Tag: George W Bush

Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan memperluas operasi militernya hingga ke wilayah Meksiko terkait retorika Washington terhadap jaringan kriminal narkoba di Amerika Latin, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran terkait hukum internasional dan diplomasi regional.

Menurut laporan Reuters dan NBC, Trump menyampaikan bahwa ia terbuka untuk melancarkan serangan di wilayah Meksiko guna membendung aliran narkoba ke AS.

“Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu bagaimana posisi saya,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (17/11/2025).

“Kita kehilangan ratusan ribu orang karena narkoba. Jadi sekarang kita telah menghentikan jalur air, tetapi kita tahu semua rute.”

Namun, Trump tidak menjelaskan kapan atau bagaimana operasi tersebut bisa dilakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana serangan apapun ke wilayah negaranya.

Jeff Garmany, Associate Professor studi Amerika Latin di University of Melbourne, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penolakan dari pemerintah Meksiko mungkin tidak akan terlalu berdampak.

“Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, sebagian di antaranya bersifat domestik dan sebagian internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun tidak selalu terikat hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB,” ujarnya.

“Namun tidak ada hal dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi hukum dan protokol tersebut. Jadi, tidak, saya akan terkejut jika Trump menunggu persetujuan Presiden Sheinbaum bila ia benar-benar ingin melakukan serangan di Meksiko,” imbuhnya.

Pernyataan Trump muncul dua minggu setelah NBC, mengutip dua pejabat pemerintah, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan tahap awal sebuah operasi darat di Meksiko yang akan dijalankan bersama badan intelijen AS. Laporan itu menyebut operasi tersebut akan berfokus pada serangan drone terhadap laboratorium narkoba di Meksiko dan anggota kartel.

Dalam komentarnya di Gedung Putih minggu ini, Trump mengisyaratkan bahwa AS sudah memiliki daftar sasaran spesifik.

“Kita tahu semua rute. Kita tahu alamat setiap gembong narkoba. Kita tahu alamat mereka. Kita tahu pintu depan mereka. Kita tahu segalanya tentang masing-masing dari mereka,” katanya.

Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai “seperti perang”, dengan alasan bahwa kartel telah membunuh “ratusan ribu” warga AS melalui narkoba seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil.

Meski demikian, Garmany menilai serangan AS di Meksiko kemungkinan besar akan berdampak kecil mengingat kekuatan kartel di negara tersebut. Pemerintah Meksiko sendiri telah terlibat dalam konflik panjang dan mematikan sejak mendeklarasikan “perang” terhadap narkoba dua dekade lalu.

“Kartel Meksiko adalah salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling terorganisasi di dunia. Mereka memiliki sumber daya luas dan posisi geografis unik, berada di antara AS dan Amerika Latin. Melancarkan serangan militer yang ditargetkan akan lebih seperti aksi pencitraan daripada hal lain. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasokan ilegal paling menguntungkan di dunia,” katanya.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif dan celah hukum untuk membenarkan tindakan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Kongres. Termasuk di antaranya penetapan enam kartel sebagai “organisasi teroris asing”, yang memungkinkan Gedung Putih mengklaim serangan militer sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

Sejak September, Gedung Putih telah meluncurkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal yang disebut membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, menewaskan setidaknya 80 orang, meskipun belum ada bukti publik yang disampaikan terkait hubungan para korban dengan kartel seperti Tren de Aragua dari Venezuela.

Pemerintahan Trump menyebut operasi-operasi itu sebagai “konflik bersenjata non-internasional” yang menyasar “narkoteroris” dan “kombatan ilegal”, sebuah konsep yang kontroversial dan pertama kali digunakan di era Presiden George W. Bush dalam “war on terror” untuk membenarkan tindakan terhadap kelompok seperti al-Qaeda.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

18/11/2025 22:00
Dick Cheney, Wapres AS Era George W Bush Meninggal Dunia

Jakarta –

Wakil Presiden (Wapres) ke-46 Amerika Serikat (AS) Dick Cheney meninggal dunia. Wapres era Presiden George W Bush itu meninggal dunia di usia 84 tahun.

Dilansir kantor berita AFP, Selasa (4/11/2025), kabar meninggalnya Cheney diungkapkan keluarga kepada media AS. Keluarga menyampaikan mantan anggota kongres dan menteri pertahanan itu meninggal karena komplikasi pneumonia serta penyakit jantung dan pembuluh darah.

“Selama puluhan tahun, Dick Cheney mengabdi kepada negara kita, termasuk sebagai Kepala Staf Gedung Putih, Anggota Kongres Wyoming, Menteri Pertahanan, dan Wakil Presiden Amerika Serikat,” tambahnya.

Cheney adalah wakil presiden ke-46, menjabat era Presiden George W. Bush selama dua periode antara tahun 2001 dan 2009. Cheney dianggap sebagai salah satu wakil presiden paling berkuasa dalam sejarah AS, seorang tokoh Machiavellian yang memiliki pengaruh besar di balik layar.

Lahir di Lincoln, Nebraska, pada tanggal 30 Januari 1941, Cheney tumbuh besar di negara bagian Wyoming bagian barat yang jarang penduduknya. Ia kuliah di Universitas Yale tetapi keluar dari sekolah bergengsi di Pantai Timur itu dan akhirnya memperoleh gelar dalam ilmu politik di Universitas Wyoming di kampung halamannya.

Sebagai pendukung setia Partai Republik, Cheney terjun ke dunia politik pada tahun 1978, memenangkan kursi Wyoming di DPR dan mempertahankannya selama dekade berikutnya.

Sebagai wakil presiden, Cheney membawa ideologi neo-konservatifnya ke Gedung Putih dan memainkan peran yang lebih besar dalam membuat keputusan kebijakan utama daripada kebanyakan pendahulunya dalam jabatan tersebut.

Cheney secara luas dipandang sebagai salah satu kekuatan pendorong di balik keputusan untuk menginvasi Irak setelah serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaeda di New York dan Washington.

(whn/azh)

04/11/2025 20:39
Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

Jakarta –

Satu kata yang terlintas di benak saat mendengar “kunjungan kenegaraan,” mungkin adalah “protokol”. Terutama ketika melibatkan Keluarga Windsor. Kastel dengan nama yang sama dengan keluarga kerjaan tersebut adalah tempat di mana Raja Charles III akan menjamu Presiden AS Donald Trump selama kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Inggris 17-19 September mendatang. Karena pekerjaan renovasi, ruang-ruang berlapis emas di Istana Buckingham tidak dapat diakses.

Biasanya presiden yang menjabat untuk kedua kalinya tidak ditawarkan untuk kunjungan kenegaraan, namun mereka dapat diundang untuk minum teh atau makan siang bersama keluarga kerajaan.

Ini adalah kali kedua Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, kunjungan kenegaraan sebelumnya di tahun 2019 diterima oleh Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kunjungan kedua ini “sangat bersejarah” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan yang kurang formal (kurang Protokoler) dari presiden AS bisa dihitung jari. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II (1952-2022), hanya tiga acara serupa yang diadakan — dengan George W. Bush, Barack Obama, dan Trump.

Disambut prosesi kereta kuda

Trump yang awal tahun ini sempat menimbulkan kontroversi di AS setelah mengunggah cuitan “Long live the King” yang merujuk pada dirinya sendiri — akan disambut di Windsor oleh Pangeran William dan Putri Catherine pada Rabu (17/9) dengan prosesi kereta kuda kerajaan. Dalam kunjungan kenegaraan sebelumnya proses ini tidak ada mengingat logistik keamanan yang rumit jika diadakan di London.

Menurut Sky News, jadwal kunjungan kenegaraan kedua Trump ini mencakup parade militer, peletakan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II di Kapel St George, atraksi penerbangan Red Arrows dan jet F-35, makan malam resmi, dan acara seremonial lainnya.

Ini adalah jadwal yang dipenuhi tradisi. Namun, di balik kilauan perak dan pedang upacara tersembunyi ‘ladang ranjau’ protokol kerajaan, labirin penuh etiket yang bisa ‘menyesatkan’ para negarawan – bahkan mereka yang sudah berpengalaman.

Pelanggaran-pelanggaran protokol petinggi negara atau pasangannya

Dalam kunjungan pertamanya, Trump berjalan di depan Ratu Elizabeth II, membuat sang ratu yang bertubuh mungil tersembunyi di balik tubuh besar Trump — sebuah kesalahan yang ramai dijadikan berita utama.

Tapi Trump bukanlah pemimpin Amerika satu-satunya yang melanggar protokol kerajaan.

Pendahulunya, Joe Biden mengenakan kacamata hitam Ray-Ban aviator andalannya saat menyapa Ratu dalam kunjungannya di tahun 2021. Hal ini membuat para ahli etiket Inggris geleng-geleng kepala.

“Saat bertemu Ratu secara langsung, tidak boleh memakai kacamata hitam atau sejenisnya karena kontak mata sangat penting dalam perkenalan,” kata Grant Harrold, pelayan kerajaan yang melayani Pangeran Charles saat itu, kepada Newsweek.

Pada tahun 2019, Michelle Obama pernah merangkul Ratu Elizabeth dari belakang, sebuah gestur yang menghangatkan hati tapi juga mengejutkan.

Dalam memoarnya “Becoming”, Michelle menyebut bahwa momen itu terjadi saat kaki merasa lelah dan mereka mengekspresikan rasa kemanusiaan yang sama: “Lupa bahwa Ratu Elizabeth mengenakan mahkota berlian dan bahwa saya datang ke London dengan pesawat kepresidenan: Kami hanyalah dua perempuan lelah yang terhimpit sepatu kami. Saya lalu melakukan apa yang secara naluriah saya lakukan setiap kali merasa terhubung dengan orang baru, yakni mengekspresikan perasaan saya secara terbuka. Saya meletakkan tangan dengan penuh kasih sayang di bahunya.”

Michelle menambahkan jika tindakannya dianggap “tidak pantas” secara protokol, “setidaknya saya telah melakukan hal yang manusiawi.”

Menelusuri kembali ke era Camelot di Washington D.C., kunjungan Jackie Kennedy pada tahun 1961 bersama Presiden John F. Kennedy tampaknya mengguncang dunia kerajaan.

Seperti yang digambarkan dalam serial Netflix “The Crown,” kehadiran gemilangnya dilaporkan membuat Ratu Elizabeth II yang saat itu masih muda merasa terganggu, karena merasa tersaingi oleh pesona dan kecerdasan Ibu Negara AS tersebut. Episode tersebut mungkin didramatisir, tetapi berhasil menampilkan ketegangan yang mungkin timbul ketika seremoni Inggris bertemu dengan karisma Amerika.

Tetap tenang meski canggung

Ratu Elizabeth II, yang menjadi tuan rumah di tiap kunjungan kenegaraan presiden AS – dari Presiden Truman hingga Biden (kecuali Lyndon B. Johnson), menguasai seni diplomasi dengan sempurna. Ia tenang dan humoris meski menghadapi momen canggung – seperti saat George W. Bush pada kunjungannya di tahun 2007 menyebut sang ratu pernah mengunjungi AS pada 1776, padahal sang ratu lahir di tahun 1926.

Sikap tenang jadi pesonanya menghadapi kedatangan yang terlambat, gestur yang berlebihan, atau kesalahan dalam percakapan. Ratu jarang menunjukkan reaksinya.

Kini, King Charles III melanjutkan peran ini dengan gaya yang lebih santai dan komunikatif, namun tekanan diplomatik atasnya tetap tinggi.

Momen yang berpotensi jadi Meme Internet

Dalam setiap pertemuan tinggi, setiap jabat tangan, langkah, pandangan, atau pilihan busana begitu diperhatikan dan berpotensi jadi meme internet (video atau gambar yang jadi bahasa baru di internet). Trump tak pernah menghindar dari sorotan, sering menghadirkan momen seperti jabat tangan khasnya yang kuat atau memberi komentar spontan di luar naskah pidato.

Pada bulan Juli dalam suatu konferensi pers di Skotlandia, Trump mengkritik Wali Kota London, Sadiq Khan menyebutnya “orang jahat” yang “melakukan pekerjaan buruk,” hal ini membuat Perdana Menteri Starmer terkejut.

Meskipun terkendala protokol, kunjungan kenegaraan bertujuan mempererat hubungan negara dan menguatkan aliansi. Undangan resmi kunjungan kenegaraan diberikan oleh raja Inggris atas saran pemerintah.

Karena situasi geopolitik dan sifat Trump yang bisa memicu atau meredakan ketegangan, media Inggris menyebut kunjungannya sebagai “serangan atas pesona kerajaan” dan “acara basa-basi”.

Lord Simon McDonald, mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri dan kepala Layanan Diplomatik mengatakan kepada Sky News kunjungan ini “bukan sekadar kereta kuda dan kemewahan, tapi mengenai agenda dunia.”

Namun, bagi media dan publik, yang menarik adalah kemegahan upacara — dan potensi kesalahan — yang membuat kunjungan semacam ini menarik dengan kemungkinan menjadi bahan liputan, klik, dan perbincangan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

16/09/2025 12:41
Ini 3 Nama Calon Ketua The Fed Pilihan Donald Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller, dan mantan Gubernur Fed Kevin Warsh sebagai tiga kandidat utama pengganti Jerome Powell sebagai ketua bank sentral.

“Bisa dibilang itu tiga nama teratas,” ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval dikutip dari Bloomberg pada Senin (8/9/2025).

Trump sebelumnya menegaskan bahwa meski sudah memiliki preferensi, dirinya berkomitmen untuk menjalankan proses wawancara kandidat.

Menteri Keuangan Scott Bessent, yang sempat disebut sebagai kandidat tetapi kemudian mengundurkan diri, kini memimpin proses pencarian.

“Saya mungkin satu-satunya orang di dunia yang tidak ingin pekerjaan itu,” kata Bessent.

Masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei 2025, namun jadwal penunjukan penggantinya belum jelas. Bessent mengatakan wawancara akan dimulai Jumat (5/9/2025).

Namun, hingga Rabu lalu, Waller mengaku belum dijadwalkan untuk wawancara. Hassett pun pada 25 Agustus menyebut keputusan Trump mungkin masih butuh “beberapa bulan” lagi.

Proses pemilihan Ketua The Fed berlangsung di tengah meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga. Setelah menahan suku bunga sejak Desember, Powell pada akhir Agustus mengisyaratkan risiko pasar tenaga kerja kini lebih besar dibanding inflasi.

Data ketenagakerjaan terbaru yang lemah pada Jumat pekan lalu semakin memperkuat peluang pemangkasan suku bunga dalam pertemuan Fed 16-17 September, yang oleh pasar diperkirakan hampir pasti terjadi.

Trump sendiri kerap mengecam Powell karena mempertahankan suku bunga tinggi sepanjang tahun ini, bahkan menyalahkannya atas lemahnya laporan ketenagakerjaan Agustus. Trump sebelumnya juga menyatakan tidak akan memperpanjang masa jabatan Powell.

Berikut profil singkat tiga kandidat utama pengganti Powell dikutip dari Reuters:

Christopher Waller (66 tahun), Gubernur The Fed

Mantan kepala ekonom riset di St. Louis Fed ini diangkat Trump ke Dewan Gubernur The Fed pada 2020. Waller dikenal vokal mendorong kenaikan suku bunga sejak awal lonjakan inflasi pada 2021, namun belakangan menjadi salah satu pejabat Fed yang lebih cepat menyerukan pelonggaran kebijakan. Dia bahkan menolak keputusan Fed pada Juli lalu yang mempertahankan suku bunga.

Pada akhir Agustus lalu, Waller sempat menyuarakan dukungan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

“Pasar tenaga kerja melemah dan saya khawatir kondisinya bisa memburuk cepat. Komite tidak boleh menunggu hingga penurunan itu benar-benar terjadi,” katanya.

Kevin Hassett (63 tahun), Direktur Dewan Ekonomi Nasional

Ekonom yang lama dekat dengan Partai Republik dan pemikir konservatif ini pernah memimpin Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih pada 2017–2019. Kini sebagai penasihat ekonomi utama Trump, Hassett menjadi pendukung kebijakan tarif dan kritik keras terhadap Powell.

Hassett juga mendukung keputusan Trump memecat kepala Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) setelah revisi besar-besaran data ketenagakerjaan.

Hassett pada awal bulan lalu menyebut kekecewaan Trump terkait The Fed adalah lambannya bank sentral memangkas bunga di tengah langkah negara lain

“Ada kekhawatiran bahwa perhitungan partisan memengaruhi keputusan Fed… Sangat mengecewakan jika Fed menggunakan alasan ketidakpastian dan inflasi tarif tanpa bukti jelas,” jelasnya kala itu.

Kevin Warsh (55 tahun), Mantan Gubernur The Fed

Diangkat Presiden George W. Bush pada 2006, Warsh menjadi penghubung utama Fed dengan Wall Street saat krisis keuangan 2007–2009. Dia mundur pada 2011 setelah mengkritik program pembelian obligasi Fed.

Trump hampir memilih Warsh sebagai Ketua The Fed pada 2018 dan belakangan mengaku menyesal tidak melakukannya. Sejak itu, Warsh kerap menulis opini publik yang mengkritik kebijakan Fed.

Warsh juga menyuarakan dukungan bagi The Fed untuk segera memangkas suku bunga pada pertengahan Juli lalu. Menurutnya, hal tersebut juga merupakan langkah awal untuk mereformasi bank sentral.

“Keluarkan Fed dari urusan fiskal dan politik, arahkan likuiditas ke ekonomi riil. Fed saat ini salah menyeimbangkan kebijakan; pemangkasan suku bunga adalah awal untuk memperbaikinya,” ujar Warsh.

08/09/2025 04:47
Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah nama baru mencuat sebagai calon Ketua bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk menggantikan Jerome Powell.

Melansir Reuters pada Minggu (10/8/2025), Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent memimpin proses pencarian pengganti Powell dengan daftar kandidat yang diperluas.

Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, daftar terbaru tersebut mencakup Presiden The Fed St. Louis James Bullard dan Marc Sumerlin, mantan penasihat ekonomi Presiden George W. Bush.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dan mantan gubernur The Fed Kevin Warsh masih masuk dalam pertimbangan, begitu pula gubernur The Fed saat ini, Christopher Waller.

Sebelumnya, Wall Street Journal memaparkan bahwa jumlah kandidat calon Ketua The Fed kini berjumlah sekitar 10 orang. Adapun, Presiden AS Donald Trump pekan lalu sempat mengatakan telah mempersempit daftar menjadi empat nama.

Trump sepanjang tahun ini menekan Powell untuk memangkas suku bunga, melanjutkan kritiknya terhadap Ketua The Fed yang sudah berlangsung sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tak lama setelah mengangkat Powell ke posisi tersebut. Adapun, masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei 2026 mendatang.

Sejumlah pihak mengkritik bahwa presiden sebaiknya membiarkan Powell menyelesaikan masa jabatannya tanpa intervensi.

Hassett, Warsh, dan Waller diketahui mendukung suku bunga yang lebih rendah, sejalan dengan kriteria yang disebut Trump sebagai salah satu syarat untuk menjabat Ketua The Fed.

Bullard, yang meninggalkan The Fed St. Louis tahun lalu untuk menjadi dekan sekolah bisnis Universitas Purdue, merupakan atasan Waller sebelum Trump merekrut direktur riset The Fed regional tersebut ke Dewan Gubernur The Fed.

Pada Mei lalu, Bullard mengatakan bahwa The Fed kemungkinan dapat memangkas suku bunga pada September.

Pandangan kebijakan moneter terbaru Sumerlin belum diketahui secara jelas. Dampak dari diperluasnya daftar kandidat terhadap waktu penunjukan juga belum pasti.

Trump bergerak cepat pekan ini untuk menunjuk sekutu politiknya ke Dewan Gubernur The Fed setelah Gubernur The Fed Adriana Kugler, yang diangkat Presiden Joe Biden dan tidak mendukung pemangkasan suku bunga, mengundurkan diri secara mengejutkan.

Penasihat Dewan Ekonomi Stephen Miran akan mengisi sisa masa jabatan Kugler hingga 31 Januari 2025.

Trump juga menyatakan bahwa pencarian masih berlanjut untuk mengisi kursi Dewan Gubernur The Fed dengan masa jabatan penuh 14 tahun mulai 1 Februari 2025.

10/08/2025 11:10
Efek Ngeri Kebijakan Trump Bisa Bikin Jutaan Orang Kena HIV/AIDS

Jakarta –

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penghentian bantuan luar negeri bisa berdampak ngeri bagi penderita HIV/AIDS. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan kebijakan Trump berpotensi menyebabkan jutaan orang terkena HIV.

Kebijakan AS ini diumumkan pada Januari 2025 . Pemerintahan AS memutuskan membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia.

Keputusan pembekuan bantuan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dia mengirimkan telegram ke semua pos diplomatik AS yang menguraikan langkah tersebut.

Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru. Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.

“Keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program akan dibuat setelah peninjauan ini,” demikian pernyataan telegram tersebut, yang mencatat bahwa peninjauan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 85 hari seperti dilansir CNN, Sabtu (25/1).

Sebulan setelahnya, Trump pada Kamis (27/2) memutuskan menyetop lebih dari 90 persen program Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID, menurut dokumen pengadilan yang dirilis 25 Februari. Hal itu termasuk program penanganan HIV serta program kesehatan yang lebih luas.

Program kesehatan utama PBB termasuk di antara yang mendapatkan pemberitahuan penghentian, adalah UNAIDS, Stop TB Partnership, dan Scaling Up Nutrition serta proyek-proyek yang membantu jutaan orang yang mengungsi secara paksa.

Dana US$ 4 miliar yang dijanjikan AS untuk respons HIV global tahun 2025 lenyap di bulan Januari. Terlebih Trump juga memutuskan untuk menutup USAID.

Pada Maret 2025, UNAIDS memperkirakan ada 2 ribu kasus baru HIV setiap hari di seluruh dunia dan peningkatan 10 kali kematian akibat penyakit tersebut buntut penarikan dan pembekuan dana oleh Amerika Serikat.

Gangguan pendanaan ini berdampak pada layanan yang lebih luas dan buruk bagi orang yang hidup dengan HIV-AIDS (ODHA).

“Penarikan dana AS yang tiba-tiba ini telah menutup banyak klinik, memberhentikan ribuan pekerja kesehatan … Semua ini berarti bahwa kita memperkirakan akan melihat peningkatan infeksi baru. UNAIDS memperkirakan bahwa kita bisa melihat 2.000 infeksi baru setiap hari,” kata Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima dikutip dari Reuters, Selasa (25/3).

Byanyima mengatakan jika pendanaan dari USAID tidak dilanjutkan pada akhir jeda 90 hari, pada bulan April, atau tidak digantikan oleh pemerintah lain, akan ada, dalam empat tahun ke depan, tambahan 6,3 juta kematian akibat AIDS.

PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump

Donald Trump. (DW News)

Kini, PBB memperingatkan bahwa penghentian bantuan luar negeri oleh Trump dapat membalikkan ‘kemajuan puluhan tahun’ dalam penanggulangan HIV/AIDS. Seperti dilansir Al Jazeera dan Associated Press, Jumat (11/7), penarikan dana AS secara tiba-tiba dari Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) dalam enam bulan terakhir telah menyebabkan ‘guncangan sistemik’.

PEPFAR diluncurkan tahun 2003 oleh Presiden AS George W Bush, dan merupakan komitmen terbesar yang pernah dilakukan negara mana pun yang berfokus pada satu penyakit. UNAIDS menyebut program ini sebagai “penyelamat” bagi negara-negara dengan tingkat HIV yang tinggi.

Para pejabat PBB pun memperingatkan jika pendanaan tersebut tidak diganti, maka hal itu dapat mengakibatkan enam juta infeksi HIV tambahan dan memicu empat juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029 mendatang.

Laporan AIDS Global 2025 yang dirilis pada Kamis (10/7) menyebut investasi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun dalam program-program AIDS telah menurunkan jumlah orang yang meninggal akibat penyakit tersebut ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir, dan menyediakan obat-obatan yang telah menyelamatkan nyawa bagi sebagian besar masyarakat paling rentan di dunia.

“Program-program HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba mengancam akan membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam penanggulangan HIV,” demikian bunyi laporan tahunan UNAIDS.

“Perang dan konflik, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, pergeseran geopolitik, dan guncangan perubahan iklim — yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanggulangan HIV global — memicu ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral,” sebut laporan tersebut.

Menurut laporan tahunan UNAIDS, orang-orang yang tertular HIV dan mereka yang meninggal akibat penyebab terkait AIDS berada pada tingkat terendah dalam ‘lebih dari 30 tahun’. Namun, pada akhir tahun 2024, penurunan jumlah itu ‘tidak cukup’ untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman publik pada tahun 2030.

Pemotongan dana oleh Trump berdampak sangat besar, mengingat Washington merupakan donatur bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

“Penarikan mendadak kontributor tunggal terbesar bagi respons HIV global ini mengganggu program pengobatan dan pencegahan di seluruh dunia,” demikian laporan UNAIDS tersebut.

Menurut laporan UNAIDS, hilangnya dana bantuan AS itu telah “mengganggu rantai pasokan, menyebabkan penutupan fasilitas kesehatan, membuat ribuan klinik kesehatan kehilangan staf, menghambat program pencegahan, mengganggu upaya tes HIV, dan memaksa banyak organisasi masyarakat untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan terkait HIV”.

Halaman 2 dari 2

(idn/rfs)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

12/07/2025 06:01
Trump Potong Bantuan, PBB Warning 6 Juta Orang di Dunia Berisiko Kena HIV

Jakarta –

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberi peringatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, kebijakan Trump bakal berakibat pada jutaan lebih kematian akibat HIV-AIDS pada tahun 2029. Ini dituangkan dalam Pembaruan AIDS Global PBB (UNAIDS) 2025.

Dikutip dari Al Jazeera, kebijakan yang dimaksud adalah keputusan untuk Trump untuk memangkas Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR). Menurut laporan PBB, pemangkasan ini dapat mengakibatkan enam juta infeksi HIV tambahan dan empat juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029.

Sebagai informasi, PEPFAR diluncurkan pada tahun 2003 oleh Presiden AS George W. Bush, dan merupakan komitmen terbesar yang pernah dilakukan oleh negara manapun yang berfokus pada satu penyakit. UNAIDS menyebut program ini sebagai ‘jalur penyelamat’ bagi negara-negara dengan tingkat HIV yang tinggi.

“Program HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba dan mengancam akan membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam penanggulangan HIV,” bunyi laporan UNAIDS itu, dikutip detikcom, Jumat (11/7/2025).

“Perang dan konflik, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, pergeseran geopolitik, dan goncangan perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanggulangan HIV global memicu ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral,” tambahnya.

Jumlah orang yang tertular HIV dan mereka yang meninggal karena AIDS berada pada tingkat terendah selama lebih dari 30 tahun. Namun, pada akhir 2024, jumlah ini tidak cukup untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman publik di tahun 2030.

Dalam kasus infeksi baru, terjadi penurunan sebesar 56 persen di Afrika sub-Sahara, yang merupakan rumah bagi separuh dari seluruh orang yang tertular HIV secara global pada tahun 2024.

“Lima negara, sebagian besar dari Afrika sub-Sahara, berada di jalur yang tepat untuk mencapai penurunan infeksi baru sebesar 90 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010,” tutur laporan UNAIDS.

Saat ini banyak negara yang masih memiliki cukup obat antiretroviral dan klinik yang membantu mengobati pengidap HIV/AIDS. Namun, pemangkasan dana dari Trump bisa menyebabkan fasilitas tersebut tutup dan pencegahan terhenti.

Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima mengatakan bahwa pencegahan HIV-AIDS jauh lebih penting daripada pengobatan.

“Populasi kunci adalah yang paling terdampak. Mereka bergantung pada layanan khusus dari para pemimpin komunitas, dan mereka adalah yang pertama terdampak,” kata Byanyima.

Akan tetapi, bahkan sebelum Trump membuat keputusan untuk mengurangi dukungan segera setelah menjabat pada bulan Januari, para pendonor, terutama negara-negara Eropa, telah mengurangi bantuan pembangunan.

(dpy/kna)

11/07/2025 14:31
PBB Ingatkan Kebijakan Trump Bisa Bikin 6 Juta Orang Kena HIV/AIDS

Washington DC –

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa penghentian bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat membalikkan “kemajuan puluhan tahun” dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Disebutkan oleh PBB dalam laporan tahunannya soal HIV/AIDS, seperti dilansir Al Jazeera dan Associated Press, Jumat (11/7/2025), bahwa penarikan dana AS secara tiba-tiba dari Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) dalam enam bulan terakhir telah menyebabkan “guncangan sistemik”.

PEPFAR diluncurkan tahun 2003 oleh Presiden AS George W Bush, dan merupakan komitmen terbesar yang pernah dilakukan negara mana pun yang berfokus pada satu penyakit. UNAIDS menyebut program ini sebagai “penyelamat” bagi negara-negara dengan tingkat HIV yang tinggi.

Para pejabat PBB pun memperingatkan jika pendanaan tersebut tidak diganti, maka hal itu dapat mengakibatkan enam juta infeksi HIV tambahan dan memicu empat juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029 mendatang.

Laporan AIDS Global 2025 yang dirilis pada Kamis (10/7) menyebut bahwa investasi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun dalam program-program AIDS telah menurunkan jumlah orang yang meninggal akibat penyakit tersebut ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir, dan menyediakan obat-obatan yang telah menyelamatkan nyawa bagi sebagian besar masyarakat paling rentan di dunia.

“Program-program HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba mengancam akan membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam penanggulangan HIV,” demikian bunyi laporan tahunan UNAIDS.

“Perang dan konflik, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, pergeseran geopolitik, dan guncangan perubahan iklim — yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanggulangan HIV global — memicu ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral,” sebut laporan tersebut.

Menurut laporan tahunan UNAIDS, orang-orang yang tertular HIV dan mereka yang meninggal akibat penyebab terkait AIDS berada pada tingkat terendah dalam “lebih dari 30 tahun”. Namun, pada akhir tahun 2024, penurunan jumlah itu “tidak cukup” untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman publik pada tahun 2030.

Lihat juga Video Kala Selebritas di Cannes Berdonasi Setelah Dana AIDS Dipotong Trump

Dana US$ 4 miliar yang dijanjikan AS untuk respons HIV global tahun 2025 lenyap begitu saja di bulan Januari lalu, ketika Trump memerintahkan penangguhan semua bantuan asing dan memutuskan untuk menutup USAID.

Pemotongan dana oleh Trump berdampak sangat besar, mengingat Washington merupakan donatur bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

“Penarikan mendadak kontributor tunggal terbesar bagi respons HIV global ini mengganggu program pengobatan dan pencegahan di seluruh dunia,” demikian laporan UNAIDS tersebut.

Menurut laporan UNAIDS, hilangnya dana bantuan AS itu telah “mengganggu rantai pasokan, menyebabkan penutupan fasilitas kesehatan, membuat ribuan klinik kesehatan kehilangan staf, menghambat program pencegahan, mengganggu upaya tes HIV, dan memaksa banyak organisasi masyarakat untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan terkait HIV”.

Lihat juga Video Kala Selebritas di Cannes Berdonasi Setelah Dana AIDS Dipotong Trump

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

11/07/2025 12:49
Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara Barat mulai melontarkan kecaman terhadap Israel. Mereka mengkritisi agresifitas berlebihan yang dilakukan Negeri Zionis itu di wilayah Gaza, Palestina, serta sejumlah daerah Arab lainnya.

Berikut sejumlah negara ‘sekutu’ Israel yang telah berbalik mengkritisi negara itu dengan keras dirangkum berbagai sumber:

1. Jerman

Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kecaman paling tajam terhadap Israel sejak konflik Gaza kembali memanas. Dalam konferensi pers di Turku, Finlandia, Selasa (27/5/2025), Merz menyatakan bahwa serangan militer besar-besaran Israel ke Jalur Gaza “tak lagi dapat dipahami” dan “tidak lagi dapat dibenarkan” sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

Pernyataan tersebut menandai perubahan signifikan dalam posisi publik Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia Israel di kancah internasional, karena komitmen sejarahnya pasca-Holocaust. Namun, tekanan dari opini publik, partai koalisi, dan pejabat senior mulai mendorong pergeseran sikap di tingkat pemerintahan.

“Serangan militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza tidak menunjukkan logika apapun bagi saya. Bagaimana itu bisa melayani tujuan memerangi teror? Dalam hal ini, saya sangat, sangat kritis,” kata Merz, dilansir Reuters.

“Saya bukan orang pertama yang mengatakannya… Tapi saya rasa waktunya sudah tiba untuk menyatakan secara terbuka bahwa apa yang saat ini terjadi sudah tidak bisa dipahami lagi.”

Pernyataan Merz menyusul kritik dari Menteri Luar Negeri Johann Wadephul, serta seruan dari mitra koalisi junior Partai Sosial Demokrat (SPD) untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel guna menghindari keterlibatan Jerman dalam potensi kejahatan perang.

2. Inggris-Kanada-Prancis

Tiga negara besar sekutu Israel – Inggris, Kanada, dan Prancis – pada Senin pekan lalu mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika negara tersebut tidak menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan.

Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras sejauh ini terhadap Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat, yang selama ini mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri namun kini menilai eskalasi serangan sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional.

“Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” tulis ketiga negara dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Inggris, dikutip dari Reuters.

Dalam pernyataan yang sama, Inggris, Kanada, dan Prancis juga menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan:

“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan,” tegas mereka.

Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara Barat tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan mereka terhadap Israel bukanlah tanpa syarat.

“Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Tapi eskalasi ini benar-benar tidak proporsional,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam saat Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan keterlaluan seperti ini.”

3. Amerika Serikat (AS)

Intensitas dukungan Washington terhadap Israel mulai nampak berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi setelah Trump berkunjung ke sejumlah negara Timur Tengah dan bertemu dengan pemimpin negara yang anti dengan Tel Aviv.

Pada 19 Mei lalu, Trump bertemu pemimpin Islamis Suriah, Ahmed al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan itu membahas pencabutan seluruh sanksi yang dijatuhkan Negeri Paman Sam terhadap Suriah.

“Dia punya potensi. Dia pemimpin sejati,” kata Trump kepada wartawan setelah berunding dengan Sharaa pada Rabu pekan lalu di Riyadh.

Hal itu mengukuhkan munculnya tatanan Timur Tengah baru yang dipimpin Sunni – yang melampaui ‘poros perlawanan’ Iran dan mengesampingkan Israel. Menurut tiga sumber regional dan dua sumber Barat, ada pesan yang jelas dari Trump bagi Negeri Yahudi.

Di tengah meningkatnya kejengkelan di Washington atas kegagalan Israel mencapai gencatan senjata di Gaza, lawatan Trump merupakan penghinaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat AS, kata sumber tersebut.

Sumber tersebut menyebut pesannya jelas: dalam visi diplomasi Timur Tengah Trump yang kurang ideologis dan lebih berorientasi pada hasil, Netanyahu tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat AS untuk agenda sayap kanannya, kata sumber tersebut.

“Pemerintahan ini sangat frustrasi dengan Netanyahu dan rasa frustrasi itu terlihat,” kata David Schenker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat di bawah mantan Presiden Republik George W. Bush.

“Mereka sangat, sangat transaksional, dan Netanyahu tidak memberi mereka apapun saat ini.”

Sumber tersebut mengatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan Israel, yang tetap menjadi sekutu penting AS yang dukungannya di Washington sangat kuat dan bipartisan.

“Namun, pemerintahan Trump ingin menyampaikan pesan kepada Netanyahu bahwa Amerika memiliki kepentingannya sendiri di Timur Tengah dan tidak suka jika dia menghalangi jalannya,” sumber tersebut menambahkan.

“Kesabaran AS telah terkuras bukan hanya oleh penolakan Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza, tetapi juga penolakannya terhadap perundingan AS dengan Iran mengenai program nuklirnya.”

“Meskipun secara terbuka menegaskan hubungan AS-Israel tetap kuat, pejabat pemerintahan Trump secara pribadi telah menyatakan kekesalannya dengan penolakan Netanyahu untuk mengikuti posisi Washington terkait Gaza dan Iran,” tambah sumber itu.

(tps)

28/05/2025 21:40
Taktik Elon Musk Perkuat Takhtanya di Pemerintahan Trump

Jakarta –

Meski sudah mengaku menyelesaikan tugasnya di Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) AS, Elon Musk ternyata punya taktik agar tetap memperkuat pengaruhnya. Menurut laporan eksklusif Reuters, bos SpaceX ini membuat AI chatbot Grok buatannya mampu mengakses data sensitif pemerintahan.

Melansir New Republic, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa DOGE telah mulai menggunakan versi khusus Grok. Grok sendiri adalah chatbot AI generatif yang dikembangkan oleh xAI, yang mana dimiliki orang terkaya di dunia itu.

“Mereka mengajukan pertanyaan, menggunakannya untuk menyiapkan laporan, memberikan analisis data,” kata orang tersebut kepada Reuters.

Grok diklaim digunakan untuk menelusuri informasi yang sangat banyak secara lebih efisien dalam pencarian organisasi terhadap dugaan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Tapi tak sampai di situ saja, dua orang sumber lainnya mengatakan bahwa DOGE telah mendesak pejabat di Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menggunakan Grok, meskipun faktanya Grok tidak disetujui untuk digunakan di sana.

Penggunaan Grok di pemerintah federal menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang banyaknya konflik kepentingan Musk dalam pekerjaan dan usaha bisnisnya di pemerintahan. Itu dikarenakan pemerintah harus membayar akses untuk menggunakan chatbot AI tersebut, masih menurut sumber tersebut.

“Ini memberi kesan bahwa DOGE menekan lembaga untuk menggunakan perangkat lunak untuk memperkaya Musk dan xAI, dan bukan untuk keuntungan rakyat Amerika,” kata Richard Painter, penasihat etika mantan Presiden Republik George W. Bush dan seorang profesor di University of Minnesota. Musk telah dituduh menggunakan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan Starlink di negara-negara asing dan Departemen Perdagangan untuk meningkatkan Tesla.

Sementara itu, seorang juru bicara Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa DOGE tidak mendorong karyawan mana pun untuk menggunakan alat atau produk tertentu. Laporan bahwa Grok digunakan di pemerintahan federal juga menimbulkan kekhawatiran lain, tentang kepatuhan DOGE terhadap undang-undang privasi dan penanganannya terhadap data sensitif. Apalagi, situs web xAi mengatakan bahwa mereka mungkin memantau pengguna Grok untuk ‘tujuan bisnis tertentu’.

Sebelumnya, Elon Musk sudah dikabarkan tidak lagi bekerja secara reguler di Gedung Putih. Nakhoda Tesla itu memimpin DOGE di bangunan yang tidak jauh dari Oval Office, kantor Presiden Donald Trump. Namun saat ini, dia tidak lagi bekerja langsung atau secara fisik di sana.

(ask/ask)

26/05/2025 22:10