Tag: George W Bush

TeleMessage, Aplikasi Mirip Signal yang Digunakan Mantan Pajabat AS Diretas, Bukti Keamanan Lemah? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Aplikasi pesan instan TeleMessage, yang menyerupai Signal dan digunakan oleh mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, dilaporkan telah diretas.

Laporan ini pertama kali diungkap oleh situs teknologi 404 Media pada Minggu (4/5/2025).

Peretas anonim mengklaim telah mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur backend TeleMessage.

Hal itu memungkinkan peretas untuk menyadap beberapa pesan pengguna.

Pesan dari Waltz atau pejabat kabinet Trump lainnya tidak termasuk di antara yang disadap, dikutip dari Al Arabiya.

TeleMessage adalah aplikasi modifikasi dari Signal yang dirancang untuk mengarsipkan pesan setelah didekripsi, guna memenuhi persyaratan kepatuhan pemerintah terkait penyimpanan dokumen.

Fitur tambahan ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika tidak diterapkan dengan baik.

Sebelumnya, Waltz menjadi sorotan setelah secara tidak sengaja menambahkan seorang jurnalis ke dalam grup Signal.

Grup tersebut digunakan untuk mendiskusikan tentang tindakan militer AS di Yaman.

Insiden ini memicu kekhawatiran tentang praktik keamanan komunikasi di tingkat tertinggi pemerintahan AS.

Foto yang diambil selama rapat kabinet menunjukkan Waltz menggunakan aplikasi yang tampak seperti Signal, namun sebenarnya adalah TeleMessage.

Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan Israel, TeleMessage, yang kini dimiliki oleh Smarsh yang berbasis di Portland, Oregon.

Signal, sebagai platform pesan terenkripsi ujung ke ujung, menekankan bahwa mereka tidak dapat menjamin privasi atau keamanan versi tidak resmi dari aplikasi mereka, The Express Tribune melaporkan.

Hingga saat ini, TeleMessage, Smarsh, Waltz, dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait insiden peretasan ini.

Reuters juga belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.

Insiden ini menyoroti pentingnya penggunaan aplikasi komunikasi yang aman dan resmi oleh pejabat pemerintah, terutama dalam menangani informasi sensitif dan rahasia negara.

Profil dan Sosok Mike Waltz

Mike Waltz adalah sosok berlatar belakang militer dan politisi konservatif yang pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump.

Karier gemilangnya di bidang pertahanan dan politik tercoreng oleh skandal Signal Gate.

Waltz bertugas selama 27 tahun di militer, termasuk misi tempur di Afghanistan, Timur Tengah, dan Afrika, serta meraih empat Bintang Perunggu—dua di antaranya untuk keberanian.

Sebelum terjun ke politik, Waltz menjabat di Pentagon dan Gedung Putih pada masa pemerintahan George W. Bush.

Di DPR, ia aktif di Komite Intelijen, Angkatan Bersenjata, dan Urusan Luar Negeri, serta vokal mengkritik kebijakan China melalui Gugus Tugas Tiongkok DPR.

Penasihat Keamanan Nasional Trump

Pada November 2024, Donald Trump menunjuk Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional.

Trump menyebutnya sebagai “pakar dalam ancaman dari China, Rusia, Iran, dan terorisme global.”

Waltz, yang juga suami dari mantan penasihat keamanan dalam negeri Julia Nesheiwat, dipandang sebagai figur moderat di kabinet Trump.

Ia hanya bertahan lebih dari 100 hari sebagai penasihat keamanan nasional.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

05/05/2025 19:10
Biden Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan

Washington DC –

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menghadiri langsung pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4) waktu setempat. Kehadiran langsung Biden ini disebut sebagai penghormatan atas hubungan dekatnya dengan mendiang Paus Fransiskus.

Biden, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/4/2025), akan didampingi oleh istrinya, Jill Biden, saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Alun-alun Santo Petrus di Vatikan pada Sabtu (26/4) pagi waktu setempat.

Biden dan istrinya akan bepergian secara independen, dan tidak menggunakan Air Force One bersama Presiden Donald Trump yang juga akan menghadiri pemakaman itu.

Prosesi pemakaman Paus Fransiskus diperkirakan akan menarik kehadiran ratusan ribu orang, dengan para pemimpin dunia dan anggota kerajaan dari berbagai negara akan turut hadir.

Biden yang seorang penganut Katolik, sering mengungkapkan rasa kepedulian dan kekagumannya untuk Paus Fransiskus. Keduanya sempat melakukan pertemuan beberapa kali, baik secara resmi maupun secara pribadi, dengan Biden menyimpan foto Paus Fransiskus di Ruang Oval Gedung Putih selama dia menjabat.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya pada Januari lalu, Biden sebenarnya berencana mengunjungi Vatikan untuk secara pribadi memberikan penghargaan Presidential Medal of Freedom — penghargaan sipil tertinggi di AS — kepada Paus Fransiskus.

Namun Biden harus membatalkan perjalanan itu karena terjadi kebakaran hebat di Los Angeles pada saat itu.

Tahun 2005 lalu, Presiden AS George W Bush membawa dua pendahulunya, Bill Clinton dan ayahnya, mendiang George HW Bush, untuk menghadiri pemakaman Paus Yohanes Paulus II.

Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan selama tiga hari di Basilika Santo Petrus sejak Rabu (23/4) untuk memberikan kesempatan kepada publik memberikan penghormatan terakhir. Vatikan mengumumkan sekitar 250.000 orang telah hadir untuk melihat langsung dan memberikan penghormatan kepada sang Bapa Suci.

Untuk prosesi persemayaman untuk publik berakhir, peti jenazah Paus Fransiskus kemudian disegel dan seremoni pemakaman akan digelar di Alun-alun Santo Petrus pada Sabtu (26/4) waktu setempat.

Dari Alun-alun Santo Petrus, peti jenazah Paus Fransiskus akan dibawa ke gereja kesayangannya, Basilika Santa Maria Maggiore yang ada di Roma. Di lokasi itu, peti jenazah Paus Fransiskus akan dikuburkan ke dalam tanah dan diberi batu nisan sederhana dengan tulisan nama Latinnya: Fransiskus.

Paus Fransiskus akan menjadi Paus pertama dalam lebih dari 100 tahun terakhir yang dimakamkan di luar Vatikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

26/04/2025 10:57
Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa ia dan Ibu Negara Melania Trump akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Trump melalui unggahan di Truth Social pada Senin (21/4/2025).

“Melania dan saya akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma. Kami tak sabar untuk hadir di sana!,” tulisnya.

Sebelumnya, sempat muncul spekulasi mengenai apakah Trump akan hadir dalam upacara pemakaman tersebut.

Namun, tak lama setelah kabar duka datang dari Vatikan, Trump menyampaikan belasungkawa mendalam.

Dalam pidato singkat di acara White House Easter Egg Roll, Trump menyebut Paus sebagai “seorang pria yang sangat baik yang mencintai dunia, terutama mereka yang sedang mengalami masa sulit,” seperti dilaporkan CBS News.

Kehadiran Trump di Roma akan menjadi momen diplomatik bersejarah.

Ia akan menjadi presiden AS pertama yang sedang menjabat yang hadir dalam pemakaman Paus.

George W Bush lah presiden amerika yang tercatat menghadiri pemakaman Paus Yohanes Paulus II pada 2005.

Menurut Newsweek, Trump juga memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih dan seluruh fasilitas federal sebagai tanda berkabung nasional.

“Sebagai tanda penghormatan untuk mengenang Yang Mulia Paus Fransiskus,” tulis Trump dalam proklamasi, “bendera Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang… hingga matahari terbenam, pada hari pemakaman.”

Paus Fransiskus Meninggal, Dunia Berduka

Vatikan mengonfirmasi Paus Fransiskus wafat pada Senin (21/4/2025) pagi pukul 07.35 waktu setempat.

Ia menghembuskan napas terakhir setelah berjuang lama melawan pneumonia ganda.

Paus asal Argentina ini merupakan Paus pertama dari Amerika Latin.

Ia merupakan anggota ordo Jesuit yang dikenal karena hidup sederhana serta fokus membantu kaum miskin dan terpinggirkan.

Kabar wafatnya Paus Fransiskus langsung memicu duka mendalam dari berbagai penjuru dunia.

Kardinal Timothy Dolan dari Keuskupan Agung New York mengatakan kepada Saluran Katolik SiriusXM:

“Ada kematian dalam keluarga. Dan orang-orang di seluruh dunia, khususnya keluarga Katolik, sedang berduka. Kami sudah merindukannya.”

Mantan Presiden Joe Biden juga menyampaikan belasungkawa lewat platform X (sebelumnya Twitter).

“Beliau tidak seperti pendahulunya. Paus Fransiskus akan dikenang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di zaman kita.”

Pemakaman di Tengah Reformasi dan Simbol Kesederhanaan

Pemakaman Paus Fransiskus diperkirakan digelar dalam beberapa hari mendatang di Lapangan Santo Petrus, jika cuaca memungkinkan.

Upacara akan berlangsung selama dua jam dengan ritus Katolik tradisional, sebagian besar dalam bahasa Latin, menurut laporan Politico.

Jenazah akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus agar umat dapat memberikan penghormatan terakhir selama tiga hari.

Menariknya, Paus Fransiskus tidak akan dimakamkan di bawah basilika seperti para pendahulunya.

Ia sebelumnya menyatakan ingin dimakamkan “di dalam tanah, tanpa hiasan khusus”, dengan tulisan nama “Franciscus” dalam bahasa Latin.

Menurut Reuters, lokasi tersebut belum pernah digunakan untuk pemakaman Paus sejak abad ke-17, ketika Paus Clement IX dimakamkan di sana.

Warisan yang Dikenang Dunia

Fransiskus menjabat lebih dari satu dekade sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik.

Ia dikenal karena keberpihakan kepada kaum miskin, advokasi terhadap migran, serta sikap progresif terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial.

Meskipun Trump dan Paus Fransiskus sempat berselisih pendapat mengenai kebijakan imigrasi, Trump kini menyatakan dirinya menghargai ajakan Paus untuk berbelas kasih terhadap para migran.

“Ya, saya mendukung, saya mendukung,” ucapnya kepada wartawan, dikutip CBS News.

Dalam pidato Paskah terakhirnya, yang dibacakan ajudan karena kondisi kesehatannya memburuk, Paus menulis:

“Betapa banyak penghinaan yang kadang-kadang ditimbulkan terhadap mereka yang rentan, yang terpinggirkan, dan para migran!”

Masa Berkabung Sembilan Hari

Vatikan telah memulai masa berkabung resmi selama sembilan hari, dikenal sebagai Novendiale, untuk menghormati wafatnya Paus Fransiskus.

Selama masa ini, berbagai upacara dan doa akan dilangsungkan untuk mengenang sosok pemimpin spiritual yang telah memberikan pengaruh besar bagi dunia.

Apa Itu Masa Sede Vacante?

Masa sede vacante adalah periode penting dalam Gereja Katolik yang terjadi ketika Takhta Suci kosong karena wafatnya atau pengunduran diri seorang Paus.

Istilah Latin ini secara harfiah berarti “kursi kosong”, merujuk pada kekosongan kepemimpinan tertinggi di Vatikan.

Begitu seorang Paus wafat, proses sede vacante dimulai dengan verifikasi resmi dari Camarlengo, pejabat yang bertanggung jawab atas urusan administrasi Vatikan selama masa transisi.

Camarlengo akan memeriksa tubuh Paus dan secara resmi mengumumkan wafatnya kepada publik.

Setelah pengumuman, kamar pribadi Paus disegel.

Gereja kemudian memasuki periode novemdiales, yakni sembilan hari berkabung dan misa untuk mengenang Paus yang telah wafat.

Menanti Paus Baru

Setelah masa berkabung, para Kardinal Gereja Katolik yang berusia di bawah 80 tahun berkumpul dalam konklaf di Kapel Sistina, Roma.

Mereka melakukan pemungutan suara rahasia untuk memilih Paus baru.

Seorang kandidat harus memperoleh dua pertiga suara dari total kardinal pemilih agar dapat terpilih.

Ketika Paus baru berhasil dipilih, asap putih akan keluar dari cerobong Kapel Sistina sebagai tanda bahwa dunia memiliki pemimpin baru.

Setelah itu, diumumkan secara resmi dengan ucapan: Habemus Papam (“Kita memiliki Paus”).

Masa Sede Vacante Terlama dalam Sejarah

Sede vacante terpanjang tercatat dalam sejarah Gereja Katolik terjadi antara tahun 1268 hingga 1271, menyusul wafatnya Paus Klemens IV.

Proses pemilihan Paus saat itu berlangsung hampir tiga tahun karena konflik internal di antara para kardinal.

Situasi tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Gereja tentang pentingnya kesepakatan dan reformasi dalam proses konklaf.

Periode sede vacante terbaru dimulai pada 21 April 2025, setelah Paus Fransiskus dinyatakan wafat oleh Vatikan.

Paus berusia 88 tahun itu sebelumnya sempat dirawat selama 38 hari di Rumah Sakit Gemelli, Roma, akibat pneumonia ganda, sebelum akhirnya pulang menjelang Paskah.

Kini, dunia tengah menantikan siapa yang akan terpilih sebagai Paus baru—pemimpin spiritual bagi lebih dari satu miliar umat Katolik di seluruh dunia.

Apa Itu Novemdiales?

Novemdiales berasal dari bahasa Latin novem yang berarti sembilan.

Istilah ini merujuk pada sembilan hari liturgi penuh doa dan misa arwah untuk mendoakan jiwa Paus yang telah wafat.

Menurut laporan dari Vatican News dan Catholic News Agency, tradisi ini dimulai sehari setelah Camarlengo, pejabat yang memegang kendali administratif selama masa sede vacante, secara resmi mengumumkan wafatnya Paus.

Pada 22 April 2025, misa pertama novemdiales untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus digelar di Basilika Santo Petrus.

Misa tersebut dipimpin oleh seorang Kardinal senior.

Prosesi ini menjadi awal dari sembilan hari refleksi mendalam.

Acara ini dihadiri oleh para Kardinal, rohaniwan, dan ribuan umat Katolik dari seluruh dunia.

Menjelang Konklaf

Selama periode novemdiales, para Kardinal juga mengadakan pertemuan (general congregations).

Pertemuan ini membahas kondisi Gereja global dan menentukan waktu pelaksanaan konklaf—proses pemilihan Paus baru.

Seperti dilaporkan oleh Reuters, konklaf biasanya digelar antara hari ke-15 hingga ke-20 setelah wafatnya Paus.

Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian novemdiales dapat berlangsung dengan penuh penghormatan.

Kini, dunia menantikan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet dari Paus Fransiskus.

Namun sebelum itu, Gereja memberi ruang untuk berduka, berdoa, dan bersyukur atas warisan seorang Paus yang telah menorehkan jejak penting dalam sejarah Katolik modern.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

23/04/2025 01:28
Trump Lirik Periode Ketiga, Bagaimana Siasatnya Mengakali Konstitusi AS?

Jakarta –

Donald Trump menyatakan bahwa dia “tidak bercanda” tentang keinginannya untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk ketiga kalinya.

Konstitusi AS secara gamblang mengatur bahwa “tidak seorang pun…boleh dipilih lebih dari dua kali”. Namun beberapa pendukung Trump menganggap terdapat cara untuk menyiasati aturan tersebut.

Apa kata Trump soal tiga periode?

“Ada beberapa metode yang dapat Anda lakukan,” ujar Trump dalam sebuah wawancara dengan NBC. Jawaban itu dia sebut ketika ditanyai seberapa mungkin dia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga di Gedung Putih,

“Saya tidak bercanda…banyak orang ingin saya melakukannya,” ujarnya.

“Namun, pada dasarnya saya katakan kepada mereka bahwa jalan yang harus kami tempuh masih panjang. Ini masih sangat awal dalam pemerintahan,” kata Trump.

Jurnalis NBC bertanya pula kepada Trump apakah dia ingin tetap menjabat di “pekerjaan terberat di negara ini”.

“Ya, saya suka bekerja,” ujar Trump yang akan berusia 82 tahun pada akhir masa jabatan keduanya.

Pada Januari lalu, dia memberi tahu para pendukungnya bahwa akan menjadi “kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk menjabat bukan hanya sekali, tetapi dua kali atau tiga kali atau empat kali”.

Namun, ia kemudian mengatakan ini adalah lelucon untuk “media berita palsu”.

Apa yang diatur Konstitusi AS?

Konstitusi AS melarang siapa pun untuk menjabat untuk ketiga kalinya.

Amandemen ke-22 menyatakan, “Tidak seorang pun boleh dipilih untuk jabatan presiden lebih dari dua kali.”

Regulasi itu mengatur pula, “Tidak seorang pun yang telah menjabat sebagai presiden, atau pelaksana tugas presiden, selama lebih dari dua tahun dari masa jabatan, boleh dipilih untuk jabatan presiden lebih dari satu kali.”

Proses revisi konstitusi membutuhkan persetujuan dua pertiga dari seluruh anggota Senat dan DPR, serta persetujuan dari tiga perempat dari seluruh pemerintah negara bagian.

Partai Republik menjadi kendaraan politik Trump menguasai Senat dan DPR, tapi tidak sebagai mayoritas. Selain itu, Partai Demokrat menguasai 18 dari 50 badan legislatif negara bagian.

Bagaimana siasat Trump untuk maju hingga tiga periode?

Para pendukung Trump mengatakan ada celah dalam konstitusi, yang belum teruji di pengadilan.

Mereka berpendapat, Amandemen ke-22 hanya secara eksplisit melarang seseorang “terpilih” untuk lebih dari dua masa jabatan presiden. Amandemen konstitusi itu, menurut mereka, tidak mengatur apa pun tentang “suksesi”.

Berdasarkan asumsi ini, Trump dapat menjadi calon wakil presiden untuk kandidat lain, termasuk wakil presidennya saat ini, JD Vance, dalam Pilpres tahun 2028.

Jika mereka menang, mereka akan dilantik di Gedung Putih. Dalam skenario itu, presiden terpilih akan segera mengundurkan diri sehingga memungkinkan Trump naik menjadi presiden.

Steve Bannon, mantan penasihat Trump, yakin Trump akan “mencalonkan diri dan menang lagi”. Dia berkata, terdapat beberapa alternatif strategi agar Trump bisa menjabat hingga tiga periode.

Andy Ogles, anggota Partai Republik, mengajukan resolusi pada Januari lalu untuk menyerukan amandemen konstitusional yang memungkinkan seorang presiden AS menjabat hingga tiga masa jabatan, dengan syarat jabatan tersebut tidak diemban secara berturut-turut.

Artinya, dari semua mantan presiden yang masih hidup, hanya Trump yang akan memenuhi syarat tersebut.

Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush menjabat Presiden AS secara berturut-turut, sedangkan Trump menang pada tahun 2016, kalah pada tahun 2020, dan menang lagi pada tahun 2024.

Namun, standar yang tinggi untuk amandemen konstitusi membuat usulan Ogles menjadi angan-angan meskipun banyak orang mendiskusikannya.

Siapa yang menentang masa jabatan ketiga Trump?

Partai Demokrat sangat keberatan dengan wacana ini.

“Ini adalah eskalasi berikutnya dalam upaya dia yang jelas-jelas ingin mengambil alih pemerintahan dan menghancurkan demokrasi kita,” kata Daniel Goldman, anggota Kongres dari New York yang menjadi motor upaya pemakzulan Trump pada periode pertama.

“Jika anggota Kongres dari Partai Republik menghormati pada Konstitusi, mereka akan secara terbuka menentang ambisi Trump untuk masa jabatan ketiga,” ujarnya.

Beberapa orang di Partai Republik sebenarnya menganggap masa kepresidenan hingga tiga periode sebagai sesuatu yang buruk.

Senator Republik dari Oklahoma, Markwayne Mullin, berkata pada Februari bahwa dia tidak akan mendukung upaya untuk mengembalikan Trump ke Gedung Putih.

“Pertama-tama, saya tidak akan mengubah konstitusi, kecuali rakyat Amerika memilih untuk melakukannya,” kata Mullin kepada NBC.

Apa kata pakar hukum?

Derek Muller, seorang profesor hukum pemilu di Universitas Notre Dame, mengatakan Amandemen ke-12 Konstitusi menyatakan “tidak seorang pun yang secara konstitusional tidak memenuhi syarat untuk jabatan presiden akan memenuhi syarat untuk jabatan wakil presiden Amerika Serikat”.

Itu berarti, kata Muller, presiden yang berkuasa selama dua periode akan terdiskualifikasi jika berupaya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

“Saya tidak berpikir ada ‘satu trik aneh’ untuk mengakali batasan masa jabatan presiden,” katanya.

Jeremy Paul, seorang profesor hukum tata negara di Universitas Northeastern Boston, mengatakan kepada CBS New bahwa “tidak ada argumen hukum yang kredibel” untuk masa jabatan ketiga.

Apakah ada presiden AS yang pernah menjabat lebih dari dua periode?

Getty ImagesFranklin Delano Roosevelt adalah satu-satunya presiden AS yang menjabat lebih dari dua periode.

Franklin Delano Roosevelt terpilih empat kali sebagai presiden AS. Ia meninggal tiga bulan setelah masa jabatan keempatnya, pada bulan April 1945.

Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua mewarnai masa jabatan Roosevelt dan sering disebut-sebut sebagai penyebab masa jabatannya diperpanjang.

Pada saat itu, batasan dua masa jabatan presiden AS belum ditetapkan sebagai undang-undang tapi hanya sebagai kebiasaan sejak George Washington menolak masa jabatan ketiga pada 1796.

Kepemimpinan Roosevelt yang diperpanjang menyebabkan tradisi tersebut dikodifikasi menjadi undang-undang dalam Amandemen ke-22 pada awal tahun 1950-an.

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

01/04/2025 18:40
Donald Trump Meminta Potret Lukisannya Diturunkan

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Trump minta lukisan wajahnya diturunkan

Presiden Donald Trump menyampaikan keluhannya di Truth Social dengan menyebut lukisan wajahnya yang dipajang di Colorado State Capitol Building tidak menggambarkan dirinya secara akurat.

Menurutnya lukisan tersebut, yang dipajang dengan lukisan wajah presiden Amerika Serikat lainnya, sengaja diubah untuk terlihat buruk.

“Bagaimanapun, lebih baik tidak ada lukisan saya daripada yang ini,” ujarnya.

Lukisan itu dibuat oleh seniman Colorado Springs, Sarah A Boardman, yang dikenal karena karya potret dari wajah beberapa presiden, termasuk Barack Obama dan George W Bush.

Presiden Trump bahkan membandingkan lukisan presiden Obama yang menurutnya terlihat luar biasa, sementara lukisan wajahnya adalah yang terburuk.

Serangan rudal Rusia menewaskan warga

Serangan rudal Rusia di kota Sumy di timur laut Ukraina melukai sedikitnya 74 orang, termasuk 13 di antaranya anak-anak.

Serangan terjadi kemarin, saat perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai gencatan senjata sedang diadakan di Arab Saudi.

Kantor kejaksaan daerah mengatakan serangan terhadap “daerah pemukiman padat penduduk” merusak apartemen dan fasilitas pendidikan, serta rumah sakit menurut pejabat lokal.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengutuk serangan tersebut, dengan mengatakan serangan tersebut menunjukkan Rusia tidak berminat mengakhiri serangannya ke Ukraina.

Tiga negara Eropa meminta sumbangan USAID

Tiga negara Eropa tengah berupaya mendapatkan pengembalian dana dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dana tersebut disumbang olen pemerintah Amerika Serikat untuk proyek-proyek USAID, namun belum terpakai.

Pejabat pemerintah dari Swedia, Norwegia, dan Belanda mengatakan total dana yang mereka sumbangkan untuk pekerjaan pembangunan bersama di luar negeri ditampung di Badan Pembangunan Internasional AS selama berbulan-bulan.

Ketiga negara yang merupakan sekutu Amerika Serikat tersebut menyediakan dana USAID untuk dibelanjakan bagi negara-negara berpendapatan rendah dalam sebuah proyek yang disebut Air dan Energi untuk Pangan, atau WE4F.

Dengan pemerintahan Republik dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik Elon Musk yang memangkas pendanaan USAID dan sebagian besar programnya, negara-negara Eropa telah meminta pengembalian dana.

Aktor Prancis Gerard Depardieu diadili atas kekerasan seksual

Tokoh sinema Prancis berusia 76 tahun, Gerard Depardieu membantah tuduhan kekerasan seksual, sekaligus jadi kasus pertama yang membuatnya diadili.

Pengacaranya, Jeremie Assous, mengatakan tuduhan itu salah dan berdasarkan kebohongan.

“Kebenaran ada di pihak kami,” katanya.

Jaksa menuduh penyerangan terhadap dua perempuan, yang identitas lengkapnya belum terungkap, terjadi selama pembuatan film “Les Volets Verts” (The Green Shutters) pada tahun 2021.

Mereka menuduh Depardieu menggerayangi salah satu perempuan di lokasi syuting, menariknya ke arahnya dan menguncinya dengan kakinya sebelum menyentuh pinggang, pinggul, dan payudaranya sambil mengucapkan kata-kata cabul.

25/03/2025 17:07
Trump-Putin ‘Main Belakang’ di Perang Ukraina, Eropa Uring-uringan

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya mengubah arah diplomasi global dengan mengutamakan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina, sebuah langkah yang membuat para pemimpin Eropa dan pejabat Ukraina khawatir akan tersingkir dari proses tersebut.

Dilansir The Associated Press, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, dan utusan khusus Steve Witkoff, dikabarkan akan bertolak ke Arab Saudi dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Rusia.

Namun, belum jelas sejauh mana pejabat Ukraina atau Eropa akan dilibatkan dalam perundingan yang direncanakan berlangsung di Riyadh.

Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Washington masih melihat negosiasi ini sebagai tahap awal dan formatnya masih dapat berubah.

“Presiden Zelensky akan terlibat dalam negosiasi,” kata Trump kepada wartawan pada Minggu (16/2/2025), tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Langkah ini muncul setelah pernyataan dari sejumlah penasihat utama Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, yang menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan berbagai ibu kota Eropa.

Eropa Merasa Tersingkir dari Proses Negosiasi

Dalam pidatonya di Munich Security Conference pada Sabtu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan baru AS yang cenderung mengabaikan Eropa dalam proses perdamaian.

“Dekade hubungan lama antara Eropa dan Amerika telah berakhir,” ujar Zelensky. “Mulai sekarang, segalanya akan berbeda, dan Eropa harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini.”

Meskipun Gedung Putih membantah bahwa Eropa tidak diajak berkonsultasi, berbagai pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Trump masih meninggalkan banyak tanda tanya.

Dalam kunjungannya ke Eropa, Vance telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Namun, banyak pejabat Eropa yang tetap merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam strategi baru Trump ini.

“Mereka mungkin tidak menyukai urutan negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi mereka tetap dikonsultasikan,” ujar Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dalam wawancara dengan Fox News Sunday. “Pada akhirnya, negosiasi ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Trump untuk mengakhiri perang ini.”

Rencana Negosiasi AS-Rusia: Ukraina di Posisi Lemah?

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berbicara melalui telepon minggu lalu, di mana keduanya menyepakati dimulainya pembicaraan tingkat tinggi untuk mengakhiri perang.

Awalnya, perundingan ini dipresentasikan sebagai dialog dua arah antara Washington dan Moskow, tetapi Trump kemudian mengklarifikasi bahwa Ukraina juga akan terlibat-meskipun tidak dijelaskan di tahap mana mereka akan berpartisipasi.

Tidak jelas apakah ada perwakilan Ukraina yang akan bergabung dalam pembicaraan di Riyadh. Namun, seorang pejabat Ukraina mengatakan bahwa delegasi Kyiv saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk membuka jalan bagi kemungkinan kunjungan Zelensky.

Sementara itu, Trump mengeklaim bahwa Putin sebenarnya ingin mengakhiri perang tetapi mengingatkan bahwa Rusia tetaplah kekuatan militer yang tangguh.

“Saya pikir dia ingin menghentikan pertempuran,” kata Trump. “Mereka memiliki mesin perang yang besar dan kuat. Anda tahu, mereka mengalahkan Hitler dan Napoleon. Mereka telah bertempur selama waktu yang sangat lama.”

Pendekatan baru ini membuat beberapa mantan pejabat AS angkat bicara. Heather Conley, mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Eropa Tengah di era Presiden George W. Bush, mengatakan bahwa strategi Trump ini seolah menghidupkan kembali pendekatan geopolitik abad ke-19 dan awal abad ke-20.

“AS tampaknya berusaha menciptakan pendekatan baru berdasarkan konsep kekuatan besar,” ujar Conley. “Seperti dalam sejarah, hanya negara-negara besar yang memutuskan nasib bangsa lain dan mengambil alih apa yang menguntungkan kepentingan ekonomi serta keamanan mereka, baik melalui pembelian maupun paksaan.”

Pendekatan ini juga menimbulkan perdebatan internal di dalam pemerintahan Trump sendiri. Beberapa pejabat mendukung rekonsiliasi cepat dengan Rusia, sementara yang lain khawatir bahwa Putin hanya ingin memecah belah aliansi transatlantik dan meningkatkan pengaruh Rusia di Eropa.

Trump Dorong Rusia Kembali ke G7, Eropa Berang

Dalam pernyataannya pekan lalu, Trump juga menyebut bahwa ia ingin melihat Rusia kembali bergabung dengan kelompok negara-negara maju G7 (sebelumnya G8 sebelum Rusia dikeluarkan pada 2014).

“Saya ingin mereka kembali. Saya pikir itu adalah kesalahan untuk mengeluarkan mereka,” ujar Trump. “Ini bukan soal apakah saya suka atau tidak suka Rusia, tetapi saya rasa Putin akan sangat senang jika bisa kembali.”

Pernyataan ini memicu kemarahan di kalangan pejabat Eropa, yang selama bertahun-tahun telah memberlakukan sanksi terhadap Moskow atas aneksasi Krimea.

Kesepakatan “Mineral Langka” dengan Ukraina

Selain itu, ada juga ketegangan yang muncul terkait proposal AS agar Ukraina memberikan akses ke cadangan mineral langka sebagai imbalan atas bantuan militer senilai US$66 miliar yang telah diberikan Washington kepada Kyiv sejak perang dimulai.

Presiden Zelensky sendiri dikabarkan menolak menandatangani kesepakatan ini untuk saat ini, karena merasa bahwa kesepakatan tersebut terlalu menguntungkan AS dan tidak memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi Ukraina.

Gedung Putih menilai penolakan Zelensky sebagai langkah yang tidak bijaksana dan menegaskan bahwa perjanjian itu justru akan mempererat hubungan ekonomi antara AS dan Ukraina, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Moskow.

Eropa Bersiap Menghadapi Era Baru

Dalam menghadapi pendekatan baru Trump ini, para pemimpin Eropa mulai menyesuaikan strategi mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa ia akan mengumpulkan pemimpin Eropa di Paris pada Senin untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas langkah selanjutnya terkait Ukraina.

“Angin persatuan sedang bertiup di Eropa, seperti yang belum pernah kita rasakan sejak masa pandemi Covid-19,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot kepada media nasional.

Langkah ini menandakan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi perubahan kebijakan Washington dan berusaha mencari cara untuk tetap memiliki suara dalam penyelesaian konflik di Ukraina.

(luc/luc)

17/02/2025 05:28
Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

01/02/2025 10:42
Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

Washington DC –

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

BBC

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 09:51
Waduh, Trump Akan Tempatkan 30.000 Migran di Teluk Guantanamo

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu (29/01) mengumumkan akan menandatangani perintah eksekutif untuk mendirikan fasilitas penampungan di Teluk Guantanamo untuk 30.000 migran ilegal dan kriminal yang rencananya akan dideportasi.

Trump mengatakan akan mengarahkan Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri untuk memulai persiapan penempatan ini. Ia mengatakan dalam sebuah acara ketika menandatangani undang-undang tentang tindakan penahanan imigrasi lainnya, atau yang disebut Laken Riley Act.

Menurut Trump, fasilitas penahanan milik militer AS di Teluk Guantanamo akan digunakan untuk menahan imigran ilegal dengan catatan kriminal terburuk, yang mengancam keamanan rakyat Amerika.

Deportasi besar-besaran di era Trump

Selama kampanye pilpres tahun 2024 lalu, Donald Trump memang berjanji untuk secara signifikan mengurangi imigrasi dan memperkuat kontrol perbatasan.

Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, yang menargetkan penjagaan perbatasan dan penegakan hukum sejak menjabat. Semua itu ia lakukan dengan sangat terang-terangan, seperti dengan menampilkan foto pesawat militer AS membawa migran dan mendarat di Amerika Tengah.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Meski deportasi serupa juga terjadi di bawah pemerintahan Joe Biden, tapi kala itu AS tidak menggunakan pesawat militer.

Trump mengatakan, tidak bisa tetap menjamin beberapa orang yang dideportasi ke negara asal mereka untuk tetap tinggal di sana.

“Beberapa dari mereka catatan kriminalnya sangat buruk, sehingga kami bahkan tidak percaya negara-negara itu akan menahan mereka, dan karena kami tidak ingin mereka kembali, jadi kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump.

Kamp Guantanamo terkenal karena tuduhan penyiksaan

Penjara militer di Teluk Guantanamo dibuka pada bulan Januari 2002 di pangkalan Angkatan Laut AS yang terletak di tenggara Kuba.

Saat melancarkan perang melawan terorisme setelah serangan teroris 11 September 2001, pemerintahan George W. Bush memilih penjara Guantanamo untuk menahan orang-orang yang dituduh sebagai teroris dan ditangkap oleh AS.

Tempat ini dipilih karena posisinya yang unik, berada di bawah kendali AS, tetapi secara teknis tidak berada di wilayah kedaulatan AS. Dengan demikian, ratusan orang yang dikirim ke Teluk Guantanamo akhirnya memasuki wilayah yang tidak jelas, di mana mereka tidak punya hak hukum.

Selama bertahun-tahun, perlakuan terhadap tahanan seperti tuduhan interogasi melalui penyiksaan, dan upaya hukum pemerintah AS untuk menahan ratusan orang tanpa dakwaan, memicu kecaman internasional termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ae/as (AFP, AP)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 10:53
Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, dialog konstruktif perlu diluncurkan antara Uni Eropa dan AS, di mana Roma bisa memainkan peran positif dalam dialog tersebut.

Hal ini disampaikan Antonio Tajani saat menghadiri pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Senin, 27 Januari di Brussels.

Tajani, dikutip dari Anadolu-OANA menekankan pentingnya bagi Uni Eropa untuk melihat AS sebagai sekutu utamanya, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab di Washington.

Tajani menekankan, dialog konstruktif harus dimulai dan Italia dapat memainkan perang yang sangat positif, dan bertindak sebagai jembatan antara Brussels dan Washington, seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi dengan mantan Presiden AS George W. Bush.

Mengenai risiko perbedaan sikap negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan Trump, dia mengatakan hal itu “sebagian” karena kesalahan Eropa.

Dia mencatat bahwa Uni Eropa harus mampu bertindak sebagai pilar yang kuat dari suatu aliansi strategis, seraya menambahkan tentang perlunya lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak aksi.

Terkait isu di Gaza, Tajani menyambut baik keputusan UE untuk mengerahkan kembali Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa untuk Titik Penyeberangan Rafah (EUBAM Rafah) antara Gaza dan Mesir.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tujuh pasukan gendarmerie (angkatan bersenjata Italia) akan ambil bagian, selain dua warga negara Italia yang saat ini bertugas sebagai bagian dari EUBAM.

29/01/2025 10:02