Xcloud.id

Tag: Gigin Praginanto

  • Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan pernyataan keras ke Pemerintahan.

    Hal ini berkaitan dengan beredarnya kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji untuk anggota DPR.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan sindiran terkait situasi ini.

    Ia menyebut ini adalah salah satu gaya penghematan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

    “Penghematan gaya Wowo,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (17/8/2025).

    Namun, ia memberi peringatan bahwa penghematan yang dimaksud hanya berlaku untuk masyarakat bukan para pejabatnya.

    “Hanya berlaku untuk yang di bawah,” tuturnya.

    Sebelumnya, beredar isu mengenai besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuri perhatian publik.

    Belakangan, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa gaji anggota DPR naik hingga mencapai Rp3 juta per hari atau setara Rp90 juta per bulan. 

    Informasi tersebut viral di platform seperti TikTok dan Instagram, sehingga menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

    Salah satu akun yang membagikan kabar ini adalah akun TikTok @tahwa**. 

    Dalam unggahannya, ia menampilkan foto bertuliskan “MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta per Hari”.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menyebut, suatu waktu petani padi dan jagung di Indonesia akan dibuat menangis oleh kebijakan pemerintah.

    Dikatakan Gigin, hal tersebut akan terjadi ketikan terigu dan jagung Amerika bebas masuk ke Indonesia dan membanjiri pasar.

    “Petani padi dan jagung pun akan menangis keras, banyak orang Indonesia bakal berhemat,” kata Gigin di X @giginpraginanto (4/8/2025).

    Gigin bilang, warga Indonesia nantinya akan mulai berhemat dengan mengurangi konsumsi nasi atau bahkan berhenti.

    “Berhemat dengan mengurangi atau berhenti makan nasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang asal Indonesia. Tarif yang sebelumnya dikenakan sebesar 32 persen, kini diturunkan menjadi 19 persen.

    Kabar tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Selasa (15/7/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa ekspor dari AS ke Indonesia akan dibebaskan dari beban tarif dan hambatan non-tarif.

    Namun, penurunan tarif ini tidak datang tanpa komitmen dari pihak Indonesia. Dalam kesepakatan yang diunggah akun resmi Gedung Putih di Instagram, disebutkan bahwa Indonesia akan melakukan pembelian besar-besaran dari sektor energi, pertanian, dan aviasi Amerika.

    Tercatat, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing—mayoritas berjenis 777.

    Selain itu, kesepakatan ini juga membuka akses langsung bagi petani, peternak, dan nelayan asal Amerika untuk memasarkan produknya ke pasar Indonesia yang dihuni lebih dari 280 juta penduduk.

  • Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Pengamat: Hukum di Indonesia Berada di Bawah Kendali Politik

    Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Pengamat: Hukum di Indonesia Berada di Bawah Kendali Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan tajam terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Pihak Jokowi mengklaim hal tersebut menandakan kebenaran.

    “Ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana,” kata pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, kepada wartawan.

    Adapun Rivai mengungkap harapan besar Jokowi dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan yaitu nama baiknya bisa pulih.

    Merespons hal tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajam dengan naiknya kasus tudingan ijazah palsu ini ke tahap penyidikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyorot naiknya kasus ini ke tahap penyidikan.

    “Kasus ijazah palsu yang sudah naik ke tahap penyidikan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut dunia bakalan tahu bagaimana kacaunya hukum di Indonesia.

    Bahkan, Gigin mengatakan untuk hukum di Indonesia saat ini justru cenderung dikendalikan oleh politik.

    “Mempertontonkan kepada dunia bahwa hukum di sini berada di bawah kendali politik,” terangnya.

    Ada pun gelar perkara khusus yang digelar di Bareskrim Polri, Rabu (9/7/2025) kemarin, tampaknya belum membuahkan hasil terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Bagaimana tidak, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dianggap tidak menampilkan bukti konkret keaslian ijazah Jokowi.

  • Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberi respons terkait kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan pernyataan tegas.

    Ia meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas menyikapi permasalahan ini.

    Di mana, menurut Gigin, kalau perlua diusut apakah ada mafia yang menyebabkan hadirnya masalah ini. Kalau benar hal tersebut menurutnya perlu ditindak.

    “Setop omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025),

    “sudah saatnya bertindak. Libas bajingannya!,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya anomali di balik kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Menurut Amran, harga beras justru naik saat stoknya menyentuh angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    FAO atau Organisasi Pangan Dunia menyebut produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, lebih tinggi 3,6 juta ton dari target sebesar 32 juta ton. 

    Sementara United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat memprediksi jumlahnya sebesar 34,6 juta ton.

    “Oleh karena itu, kami mencoba mengecek bersama Satgas Pangan Badan Pangan, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari Inspektorat. Kita turun ngecek, apa sih yang terjadi. Kalau dulu harga naik, alasannya stok kurang, hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah itu adalah alasannya. Hari ini tidak ada alasan, harga naik. Ada anomali yang kami baca” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). (Erfyansyah/Fajar) 

  • Soal Pengusutan Kasus Kuota Haji, Gigin Praginanto: Barang Buktinya Udah Ghoib

    Soal Pengusutan Kasus Kuota Haji, Gigin Praginanto: Barang Buktinya Udah Ghoib

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto ikut bicara terkait permainan di balik layar dari Kuota Haji.

    Lewat cuitan diakun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut pengusutannya bisa dikatakan sudah terlambat.

    Ia menyebut alasannya karena terlalu lama karena barang bukti untuk kasus ini kemungkinan sulit dan ghoib.

    “Udah terlalu lama,” tulisnya dikutip Minggu (22/6/2025).

    “Barang buktinya udah ghoib,” tuturnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan penyelidikan karena diduga merupakan tindak lanjut atas laporan yang telah masuk dari berbagai elemen masyarakat sejak 2024. 

    Di mana, tercatat ada 5 laporan yang masuk terkait korupsi kuota haji dimaksud.

    Laporan pertama yang diterima KPK berasal dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada Rabu, 31 Juli 2024. Selanjutnya, laporan dari Front Pemuda Anti-Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024.

    Kemudian laporan datang dari mahasiswa STMIK Jayakarta pada Jumat, 2 Agustus 2024. Lalu laporan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Amalan Rakyat) pada Senin, 5 Agustus 2024.  (Erfyansyah/Fajar)

  • Soal Pengusutan Kasus Kuota Haji, Gigin Praginanto: Barang Buktinya Udah Ghoib

    Harga Beras Tak Terkendali, Gigin Praginanto: Akibat Terlalu Banyak Pencitraan

    “Kami sungguh sangat berharap sama pemerintah, di dalam posisi kita yang lagi bagus seperti ini, penyerapan Bulog banyak. Alangkah baiknya Bapak itu mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan beras impor yang sudah cukup lama di gudang,” ujar Zulkifli dikutip dari CNBC Indonesia.

    Ia menilai momentum ini sebagai kesempatan baik untuk melakukan stabilisasi harga di tengah keresahan yang mulai terasa di kalangan pedagang dan masyarakat.

    Di pasar tersebut, harga beras medium saat ini mencapai Rp13.500 per kilogram, sementara jenis premium menembus angka Rp16.500 per kilogram.

    Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Sebagai pembanding, HET untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kg untuk wilayah Zona 1, Rp13.100 di Zona 2, dan Rp13.500 di Zona 3.

    Untuk kategori premium, HET masing-masing berada pada Rp14.900 (Zona 1), Rp15.400 (Zona 2), dan Rp15.800 (Zona 3), dengan HET nasional yang mengacu pada Rp14.900 per kg.

    Salah satu pedagang beras di lokasi, Sugianto, mengonfirmasi bahwa kenaikan harga telah terjadi selama sepekan terakhir.

    Ia menyayangkan kondisi ini, mengingat tingginya volume penyerapan beras oleh Bulog tidak diimbangi dengan distribusi yang memadai ke pasar.

    “Memang ada hal aneh di sini, harga naik terjadi saat penyerapan beras sedang tinggi, kami minta ya jangan berfokus pada penyerapan, tapi bagaimana harus diserahkan,” cetusnya.

    Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga demi keberlanjutan usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

  • Toko Buku Makin Tak Diminati, Pengamat: karena Kemiskinan

    Toko Buku Makin Tak Diminati, Pengamat: karena Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Toko buku semakin tidak laku bahkan bangkrut. Fenomena ini seperti yang terjadi di toko buku, kawasan Kwitang, Jakarta.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto turut mengomentari fenomena tersebut. Dia menyoroti minat baca saat ini.

    Menurutnya, orang Indonesia tak punya banyak waktu untuk membaca karena kemiskinan makin massal sehingga harus bekerja keras.

    “Bukan cuma katenaninternet dan minat baca. Orang Indonesia tak punya banyak waktu untuk membaca karena kemiskinan makin massal sehingga harus bekerja keras untu sekadar makan hari ini,” kata Gigin dikutip akun X pribadinya, Senin, (2/6/2025).

    Dilansir Kumparan, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Arys Hilman Nugraha, menyatakan industri penerbitan buku di Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

    Menurut Arys, disrupsi teknologi serta menurunnya minat baca masyarakat akibat pergeseran konsumsi ke media sosial dan platform video berdampak signifikan pada penurunan penjualan buku dan berkurangnya jumlah penerbit aktif.

    “Ekosistemnya sedang sakit, tapi perhatian pemerintah masih sangat minim. Tindakannya kurang,” ujar Arys.

    Dikutip Tempo, Presiden Direktur Big Bad Wolf, Uli Silalahi menilai bangkrutnya para toko buku tidak berhubungan dengan minat para pembaca Indonesia.

     “Untuk meningkatkan minat baca, salah satunya kita mengusulkan untuk disarankan di sekolah-sekolah wajib membaca buku. Contohnya seperti di Singapura. Mereka itu masuk di kurikulum. Jadi kalau mau ujian, mereka harus lapor sudah baca buku berapa dan jelasin satu-satu. Nggak ditentukan buku apa,” kata Uli. (*)

  • Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi sorotan ke Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya.

    Dimana, hasilnya IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.

    Secara angka Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%.

    Dari hasil survei tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajamnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut hasil ini menunjukkan negara yang semakin gelap.

    “Dan negara pun makin gelap,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Ia pun lanjut menyindir dengan menyebut yang semakin gemerlap justru para pejabat.

    “Yang gemerlap para pejabat dan kawan-kawannya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Soal Pengusutan Kasus Kuota Haji, Gigin Praginanto: Barang Buktinya Udah Ghoib

    Pengamat Kebijakan Publik Soroti Pemeriksaan Rismon terkait Laporan yang Dilayangkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto merespon polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dkk.

    Menurutnya, Rismon akan mendapatkan hukuman yang tidak berat, sementara pihak Jokowi merayakan kemenangan, tulis di X pribadinya @giginpraginanto.

    “Artinya Rismon akan mendapat hukuman berat sementara pemilik ijazah gaib dkk menepuk dada bagaikan gorilla memenangkan pertarungan melawan harimau yang cakar dan taringnya sudah diamputasi,” tulis Gigin Praginanto dilansir X Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, dikabarkan bahwa Rismon Hasiholan Sianipar diperiksa terkait laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya, Senin (26/5/2025).

    Rismon sedianya diperiksa oleh penyidik Susbdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (22/5/2025).

    Namun ia berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dilakukan pada Senin, di pekan berikutnya.

    “Tadi jam 10.20 WIB telah datang ke Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, saudara RS,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin.

    Ade Ary tak membeberkan keterangan apa saja yang akan digali penyidik dari Rismon. Ia hanya menyebut pemeriksaan Rismon masih berlangsung.

    “Saat ini masih berlangsung proses pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan kasus tersebut,” ucap dia.

    Terkait pemeriksaan Rismon, didasari karen Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.

  • Soal Pengusutan Kasus Kuota Haji, Gigin Praginanto: Barang Buktinya Udah Ghoib

    Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, turut mengomentari penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Dikatakan Gigin, penunjukan mantan perwira tinggi Kopassus tersebut menimbulkan ekspektasi tinggi di tengah berbagai persoalan pelik yang membayangi institusi tersebut.

    “Letjen Kopassus ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai karena dianggap jagoan,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (28/5/2025).

    Ia juga menyinggung isu besar yang hingga kini belum terungkap secara tuntas, yakni dugaan penyelundupan jutaan ton nikel ke Tiongkok.

    “Saya jadi penasaran pada keberaniannya membongkar dan menangkapi pelaku penyelundupan 5 juta ton nikel ke Cina yang sudah bertahun-tahun mengendap,” tandasnya.

    Penunjukan Djaka Budhi Utama memantik beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, kehadiran figur berlatar militer dianggap sebagai sinyal pembenahan serius atas maraknya praktik korupsi dan penyelundupan di lingkungan Bea Cukai.

    Namun di sisi lain, publik mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut dalam menghadapi persoalan yang telah mengakar.

    Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara berjenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, guna merespons berbagai pertanyaan publik mengenai status kepegawaian Djaka Budhi pasca-pelantikannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Jumat (22/5/2025).