Tag: GKR Hemas

  • Sultan HB X Berharap Suksesi Raja Surakarta Berlangsung Aman dan Nyaman

    Sultan HB X Berharap Suksesi Raja Surakarta Berlangsung Aman dan Nyaman

    Liputan6.com, Jakarta Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X berharap suksesi raja Keraton Kasunanan Surakarta berlangsung lancar. Menurut Sultan, Keraton Kasultanan Yogyakarta maupun Keraton Kasunanan Surakarta merupakan penjaga tradisi Jawa.

    “Semoga juga Keraton kasunanan Surakarta ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja gitu ya. Semoga regenerasi juga dapat bisa berjalan dengan baik gitu. Karena bagaimanapun kami bagian dari yang harus menjaga tradisi, baik yang di Surakarta maupun di Yogyakarta,” kata Sultan HB X.

    Hal itu disampaikan Sultan HB X saat melayat di Keraton Kasunanan Surakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Jadi harapan saya juga sama, bagaimana kita bisa meneruskan dengan langgeng dengan segala menjadi bagian dari Republik ya. Aman-aman saja, nyaman-nyaman saja semuanya dalam perkembangan-perkembangan antargenerasi yang terjadi, sehingga kita juga bersama-sama bisa me-manage dengan begitu aja,” imbuhnya.

    Sultan mengaku hanya sekadar mengenai sosok Raja PB XIII Hangabehi. Dia jarang bertemu dan berkomunikasi dengan raja trah Dinasti Mataram Islam itu.

    “Yah, saya sekedar kenal beliau saja, dalam arti bergaul dan sebagainya kan relatif jarang gitu. Jadi kami nggak berani memberikan pemikiran gitu,” pungkasnya.

    Kedatangan Sultan disambut oleh kerabat Keraton Kasunanan Surakarta dan KGPAA Paku Alam X.

    Raja Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat itu didampingi oleh permaisuri GKR Hemas dan putrinya serta putra menantu.

    Setelah berdoa dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sinuhun Pakubuwono XIII, Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X duduk di kursi yang telah disiapkan. Kedatangan penguasa Keraton Kasultanan Yogyakarta itu menjadi pusat perhatian kalangan masyarakat umum yang sedang ikut melayat.

    Lima belas menit kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X serta rombongan pamit untuk undur diri. Kemudian mereka pun meninggalkan Sasana Sewaka, Keraton Kasunanan Surakarta. Para putra-putri Sinuhun Pakubuwono XIII dan kerabat keraton mengantar rombongan dari Yogyakarta hingga Kori Kamandungan, bagian depan keraton.

  • DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,”

    Kupang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mencanangkan program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam sambutannya di Kupang, Sabtu mengatakan, program tersebut merupakan wujud dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pantauan di lokasi, pencanangan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, tokoh masyarakat, serta kelompok tani.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani lokal, dan mitra strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian pangan di NTT.

    “Karena kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi semua aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kita pastikan kepentingan rakyat harus berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah DPD RI menjadikan NTT sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut.

    “Ketahanan pangan relevan saat ini. Penanaman jagung ini menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan di NTT,” kata Melki.

    Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual jagung dalam bentuk mentah ke luar daerah.

    “Kami berharap jagung jangan lagi dijual mentah. Harus diolah dulu sebelum dipasarkan agar petani mendapat keuntungan lebih besar,” tegasnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penanaman jagung serentak di 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan program strategis Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yaitu Swasembada Pangan Nasional.

    Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI Dr. Hermanto menegaskan, sebagaimana perintah Presiden, swasembada pangan di Indonesia harus segera diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    “Kita tidak boleh bergantung pada sumberdaya makanan dari luar. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri,” katanya saat Pencanangan Senator Peduli Ketahanan Pangan berupa Penanaman Bibit Jagung dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan” di Kupang, NTT, Sabtu (27/09/2025). Hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.

    Ia mengungkapkan, tahun 2025 merupakan tahun strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional adalah pangan yang cukup, terjangkau dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, kegiatan penanaman jagung ini tidak hanya sebatas seremoni, melainkan bagian dari gerakan nasional membangun kedaulatan jagung, sebagai salah satu komoditas utama pangan dan bahan baku pakan domestik.

    Ia menjelaskan, berdasarkan Data KSA BPS Amatan Juli 2025 menunjukkan luas panen jagung secara nasional selama Januari-Oktober 2025 diperkirakan sebesar 2,35 juta hektare, meningkat 0,10 juta ha (4,25%) dibandingkan luas panen jagung periode sama tahun 2024.

    Sejalan dengan luas panen tersebut, produksi Jagung Pipilan Kering KA (kadar air) 14% periode Januari – Oktober 2025 diperkirakan 13,60 juta ton, dan meningkat 0,52 juta ton (3,98%) dibandingkan produksi Jagung periode sama pada tahun 2024.

    Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), luas panen jagung tahun 2025 diperkirakan sebesar 112.137 hektare, dengan produksi Jagung Pipilan Kering KA 14% mencapai 291.886 ton.

    “Kita berharap, melalui kegiatan penanaman jagung serentak di 4 (empat) Provinsi Indonesia, dapat semakin meningkatkan produksi jagung nasional. Sehingga upaya dalam mewujudkan swasembada pangan sudah di depan mata,” katanya.

     

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

    GKR Hemas dalam kunjungan ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.

    “Karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen,” kata anggota DPD wakil DIY tersebut.

    Oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

    “Kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas yang didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berdialog langsung dengan para kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.

    Sementara itu, Bupati Halim mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada ASN sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.

    Bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing OPD.

    “Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan RB pada 2024 di angka 4,18 kategori A- (sangat baik), sementara dari Ombudsman di angka 97,21 kategori A (kualitas tertinggi). Tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yang jahat tetap jahat, sudah mulai keliatan

    Yang jahat tetap jahat, sudah mulai keliatan

    GELORA.CO –  Roy Suryo sebelumnya mengaku mendapat teror mistis saat menghadapi polemik pembuktian ijazah Jokowi palsu. 

    Roy bahkan mengaku sudah mengetahui siapa pengirimnya.

    Ia juga menyebutkan ciri-ciri sosok pengirim yang ia sebut sebagai gelembuk Solo.

    Roy Suryo Cs tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi asli.

    Meski sudah dinyatakan asli oleh UGM dan Bareskrim Polri, Roy Suryo tetap kukuh pada keyakinannya.

    Apalagi jika nanti ijazah Jokowi terbukti asli di persidangan, ia akan mempertanyakan skripsinya.

    Menurut Roy Suryo, tak mungkin bisa keluar ijazah jika skripsi Jokowi abal-abal.

    Ia juga meragukan Jokowi yang KKN di tahun ketiga kuliah.

    Sebab menurut Roy Suryo, Jokowi itu merupakan mahasiswa pecinta alam.

    Roy meyakini bahwa mahasiswa pecinta alam akan lama lulusnya.

    Terus mencari kesalahan di ijazah Jokowi, Roy Suryo pun mengaku sempat mengalami hal-hal aneh.

    Jika Rismon Sianipar diteror dengan pecah ban, Roy Suryo lain lagi.

    “Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu, keraton Prabu Mangkualam,” kata Roy dikutip dari Youtube SINDOnews, Jumat (30/5/2025).

    Ia pun mengaku mengalami hal-hal di luar nalar yang terjadi pada dirinya.

    “Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, terjadi iya terjadi. Karena orang juga tahu semua gitulah yang namanya gelembuk Solo itu terjadi,” ungkap Roy Suryo.

    Namun ia mengaku santai dengan adanya hal tersebut.

    “Ya tapi saya senyumin aja deh gitu, kayak-kayak gitu enggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat yang batil tetap batil,” ucapnya.

    Kemudian jurnalis Sindo, Lukman Hanafi, pun menanyakan soal adanya santet itu.

    “Jadi berapa kali digelembuk santet itu?,” tanya Lukman.

    Mendengar itu, Roy Suryo pun tak membantah bahwa yang datang padanya adalah santet.

    “Saya enggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja ya. Jadi biarin aja,” katanya sambil tersenyum.

    “Loh santet itu kan pakai tele apa istilahnya itu ya? Telepati,” kata Lukman lagi.

    Mendengar itu, Roy Suryo pun tertawa dan mengaku sudah tahu siapa pelakunya.

    “Insyaallah balik dan orangnya, dan sudah mulai kelihatan sekarang, orang bisa menilai kok,” ungkap Roy. 

    “Siapa itu?,” tanya Lukman.

    “Bukan. Sudah mulai kelihatan,” jawab Roy lagi.

    Rupanya Roy mengaku sudah mulai bisa melihat siapa yang mengirim santet pada dirinya itu.

    “Ya udahlah kelihatanlah,” katanya.

    Lukman pun meminta inisial orang yang diyakini Roy Suryo mengirim santet padanya itu.

    Roy Suryo pun memberikan ciri-cirinya, menurut dia pengirim santet itu disebut netizen mulai tremor.

    “Kalau menurut orang-orang yang sudah makin kelihatan tremor,” katanya sambil tertawa.

    Sementara itu, dr Tifa melalui akun Twitternya menyoroti perubahan fisik pada Jokowi.

    Ia mengatakan kalau Jokowi seperti terkena autoimun.

    Dirinya menyarankan agar Jokowi segera diberi obat anti depresan.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala Autoimun atau Hiperkortisolisme? 

    Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” tulis dia.

    Sosok Istri Roy Suryo 

    Sosok Ismarindayani Priyanti, istri Roy Suryo kini tak luput dari perbincangan.

    Ismarindayani Priyanti ternyata punya profesi mentereng dan satu geng arisan dengan Mayangsari.

    Melansir dari Tribunnewsmaker.com, Roy Suryo dan Ririen Suryo menikah pada 10 Desember 1994.

    Keduanya bertemu ketika masih sama-sama mengenyam pendidikan di UGM, Yogyakarta.

    Ririen yang kelahiran Februari 1969 ini menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, sedangkan Roy Suryo di Jurusan Komunikasi.

    Setelah lulus, keduanya mengambir jalur karir yang berbeda.

    Jika Roy Suryo aktif di dunia politik, Ririen lebih memilih karir di dunia perbankan.

    Meski begitu pada tahun 2009, Ririen juga pernah menjajal dunia politik.

    Kala itu ia maju menjadi caleg dan berkompetisi di pemilihan DPD RI dari Yogyakarta.

    Akan tetapi, suara Ririen dikalahkan oleh GKR Hemas, Hafidh Asrom, Cholid, Mahmud, dan M Afnan Hadikusumo.

    Kemudian pada tahun 2018, Ririen menjabat sebagai Regional Wealth Bank di Bank Mandiri wilayah Jakarta Thamrin.

    Terakhir, Ririen diketahui aktif sebagai Notaris/PPTAK di Yogyakarta.

    Melansir dari Nakita, Ririn juga tetap menjalani kodratnya sebagai perempuan yang memiliki grup arisan dan hangout bersama kelompok sosialitanya.

    Melihat dari unggahan instagramnya, ternyata Ririn tergabung dalam grup arisan sosialita Krisdayanti diikuti oleh sejumlah istri pengusaha dan pejabat seperti Liliana Tanoesoedibjo, Farah Quinn hingga Mayangsari dengan nama grup arisan, Geng Lovely.

    Meskipun istri Roy Suryo sering terlihat tampil dengan balutan kebaya, pakaiannya sehari-hari tetap tak kalah glamor dari sosialita lainnya.

    Profil Ismarindayani Priyanti, Istri Roy Suryo berlanjut, wanita yang akrab disapa Ririn itu ternyata satu geng arisan dengan Mayangsari.

    Ia sangat memperhatikan dan menata penampilannya dari ujung kepala hingga kaki agar terlihat sempurna.

    Dalam sebuah acara lainnya, Ririn juga mengenal dekat sosok Syahrini dan istri Chairul Tanjung.

    Gaya hidupnya sehari-hari pun terlihat mewah, dari tas branded yang ditentengnya, perhiasan dan berlian yang melekat pada tubuhnya hingga mobil mewah yang terpajang di instagram.

    Selain itu, istri Roy Suryo juga seorang pecinta kucing yang potret peliharaannya pernah diunggah ke instagram.

    Roy Suryo Bantah Dapat Uang

    Padahal dalam kasus ijazah Jokowi ini Roy Suryo mengaku bekerja sukarela alias tidak dibayar.

    “Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikitpun,” katanya di Youtube Sindonews.

    Ia menekankan tidak ada suntikan dana dari luar negeri untuk menggarap kasus ijazah Jokowi.

    “Mana ada dari luar negeri. Itu bener-bener nyebelin deh,” katanya.

    Roy bahkan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan aliran dana tersebut.

    “Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas kalau bisa nunjukin itu,” katanya.

    “Lah iya bohong. Yang bilang itu dari luar negeri. Buktikan,” katanya.

    Ia mengaku siap digantung di Monas jika memang terbukti ada aliran dana yang membiayai kasus ijazah Jokowi.

    “Buktikan dulu,” katanya.

    Setelah Bareskrim Polri menghentikan aduan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), kini Roy Cs menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya.

    Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 35, 32, 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Bahkan dengan adanya UU ITE, Roy Suryo Cs terancam dipenjara karena ancamanya hukumannya 8 sampai 12 tahun.

    Meski dihadapkan dengan nasib miris, namun Roy mengaku tetap santai dalam menjalani hari-harinya.

    “Saya percaya penuh pada Tuhan, Allah makanya saya masih santai, nyupir sendiri. normal (kehidupan),” katanya.

    Bukan menciut menghadapi laporan Jokowi, Roy justru semakin kekeuh.

    “Ada pepatah sing waras ngalah. Saya bilang gak, yang waras gak boleh ngalah nanti yang edan yang berkuasa, ini gak boleh orang edan berkuasa,” katanya.

    Padahal beberapa temannya sudah mendapatkan teror.

    “Pernah terjadi pada Rismon, mobilnya dipecah bannya disilet. Sangat terkait (kasus ijazah Jokowi). Itu bar-bar betul, itu jahat betul, makanya itu yang dilaporkan ke Komnas HAM,” katanya.

  • Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    GELORA.CO – Pertemuan antara raja sekaligus Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan mantan Presiden ke-7 RI, Jokowi menuai sorotan banyak pihak.

    Dua tokoh bangsa itu terlihat berbincang cukup lama di Keraton Kilen, Yogyakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Data yang dihimpun menyebutkan, pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X itu berlangsung sekira dua jam itu menarik perhatian publik, lantaran berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.

    Namun Jokowi menegaskan, bahwa pertemuannya dengan Sultan HB X ini tidak memiliki agenda politik.

    Menurutnya pertemuan tersebut hanya untuk menjalin silaturahmi yang telah lama tertunda.

    “Silaturahmi. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau.  Tidak ada pembicaraan politik. Kami hanya membahas isu geopolitik dan ekonomi global,” katanya dikutip pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Nah terkait hal itu, warganet juga menyorot motif batik yang dikenakan dua tokoh Jawa tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa pakaian yang dikenakan Raja Jogja itu memiliki arti khusus.

    “Sultan menemui JKW pakai batik motif gringsing yang bermakna tolak bala,” tulis akun media sosial X @MurtadhaOne1.

    Selain batik, sosok yang wanita di tengah pertemuan tersebut juga menyita perhatian publik. Siapakah dia? 

    Wanita di Tengah Raja Jawa

    Usut punya usut, wanita tersebut adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendoro, putri bungsu atau anak kelima dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas.

    Lahir pada 18 September 1986, GKR Bendoro merupakan salah satu 10 Besar kontes Miss Indonesia 2009 dan sarjana di bidang perhotelan dari salah satu perguruan tinggi di Swiss. 

    Pada 18 Oktober 2011, ia menikah dengan Achmad Ubaidillah yang diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara yang berasal dari Bandar Lampung. 

    Pernikahan ini banyak diberitakan karena ia adalah menantu pertama Hamengkubuwono X yang bukan berasal dari Jawa melainkan dari etnis Melayu, dan bukan keturunan bangsawan melainkan hanya orang biasa saja

    GKR Bendoro terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni di Yogyakarta. 

    Ia menuntut pendidikan di kota kelahirannya hingga bangku sekolah menengah pertama. Setelah tamat SMP, GKR Bendoro melanjutkan sekolah ke Singapura di International School of Singapore. 

    Setelah lulus dari sekolah tersebut, sang ratu melanjutkan ke International Hospitality Management Institute di Swiss dan melanjutkan pendidikan S-2 jurusan warisan budaya di Napier University di Edinburgh, Skotlandia.

    Pada akhir pendidikannya, ia menulis tesis yang mengangkat topik tentang Yogyakarta

    GKR Bendoro sempat terpilih mewakili provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontes kecantikan Miss Indonesia pada tahun 2009. 

    Di akhir acara ia termasuk dalam finalis 10 Besar Miss Indonesia 2009, tetapi ia tereliminasi di tahap tersebut dan tidak masuk dan melaju pada babak 5 besar.

    Selain aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, GKR Bendoro saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Spa Nurkadhatyan. 

    Spa yang dimiliki lima putri keraton ini berlokasi di Hotel Ambarukmo Yogyakarta dengan menawarkan perawatan ala putri-putri keraton.

  • Sultan HB X bersama keluarga nyoblos di TPS 6 Panembahan

    Sultan HB X bersama keluarga nyoblos di TPS 6 Panembahan

    … sudah menggunakan hak pilih saya, tapi saya tidak bisa mengatakan nomornya (yang dipilih) berapa…

    Yogyakarta (ANTARA) – Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama keluarga mencoblos di TPS 06, Ndalem Tjokronegaran, Kelurahan Panembahan, Keraton Yogyakarta pada Pilkada 2024, Rabu.

    Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga gubernur DIY, didampingi permaisuri GKR Hemas serta para putrinya, yaitu GKR Maduretno, GKR Condro Kirono, beserta menantu, dan cucu tiba di TPS sekitar pukul 07.20 WIB.

    DPT di TPS 06 yang berada di dekat lingkungan Keraton Yogyakarta itu sebanyak 571 pemilih, dan keraton itu ada dalam wilayah administrasi Yogyakarta.

    “Saya sudah menggunakan hak pilih saya, tapi saya tidak bisa mengatakan nomornya (yang dipilih) berapa,” ujar Sultan HB X berkelakar usai menggunakan hak politiknya.

    “Semoga saja ini bisa berjalan lancar sampai nanti siang, dengan harapan saya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara baik sehingga bisa tetap aman nyaman, sukses saja,” ujar Sultan.

    Gubernur DIY berharap siapa pun kepala daerah yang nantinya terpilih dapat membawa aspirasi masyarakat.

    Ketua KPU Yogyakarta, Noor Samodro, menuturkan bahwa Ndalem Tjokronegaran, Panembahan, menjadi lokasi langganan Sultan HB X beserta keluarga menggunakan hak suara setiap momen pemilu.

    “TPS 6 ini menjadi salah satu tempat yang terdekat, aksesibel untuk beliau dan keluarga menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah Yogyakarta 2024,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI Nasional 23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPD RI
    Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja DPD RI.
    Ia menekankan pentingnya sikap kritis dan konstruktif dari awak media dalam memberikan masukan agar DPD RI dapat bekerja secara optimal dalam memperjuangkan
    aspirasi masyarakat
    dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
    “Media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai pada masyarakat di seluruh penjuru negeri,” ujar
    GKR Hemas
    dalam forum Silaturahim DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di kawasan Ngampilan, Yogyakarta, Jumat (23/11/2024).
    GKR Hemas menjelaskan bahwa DPD RI periode 2024-2029 memiliki struktur kepemimpinan dan anggota yang siap bekerja secara progresif untuk mendorong berbagai aspirasi dari daerah.
    Oleh karena itu, sinergi antara DPD RI dan awak media sangat dibutuhkan agar kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.
    “Saya berharap, kami semua dari pimpinan DPD beserta seluruh anggota DPD ingin sekali bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
    Ia menambahkan, DPD RI pada periode ini harus menunjukkan kemampuan yang lebih besar dari anggota dan pimpinan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
    “Karena, DPD RI memang harus pada periode ini punya kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh anggota DPD RI dan juga oleh pimpinan DPD RI untuk bekerja lebih banyak lagi,” paparnya.
    “Khususnya, untuk kami-kami ini yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” tambahnya,
    GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI tidak dapat bekerja sendiri.
    Media massa, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hasil kinerja serta membantu DPD RI dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.
    “Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah, namun kami tidak dapat bekerja sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.