasa (18/3/2025).

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Tribun Lombok, insiden ini diduga dipicu kemarahan warga karena ada satu warga mengalami depresi hingga akhiri hidup setelah diperiksa polisi.

    Sore hari sebelumnya, warga atas nama Rizkil Watoni, seorang ASN, staf Bidang Tata Ruang DPUPP-PKP dikabarkan akhiri hidup. 

    Diduga dia menghabisi nyawa sendiri karena depresi dituduh mencuri handphone di salah satu toko modern.

    Terduga pelaku diduga stres setelah keluar dari tahanan sementara. 

    Usai menjalani pemeriksaan di Polsek Kayangan, terduga pelaku pulang dan semakin tertekan sampai nekat menghabisi nyawa sendiri.  

    Sebelum akhiri hidup dia sempat bercerita kepada keluarga bahwa dia tidak mencuri, tapi salah ambil barang saat belanja. 

    Mendengar cerita ini, warga yang mengenal korban sebagai anak yang baik kemudian melampiaskan kemarahan dengan menyerbu kantor polisi.

    Warga menyerang kantor Polsek Kayangan Lombok Utara. Warga juga membakar kendaraan yang ada di markas polisi tersebut. 

    Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut. 

    Tribun Lombok masih berusaha mendapatkan keterangan terkait hal ini. 

    Sosok ASN Rizkil Watoni

    Sang ayah Nasruddin menceritakan, Rizkil Watoni adalah sosok pemuda baik yang menjadi tulang punggung keluarga. 

    Dia merupakan pemuda yang gigih dan berprestasi.

    Setelah lulus SMA ia merantau menjadi Pekerja Migran untuk mencari biaya kuliah. 

    Akhirnya dia mendapatkan beasiswa di salah satu kampus di Malang, Jawa Timur. 

    Pada 2023, ia lulus menjadi ASN PPPK, menjadi staf teknis di Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara.  

    Meski sudah menjadi ASN, untuk menopang beban hidup keluarga Rizkil Watoni juga berjualan es keliling setelah pulang dari kantornya. 

    Di kampung, ia dikenal sebagai pemuda yang taat ibadah. 

    Dengan kejadian ini, pihak keluarga merasa begitu terpukul.

    Kini, Nasruddin dan pihak keluarga berharap agar oknum polisi yang diduga menekan mental anaknya diberhentikan dari instansi kepolisian.

    Begitu juga dengan pelaku yang memviralkan video isi CCTV di toko modern tersebut agar dapat ditindak. 

    “Harapan kami, kami bisa mendapatkan keadilan, oknum aparat yang kami duga menekan anak kami hingga depresi diberhentikan dari kepolisian, lalu yang viralin video itu ditangkap,” tegas Nasruddin.

    Penjelasan Polisi

    Sementara itu saat dikonfirmasi terkait dugaan oknum polisi yang menekan korban sampai depresi, Kasubsi Humas Polres Lombok Utara Ipda Made Wiryawan belum memberikan jawaban.  

    Terpisah, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, pada malam kejadian penyerangan markas, turun ke lokasi untuk mengecek kondisi. 

    Saat ini Polda NTB tengah menyelidiki pemicu penyerangan tersebut.

    Untuk diketahui, Mapolsek Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dirusak dan dibakar oleh sejumlah orang, Senin, (17/3/2025), pukul 18.30 Wita.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews dari Siaga Ops II Polda NTB, perusakan itu diduga dilakukan oleh warga Dusun Lokok Are, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan.

    Perusakan itu disebut dikoordinir oleh seorang warga yang bernama Hamdan.

    Menurut video yang didapatkan Tribunnews, terlihat ada sejumlah orang yang membawa benda panjang yang terlihat seperti tongkat.

    Benda itu tampak dihantamkan ke jendela untuk memecahkan kaca.

    Kemudian, terlihat ada api besar yang berkobar di dekat pagar. 

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Polisi Ditembak di Lampung, Menko Polkam: Hukum Berat Oknum TNI

    Polisi Ditembak di Lampung, Menko Polkam: Hukum Berat Oknum TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan oknum TNI yang merupakan terduga pelaku kasus polisi ditembak di Lampung harus dihukum seberat-beratnya. Peristiwa itu terjadi di Desa Karang Mani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3/2025).

    Budi telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menindaklanjuti kasus ini dengan proses hukum yang tegas dan transparan. Hal yang sama juga dimintakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Proses hukum harus berjalan dan pelaku harus mendapat hukuman terberat,” ujar Budi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (18/3/2025).

    Soliditas TNI-Polri Terancam

    Budi menilai tindakan pelaku sangat fatal karena selain menewaskan tiga personel Polres Way Kanan, juga diduga melindungi praktik perjudian sabung ayam, yang dilarang dalam hukum pidana.

    “Ini perbuatan sangat tercela. Menggunakan peluru tajam hingga menyebabkan tiga anggota Polri meninggal dunia adalah kejahatan serius,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi mengingatkan insiden polisi ditembak di Lampung hingga tewas ini bisa mengganggu soliditas antara TNI-Polri. Terkait hal itu, hukuman berat perlu dijatuhkan sebagai efek jera dan demi menjaga hubungan baik antara kedua institusi.

    “Kasus ini sudah ditangani Puspom TNI. Kita akan ikuti perkembangannya,” kata Budi.

    Kronologi Penembakan di Way Kanan

    Sebelumnya, tiga polisi tewas tertembak saat melakukan penggerebekan perjudian sabung ayam di kawasan Register 44, Desa Karang Mani pada Senin (17/3/2025) sore.

    Korban tewas dalam insiden ini adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, serta dua anggota Polsek Negara Batin, yaitu Bripka Petrus dan Bripda Ghalib.

    TNI telah mengungkap identitas dua prajurit yang terlibat dalam kasus penembakan ini. Mereka diketahui bertugas di Posramil Negara Batin dan kini sudah ditahan di Denpom 2/3 Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut.

    “Mereka telah menyerahkan diri,” ungkap Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar terkait kasus polisi ditembak di Lampung hingga tewas.

  • Pemerintah Diminta Implementasi HGBT Sesuai Kepmen ESDM

    Pemerintah Diminta Implementasi HGBT Sesuai Kepmen ESDM

    Jakarta

    Industri pengguna gas bumi mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri. Perpanjangan HGBT dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM pada Rabu 26 Februari 2025 dan berlaku selama lima tahun.

    Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan mengatakan, industri sangat mengapresiasi ketegasan pemerintah melanjutkan kebijakan HGBT yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dan berlaku selama lima tahun.

    “Kebijakan HGBT jilid 2 ini sangat diapresiasi oleh industri. Meski demikian, kami sedang mengevaluasi terkait implementasi HGBT jilid 2 ini, apakah amanah Kepmen ESDM No.76K/2025 ini dilaksanakan 100% oleh pusat penyalur gas,” kata Yustinus di Jakarta (18/3/2025).

    Menurutnya, kepastian implementasi Kepmen ESDM No.76K/2025 sangat bergantung kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk memastikan alokasi gas sampai ke perusahaan pengguna 100 persen. “Tentunya dari hulu gas harus 100 persen. Nah, ini juga harus dilaksanakan secera penuh seperti apa yang tertuang di dalam Kepmen tersebut,” jelasnya.

    Dirinya mengaskan bahwa industri pengguna akan menyerap gas secara optimal 100 persen dengan harga USD 6,5 – 7 per MMBTU dengan catatan alokasi gas yang disalurkan oleh penyalur juga harus optimal 100 persen sesuai Kepmen ESDM No.76K/2025.

    “Jangan nanti dalam implementasinya penyalur menetapkan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang tidak sesuai dengan Kepmen ESDM No.76K/2025. Ini kan tidak fair, merugikan industri,” tegas Yustinus.

    Dikesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), Henry Sutanto menyebut bahwa permasalahan AGIT yang ditetapkan oleh penyalur gas sangat memberatkan industri.

    “Kuota atau volume gas dari penyalur untuk wilayah Timur dan Barat itu berbeda. Untuk saat ini di wilayah Barat mencapai 73 persen, dan sisanya dikenakan gas regasifikasi 16,77 persen, sedangkan di wilayah Timur itu alokasinya hanya 58%,” kata Henry.

    Dirinya mengungkapkan, dengan adanya perbedaan harga, khususnya di wilayah Timur dan Barat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. “Kalau harganya berbeda bisa dibayangkan akan terjadi saling bunuh. Kita ingin harga gas seragam di semua wilayah,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, APGI berharap implementasi HGBT sebesar USD 7 per MMBTU yang tertuang Kepmen ESDM No.76K/2025 dapat dilaksanakan secara optimal 100 persen, dan tanpa disertakan dengan kebijakan AGIT dari penyalur gas.

    “Kita harapkan seperti janji Pak Bahlil agar kuota AGIT atau apapun namanya tidak ada lagi. Dipenuhilah sesuai dengan Kepmen ESDM No.76K/2025, dan sesuai kuota yang diharapkan industri. Jadi jangan sampai nanti kami diberikan surat setiap bulan dari penyalur gas terkait alokasi gas,” tutur Henry.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto mengatakan bahwa kebijakan HGBT dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sesuai target pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan data yang dihimpun Asaki, kebijakan HGBT periode pertama sebesar USD 6 per MMBTU mampu memacu kinerja industri keramik dalam negeri dengan tambahan ekspansi sebesar 75 juta meter persegi dengan total investasi kurang lebih mencapai Rp20 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 15 ribu orang.

    Dirinya menerangkan bahwa kebijakan HGBT periode kedua yang mulai berlaku 1 Januari 2025 sesuai Kepmen ESDM No.76K/2025 ini juga akan memacu investasi di sektor industri keramik dalam negeri.

    “Kami memasang waktu mulai tahun 2025 – 2027. Kami akan investasi kurang lebih Rp 8 triliun dengan kapasitar sebesar 90 juta meter persegi dan akan menyerap 6 ribu tenaga kerja baru. Jika di total dari periode HGBT pertama dan kedua, jumlah ekspansi baru mendekati 170 juta meter persegi, atau equivalent dengan 215% daripada total angka impor satu tahun yang mencapai 80 juta meter persegi. Sesungguhnya ini adalah langkah strategis untuk substitusi imor,” papar Edy.

    Oleh karena itu, Asaki meminta perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mencarikan solusi agar industri tidak lagi dikenakan AGIT atau kuota oleh panyalur gas yang mayoritas dari PGN.

    “Bagaimana kami berani investasi tahap kedua ini jika masih dikenakan kuota dengan harga regasifikasi yang notabene-nya itu mencapai USD 16,77 per MMBTU yang membuat industri tidak berdaya saing,” katanya.

    Menurutnya, Asaki telah melakukan audiensi dengan pihak PGN untuk mencari solusi terkait penetapan AGIT untuk industri. PGN berdalih hanya mendapatkan kurang lebih 80 persen dari total alokasi yang ditetapkan Kepmen ESDM, dan kekurangan pasokan dari hulu.

    “Nah inilah yang kami minta atensi dari pemerintah untuk turun tangan membantu, mencarikan solusi untuk keberlangsungn hidup industri yang notabene-nya saat ini, khususnya industri keramik lagi semangat-semangatnya untuk ekspansi pasca kebijakan antidumping, safeguard, dan SNI wajib keramik,” tutup Edy.

    (kil/kil)