Tag: George Floyd

Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

Apa arti Antifa?

Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

Baca juga:

Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

Baca juga:

“Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

“Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

“Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

Baca juga:

Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

“Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

“Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

BBC

Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

(ita/ita)

19/09/2025 14:53
Trump Kerahkan 2.000 Pasukan Garda Nasional Buat Atasi Demo Soal Imigrasi

Washington DC –

Aksi protes terhadap kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Los Angeles pecah. Trump pun mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional untuk meredam demonstrasi ini.

Dilansir AFP, Minggu (8/6/2025), pasukan ini dikerahkan pada Sabtu (7/8). Gedung Putih menyebut ini sebagai langkah untuk meredakan “pelanggaran hukum,” setelah protes yang terkadang disertai kekerasan meletus atas penggerebekan penegakan hukum imigrasi.

Trump mengambil alih kendali federal atas militer negara bagian California untuk mendorong tentara ke kota terbesar kedua di negara itu. Tentara ini akan berhadapan dengan demonstran. Ini adalah langkah langka yang menurut Gubernur Gavin Newsom “sengaja menghasut.”

Perkembangan itu terjadi setelah dua hari konfrontasi. Agen federal sempat menembakkan granat kejut dan gas air mata ke arah kerumunan yang marah atas penangkapan puluhan migran di kota dengan populasi Latino yang besar.

Rekaman menunjukkan sebuah mobil dibakar di persimpangan jalan yang ramai. Sementara dalam video yang beredar di media sosial seorang pria berhelm sepeda motor terlihat melemparkan batu ke arah kendaraan federal yang melaju kencang.

Para pengunjuk rasa terlihat mengejek para petugas dan merekam mereka dengan ponsel mereka.

“Presiden Trump telah menandatangani Nota Presiden yang mengerahkan 2.000 Garda Nasional untuk mengatasi pelanggaran hukum yang dibiarkan terus berlanjut,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt Sabtu (7/6) malam, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai pemimpin Demokrat California yang “tidak bertanggung jawab”.

“Pemerintahan Trump memiliki kebijakan toleransi nol terhadap tindak pidana dan kekerasan, terutama ketika kekerasan itu ditujukan kepada petugas penegak hukum yang berusaha melakukan tugas mereka.”

Garda Nasional–militer cadangan–sering digunakan dalam bencana alam, seperti setelah kebakaran di LA, dan jarang digunakan dalam kasus kerusuhan sipil. Garda Nasional dikerahkan di Los Angeles setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020.

Newsom, yang sering menjadi lawan Trump dan musuh lama Partai Republik, menggunakan media sosial untuk mengecam perintah Gedung Putih itu. “Langkah itu sengaja dibuat untuk menghasut dan hanya akan meningkatkan ketegangan,” tulisnya di X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Tonton juga “Kian Panas, Trump Mau Cabut Kerja Sama dengan Perusahaan Elon Musk” di sini:

(rdp/idh)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/06/2025 12:48
Anggota DPR minta pemerintah lindungi mahasiswa RI ditahan di AS

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

“Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Junico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

.Seperti diketahui, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono Wicaksono yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Penahanan Aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kemlu dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Nico Siahaan, sapaan akrab Junico Siahaan, menegaskan Aditya harus mendapat perlindungan maksimal berdasarkan prinsip keadilan universal dan asas non-diskriminasi.

“Indonesia harus menunjukkan bahwa kita serius dalam memperjuangkan hak-hak hukum setiap warga negara, apalagi ketika menghadapi sistem hukum asing yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Pendampingan hukum harus dilakukan secara intens dan profesional,” ujar Nico.

Aditya juga pernah tercatat mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi protes. Dia ditangkap dalam demonstrasi setelah diberlakukan jam malam di Minnesota. Aditya juga telah menjalani persidangan dan diputuskan bebas dengan jaminan.

Aditya diketahui memegang visa pelajar F-1 dan telah menyelesaikan gelar master di Southwest Minnesota State University pada 2023. Saat visanya dicabut, Aditya sebenarnya tengah menanti proses permanen tinggal di AS melalui pengajuan kartu hijau (green card) usai menikah dengan warga setempat.

Nico pun menilai, kasus ini merupakan pengingat bahwa dinamika sosial-politik di negara seperti AS sangat kompleks. Untuk itu ia mengimbau WNI yang bermigran untuk cermat melihat situasi di negeri orang.

“Kami mengimbau WNI, khususnya pelajar dan diaspora di AS, untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyuarakan opini. Ini bukan soal membatasi kebebasan berekspresi, tetapi lebih kepada memahami konteks politik dan hukum yang berlaku di negara tempat tinggal masing-masing,” ungkap Nico.

Menurut Nico, kebebasan berekspresi itu merupakan hak setiap orang, apalagi dalam menyangkut hal-hal kemanusiaan.

“Saya hanya mengimbau untuk lebih berhati-hati. Bukan kita mengesampingkan sisi kemanusiaan dan juga solidaritas, tapi ketika kita menyampaikan isu hari ini di Amerika, saya harap bisa berpikirlah seribu kali untuk itu, apalagi dengan posisi sebagai pendatang,” sebutnya.

Lebih lanjut, Nico kembali meminta pemerintah untuk hadir dan aktif melindungi warganya yang berada di luar negeri. Ia mendorong adanya bantuan hukum terbaik dari pemerintah bagi Aditya.

“Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan diplomatik sebesar-besarnya. Itu adalah mandat konstitusi yang tidak boleh diabaikan,” tegas Nico.

Secara khusus, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan luar negeri itu menyoroti tantangan yang dihadapi WNI di negara seperti AS yang sistem hukumnya sering kali kompleks dan tidak selalu mudah dipahami.

Menurut Nico, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai pelanggar oleh otoritas di sana, maka proses hukum bisa menjadi sangat sulit apalagi bagi warga negara asing.

“Maka kehadiran negara sangat diperlukan. Kita tahu Amerika Serikat ini negara yang unik. Kalau mau dibilang aneh juga bisa. Terutama dengan pemimpinnya yang sekarang, peraturannya sering berubah-ubah,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

Untuk itu, Nico mengingatkan betapa pentingnya agar Indonesia segara mengisi posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang sudah kosong selama 2 tahun. Ia mengatakan kehadiran Dubes RI untuk AS sangat diperlukan, utamanya untuk menangani berbagai kasus terkait WNI yang berada di negeri Paman Sam itu.

“Tanpa kehadiran duta besar, respons terhadap kasus-kasus seperti ini bisa menjadi lebih lambat dan tidak maksimal. Kita butuh wakil yang mampu membuka dialog langsung dengan pemerintah AS demi melindungi kepentingan warga kita,” ujar Nico.

Ditambahkannya, kehadiran Duta Besar tak hanya berfungsi sebagai perwakilan Indonesia di negara lain tapi juga untuk penguatan diplomasi perlindungan WNI. Khususnya dalam konteks kasus-kasus hukum yang bersinggungan dengan isu politik, sosial, atau HAM di negara tempat WNI berada.

Nico mengatakan ini harus menjadi momentum refleksi. Perwakilan Indonesia di luar negeri bukan hanya menjadi penjaga hubungan bilateral, tetapi juga garda depan perlindungan warga negara.

“Seperti yang disampaikan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, kami berharap Pemerintah segera mengirimkan nama calon Dubes RI untuk AS untuk dipertimbangkan oleh DPR. Dengan begitu, posisi Dubes kita di AS yang kini kosong bisa segera terisi dan memaksimalkan fungsi diplomasi,” tutur Nico.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

16/04/2025 13:31
Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

Jakarta –

Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan ‘Green Card’ alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan ‘Green Card’ seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

Siapa Aditya Harsono?

Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

Bagaimana rekam jejak Aditya?

Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

Mengapa Aditya ditangkap?

Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

“Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama,” kata Peyton, istri Aditya.

Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

“[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan,” kata Gad.

Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang “berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda.”

Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

“Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami,” tulis Peyton dalam situs GoFundme.

“Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

14/04/2025 16:39
Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

Minnesota –

Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional — program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi “kepentingan hukum”.

Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

“Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses,” tegasnya.

Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

14/04/2025 15:48
Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

GELORA.CO – Puluhan ribu orang yang marah terhadap cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika pada hari Sabtu waktu AS. Aksi itu adalah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh gerakan oposisi yang berusaha mendapatkan kembali momentumnya setelah guncangan pada minggu-minggu pertama Partai Republik menjabat.

Disebut “Hands Off!” alias “Singkirkan Tanganmu!”, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok. Diantaranya termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, pendukung LBGT, veteran dan aktivis pemilu. Demonstrasi tersebut tampak damai, tanpa ada laporan penangkapan.

Kelompok pro-Palestine ikut dalam gelombang aksi itu. Mereka memprotes kebijakan Trump yang terus mendukung Israel, pelaku genosida di Gaza. Mereka juga memrotes penangkapan terhadap mahasiswa imigran yang ikut dalam aksi mengecam genosida di Gaza belakangan.

Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di Amerika mulai dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa gedung DPR negara bagian. Mereka menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk terhadap perampingan pemerintah, perekonomian, imigrasi dan hak asasi manusia.

Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Lawan oligarki.” Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota.

Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah yang memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, secara efektif menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender dan memotong dana untuk program kesehatan.

Musk, penasihat Trump yang menjalankan Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk. Dia mengatakan dia menghemat miliaran dolar pembayar pajak.

Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “posisi Presiden Trump jelas: dia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, pendirian Partai Demokrat adalah memberikan tunjangan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada orang asing ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para lansia Amerika.”

Di Boston, para demonstran mengacungkan poster seperti “Singkirkan tanganmu dari demokrasi kami” dan “Jangan sentuh Jaminan Sosial kita.” Walikota Michelle Wu mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya dan orang lain hidup di dunia di mana ancaman dan intimidasi adalah taktik pemerintah dan nilai-nilai seperti keberagaman dan kesetaraan sedang diserang.

“Saya menolak menerima bahwa mereka tumbuh di dunia di mana imigran seperti nenek dan kakek mereka secara otomatis dianggap sebagai penjahat,” kata Wu. Roger Broom, 66, seorang pensiunan dari Delaware County, Ohio, adalah satu dari ratusan orang yang berunjuk rasa di Statehouse di Columbus.

Dia mengatakan dia dulunya adalah seorang Republikan pengagum Ronald Reagan tetapi belakangan muak dengan Trump. “Dia menghancurkan negara ini,” kata Broom.

Ratusan orang juga berdemonstrasi di Palm Beach Gardens, Florida, beberapa mil dari lapangan golf Trump di Jupiter, tempat ia menghabiskan pagi hari di klub Senior Club Championship. Orang-orang berbaris di kedua sisi PGA Drive, mendorong mobil untuk membunyikan klakson dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump. “Mereka harus melepaskan tangan dari Jaminan Sosial kami,” kata Archer Moran dari Port St. Lucie, Florida.

Aktivis telah beberapa kali melakukan demonstrasi nasional melawan Trump dan Musk sejak Trump kembali menjabat. Namun hingga hari Sabtu, gerakan oposisi belum menghasilkan mobilisasi massal seperti Women’s March pada tahun 2017, yang membawa ribuan perempuan ke Washington setelah pelantikan pertama Trump, atau demonstrasi Black Lives Matter yang meletus di beberapa kota setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada tahun 2020.

Di Charlotte, Carolina Utara, pengunjuk rasa mengatakan mereka mendukung berbagai tujuan, mulai dari Jaminan Sosial dan pendidikan hingga imigrasi dan hak-hak reproduksi perempuan. “Terlepas dari partai Anda, siapa pun yang Anda pilih, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini sangat buruk,” kata Britt Castillo, 35, dari Charlotte. “Ini menjijikkan, dan betapapun rusaknya sistem kita saat ini, cara pemerintahan saat ini berusaha memperbaiki keadaan – ini bukanlah cara untuk melakukannya. Mereka tidak mendengarkan masyarakat.”

06/04/2025 11:24
Siapa Pendeta yang Ceramahi Trump Soal LGBT dan Imigran?

Washington DC –

Uskup Mariann Edgar Budde merupakan pendukung hak-hak LGBT+ dan perlindungan imigran. Khotbahnya yang meminta Trump mengampuni kelompok LGBT+ dan imigran mencuat di tengah pertentangan antara kelompok Kristen progresif dan konservatif.

Bagi banyak orang Kristen progresif di Amerika Serikat, ucapan Uskup Mariann Edgar Budde agar Presiden Donald Trump menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang LGBTQ+ dan imigran adalah contoh kepemimpinan Kristen yang terbaik.

Sebaliknya, bagi sebagian umat Kristen konservatif, ucapan Budde pada ibadah pelantikan di Katedral Nasional Washington justru ditanggapi dengan cibiran.

Seorang pendeta menyebut perkataan Budde “tidak pantas dan memalukan”. Presiden Donald Trump mengecam Budde di platform media sosial miliknya, Truth Social.

Ia menyebut Budde “seorang Radikal Kiri, pembenci Trump garis keras”.

Trump juga menuntut permintaan maaf publik dari Budde.

Siapa sosok Budde?

Dalam khotbah selama 15 menit di Katedral Nasional Washington, Budde membicarakan tentang isu imigran ilegal dan juga kelompok LGBTQ+ yang ia sebut tengah dalam ketakutan menghadapi masa depan.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Khotbah ini disampaikan kala Trump mulai menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengakuan atas dua gender: laki-laki dan perempuan. Selain itu, Trump juga telah mengumumkan kebijakan lain terkait penghentian migrasi ilegal dan klaim suaka di perbatasan AS.

Pendeta berusia 65 tahun tersebut merupakan pemimpin spiritual untuk 86 jemaat episkopal di District of Columbia dan juga empat distrik di Maryland. Budde merupakan perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut. Ia juga bertugas melayani umat di Katedral Nasional Washington.

Uskup Mariann Edgar Budde meminta Trump menunjukkan belas kasihan kepada kaum LGBT dan migran (Getty Images)

Laporan hasil wawancara Washington Post pada 2011 dengan Budde tak lama pasca pelantikannya sebagai uskup Episkopal Washington menggambarkan dirinya sebagai “liberal yang tanpa basa-basi”. Dalam wawancara itu, Budde menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis.

Pandangannya tersebut diterima warga DC, yang didominasi simpatisan Partai Demokrat.

Sementara itu, Gereja Episkopal dinilai sebagai salah satu gereja paling liberal yang membentuk Komuni Anglikan global.

Situs web gereja ini menuliskan misinya “bercita-cita untuk menyampaikan dan mencontohkan kasih Tuhan bagi setiap manusia. Gereja ini juga mengatakan “semua jenis kelamin dan orientasi seksual” menjabat sebagai uskup, pendeta, dan diaken.

Unggahan soal Uskup Budde di situs web gerejanya menggambarkan dirinya sebagai “seorang advokat dan organisator yang mendukung masalah keadilan, termasuk kesetaraan ras, pencegahan kekerasan senjata, reformasi imigrasi, (dan) inklusi penuh bagi orang-orang LGBTQ+.”

Trump mengumumkan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko (Getty Images)

Pertentangan antara Kristen progresif dan konservatif

Hal ini sangat kontras dengan pandangan banyak penganut Kristen yang lebih konservatif, seperti kelompok Evangelis yang merupakan kelompok inti pendukung Donald Trump.

Bagi kelompok konservatif, peningkatan hak LGBT+ bertentangan dengan ajaran Alkitab. Mereka juga khawatir pembiaran terhadap imigrasi membahayakan Amerika, serta menuduh mantan Presiden Biden mendorong perdagangan manusia.

Ini bukan pertama kalinya Budde berselisih dengan Donald Trump.

Ia pernah mengecam Donald Trump karena difoto sedang memegang Alkitab di luar Gereja Episkopal St. John di Washington D.C. Foto itu diambil di tengah protes kematian George Floyd warga kulit hitam yang mengalami kekerasan oleh polisi – pada bulan Juni 2020.

Dalam sebuah wawancara saat itu, Budde menuduh Trump “semua yang dia katakan dan lakukan bertujuan untuk mengobarkan kekerasan… Kita membutuhkan kepemimpinan moral, dan dia telah melakukan segalanya untuk memecah belah kita.”

Ini menunjukkan adanya pertentangan nilai dalam skala yang lebih luas di tengah warga Amerika, antara dua visi yang saling bertentangan tentang apa artinya menjadi seorang Kristen.

Kaum progresif berpendapat bahwa hidup seperti Yesus berarti menerima orang lain dan memperjuangkan keadilan sosial. Banyak kaum konservatif memandang negara mereka dalam keadaan kemerosotan moral akibat tidak mengikuti firman Tuhan.

Pertentangan ini pun terbawa dalam pemilihan presiden, Para pemimpin Evangelis terkemuka seperti Franklin Graham menyebut kemenangan Trump sebagai “kemenangan besar bagi umat Kristen, bagi kaum Evangelis”.

Kemungkinan pertentangan ini kembali hadir lewat pernyataan Budde di depan Trump pada ibadah pelantikan tersebut.

Dalam salah satu pernyataannya, Gereja Episkopal menegaskan kembali dukungannya terhadap para migran, dengan menyatakan bahwa “sebagai orang Kristen, iman kita dibentuk oleh kisah Alkitab tentang orang-orang yang dipimpin Tuhan ke negara-negara asing untuk melarikan diri dari penindasan.”

Lewat akun X, anggota parlemen Republik Mike Collins mencuitkan mengenai Uskup Budde, yang ia sebut “orang yang menyampaikan khotbah ini harus ditambahkan ke daftar deportasi.”

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

24/01/2025 09:51
Petaka Trump Dimulai, Raksasa Teknologi Dirombak Habis-habisan

Jakarta, CNBC Indonesia – Menjelang pelantikan Donald Trump, raksasa teknologi sudah siap-siap berbenah diri. Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) dan Amazon kompak mengurangi program keberagaman (diversity program).

Pasalnya, perlawanan kubu konservatif yang digawangi Partai Republik terhadap inisiatif keberagaman dalam lingkungan kerja makin kencang.

Setidaknya ada 6 raksasa AS yang terdeteksi telah memodifikasi kebijakan internal dalam mendorong perwakilan ras dan etnis di dalam perusahaan.

Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk di antara 25 perusahaan yang menerima surat pemegang saham publik sejak tahun 2021 yang mengklaim program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) mereka merupakan diskriminasi ilegal dan pelanggaran tugas direktur kepada investor.

Gerakan untuk menggenjot kebijakan inkusivitas di dalam perusahaan didorong protes melawan kasus pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap George Floyd dan warga kulit hitam AS lainnya pada 2020 silam.

Meta sendiri sudah mengakhiri program DEI perusahaan yang akan berdampak pada proses perekrutan, pelatihan, dan pemilihan penyuplai. Hal ini diketahui dari memo internal karyawan pada pekan lalu, dikutip dari Reuters, Senin (13/1/2025).

Dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan, Meta juga telah meniadakan program pengecekan fakta pada platform-nya, serta menunjuk Joel Kaplan untuk menjadi Chief Global Affairs perusahaan.

Joel Kaplan merupakan tokoh kawakan Republik yang juga merupakan CEO Ultimate Fighting Championship (UFC) dan teman dekat Trump.

Sementara itu, Amazon terang-terangan mengatakan “akan mengurangi program yang sudah lawas” terkait inklusi. Prosesnya diselesaikan pada akhir 2024, kata perusahaan pada dalam memo internal pada Desember lalu yang dilihat oleh Reuters.

Kelompok konservatif telah menegaskan untuk tidak menjunjung program DEI. Bagi perusahaan yang masih bersikeras menggelar DEI terancam dituntut.

Pekan lalu, Musk dan sekutu Trum telah menyalahkan program DEI karena diklaim menghalangi respons terhadap kebakaran hutan yang berkobar di Los Angeles.

(fab/fab)

13/01/2025 21:00
3 Polisi di AS Dibebaskan dari Dakwaan Pembunuhan Manuel Ellis

Washington DC –

Tiga polisi Tacoma, Washington, dibebaskan dari dakwaan pembunuhan terhadap Manuel Ellis yang terjadi tahun 2020. Ellis merupakan seorang pria kulit hitam yang sekarat saat penangkapan seperti yang dialami George Floyd beberapa minggu setelahnya.

Dilansir Reuters, Jumat (22/12/2023), petugas Christopher Burbank dan Matthew Collins dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana, sementara petugas ketiga, Timothy Rankine, dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tidak berencana setelah persidangan yang berlangsung lebih dari dua bulan.

Anggota keluarga Ellis dan para pendukungnya marah atas putusan itu. Proses hukum terhadap ketiga polisi itu merupakan kasus pertama yang diajukan terhadap petugas penegak hukum berdasarkan Undang-Undang akuntabilitas polisi baru yang disetujui oleh pemilih di negara bagian Washington melalui referendum lima tahun lalu.

Ketiga pria tersebut dibebaskan dari tuduhan pidana dalam kematian Ellis (33) meskipun kesaksian saksi dan bukti video yang disajikan di persidangan menunjukkan petugas mencekik Ellis, menembaknya dengan senjata bius dan menjepitnya ke jalan dengan beban mereka pada 3 Maret 2020.

Rekaman video menunjukkan Collins menahan leher Ellis saat Burbank menembakkan taser atau senjata kejut ke dada Ellis yang telah terbaring di tanah. Ellis, yang tidak bersenjata, terdengar berulang kali mengatakan ‘Tidak bisa bernapas, Pak’.

Ellis dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Pengacara pembela petugas mengatakan polisi menghentikan Ellis karena mereka melihatnya mendekati mobil yang lewat di sebuah persimpangan, sementara seorang saksi mengatakan dia melihat Ellis berdiri di sudut ketika polisi memanggilnya ke mobil mereka.

Pengacara Burbank, Wayne Fricke, berpendapat bahwa Ellis, yang dinyatakan positif narkoba, meninggal karena penggunaan narkoba dan penyakit jantung. Mereka menuduh Ellis menendang pintu mobil polisi, dan mereka menganggap perilakunya mengarah pada ‘situasi di mana dia menciptakan kematiannya sendiri’.

Lihat juga Video: Trump Sebut Biden ‘Si Bungkuk ber-IQ Rendah’ Jelang Pilpres AS 2024

Petugas, kata dia, tidak punya pilihan selain merespons dengan tegas. Sementara, saksi-saksi dari pihak penuntut bersaksi bahwa para petugas adalah agresor dalam upaya tak beralasan untuk menundukkan Ellis yang dimulai saat dia berdiri di trotoar dan bahwa mereka tidak melihat Ellis melawan.

Pemeriksa medis Pierce County memutuskan kematiannya sebagai pembunuhan yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Pembunuhan Ellis terjadi beberapa minggu sebelum pembunuhan George Floyd di tangan polisi Minneapolis yang kemudian memicu protes berbulan-bulan di seluruh dunia atas ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi.

Video kematian Ellis dirilis pada Juni 2020, seminggu setelah Floyd terbunuh. Hal itu kemudian memicu protes di Tacoma.

Burbank, Collins dan Rankine semuanya tetap bebas dengan jaminan dan cuti administratif yang dibayar selama persidangan.

Pejabat kota mengatakan Departemen Kepolisian Tacoma mendekati akhir penyelidikan internalnya yang dapat mengakibatkan tindakan disipliner terhadap ketiga petugas tersebut, termasuk kemungkinan pemecatan.

“Saya tahu keluarga Ellis terluka, dan hati saya tertuju pada mereka,” kata Jaksa Agung Bob Ferguson, yang kantornya ditunjuk oleh Gubernur Jay Inslee untuk mengadili kasus tersebut, dalam sebuah postingan di platform media sosial X.

Juri mayoritas berkulit putih yang terdiri dari tujuh pria dan lima wanita berunding selama tiga hari sebelum mengambil keputusan. Reaksi di ruang sidang Tacoma diredam saat Hakim Bryan Chushcoff membacakan keputusan tersebut.

Siaran langsung menunjukkan anggota keluarga Ellis tiba-tiba meninggalkan ruang sidang bahkan ketika hakim melakukan survei satu per satu kepada juri untuk mengonfirmasi putusan tersebut. Para terdakwa dan pendukungnya terlihat berpelukan dan berjabat tangan dengan pengacaranya saat persidangan berakhir.

Di sisi lain, petugas di Minneapolis telah dihukum karena membunuh Floyd dengan cara menekan leher lehernya menggunakan lutut. Chauvin menjalani hukuman 21 tahun penjara federal karena melanggar hak-hak sipil Floyd, serta hukuman 22,5 tahun negara bagian atas hukuman pembunuhannya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/12/2023 14:18