Tag: Gita Wirjawan

  • Tanggapi Keanehan Kunjungan Kaesang di Palu, Dimas Budi Prasetyo Beber Mengapa Prabowo Menang Pilpres dengan Joget-joget

    Tanggapi Keanehan Kunjungan Kaesang di Palu, Dimas Budi Prasetyo Beber Mengapa Prabowo Menang Pilpres dengan Joget-joget

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis yang juga diaspora Indonesia yang kini bermukim di Belanda, Dimas Budi Prasetyo, blak-blakan menanggapi kejadian unik yang dialami Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, saat menghadiri rangkaian acara Rakorwil PSI di Palu.

    Kaesang sempat disangka sebagai kakaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bahkan diteriaki “Hidup Jokowi” oleh masyarakat.

    Dimas membawa kejadian itu ke dalam konteks satir soal kualitas publik dan perilaku politik di Indonesia.

    Dimas memulai dengan mengutip pernyataan Dokter Ryu Hasan, ahli bedah saraf dan pakar neurosains, dalam diskusinya bersama Gita Wirjawan.

    Dalam obrolan itu, Ryu menyebut bahwa rata-rata IQ Indonesia pada 1986 berada di kisaran 109,6, sementara saat ini hanya 78,4.

    Komentar itu memicu tawa, namun bagi Dimas justru menimbulkan keprihatinan.

    “Memang pembawaan Dokter Ryu kocak. Tapi setelah direnungi, ini menyedihkan sekali,” ujar Dimas dikutip pada Minggu (23/11/2025).

    Kata Dimas, Ryu bukan sosok yang asal bicara sehingga pernyataan tersebut perlu dipikirkan lebih dalam.

    Ia mempertanyakan apakah benar kualitas kecerdasan publik menurun, padahal kondisi gizi dan akses informasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa dekade lalu.

    Dimas kemudian menghubungkan fenomena tersebut dengan gaya kampanye politik yang semakin menghibur ketimbang mendidik.

    “Pantas saja waktu pilpres kemarin, Prabowo yang tegas tiba-tiba jadi lucu. Joget-joget, menye-menye, jualan cerita sedih,” katanya.

    “Setelah dilantik, apa masih joget? Atau saya yang kurang update?,” sambung dia.

  • Gita Wirjawan: PIS bisa jadi narator industri maritim di kancah dunia

    Gita Wirjawan: PIS bisa jadi narator industri maritim di kancah dunia

    Jakarta (ANTARA) – Pengusaha nasional dan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai PT Pertamina International Shipping (PIS) bisa berperan untuk menarasikan perkembangan industri maritim Indonesia di kancah dunia.

    “Narasi Pertamina International Shipping sangat indah dengan pemberdayaan ratusan kapal, pemberdayaan keuangan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi narator bukan hanya untuk Pertamina, bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara, yang merupakan 9 persen dari populasi dunia atau sebanyak 700 juta manusia di Asia Tenggara,” kata Gita dalam acara Sustainability Class, yang digelar PIS, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    “Saya rasa prospek untuk PIS menjadi narator yang keren banget untuk Indonesia ini gak bisa di-underestimate,” tambahnya.

    Dalam rilis yang dikutip di Jakarta, Kamis, Gita juga mengapresiasi komitmen dan peran strategis PIS dalam mendorong transformasi berkelanjutan di industri maritim nasional.

    Menurutnya, PIS telah menunjukkan bukti nyata dalam mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan dengan arah pembangunan ekonomi hijau Indonesia melalui narasi yang kuat.

    “Dengan organisasi solid dan gagasan yang terus berkembang, PIS memiliki fondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh utamanya dalam sektor keberlanjutan. Kombinasi ini akan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan,” ujar Gita.

    Lebih lanjut, Gita menekankan tentang pentingnya narasi keberlanjutan yang kuat, yang mana memerlukan perpaduan antara pemahaman mendalam akan ilmu science, technology, engineering, and mathematics (STEM) dengan kemampuan bercerita yang memikat.

    “Supaya kita bisa berjalan di rantai nilai dengan peningkatan produktivitas dan juga dalam tatanan geopolitik agar kita jauh lebih relevan dengan narasi sustainability,” tambah Gita.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Dikira Jadi Presiden Selalu Enak, Ada Plus-Minus

    Jangan Dikira Jadi Presiden Selalu Enak, Ada Plus-Minus

    Jakarta

    Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menceritakan peran mendiang sang istri Ani Yudhoyono dalam setiap karya seni yang ia hasilkan. Ia menyebut menjadi seorang pemimpin negara merupakan hal yang tak mudah dan selalu ada suka-duka di baliknya.

    Hal itu disampaikan SBY dalam peluncuran video musik “Save Our World” yang menceritakan kekhawatiran terhadap perubahan iklim. Pada saat panel diskusi, moderator yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Gita Wirjawan, bertanya terkait sosok Ani Yudhoyono dalam setiap karya yang dihasilkan oleh SBY.

    “Ya kami dulu masing-masing punya hobi. Almarhumah Ibu Ani hobinya fotografi dan saya waktu itu masih menciptakan lagu, belum melukis dan membuat puisi. Kita punya pernah punya semacam janji lah. ‘Oke, situ yang membuat apa namanya fotografi, nanti fotonya aku lukis’. Pernah seperti itu,” ujar SBY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Namun, takdir berkata lain, saat SBY memulai untuk melukis, Ani Yudhoyono berpulang ke Yang Maha Kuasa. Ia menyebut proses kreatif yang ia lakukan selalu mendapat dukungan dari istri.

    “Sayang, saya melukis, Ibu Ani sudah berpulang. Tetapi I remember ketika sedang proses kreatif untuk menciptakan lagu, Ibu Ani selalu memberikan dukungan,” ujar SBY.

    Ia mengatakan menjadi seorang pemimpin untuk negara yang besar tidaklah mudah. SBY menyebut selalu ada suka-duka di mana peran istri selalu hadir untuk menguatkan.

    “Termasuk dalam proses menciptakan lagu. saya kira itu dan tentu sangat berarti karena kalau ada pendamping yang mendampingi someone berkarya, itu menambah motivasi. Menambah saya untuk melakukan yang terbaik,” imbuhnya.

    (dwr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • SBY: Selama Palestina Belum Merdeka, Tidak Mungkin Indonesia Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel

    SBY: Selama Palestina Belum Merdeka, Tidak Mungkin Indonesia Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Fajar.co.id, Jakarta — Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata pernah ditawari agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Presiden ke-6 RI itu mengatakan bahwa tawaran tersebut ditawarkan seseorang melalui sambungan telepon langsung kepada dirinya.

    Hanya saja, SBY menegaskan dirinya langsung menolak tawaran menjalin diplomasi dengan Israel mengingat perbuatannya terhadap negara Palestina.

    “Selama Palestina belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan, dikutip Sabtu (21/6/2025).

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut terjadi sewaktu dirinya masih jadi Presiden ke-6. Menurut SBY, jika dirinya menerima tawaran tersebut, maka bakal terjadi kontra produktif di Indonesia.

    “Nanti bisa tambah rumit di dalam negeri dan bisa terjadi benturan pendapat yang luar biasa,” ujarnya.

    Selain itu, menurut SBY negara lain yang mayoritas muslim di luar Indonesia pasti juga akan salah paham jika SBY terima tawaran tersebut.

    “Mungkin negara Islam bisa salah paham. Jadi kita tetap berpikir positif, jadi jangan sampai ada perang baru di Timur Tengah,” tandasnya. (bs-sam/fajar)

  • SBY Ungkap Peta Geopolitik Dunia

    SBY Ungkap Peta Geopolitik Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan permasalahan geopolitik yang kini terjadi karena disebabkan oleh hak veto di PBB.

    SBY mengatakan bahwa PBB memberikan hak veto kepada lima negara yang masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB antara lain Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis.

    Menurut SBY, negara super power yang kini memiliki hak veto di PBB tidak bisa diganjar penalti. Ditambah lagi, kata SBY, hak veto yang digunakan PBB juga selalu kandas di hadapan negara super power tersebut.

    “Jadi biang keladi masalah peperangan dan geopolitik saat ini karena ada hak veto dan negara yang punya power juga tidak bisa disanksi karena bisa di veto. Ikhtiar PBB untuk menggunakan hak veto itu selalu kandas,” tutur SBY di channel Youtube Gita Wirjawan yang diakses Sabtu (21/6/2025).

    SBY juga mempertanyakan hubungan antarbangsa saat ini apakah sudah benar-benar adil dan memenuhi kepentingan negara lain atau belum seperti pada isu perubahan iklim yang menjadi masalah di setiap negara

    “Apa mereka tidak peduli dan berkompetisi menjadi new global leader,” katanya.

    SBY juga memberikan dukungannya jika negara yang tergabung dalam PBB ingin membuat tatanan dunia yang baru, namun negara yang membuat aturan baru itu, jangan negara yang banyak dikritik oleh negara lainnya.

    “Jangan-jangan memang ada tatanan absolut yang harus diperbaharui, kita bikin tatanan baru dan aturan baru, lalu siapa yang menulis aturan baru ini? Jangan sampai yang membuat aturan ini adalah negara yang kita kritik,” ujarnya.

  • 6
                    
                        Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI
                        Nasional

    6 Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI Nasional

    Cerita SBY Pernah Dimarahi Atasan Karena Ingin Hapus Dwifungsi ABRI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) menceritakan pernah dimarahi atasannya karena ingin mereformasi atau menghapuskan
    dwifungsi ABRI
    di akhir era
    Orde Baru
    .
    Hal ini diungkap SBY lewat siaran
    YouTube Gita Wirjawan
    yang diunggah Kamis (19/6/2025).
    Kompas.com
    sudah mendapatkan izin dari pemilik akun untuk mengutip siaran itu.
    “Dan saya masih ingat, (saya masih) Danrem Yogya masih (pangkat) kolonel, saya sudah mengingatkan, dwifungsi ABRI enggak seperti ini sebetulnya. Marah atasan saya, kok, saya kolonel berani bicara seperti itu,” ungkap SBY, dikutip Sabtu (21/6/2025).
    SBY juga menceritakan, dirinya pernah berpidato di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang isinya menyatakan tentara sudah tidak bisa lagi mendominasi semua aspek.
    Kala itu, banyak tentara yang tidak senang dengan pemikirannya tersebut.
    “Saya pidato di Seskoad, yang intinya ini perlu perubahan seperti ini. Tidak bisa lagi tentara harus mendominasi, menguasai semua hal. Lagi-lagi saya mengambil risiko yang tinggi, dan ada yang tidak
    happy
    tentu,” ungkapnya.
    Akibat dari keinginan mereformasi ABRI itu, menurutnya, banyak senior yang marah kepadanya.
    SBY mengaku kala itu, ia juga mendapat banyak tantangan.
    Namun, ia pantang menyerah.
    “Dan tidak sedikit tantangannya. Beberapa senior marah pada saya, ‘Kamu mengerti enggak sejarah ABRI? Jangan berani-berani kamu mengutak-atik doktrin dwifungsi ABRI’,” ujar SBY.
    Menurut SBY, pada akhirnya ada tentara yang memahami soal
    reformasi ABRI
    setelah dipersuasi dengan bahasa dan penjelasan yang santun soal ekses dari dwifungsi ABRI saat itu.
    Meski begitu, ada juga yang punya pandangan berbeda dan tetap tidak setuju reformasi ABRI.
    “Sebagian tetap tidak setuju dan tidak setuju, hak beliau, saya hormati. Di antara yang aktif juga ada yang kan enggak salah dwifungsinya, yang salah implementasinya, ada yang begitu,” ujar SBY.
    “Tapi ada juga yang seperti saya memang kebablasan, terlalu jauh, dan tidak begitu. Kita harus kembali ke tugas pokok TNI sebagai kekuatan pertahanan misalnya,” imbuh dia.
    Bagi SBY, saat itu, tentara harus berhenti dari dwifungsi ABRI agar reformasi bisa berjalan.
    “Jadi saya pilih tujuan kita jelas, berhenti dari dwifungsi ABRI, berhenti dari fungsi kekaryaan, fungsi sosial politik, bisnis ABRI yang tidak jelas, sistem hukum yang juga harus diperbaiki. Itu roh dari reformasi berjalan,” ungkapnya.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengaku ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di awal era Reformasi, ia terus memastikan agar dwifungsi ABRI tidak lagi hidup.
    “Saya bersyukur sebagai konseptor utama reformasi setelah itu jadi Menko Polkam. Jadi masih bisa mengontrol, jangan kembali lagi, jangan menyimpang,” tegasnya.
    SBY juga mengungkap, hal yang sama terus diperjuangkannya ketika ia menjabat Presiden ke-6 RI pada 2004-2014.
    Dia terus melanjutkan nilai mereformasi. SBY tidak ingin Indonesia kembali ke masa lalu.
    “Bersyukur lagi 10 tahun memimpin Indonesia, sehingga dua agenda yang belum tuntas, masalah sistem hukum dan bisnis, bisa kita rampungkan
    when I was in my office as President of Republic of Indonesia
     (saat saya berada di pejabat saya sebagai Presiden Republik Indonesia),” kata SBY.
    “Itu, ini menurut saya jangan diobrak-obrik, jangan dirusak, jangan
    moving back
    (kembali lagi ke masa lalu),” tegasnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel hanya sebuah ilusi.

    SBY mengatakan bahwa kedua negara itu bakal kesulitan untuk berdamai dan mencari solusi atas masalah yang sudah mengakar. Di sisi lain, sambungnya, para pejuang dari fraksi Hamas dan Fatah pun tidak pernah akur dan selalu berbeda sikap terhadap negara Israel.

    SBY mengatakan bahwa faksi Hamas ingin Israel angkat kaki dari jalur Gaza yang kini sudah porak-poranda, berbeda dengan faksi Fatah.

    “Selama Hamas dan Fatah tidak akur dan tidak bisa bersatu, tidak mungkin bisa damai ya. Fatah ingin ada dua negara, tapi Hamas tidak mau. Hamas hanya ingin ada satu negara yaitu Palestina dan Israel pergi dari Gaza,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY menjelaskan bahwa faksi Hamas kini lebih populer di negara Palestina dibanding fraksi Fatah. Pasalnya, kata SBY, Hamas kini didukung oleh Iran, lebih populer dan dominan di Palestina jika dibandingkan dengan Fatah.

    “Maka akan jadi ilusi solusi ada dua negara berdamai,” katanya.

    Ditambah lagi, kata SBY, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bersikeras untuk tetap mencaplok negara Palestina. Maka dari itu, SBY berpandangan bahwa perdamaian kedua negara antara Israel dan Palestina akan buntu.

    “Jadi ini akan buntu, karena di pihak Israel juga ada garis keras yang tidak mungkin setuju dengan two state solution yaitu Benjamin Netanyahu,” ujarnya.

    Sebelumnya, SBY menegaskan bahwa masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025).

    Untuk itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

  • Soal UU TNI Baru, SBY: 80 persen Saya Tenang, Tidak Ada Jalan Menuju Dwifungsi ABRI Lagi

    Soal UU TNI Baru, SBY: 80 persen Saya Tenang, Tidak Ada Jalan Menuju Dwifungsi ABRI Lagi

    Soal UU TNI Baru, SBY: 80 persen Saya Tenang, Tidak Ada Jalan Menuju Dwifungsi ABRI Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) angkat bicara soal tanggapannya terhadap Undang-Undang (UU) TNI yang baru.
    Ketika pembahasan revisi
    UU TNI
    masih bergulir di DPR RI, SBY mengaku dimintai oleh timnya tanggapan soal ini.
    Hal ini diungkapnya lewat siaran YouTube Gita Wirjawan yang diunggah Kamis (19/6/2025).
    Kompas.com sudah mendapatkan izin dari pemilik akun untuk mengutip isi siaran itu.
    “Akhirnya saya dilapori oleh tim, kebetulan meskipun saya tidak aktif dalam partai politik lagi,
    I am away from day to day politics
    , tetapi tentu ada konsultasi ke saya,” kata SBY di YouTube Gita Wirjawan, dikutip Jumat (20/6/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun turut membaca draf revisi UU (RUU) TNI saat itu.
    SBY berpandangan, 80 persen draf RUU TNI tidak berpotensi membuat dwifungsi ABRI hidup kembali.
    “Saya lihat drafnya, kalau draf seperti ini, 80 persen saya tenang, saya senang, karena tidak ada satu pun jalan menuju ke dwifungsi ABRI lagi. Tidak ada jalan ke fungsi sospol dan kekaryaan lagi,” ujar SBY.
    Di saat itu, SBY juga menemukan pasal yang dianggapnya berpotensi menjadi pasal karet dan berbahaya.
    Dia lantas menyarankan Fraksi Demokrat agar memiliki sikap dan posisi tegas atas pasal yang masih abu-abu itu.
    SBY meminta, jangan sampai Fraksi Partai Demokrat justru mencoreng namanya sebagai pelaku sejarah yang berkontribusi terhadap reformasi di Indonesia.
    “Memang ada sejumlah pasal, ini hati-hati saya bilang, ini bisa pasal karet, ini bisa pasal abu-abu yang kalau diiyakan
    dangerous
    . Saya sampaikan, posisi fraksi Anda, fraksi kita harus jelas. Saya pelaku sejarah, jangan mencoreng nama saya gitu,” tegasnya.
    Tak hanya itu, SBY bahkan turut berkoordinasi dengan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    soal adanya pasal karet tersebut.
    Meski tak dijelaskan lebih jauh isi pasal karet dimaksud, menurut SBY, Presiden RI punya pikiran yang sama dengan dirinya.
    “Saya sampaikan pesan kepada beliau bahwa saya pelajari 80 persen ini
    safe
    , aman, dan tidak akan kembali ke dwifungsi ABRI. Cuma ada sesuatu yang menurut saya rawan. Alhamdulillah pikiran Pak Prabowo akhirnya sama, dan mengerti pandangan saya,” ungkap SBY.
    Terkait UU TNI yang baru ini, SBY mengaku sengaja tidak memberikan komentar di awal saat masih dibahas.
    Sebab, ia tak ingin gegabah dalam memberikan komentar.
    “Saya hemat bicara, saya tidak ingin salah, saya ingin tahu dulu, ini arahnya ke mana perubahan Undang-Undang TNI? Usul siapa, DPR atau pemerintah? DIM-nya, DIM itu kira-kira pokok-pokok perubahannya seperti apa? Saya harus jelas kalau ngomong, sekali ngomong tidak salah begitu,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku pernah ditawari agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel demi kebaikan negara Palestina.

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut ditawarkan seseorang melalui sambungan telepon langsung kepada dirinya. Namun SBY menegaskan dirinya langsung menolak tawaran menjalin diplomasi dengan Israel mengingat perbuatannya terhadap negara Palestina.

    “Selama Palestina belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut terjadi sewaktu dirinya masih jadi Presiden ke-6. Menurut SBY, jika dirinya menerima tawaran tersebut, maka bakal terjadi kontra produktif di Indonesia.

    “Nanti bisa tambah rumit di dalam negeri dan bisa terjadi benturan pendapat yang luar biasa,” katanya.

    Selain itu, menurut SBY negara lain yang mayoritas muslim di luar Indonesia pasti juga akan salah paham jika SBY terima tawaran tersebut.

    “Mungkin negara Islam bisa salah paham. Jadi kita tetap berpikir positif, jadi jangan sampai ada perang baru di Timur Tengah,” ujarnya.

    Masa Depan Dunia di Tangan 5 Pemimpin Negara

    Secara terpisah, SBY turut menyuarakan pendapatnya terkait kondisi global saat ini. Menurutnya, masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • 6
                    
                        Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu
                        Nasional

    6 Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu Nasional

    Cerita SBY Jarang Bikin Unggahan Medsos: Enggak Bagus, Presiden Kita Hanya Satu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) mengaku jarang membuat unggahan di media sosial (medsos) platform X karena tidak ingin terlalu banyak bicara.
    Hal ini diungkapkannya ketika sedang membahas soal kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    dalam siaran YouTube Gita Wirjawan yang diunggah pada Kamis (19/6/2025).
    Mulanya, SBY menyinggung bahwa dirinya pernah membuat unggahan di media sosial X terkait langkah Indonesia melakukan negosiasi atas kebijakan tarif Trump.
    Jika terlalu banyak bicara, ia menilai hal itu tidak bagus karena dalam satu negara hanya ada satu kepala negara.
    “Dan saya kemarin mengeluarkan tweet (unggahan di Twitter, sekarang X), saya nih jarang sekali mengeluarkan tweet, nanti kalau terlalu banyak bicara enggak bagus, presiden kita hanya satu, mataharinya hanya satu, yang lain paling tinggi ya bulan lah gitu,” kata SBY dalam siaran YouTube tersebut, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
    Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Gita Wirjawan selaku pemilik akun YouTube untuk mengutip isi wawancara dengan SBY itu.
    Lebih lanjut, SBY menilai komentarnya soal langkah Indonesia terhadap tarif Trump sudah tepat.
    “Tapi tweet saya, saya anggap tepat
    on the one hand
    , ada
    direct negotiation between the government of Indonesia and the government of the United States of America
    ,” ucapnya.
    Meski begitu, ia pun tidak bisa memprediksi efektivitas terkait langkah negosiasi yang dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat.
    “Saya tidak tahu seberapa efektif, kalau
    everything
    berada di tangan Donald Trump, even menteri-menterinya pun bagaimana bisa memberikan konsesi memberikan persetujuan dalam negosiasi itu,” kata SBY.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri yang ikut negosiasi menjelaskan kepada publik soal hasil negosiasi yang dilakukan.
    “Ini yang harus kita ketahui, saya kira para menteri yang kemarin bernegosiasi, Pak Airlangga Hartarto dan lain-lain, perlu juga menjelaskan kepada publik supaya kita tidak meraba-raba menerka-nerka gimana sebetulnya berhasil tidak, atau seperti apa yang akan terjadi. Jadi
    on the one hand direct negotiation,
    ” jelasnya.
    Di sisi lain, ia menilai langkah Presiden RI Prabowo melakukan diskusi bersama pemimpin negara ASEAN soal kebijakan Trump juga tepat.
    Terlebih, kata dia, sejak tahun 2003 ASEAN sudah menjadi komunitas di bidang politik dan keamanan, budaya dan sosial, serta ekonomi. “Jadi patut kalau ada kebersamaan ASEAN paling tidak bagaimana bagusnya, jangan sampai antara negara ASEAN ikut-ikutan mengenakan tarif, itu lebih runyam lagi, sudah jatuh tertimpa tangga,” tuturnya.
    Adapun pada 2 April 2025 lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif sebesar 32 persen terhadap semua impor barang dari Indonesia.
    AS juga menerapkan tarif berbeda untuk berbagai negara lain.
    Merespons ini, Presiden RI Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota ASEAN kompak membahas respons terhadap kebijakan
    tarif impor
    yang baru diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
    Berdasarkan keterangan dari Tim Media Prabowo, Minggu (6/4/2025), Kepala Negara melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam menghadapi kebijakan Trump ini.
    Selain itu, Presiden Prabowo akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk ke Washington DC, AS.
    Ia menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Trump.
    “Kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Kita akan negosiasi,” ujar Prabowo yang dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.