Xcloud.id

Tag: Gita Wirjawan

  • SBY Ngaku Was-was Konflik Iran vs Israel Picu Perang Dunia Ketiga

    SBY Ngaku Was-was Konflik Iran vs Israel Picu Perang Dunia Ketiga

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku cemas bakal terjadi Perang Dunia ketiga setelah Israel dan Iran saling serang. 

    Kendati demikian, kata SBY, kecemasannya itu bisa dikurangi oleh pemimpin dunia yang seharusnya melakukan diplomasi dan tidak tersulut dengan perang yang terjadi antara Israel dan Iran.

    Dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melobi semua pemimpin dunia saat ini untuk berdamai dan tidak terlibat dalam perang Iran vs Israel.

    “Saya hanya seorang mantan [Presiden], tetapi saya masih peduli, jadi kurangilah perang di asia maupun di dunia,” tuturnya di Channel Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6).

    SBY mengatakan bahwa perang dunia ke 3 bisa saja terjadi jika para pemimpin dunia ini tersulut dengan konflik yang terjadi antara Iran-Israel.

    Maka dari itu, Pendiri Partai Demokrat itu mengusulkan pemimpin dunia untuk membuat forum khusus untuk meminimalisir keterlibatan negara lainnya di dalam konflik Iran-Israel.

    “Gunanya forum itu untuk mencegah para pemimpin dunia melakukan tindakan yang sepihak,” katanya.

    Selain itu, fungsi dari forum pemimpin dunia bermanfaat untuk mengurangi miskalkulasi atau salah perhitungan yang diambil oleh perdana menteri maupun presiden.

    Jika terjadi miskalkulasi, menurut SBY, maka bisa dipastikan negara lain juga akan ikutan berperang.

    “Selama 30 tahun saja menjadi prajurit, ini yang saya khawatirkan. Jika terjadi salah perhitungan, maka kita akan perang,” ujar SBY.

  • Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    “Transisi hijau harus menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar target teknokratis,” tegasnya. “Solusi harus pragmatis, adil, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.”

    Menko AHY juga menyoroti pentingnya menjembatani teknologi global dengan kebutuhan lokal. Ia menegaskan bahwa distribusi inovasi harus merata dan melibatkan partisipasi komunitas sejak awal.

    “Kita tidak hanya butuh inovasi yang cepat, tetapi juga distribusi yang adil. Teknologi harus dirancang bersama komunitas, bukan hanya dibawa dari luar,” lanjutnya.

    Lebih jauh, AHY mendorong transformasi ASEAN dari forum konsensus menjadi platform pemecahan masalah. Ia juga mengajak Amerika Serikat untuk meningkatkan kemitraan strategis, khususnya dalam mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

    “Indonesia siap membantu membentuk agenda pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil. Kemakmuran harus inklusif, dan keberlanjutan harus mencerminkan realitas Asia Tenggara—tempat ketahanan dibangun bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di ladang, desa, pesisir, dan ekonomi informal,” ujar Menko AHY.

    Di akhir pidatonya, Menko AHY menyampaikan apresiasi terhadap Universitas Stanford sebagai pusat inovasi global yang dinilainya mampu menjembatani antara penelitian dan kebijakan, serta mempererat kolaborasi antara Asia Tenggara dan dunia.

    Hadir dalam forum tersebut antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, peneliti tamu di Precourt Institute Gita Wirjawan, Direktur Hoover Institution dan mantan Menlu AS Dr. Condoleezza Rice, serta Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, Dr. Arun Majumdar.

  • 5 Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata Nasional

    5 Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata Nasional

    Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    mengungkap izin impor yang diterbitkan untuk koperasi TNI-Polri.
    Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (Kabag Kumpam) Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) Letkol CHK Sipayung mengungkapkan, pihaknya mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengajukan permohonan impor pada 2015.
    Koperasi TNI Angkatan Darat itu kemudian mendapatkan kuota izin impor 100.000 ton gula kristal mentah (GKM).
    Menurut Sipayung, keterlibatan Inkopad (saat itu Induk Koperasi Kartika) berdasar pada
    memorandum of understanding
    (MoU) antara KSAD Jenderal TNI
    Moeldoko
    dengan Mendag Gita Wirjawan pada 2013.
    “MoU-nya di 2013 itu antara Pak Gita Wirjawan dengan Pak Moeldoko,” tutur Sipayung, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara Tom Lembong, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2025).
    Pada persidangan itu, jaksa meminta Sipayung menjelaskan sumber gula yang kemudian dijual Inkopad ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga.
    Menurut Sipayung, Inkopad sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan
    impor gula
    seperti memiliki pabrik pengolahan.
    Namun, koperasi itu bekerja dengan PT Angels Products, perusahaan milik pengusaha Tomy Winata.
    Selain tidak memiliki pabrik, Inkopad juga tidak memiliki cukup dana untuk membeli gula dari luar negeri dan mendistribusikan ke masyarakat.
    Biaya impor gula bersumber dari PT Angels Product. Sementara, untuk mendistribusikan gula pasir Inkopad, menjalin kontrak dengan distributor swasta.
    “Nanti (distributor) bayarnya ke Angels, setelah itu ambil gulanya di pabrik Angels, kemudian baru kita distribusikan,” kata Sipayung.
    Pada penghujung sidang, saat mendapat giliran dicecar Tom Lembong, Sipayung mengakui PT Angels Products milik Tomy Winata.
    Pengusaha itu memang memiliki hubungan bisnis dengan TNI Angkatan Darat.
    “Kalau Angels itu yang saya tangkap punya Tomy Winata Pak. Nah, kita punya hubungan dengan Tomy Winata masalah Hotel Kartika Discovery itu punya Inkopkar, yang ngelola itu anak perusahaannya Tomy Winata, PTK Pak,” ujar Sipayung.
     
    Mendengar penjelasan Sipayung, hakim anggota Alfis Setiawan merasa heran karena Inkopad sebenarnya tidak dalam kapasitas mampu mengimpor gula dan melakukan operasi pasar.
    Alfis mempertanyakan Inkopad yang mendistribusikan gula melalui distributor swasta. Padahal, mereka memiliki banyak cabang.
    “Kenapa enggak koperasi saja yang melakukannya? Tadi Bapak sampaikan koperasi ini punya cabang di seluruh Indonesia?” tanya Alfis.
    “Punya, kita punya 1.000 lebih prim, punya 22 pos,” ujar Sipayung.
    Merasa pertanyaannya belum terjawab, Hakim ad hoc itu pun mengulik alasan mengapa Inkopad mengambil gula dari PT Angels Products dan mengirimnya melalui cabang sendiri.
    Menurut Sipayung, Inkopad tidak mampu mendistribusikan sendiri komoditas gula tersebut.
    Alfis juga mempersoalkan Inkopad yang secara keuangan anggaran tidak cukup mampu untuk melakukan operasi pasar dan mendistribusikannya ke pasar.
    “Bapak tadi jawab anggaran enggak ada, dana kami kurang koperasi. Kan begitu jawabannya. Kalau tahu dana kurang, anggaran minim, ngapain dahulu mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan penugasan?” cecar Hakim.
    Sementara itu, Sipayung mengaku hanya menjalankan perintah KSAD. Sebagai prajurit, pihaknya akan melaksanakan apapun perintah atasan.
    Menurut Sipayung, dari kegiatan operasi pasar itu membuat Inkopad meraup keuntungan Rp 7,5 miliar.
    Inkopad menjual gula dari PT Angels ke distributor atau pedagang seharga Rp 9.500.
    “Nah, dia jual maksimal, lupa saya kalau enggak salah antara Rp 11.500,” ujar Sipayung.
    Uang dibayarkan para distributor ke pihak PT Angels Products. Dari transaksi ini, Inkopad menerima keuntungan Rp 75 per kilogram.
    “Tadi Bapak sampaikan bahwa koperasi ini dapat untung Rp 75 per kilogram. Dikalikan 100.000 ton berapa?” tanya hakim anggota Alfis Setiawan.
    “Rp 7,5 M,” jawab Sipayung.
    “Rp 7,5 M keuntungan yang diperoleh?” timpal Alfis memastikan.
    “Iya,” ujar Sipayung
     
    Sementara Inkopad mendapatkan 100.000 ton kuota impor pada 2015, Induk Koperasi Polri (Inkoppol) mendapatkan kuota impor 200.000 ton gula kristal mentah pada 2016.
    Mantan Kepala Divisi Perdagangan Inkoppol, Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo mengatakan, pada April 2016, pihaknya mengajukan permohonan kuota impor 300.000 ton dan meminta izin untuk melakukan operasi pasar.
    Selain itu, Inkoppol juga meminta Tom Lembong menerbitkan izin impor 300.000 ton raw sugar kepada produsen gula nasional yang menjadi mitra koperasi Korps Bhayangkara tersebut.
    “Mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas pada Inkoppol memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016,” ujar Waluyo, membacakan surat permohonan ke Tom Lembong.
    Tom Lembong kemudian merespons permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 634 tertanggal 3 Mei 2916.
    Pada surat itu, Tom Lembong mengabulkan sebagian permohonan Inkoppol.
    “Pada prinsipnya kami juga dapat menyetujui permohonan saudara, untuk pengadaan gula mentah guna kebutuhan pendistribusian gula tersebut di atas sebesar 200.000 ton,” ujar Waluyo, membaca surat tersebut.
    Menurut dia, surat itu ditembuskan ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
    Pada persidangan itu, Waluyo mengakui, salah satu alasan Inkoppol mengikuti operasi pasar adalah karena persoalan harga gula berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
    Mulanya, pengacara Tom Lembong mengonfirmasi keterangan Waluyo kepada penyidik terkait keberadaan preman yang menjadi beking para pedagang.
    “Coba saudara saksi jelaskan, dalam BAP nomor 10 saksi menerangkan bahwa pertimbangan Inkoppol mengajukan operasi pasar dikarenakan di lapangan terdapat penolakan keras operasi pasar penjual gula yang mendapat beking preman. Mohon saksi jelaskan,” kata pengacara, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
     
    Waluyo kemudian menceritakan pengalamannya saat melakukan operasi pasar di Cipinang. Saat itu, Inkoppol membawa dua truk bertuliskan “operasi pasar gula”.
    Namun, kehadiran Inkoppol yang hendak menurunkan harga gula ditolak para pedagang di pasar.
    “Ditolak oleh kelompok kartel di situ. Akhirnya kita panggil Kapolsek, kita dudukkan bersama, ini perintah negara. Baru kita bisa masuk. Itu salah satu bukti,” ujar Waluyo.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hendri Saparini Sebut PPN Pajak Paling Tidak Adil, Kaya Miskin Dikenakan Tarif Sama

    Hendri Saparini Sebut PPN Pajak Paling Tidak Adil, Kaya Miskin Dikenakan Tarif Sama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Hendri Saparini menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak paling tidak adil. Karena menyasar semua kalangan dengan tarif sama.

    “PPN itu kan pajak paling tidak adil ya, karena semua orang akan menerima dampaknya itu. Sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu,” ungkapnya dikutip dari YouTube Gita Wirjawan, Selasa (24/12/2024).

    Ia membandingkannya dengan Pajak penghasilan atau Pph yang tarifnya tidak merata. Namun ironisnya, di Indonesia malah PPN yang selalu dinaikkan. 

    “Pajak itu yang paling adil kan Pph, tapi yang di otakotik lebih banyak itu adalah PPN,” ujarnya.

    Apalagi, kata dia, kenaikan itu dlakukan di saat kelas menengah banyak yang turun kelas. Kenaikan pajak disebutnya menambah beban.

    “Jadi kayak sekarang kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12% gitu, coba dilihat dulu sekarang aja kita sampai kelas menengah itu mereka bebannya terlalu banyak. Kenapa dia

    kemudian harus turun kelas gitu,” jelasnya.

    Pendiri CORE Indonesia itu pun menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyebut tidak terintegrasi.

    “Jadi jangan sampai kita akan apa tidak punya kebijakan yang terintegrasi gitu,” ucapnya.

    ia memberi ilustrasi, bagaimana investasi digembar-gemborkan di Indonesia. Menurutnya, memang hal tersebut tidak salah, tapi mesti ada aturannya.

    “Jadi kita mendorong investasi, tapi pada saat yang sama kita

    membiarkan produk itu masuk tanpa ada aturan. Betul bahwa kita itu negara terbuka, tidak boleh kemudian menutup apa namanya barang-barang untuk kita impor,” jelasnya.

  • Diskusi Bareng Gita Wirjawan, Ilmuwan Bagus Muljadi Sepakat Jadikan Indonesia Pusat Riset Global

    Diskusi Bareng Gita Wirjawan, Ilmuwan Bagus Muljadi Sepakat Jadikan Indonesia Pusat Riset Global

    TRIBUNJAKARTA.COM – Diskusi berkualitas mempertemukan dua tokoh penting yakni Asisten Profesor di Nottingham University, Bagus Muljadi dengan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan.

    Keduanya saling berbagi visi dan pemikiran mereka tentang masa depan Indonesia dalam konteks riset dan inovasi global.

    Diskusi yang dilakukan keduanya menyoroti potensi besar Indonesia menjadi pusat penelitian terkemuka di dunia.

    Hal ini perlu dilakukan dengan fokus pada kualitas riset, penguatan soft power, serta pencapaian ambisi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara super power di tahun 2045.

    Dalam diskusi tersebut, Bagus Muljadi menekankan pentingnya bagi Indonesia melihat ke luar dan memperkuat posisinya di panggung internasional.

    Menurutnya, Indonesia sudah saatnya keluar dari perspektif yang terlalu berfokus pada urusan domestik.

    “Kita harus mampu menjadi negara yang terlihat, dengan pengaruh yang kuat di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan riset,” kata Bagus Muljadi dikutip dari tayangan Youtube Gita Wirjawan, Rabu (18/12/2024). 

    Indonesia perlu menumbuhkan duta riset yang akan memegang peran kunci dalam mengkomunikasikan potensi dan pencapaian Indonesia di dunia internasional.

    KLIK SELENGKAPNYA: Megawati Soekarnoputri Cium Kabar Adanya Upaya Pihak Tertentu Kacaukan Kongres PDIP 2025. Rocky Gerung Lihat Para Munafikun Tunggu PDIP Melemah.

    Muljadi menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya dan potensi manusia yang luar biasa, namun masih membutuhkan platform yang tepat untuk menghubungkan hasil riset Indonesia dengan dunia global.

    “Kita perlu narator yang dapat menceritakan kisah Indonesia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” ujar dia. 

    “Ini akan membawa Indonesia ke dalam percakapan global dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas riset yang kuat,” tambahnya.

    Sementara itu, Gita Wirjawan menyarankan pendekatan yang lebih strategis dalam mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara super power pada tahun 2045.

    Menurut Gita Wirjawan, Indonesia harus memiliki fokus yang jelas pada pemecahan masalah global yang relevan, seperti teknologi digital, energi terbarukan, dan transportasi berkelanjutan.

    “Indonesia harus berorientasi pada masalah yang harus kita pecahkan. Riset seharusnya didorong oleh kebutuhan mendesak dalam masyarakat global, seperti pengembangan teknologi transportasi listrik atau energi terbarukan,” kata dia.

    Ia percaya bahwa dengan fokus pada bidang-bidang yang memiliki urgensi global, Indonesia akan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

    “Pemerintah harus tahu di mana harus meletakkan insentif dan prioritas untuk mendorong masyarakat dan universitas untuk berinvestasi dalam riset yang membawa solusi nyata bagi tantangan dunia,” tambahnya.

    Hal lain yang menjadi sorotan adalah peran perempuan dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).

    Bagus Muljadi dan Gita Wirjawan sepakat bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk kemajuan riset di Indonesia.

    Bagus Muljadi, Asisten Profesor di Nottingham University, dan Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan Indonesia (Istimewa)

    “Tidak ada perbedaan dalam hal intelektualitas antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam bidang STEM, namun seringkali mereka tidak diberi kesempatan yang sama,” kata Muljadi.

    Wirjawan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak perempuan Indonesia yang berhasil di kancah global, seperti Dr. Carina Joe dan peneliti perempuan di Harvard, MIT, dan universitas-universitas ternama lainnya.

    “Kita perlu lebih banyak role model perempuan dalam riset. Banyak perempuan Indonesia yang sudah sukses di luar negeri, tetapi kita membutuhkan lebih banyak peran mereka di dalam negeri untuk menginspirasi generasi muda,” jelas Wirjawan.

    Terakhir yang menjadi fokus besar keduanya yakni mewujudkan Indonesia sebagai pusat riset global.

    Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset global, diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia akademik, hingga sektor swasta.

    Riset harus fokus pada kebutuhan masyarakat dan dunia secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan isu-isu global yang mendesak.

    “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu. Jika kita dapat bersatu dan bekerja sama untuk memecahkan masalah besar, saya yakin Indonesia akan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Muljadi, mengakhiri diskusi.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya