Tag: Gatot Nurmantyo

  • KPK Didesak Periksa Gatot Nurmantyo Terkait Dugaan Korupsi Program Cetak Sawah

    KPK Didesak Periksa Gatot Nurmantyo Terkait Dugaan Korupsi Program Cetak Sawah

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, terkait dugaan korupsi program cetak sawah tahun 2015-2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

    “Kami mendesak KPK untuk berani melakukan proses hukum dan memeriksa Gatot Nurmantyo atas dugaan korupsi cetak sawah dan dugaan banyaknya sawah fiktif,” kata perwakilan mahasiswa dari Koalisi Indonesia Anti Korupsi (Kosasi), Fawait, dalam keterangan pers tertulis.

    Dia menjelaskan, dugaan korupsi tersebut sudah dimulai dari potensi maladministrasi karena kegiatan cetak sawah yang dilakukan oleh TNI (saat itu Gatot Nurmantyo menjabat KSAD) berdasarkan MoU TNI dan Kementan belum memiliki aturan teknis, keuangan dan pertanggungjawaban.

    “Kegiatan itu (cetak sawah) tidak transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum masih belum jelas,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Kosasi, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyampaikan program cetak sawah ini juga menjadi temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara hingga triliunan.

    “Tidak hanya itu. Akibat program cetak sawah yang tidak sesuai dengan SID (sistem Investigasi dan Desain) yang akurat, banyak sawah yang tidak jelas kepemilikannya, sawah yang tidak bisa ditanami hingga menimbulkan kerusakan alam,” kata Rizki. 

    Kosasi mencatat, paling tidak ada tiga indikator perbuatan melawan hukum atas dugaan korupsi cetak sawah. Pertama, belum ada aturan yang jelas, kedua, temuan BPK atas kerugian negara dan kerusakan alam.

    Sehingga dalam aksinya, Kosasi mendesak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan pada program cetak sawah yang melibatkan Gatot Nurmantyo. Selain itu, Kosasi nendukung KPK mengusut tuntas Program Cetak Sawah yang diduga merugikan negara hingga triliunan.

    “Apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,” pungkas Rizki. 

  • Sangat Mungkin Awal 2026 Terjadi Crossfire antara Elit dan ‘Piring Kosong Emak-emak’

    Sangat Mungkin Awal 2026 Terjadi Crossfire antara Elit dan ‘Piring Kosong Emak-emak’

    GELORA.CO – Pengamat politik, Rocky Gerung menyampaikan prediksi berdasarkan riset Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait situasi sosial-politik yang diperkirakan terjadi pada awal 2026.

    KAMI adalah gerakan moral masyarakat sipil yang dideklarasikan pada Agustus 2020, dipelopori tokoh-tokoh nasional seperti Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, dan Refly Harun.

    Adapun tujuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yakni mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritik kebijakan yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

    Kemudian, menyerukan perbaikan tata kelola negara, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.

    Hasil riset KAMI menunjukkan, Indonesia berpotensi terjadi situasi crossfire atau benturan silang antara kalangan elit dengan masyarakat akar rumput.

    “Saya mulai menghitung, KAMI barusan bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2026 akan terjadi crossfire antara frustasi elit dan piring kosong emak-emak,” kata Rocky, dikutip Tribunnews dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (22/12/2025).

    Menurutnya, ketegangan ini muncul secara organik tanpa rekayasa.

    “Gejala itu hadir tanpa kita rancang,” sambungnya.

    Pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan, Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi ketidakpastian.

    Dijelaskannya, hari ini, hampir tidak ada lagi warga, terutama anak muda yang memimpikan Indonesia akan terhibur dengan jargon bonus demografi hingga janji-janji Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu.

    “Jadi kalau KAMI memberi sinyal kritik kepada Presiden Prabowo dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan kepada negeri,” tandasnya.

    Pria kelahiran 1959 itu menjelaskan, hari-hari ini, generasi muda merasa gelisah. 

    Satu di antara kegelisahan itu yakni anak muda tidak lagi melihat masa depan politik sebagai ruang kompetisi yang adil.

    Tahun 2029, dalam persepsi mereka menurut Rocky, seolah sudah ditentukan sejak awal, terutama karena kuatnya pengaruh kekuasaan politik dinasti Solo atau keluarga mantan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kita mulai membaca kegelisahan anak muda, yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029. Karena menganggap dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo,” ungkap dia.

    “Jadi kalau kritik dari KAMI diucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat dalam republik ini, hanya itu yang kita inginkan,” sambungnya.

    Atas alasan itu, sejumlah tokoh yang mempunyai gagasan serupa berkumpul di KAMI.

    Mereka menyampaikan kritik pada setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

    “Teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di KAMI, hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan KAMI selama lima tahun ini tidak berguna,” terang Rocky.

    Rocky lantas menyoroti sebuah paradoks serius terkait tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang sangat tinggi.

    Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, 77,7 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama setahun pemerintahan.

    Survei itu dilakukan pada 20-27 Oktober terhadap 1.220 responden. Margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    “Yang saya baca, presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden, sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80 persen,” jelas Rocky.

    Namun, lanjut Rocky, hal itu berbanding terbalik dengan rendahnya kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga-lembaga publik.

    Menurutnya, ini merupakan situasi berbahaya. Demokrasi justru sehat ketika kepercayaan pada sistem lebih kuat daripada kultus terhadap individu.

    Jika seorang presiden dipercaya secara berlebihan, sementara institusi demokrasi dilemahkan, maka yang muncul adalah kultus individu.

    “Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk, bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluh-eluhkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar.”

    “Sementara demokrasi, lembaga-lembaga publik itu gak dipercaya, artinya ada kultus individu, itu intinya. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20 persen pun aman, tapi ini terbalik,” jelas dia.

    Rocky menilai, kondisi ini sebagai bentuk kepura-puraan opini publik.

    Ia menegaskan, KAMI berkomitmen untuk hadir dan menyelamatkan Indonesia dalam situasi tersebut.

    “Jadi dalam refleksi ini, saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia dan masih di situ rencana kita,” bebernya.

    “Kita ingin mengambil konsekuensi untuk membawa negeri ini pada mimpi yang mulia, karena kita punya harapan-harapan yang memungkinkan kita mengatakan satu waktu bahwa Indonesia sudah ditemukan kembali,” sambungnya.

    Rocky menegaskan, pergerakan KAMI tidak menyimpan dendam terhadap individu tertentu, melainkan mengkritisi kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat

    “KAMI berupaya menerangkan itu pada publik dan tidak ada dendam kami pada personal, kami dendam pada kebijakan yang dungu,” terangnya.

    Ia juga menyoroti perbedaan pandangan antara pesimisme dan optimisme di tengah masyarakat.

    Menurut dia, sikap pesimis yang ditunjukkan KAMI justru didasari pemikiran rasional, berbeda dengan optimisme sebagian pihak yang dinilainya tak berdasar. 

    “KAMI berupaya mengevaluasi setiap hari, tapi sekali lagi yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik, bahwa kendati ada pesimisme.”

    “Tapi kami pesimis karena kami rasional. begitu banyak orang yang optimis tapi optimisnya irasional.”

    “Kita ingin bangunkan lagi harapan dan memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break,” ucap Rocky.

    Sebagai solusi atas potensi krisis itu, Rocky menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan tegas.

    Ia pun mengingatkan, agar Presiden Prabowo tidak tersandera oleh transaksi politik saat Pemilu.

    “Presiden tidak boleh tersandera oleh hasil transaksi dia ketika pemilu, karena pemilu sudah selesai.”

    “Dia adalah Presiden yang harus bisa mengambil keputusan artinya keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil ‘dagang sapi’ dengan partai-partai sebelumnya,” beber dia.

    Rocky percaya jika Presiden Prabowo berani mengambil tindakan tegas dan meninggalkan pola-pola lama, Indonesia bisa menjadi lebih baik dari saat ini.

    “Dengan cara itu kita bisa ucapkan satu waktu pada generasi yang menunggu 2029 bahwa kita bergerak ke arah Indonesia yang masuk akal.”

    “Kita meninggalkan Indonesia yang dungu, dan demi kemasukakalan itu, kita minta Presiden Prabowo menjadi leader (pemimpin), bukan sekadar dealer (pedagang),” pungkasnya.

  • Kerusakan Lebih Parah dari Tsunami Aceh, Gatot Nurmantyo Dorong Penetapan Bencana Nasional

    Kerusakan Lebih Parah dari Tsunami Aceh, Gatot Nurmantyo Dorong Penetapan Bencana Nasional

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Menurutnya, skala kehancuran dan dampak kemanusiaan dari bencana tersebut bahkan disebut melampaui tsunami Aceh 2004.

    Hal itu disampaikan Gatot dalam unggahan akun media sosial X/Twitter @indepensumatera, Jakarta, dikutip Senin (22/12/2025).

    Ia membenarkan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut bencana kali ini lebih dahsyat dibanding tsunami.

    “Tetapi ini sudah terpisah dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah, lumpur yang tebal,” kata Gatot.

    Gatot menjelaskan banjir bandang disertai longsor tidak hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga menghilangkan harta benda, sertifikat tanah, ternak, hingga sumber penghidupan masyarakat. Bahkan, Gatot meyakini jumlah korban jiwa berpotensi jauh lebih besar dari data resmi jika dilakukan pencarian secara menyeluruh.

    “Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3000 kalau dicari dengan benar,” ucapnya.

    Gatot menilai dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah berada pada posisi sangat terbatas. Apalagi, situasi anggaran daerah yang sudah menipis di akhir tahun, ditambah pengurangan transfer pusat ke daerah.

    “Maka ketika saya menyimak wawancara Mualem dengan Mata Najwa, dia katakan oh, biasa saja, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bantuan nasional, dia menangis. Itu rasa orang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan,” tuturnya.

    Gatot pun menekankan penanganan bencana tidak bisa hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur darurat atau penyaluran bantuan sosial. Ia menilai penanganan komprehensif yang berfokus pada korban selamat juga diperlukan.

    “Kalau kita kasih beras dia masak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga rehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog,” ujarnya menerangkan.

    Oleh karena itu, Gatot menegaskan peran pemerintah pusat yang menjadi sumber kekuatan utama bagi setiap daerah yang berdampak. Mengingat daerah yang terdampak lumpuh, maka diperlukan bantuan mereka.  

    “Ini perlu biaya, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi, mereka tidak bisa cari makan sendiri, mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Enggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Di situlah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ,” paparnya.

    Dengan berbagai masalah tersebut, Gatot pun menganggap wajar bila masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ia bahkan ancaman keamanan nasional jangka panjang berpotensi ketika ketidakadilan ini tetap dibiarkan.

    “Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya negara ini melindungi siapa? Tapi sudah dijawab tadi, melindungi oligarki. Karena semua ekonomi, hukum, politik semuanya dijaga oleh oligarki,” katanya. 

  • Kapolri Menantang Konstitusi Secara Frontal

    Kapolri Menantang Konstitusi Secara Frontal

    GELORA.CO – Eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merespons terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 tahun 2025 oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Menurut Gatot, Kapolri telah membangkang terhadap konstitusi terkait penempatan polisi aktif di 17 kementerian-lembaga.

    Gatot berpandangan, Perpol Nomor 10 tahun 2025 upaya membangun ‘superbodi’ dan dapat meruntuhkan fondasi negara hukum.

    Perpol tersebut, kata dia, bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, khususnya Pasal 28 Ayat 3 yang menyatakan anggota Polri hanya boleh masuk jabatan sipil jika berhenti atau pensiun dari dinas.

    Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025.

    “Putusan MK bukan saran, bukan panduan. Itu hukum tertinggi setelah UUD 1945,” tegasnya dalam forum Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, mengutip Minggu, 21 Desember 2025.

    “Ketika Kapolri berani mengijaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal,” imbuhnya.

    Dia juga menyebut, perpol itu bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terutama Pasal 19 Ayat 3.

    Gatot menyebut, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara saat menempatkan polisi aktif duduk kementerian-lembaga. Dia mencontohkan BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, hingga BNN.

    “Keamanan, data siber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis hingga kebijakan ekonomi,” sebutnya.

    “Inilah fase superbodi – lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai hilir,” lanjutnya.

    Gatot juga menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap Polri imbas terlibatnya oknum dalam narkoba dan judi online, serta penegakan hukum tebang pilih.

    “Kelompok kritis justru mudah diproses, sementara perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan,” pungkasnya.***

  • Kapolri Menantang Konstitusi Secara Frontal

    Kapolri Menantang Konstitusi Secara Frontal

    GELORA.CO – Eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merespons terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 tahun 2025 oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Menurut Gatot, Kapolri telah membangkang terhadap konstitusi terkait penempatan polisi aktif di 17 kementerian-lembaga.

    Gatot berpandangan, Perpol Nomor 10 tahun 2025 upaya membangun ‘superbodi’ dan dapat meruntuhkan fondasi negara hukum.

    Perpol tersebut, kata dia, bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, khususnya Pasal 28 Ayat 3 yang menyatakan anggota Polri hanya boleh masuk jabatan sipil jika berhenti atau pensiun dari dinas.

    Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025.

    “Putusan MK bukan saran, bukan panduan. Itu hukum tertinggi setelah UUD 1945,” tegasnya dalam forum Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, mengutip Minggu, 21 Desember 2025.

    “Ketika Kapolri berani mengijaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal,” imbuhnya.

    Dia juga menyebut, perpol itu bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terutama Pasal 19 Ayat 3.

    Gatot menyebut, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara saat menempatkan polisi aktif duduk kementerian-lembaga. Dia mencontohkan BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, hingga BNN.

    “Keamanan, data siber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis hingga kebijakan ekonomi,” sebutnya.

    “Inilah fase superbodi – lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai hilir,” lanjutnya.

    Gatot juga menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap Polri imbas terlibatnya oknum dalam narkoba dan judi online, serta penegakan hukum tebang pilih.

    “Kelompok kritis justru mudah diproses, sementara perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan,” pungkasnya.***

  • Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantyo menyebut Preside Prabowo Subianto hanya presiden secara de jure. Secara de facto adalah Listyo Sigit Prabowo.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Mengutip pernyataan Gatot.

    “Pernyataan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo: secara De Jure, Prabowo adalah Presiden tapi secara de Facto Presiden adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) yang keduanya dikendalikan oleh Jokowi,” tulis Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (17/12/2025).

    Ungkapan Didu itu berdasar pada pidato Gator yang diunggah di YouTube Hesubeno Point. Di situ, Gatot memulai piadtonya dengan membahas Jokowi.

    “Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan pada Prabowo. Karena kedaulatan, baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

    “Sehingga wajar ketika terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan kepada penguasa har ini. Bahwa negara runtuh karena akumulasi pembiaran sistemik.

    “Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Gibran bukankalah menang Pemilu. Ini adalah etika kekuasaan dan konstitusionalisme,” ucapnya.

    “Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum, ia dalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Gibran Gagal Wujudkan Janji 19 Juta Lapangan Kerja

    Gibran Gagal Wujudkan Janji 19 Juta Lapangan Kerja

    GELORA.CO -Janji kampanye Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga kini belum terwujud.

    “Realitas hari ini berkata lain,” sindir Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025. 

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa penyumbang pengangguran tak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke lulusan S2 dan S3.

    Gatot mengatakan, dari data LPEM FEB UI, kategori penganggur dan putus asa dari jenjang pendidikan tinggi adalah sebanyak 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 adalah mereka yang menamatkan kuliah program pascasarjana atau S2 dan S3.

    “Pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyediakan lapangan kerja,” kata Gatot. 

    Gatot melanjutkan, kondisi diperparah dengan masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar, seperti di Kawasan Industri Strategis Morowali, Sulawesi Tengah.

    “Ini jadi perhatian serius, apakah negara memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri,” pungkas Gatot.

    Sumber: RMOL 

  • Gatot Nurmantyo: Perpol 10/2025 Pembangkangan Konstitusi

    Gatot Nurmantyo: Perpol 10/2025 Pembangkangan Konstitusi

    GELORA.CO -Institusi Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. 

    Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengatakan, publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum Polri dalam kasus narkoba dan judi online, praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan.

    “Sementara kelompok kritis dan oposisi, seperti KAMI mudah diproses,” kata Gatot dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

    Yang lebih memprihatinkan, menurut Gatot, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penempatan Anggota Polri Aktif untuk Duduk di Jabatan di Luar Polri. 

    Menurut Perpol tersebut ada 17 jabatan di instansi lain yang bisa dimasukkan para pejabat Polri.

    “Ini bukan kebijakan yang keliru, tapi pembangkangan konstitusi,” kata Gatot.

    Gatot menekankan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil 17 kementerian/lembaga bertentangan dengan dua undang-undang. 

    Pertama, Perpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

    Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri.

    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

    Di samping itu juga bertentangan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang tegas  melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, kecuali pensiun atau mengundurkan diri

  • Evaluasi Akhir Tahun KAMI Gibran Jadi Wapres Hasil Pembengkokan Konstitusi

    Evaluasi Akhir Tahun KAMI Gibran Jadi Wapres Hasil Pembengkokan Konstitusi

    GELORA.CO -Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga menjadi Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto bukanlah kecelakaan hukum, melainkan hasil hasil dari pembengkokan konstitusi.

    Hal ini ditegaskan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025. 

    “KAMI menegaskan dengan tegas persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu 

    Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot. 

    Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot. 

    Menurut Gatot, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi dan normalisasi politik dinasti, berakibat serius terhadap bangsa ini.

    “Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak dia ciptakan, tetapi harus dia tanggung di hadapan rakyat,” kata Gatot. 

    Sehingga, kata Gatot, publik dipaksa melihat peran Wapres Gibran yang belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis Wapres dalam mengendalikan kebijakan nasional. 

    “Wapres lebih dipersepsikan hadir secara simbolik,” kata Gatot.

  • Jokowi Tidak Utuh Serahkan Kedaulatan ke Prabowo

    Jokowi Tidak Utuh Serahkan Kedaulatan ke Prabowo

    GELORA.CO -Transisi kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung normal, karena negara dalam kondisi tidak sehat.

    Demikian penegasan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025. 

    Selain itu, di mata Gatot, Jokowi tidak pernah menyerahkan kedaulatan secara utuh kepada Prabowo meski telah menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    “Karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

    Sehingga, kata Gatot, wajar apabila terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda.

    “Ingat, negara tidak runtuh karena satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik,” kata Gatot.

    Hal itulah, lanjut Gatot, yang sedang dihadapi Indonesia saat ini