Xcloud.id

Tag: Gigin Praginanto

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    “Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif,” kuncinya.

    Terpisah, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Sindir Efisiensi Prabowo, Gigin Praginanto: Bukan karena Keberanian, Duitnya Memang Habis Dihamburkan Mentor Politiknya

    Sindir Efisiensi Prabowo, Gigin Praginanto: Bukan karena Keberanian, Duitnya Memang Habis Dihamburkan Mentor Politiknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Ia menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan bukan karena keberanian dalam melakukan efisiensi.

    “Dia memotong anggaran bukan karena keberanian melakukan efisiensi tapi karena duitnya memang gak ada,” ujar Gigin di akun X @giginpraginanto (15/2/2025).

    Gigin justru berpikir bahwa alasannya karena kondisi keuangan negara yang sudah tidak memungkinkan.

    “Habis dihamburkan mentor politiknya yang dia puji setinggi langit,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Gigin menyoroti perjalanan karier Prabowo yang menurutnya lebih banyak dipengaruhi oleh status keluarga daripada kepemimpinan yang mumpuni.

    “Masuk Akmil karena berstatus anak Menteri. Menjadi jenderal karena berstatus menantu presiden,” Gigin menuturkan.

    Tambahnya, Prabowo belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, sehingga cenderung memperlakukan konstitusi seperti “mainan anak-anak”.

    “Dewasa pun tidak sehingga konstitusi dianggap mainan anak. Gak heran kalau gak punya jiwa kepemimpinan,” sindirnya.

    Ia juga menyinggung bagaimana Prabowo berbicara di hadapan kader Gerindra seolah berhasil memenangkan Pilpres dengan cara yang jujur dan adil.

    “Dia berbicara di hadapan para kader Gerindra seolah berhasil menjadi presiden lewat Pilpres yang jujur dan adil,” tandasnya.

    Gigin bilang, klaim keberhasilan Prabowo hanyalah sebuah omong kosong. Sebab, rakyat saat ini sudah pandai membaca situasi.

    “Bagi saya itu cuma bualan,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri RI juga menjadi lembaga yang terkena efisiensi anggaran tahun 2025.

    Adapun anggaran dari Kemenlu yang terkena efisiensi anggaran terbilang sangat besar yaitu Rp2,03 triliun.

    Sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Terkait hal ini, kritikan berbeda justru dilontarkan oleh Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto.

    Gigin Praginanto menilai Kemenlu sangat buruk. Mulai dari Menterinya yang dinilainya nol.

    Dari segi pengalaman dan kemampuannya berbahasa asing yang amburadul menurutnya.

    “Dilihat dari menterinya yang nyaris nol pengalaman dan kemampuan bahasa asingnya masih amburadul,” tulisnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Ia pun memberikan sindiran keras agar Kementerian Luar Negeri ini sebaiknya ditutup.

    “Kementerian ini sebaiknya ditutup dulu,” sebutnya.

    Gigin menilai Presiden Prabowo perlu meningjau bahkan mencari Menteri yang benar-benar cocok mengisi posisi Menteri Kemenlu yang tentunya piawai dan idealis.

    “Sampai presiden mengangkat Menlu baru yang benar-benar piawai dan idealis,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pendidikan di Indonesia dipertanyakan. Setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggarannya.

    Hal itu menuai sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menilai itu sengaja dilakukan.

    Ia berspekulasi, jika anggaran pendidikan dipotong. Maka berdampak pada rakyat yang tetap bodoh dan miskin.

    “Biar tetap bodoh dan miskin supaya bisa dimanfaatkan di Pilpres 2029,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

    Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

    Selain pemangkasan anggaran belanja negara di kementerian atau lembaga. Juga diberlakukan terhadap penyaluran ke berbagai daerah, dengan nilai yang mencapai Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    FAJAR.CO.ID — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan Partai Golkar jika berani mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Bila Bahlil ditendang dari kabinet, Prabowo kehilangan dukungan Golkar, Parpol terbesar dalam koalisinya,” kata Gigin dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    “Dia akan mengembalikan Erlangga sebagai Ketum Golkar yang dipaksa lengser oleh Jokowi dkk atau berkoalisi dengan PDIP,” lanjutnya.

    Menurutnya, merombak susunan kabinet tanpa merampingkan lebih tepat disebut sebagai basa-basi.

    “Sebab kabinet yang kegemukan identik dengan birokrasi yang ruwet, rawan korupsi dan boros,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.

    Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon. Selain itu juga seorang ibu rumah tangga kecelakaan saat berburu LPG

    “Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden,” tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025). (*)

  • Menyoal Pagar Laut dan PIK 2, Gigin Praginanto: Penegakan Hukum Dikendalikan Oleh Uang

    Menyoal Pagar Laut dan PIK 2, Gigin Praginanto: Penegakan Hukum Dikendalikan Oleh Uang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras penegakan hukum di Indonesia terkait kasus pagar laut dan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Dikatakan Gigin, kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Tanah Air masih dikendalikan oleh kekuatan finansial.

    “Kasus pagar laut dan PIK 2 adalah etalase bahwa penegakan hukum dikendalikan oleh uang,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (31/1/2025).

    Ia menilai bahwa kondisi ini justru memperparah kemunduran Indonesia, di mana yang berkembang pesat bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan kekayaan para pejabat yang memiliki hubungan erat dengan pebisnis besar.

    “Inilah yang membuat Indonesia mundur berkelanjutan, yang maju cuma kekayaan para pejabatnya berkat kerja sampingan sebagai beking pebisnis papan atas,” tukasnya.

    Gigin juga menyinggung bahwa dalam berbagai urusan dengan pemerintah, uang menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum.

    “Kalau berurusan dengan pemerintah, harus mengikuti falsafah uang di atas segalanya,” Gigin menuturkan.

    Selain itu, ia mengkritik simbol-simbol keagamaan yang sering terpampang di kantor-kantor pemerintahan.

    Gigin bilang, keberadaan simbol tersebut hanya sekadar pajangan dan kamuflase, sementara di baliknya justru terdapat praktik yang menyerupai kejahatan terorganisir ala mafia.

    “Segala simbol keagamaan yang kerap dipajang di dinding-dinding perkantoran hanya sekadar hiasan dan kamuflase bahwa di sana bersarang organized crime ala mafia,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

  • Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali memberikan komentarnya terkait keberadaan pagar laut di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Seperti diketahui, publik serasa diberikan angin segar ketika TNI AL dikabarkan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km itu.

    Namun, publik dibuat terkejut oleh pernyataan Gigin yang terkesan berbanding terbalik dengan kabar yang beredar.

    “Pembongkaran pagar laut di Tangerang ternyata cuma sandiwara,” ujar Gigin dalam keterangannya di X @giginpraginanto (21/1/2025).

    Diungkapkan Gigin, pagar bambu yang dibongkar hanya sebagian kecil dari panjangnya yang mencapai puluhan kilometer.

    “Pagar yang dibongkar hanya sebagian sangat kecil, selebar beberapa perahu,” tukasnya.

    Blak-blakan, Gigin menyinggung posisi Presiden Prabowo yang berlatar belakang Jenderal TNI bintang empat.

    “Ini menegaskan bahwa pergantian presiden hanya basa-basi, penguasanya tetap raja Jawa,” cetusnya.

    Gigin bilang, pengaruh mantan Presiden Jokowi di pemerintahan Prabowo masih mengakar. Bukti paling dekat, polemik yang terjadi di PIK 2.

    “Gak heran kalau para menteri lebih taat kepada Gibran,” kuncinya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya.

    Diketahui, aparat TNI melalui TNI AL bersama nelayan telah memulai pembongkaran pagar laut tersebut pada Sabtu (18/1). Namun langkah itu ternyata menimbulkan pro kontra.

  • Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan tanggapan serius terkait terungkapnya permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna mendukung kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019.

    “Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres,” ujar Gigin dalam pernyataannya di akun X @giginpraginanto pada 19 Januari 2025.

    Gigin menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari praktik korupsi yang terstruktur dan masif, melibatkan sejumlah pejabat negara.

    “Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi terstruktur dan massif,” tegasnya.

    Ia juga menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

    “Kemungkinan jaringannya meluas di semua BUMN dan kementerian,” tandas Gigin.

    Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) January 18, 2025

    Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 13 Januari 2025. Dalam persidangan, eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap bahwa Budi Karya Sumadi memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari kontraktor proyek perkeretaapian.

    Setelah Zamrides dilaporkan hendak melarikan diri ke luar negeri, Danto diminta menggantikannya dalam proses pengumpulan dana. Sebanyak sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA diminta menyetor masing-masing Rp600 juta.

    Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Dalam kesaksiannya, Danto menyatakan telah menerima uang Rp595 juta dari terdakwa Yofi Akatriza, yang kemudian dikembalikan kepada KPK.

    Yofi sendiri diketahui menerima suap senilai Rp55,6 miliar dari kontraktor proyek di wilayah Purwokerto antara 2017 hingga 2020.

    Sidang ini mengungkap fakta bahwa korupsi yang terjadi bersifat terstruktur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat di Kemenhub dan BUMN, dengan jaringan yang luas. KPK diperkirakan akan terus mendalami kasus ini. []

  • Menteri ATR Bilang Belum Mampu Tangani Isu Pagar Laut, Gigin Praginanto: Ngeles, Takut Sama Naga

    Menteri ATR Bilang Belum Mampu Tangani Isu Pagar Laut, Gigin Praginanto: Ngeles, Takut Sama Naga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, merespons pengakuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, yang menyatakan belum mampu menangani isu pagar laut sepanjang 30 kilometer.

    Dalam pernyataannya, Gigin menilai ada ketakutan dan pengabaian terhadap arahan presiden.

    “Ngeles. Takut sama naga. Perintah presiden pun diabaikan,” ujar Gigin dalam keterangannya di X @giginpraginanto (17/1/2025).

    Gigin tidak berhenti di situ. Ia menyebut bahwa kekuasaan saat ini berada dalam kendali lebih dari satu figur, bahkan memberikan sindiran tajam terkait pembagian kekuasaan yang ia anggap terjadi di Indonesia.

    “Sekarang ini ada 3 presiden,” Gigin menuturkan.

    Pernyataan Gigin soal Presiden naga menuai berbagai spekulasi.

    “Presiden siang dan presiden malam. Keduanya di bawah kendali presiden naga,” tandasnya.

    Banyak yang menduga istilah ini merujuk pada kekuatan besar di luar sistem pemerintahan resmi yang dianggap memiliki pengaruh kuat atas keputusan strategis negara.

    Hal ini mengacu pada lambannya penanganan sejumlah kebijakan besar, termasuk soal pagar laut yang diduga melibatkan kepentingan pihak tertentu.

    Sebelumnya, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat menangani persoalan pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang.

    Nusron menyatakan bahwa masalah tersebut masih berada di luar kewenangan kementeriannya.

    “Kalau hutan, itu menjadi kewenangan (Kementerian) Kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron, Rabu (15/1), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian ATR/BPN.

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Gigin: Pendukung Aguan Memiliki Pola Berpikir Sama dengan Belanda Hitam di Jaman Penjajahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyentil para pendukung konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Menurutnya, para pendukung Aguan memiliki pola pikir yang sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan.

    “Para pendukung Aguan memiliki pola berpikir sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Rabu, (15/1/2025).

    “Berpihak ke Belanda/Aguan karena banyak warga bangsa saya menggantungkan hidup pada perusahaan Belanda/Aguan,” tambahnya.

    Diketahui, proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) garapan Agung Sedayu Grup milik Aguan yang ditetapkan sebagai PSN di masa Pemerintahan Jokowi terus berpolemik.

    Belum lagi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di pantai Utara Tangerang juga disebut-sebut sebagai bagian dari proyek Aguan.

    Pagar laut yang disebut ilegal itu hingga saat ini juga masih berpolemik. Meksi tak sedikit yang menginginkan pagar itu dibongkar dan diusut pelakunya, tapi nyatanya hingga saat ini hanya sekadar ramai jadi perbincangan.

    Pemerintah sendiri baru sampai pada tahap menyegel pagar laut tersebut. (*)