Xcloud.id

Tag: Gde Sumarjaya Linggih

  • DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan pembentukan Danantara justru akan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

    Menurut politisi Golkar asal Bali ini, selama ini BUMN cenderung lambat karena terikat birokrasi anggaran yang kaku. Dengan adanya Danantara, dia menilai perbankan Himbara akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan strategis.

    “Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha,” jelasnya lewat rilisnya, Sabtu (23/8/2025).

    Dia pun menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang kian menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai US$1.000 miliar. Dengan estimasi ROI 5%, nilai tambah yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp800 triliun.

    Menurut Gde, angka ini sangat signifikan dan harus benar-benar dipersiapkan oleh Himbara agar mampu menindaklanjuti arahan Presiden.

    “Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” tambahnya.

    Lebih jauh, dia menilai Danantara dapat menjadi motor baru pemerataan ekonomi di Indonesia.

    “Selama ini keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya Danantara, saya berharap pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah bisa bermunculan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata,” pungkas Gde.

  • Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN,” kata Demer, sapaan karibnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR Ri bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, serta jajaran Direksi Danantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia pun menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang mampu menyatukan berbagai entitas BUMN dalam satu kerangka keuangan yang lebih terkonsolidasi.

    Menurut dia, model pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersentral pada dua pintu, yakni anggaran murni dan anggaran, seringkali menimbulkan kehilangan peluang ekonomi, karena tidak sinkronnya waktu eksekusi dan kebutuhan bisnis lapangan.

    Dia menegaskan bahwa peran BUMN seharusnya tidak semata-mata sebagai penyetor dividen bagi negara, tetapi lebih penting sebagai agent of development yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak akibat aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan dari dividen yang dipaksakan.

    “Dividen itu bukan yang terpenting, yang utama adalah bagaimana BUMN menjadi motor pembangunan. Kalau ekonomi tumbuh, pajaknya akan tinggi, dan di situlah kekuatan APBN kita,” katanya.

    Dia menyinggung pula perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan kompetitifnya aset-aset BUMN, termasuk dalam hal tarif dan benchmarking internasional. Misalnya, dugaan harga sewa data center milik BUMN yang mencapai tiga kali lipat dari swasta.

    “Tolong benchmark kita diperkuat. Jangan sampai kita punya infrastruktur lengkap tapi kalah efisien dari swasta,” ujarnya.

    Dia pun optimistis terhadap masa depan BUMN, khususnya di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, dalam merampingkan anak-cucu perusahaan BUMN menjadi sinyal kuat reformasi yang akan terus berlanjut.

    Dia menilai apa yang telah dilakukan Kementerian BUMN melalui Danantara sejauh ini bahkan telah melampaui ekspektasi awalnya dan perkembangan BUMN hari ini menunjukkan arah perubahan yang konstruktif dan menjanjikan bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar dukung kebijakan Presiden Prabowo relaksasi impor 10 komoditas

    Golkar dukung kebijakan Presiden Prabowo relaksasi impor 10 komoditas

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merelaksasi impor 10 komoditas melalui pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang kini digantikan dengan pendekatan sektoral.

    Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih menyatakan secara umum Partai Golkar mendukung kebijakan relaksasi karena bisa menjadi angin segar dengan banyaknya pilihan barang murah dan berkualitas.

    “Kami memahami semangat deregulasi ini untuk menghadapi situasi global. Memang perlu diberikan fondasi kuat pada sektor industri nasional,” tutur politisi yang akrab dipanggil Demer tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Adapun 10 komoditas yang masuk dalam prioritas deregulasi, yakni produk kehutanan (tidak ada larangan terbatas/lartas); pupuk bersubsidi (tidak ada lartas); bahan baku plastik (tidak ada lartas); bahan bakar lain (tidak ada lartas); sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol (hanya Lembaga Surveyor); bahan kimia tertentu (hanya Lembaga Surveyor); mutiara (hanya Lembaga Surveryor); food tray (tidak ada lartas); alas kaki (hanya Lembaga Surveyor); serta sepeda roda dua dan roda tiga (hanya Lembaga Surveyor).

    Kendati demikian, Demer mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan tersebut agar industri dalam negeri tidak terpuruk akibat masuknya barang impor murah yang membanjiri pasar.

    Untuk itu langkah deregulasi tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi ekstra ketat dan rutin dari instansi pemerintah terkait.

    “Pemerintah harus memilah, komoditas yang diberi relaksasi tidak menghancurkan produk lokal terutama sektor yang sedang tumbuh dan industri padat karya yang banyak melibatkan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

    Terkait dengan hal itu, dia akan mengusulkan mengundang mitra terkait ke DPR untuk menjelaskan kebijakan itu, termasuk peta jalan perdagangan luar negeri di tengah gejolak global saat ini, program hilirisasi, substitusi impor, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Diharapkan pemerintah juga bisa menjelaskan soal daftar 10 komoditas yang mendapat relaksasi ke DPR,” ucap dia.

    Meski begitu, anggota komisi yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN tersebut menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung upaya pemerintah Presiden Prabowo melakukan efisiensi logistik dan kelancaran arus barang.

    Di sisi lain, dikatakan bahwa Pemerintah harus memastikan agar kebijakan tersebut menjadi penguatan industri nasional, termasuk skala UMKM, utamanya untuk keperluan substitusi bahan baku industri yang tengah tumbuh.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan relaksasi pada 10 komoditas atau barang impor.

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan hal yang terjadi atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian dunia.

    Aturan tentang kebijakan dan pengaturan impor sebelumnya tercantum dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang kemudian dideregulasi atau direvisi melalui Permendag 16/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mengatur ketentuan umum.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Jakarta –

    Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.

    “Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.

    “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.

    Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.

    “Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.

    Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

    Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).

    Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.

    BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.

    Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal.

    (maa/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu