Xcloud.id

Tag: FX Hadi Rudyatmo

  • Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Rudy: Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDI P) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menanggapi kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Vatikan dan ibadah umroh yang dilakukannya setelahnya. 

    Menurut Rudy, kunjungan Megawati ke Vatikan merupakan undangan sebagai pembicara dalam sebuah acara yang membahas isu anak-anak. Dalam kesempatan itu, Megawati juga bertemu dengan Paus Fransiskus, di mana mereka mendiskusikan berbagai isu global, termasuk kondisi ekonomi dunia saat ini.

    “Bu Ketua Umum diundang sebagai pembicara, membahas tentang anak-anak. Kemudian bertemu Paus itu bagian dari rangkaian acara. Di sela-sela acara, beliau juga menyampaikan kepada Paus mengenai kondisi ekonomi global,” ujar Rudy, Senin (13/2).

    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ia menyoroti pentingnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai prinsip yang bisa diterapkan oleh semua bangsa demi keadilan global.

    “Nah, intinya, untuk keadilan seluruh bangsa, yang ada di dunia. Kira-kira seperti, itu,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Setelah kunjungan ke Vatikan, Megawati melanjutkan perjalanan untuk menunaikan ibadah umroh. Rudy menilai langkah ini mengikuti jejak ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, yang juga melakukan perjalanan serupa.

    “Dari Vatikan, beliau langsung ke tempat ibadah atau tempat suci di dunia, yakni umroh. Beliau mendoakan bangsa Indonesia agar pemerintah mendapat kekuatan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menanggapi undangan HUT Partai Gerindra pada 15 Februari mendatang, Rudy mengaku tidak mengetahui detailnya. Namun, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran Megawati bukan karena menghindari undangan, melainkan karena sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umroh.

    “Kalau yang diundang mantan-mantan presiden, itu baik. Tapi pada saat itu, ibu sedang di luar negeri, jadi tidak bisa hadir. Namun, jika beliau diundang dan tidak bisa hadir, pasti ada perwakilan,” jelasnya.

    Terkait hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra, khususnya dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Rudy menegaskan bahwa tidak ada persoalan antara Megawati dan Prabowo. Bahkan ketua partai kepala banteng ini, lanjut Rudy, tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah, kedekatan mereka bisa dibilang sangat baik. Dalam kepartaian juga tidak ada persoalan, ” ujarnya.

    Rudy menyampaikan hal ini disela-sela menemui tamu di rumah kediamannya, Pucang Sawit, Jebres, Solo. Dalam hal ini, ketika bertepatan dengan Ulang Tahun ke-65. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isu Politik Terkini: Pelantikan Kepala Daerah Diundur hingga Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto

    Isu Politik Terkini: Pelantikan Kepala Daerah Diundur hingga Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (31/1/2025). Berita pelantikan kepala daerah yang diundur dari jadwal semula pada 6 Februari 2025 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, 
    Presiden Prabowo Subianto yang bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu, rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, hingga evaluasi proyek strategis nasional.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Akan Diputuskan Prabowo, Mendagri Usul 18-20 Februari 2025
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan tanggal pasti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, setelah batal digelar pada 6 Februari 2025.

    Tito sudah mengusulkan ke Prabowo rencana jadwal pelantikan kepala daerah pada 18, 19, dan 20 Februari 2025. Namun, putusan resminya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Tito menambahkan, pihaknya akan membahas tanggal pelantikan bersama dengan Komisi II DPR pada Senin (3/1/2025), untuk nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo.

    2. 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025.

    3. Presiden Prabowo Subianto Terima Menhan Prancis, Diskusi Soal Tantangan Dunia
    Selain berita terkait pelantikan kepala daerah yang diundur, isu politik lainnya terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu. Setelah bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Jumat (31/1/2025) pagi, Menhan Prancis Sebastian Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Lecornu, dalam unggahannya di platform X @SebLecornu menulis telah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai berbagai macam isu. Pertemuan Lecornu dengan Presiden Prabowo Subianto ini, lanjutnya, menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia-Prancis, yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini.

    4. Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus
    Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa.

    Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu-menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu.

    5. Menko AHY: Sesuai Instruksi Prabowo, Proyek Strategis Nasional Harus Terus Dievaluasi
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan proyek strategis nasional (PSN) harus terus dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan sesuai tujuannya. Hal tersebut, kata AHY, sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    AHY mengatakan Presiden Prabowo  sudah meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninjau PSN yang saat ini tercatat lebih dari 280 proyek. Menurut dia, evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan sektor lainnya.

    AHY menuturkan kebijakan pembangunan harus memperhitungkan kondisi anggaran negara. Menurut dia, semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran juga konsekuensinya pada penentuan prioritas karena keterbatasan anggaran.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pelantikan kepala daerah yang diundur.

  • Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus

    Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus

    Solo, Beritasatu.com – Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Baik lah. Namanya sama-sama ketua umum bertemu adalah hal yang bagus. Pertemuan Mbak Mega (Megawati) dengan Pak Presiden Prabowo itu malah lebih baik,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa. 

    “Ya biasa namanya juga Indonesia. Ini yang namanya adu domba untuk memecah belah itu sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya, zaman Ken Arok, raja saling bunuh. Kemudian dijajah Belanda ada yang namanya politik adu domba. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya saja,” tandasnya.  

    Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu.  “Kita tunggu saja,” ucapnya singkat. 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDIP dan Partai Gerindra sama-sama membuka peluang pertemuan Prabowo dengan Megawati. Terlebih hubungan Prabowo dan Megawati sejak lama sudah terjalin baik.

    “Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati bisa berlangsung sebelum kongres PDIP pada April 2025. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengisyaratkan pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri terjadi sebelum kongres PDIP. “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.anti Putri)

  • Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo

    Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo

    Foto: Agung Santoso/Radio Elshinta

    Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Solo memperingati HUT ke-52 partai dengan acara unik dan simbolik, yaitu cap jempol darah sebagai bentuk dukungan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

    Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor DPC PDI Perjuangan, Brengosan, Laweyan, Solo diikuti ribuan kader sebanyak 3000 kader, Jumat (10/01)

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa acara ini menggambarkan militansi, loyalitas, dan kedisiplinan para kader partai di Solo. 

    “Cap jempol darah ini adalah simbol kesiapan kami untuk berkorban, bahkan sampai titik darah penghabisan, demi menjaga marwah partai dan mendukung Bu Mega sebagai Ketua Umum kembali,” ujar Rudy, sapaan akrabnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas indikasi adanya gangguan terhadap kongres partai yang akan berlangsung pada April 2025. Bahkan siap melawan bagi siapapun yang berusaha mengganggu kongres. FX Hadi Rudyatmo menjelaskan makna filosofis dari cap jempol darah.

    “Darah itu identik dengan nyawa. Kami siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Bu Mega. Pejah gesang nderek Bu Mega. Ini adalah wujud komitmen kami menjaga partai dari segala ancaman,” katanya.

    Dalam wawancara lebih lanjut, FX Hadi Rudyatmo memastikan bahwa seluruh struktur partai, mulai dari PAC, ranting, hingga anak ranting. Mereka telah sepakat mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum walaupun berusia 77 Tahun. 

    “Beliau adalah pemimpin yang taat pada konstitusi, satu-satunya Ketua Umum perempuan yang mampu menyatukan kader dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya saat ditanya alasan dukungan Megawati 

    Ia pun mengusulkan konggres untuk digelar di Kota Solo karena memiliki tempat seperti ada edutarium UMS yang luas. Meskipun nanti menyampaikan DPP maupun langsung kepada ketua umum dengan surat -surat telah disiapkan. 

    Pada kesempatan itu, Ketua panitia, Ety Iswara, menjelaskan bahwa acara dimulai dengan upacara, dsn cap jempol darah. Berikut,  mendengarkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang disiarkan langsung. 

    “Sebagai bentuk dukungan, kami juga membentangkan kain putih sepanjang 52 meter untuk cap jempol darah, simbol kesetiaan kepada Ibu Megawati,” ungkapnya.

    Acara ditutup dengan umbul donga dan pembagian nasi tumpeng kepada masyarakat sekitar kantor DPC. Panitia juga mengatur penggunaan jalan Hasanudin untuk kelancaran acara ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3.000 Kader PDIP Solo Berikan Cap Jempol Darah, Dukung Megawati Jadi Ketum 2025-2030

    3.000 Kader PDIP Solo Berikan Cap Jempol Darah, Dukung Megawati Jadi Ketum 2025-2030

    Solo, Beritasatu.com – Sebanyak 3.000 kader PDI Perjuangan (PDIP) di Kota Solo memberikan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aksi ini sekaligus menunjukkan kesiapan mereka melawan pihak-pihak yang dianggap berusaha mengganggu jalannya kongres partai berlambang moncong putih tersebut.

    Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memimpin aksi simbolis ini dengan terlebih dahulu memberikan cap jempol darahnya. Satu per satu kader kemudian melakukan hal serupa menggunakan jarum sekali pakai yang disiapkan petugas kesehatan.

    Cap jempol darah ini diberikan pada kain spanduk putih bertuliskan “Ibu Megawati Ketum 2025/2030.” Selain itu, tersedia dua spanduk lainnya sebagai media cap jempol darah para kader.

    Dalam keterangannya kepada media, Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, menyebut aksi ini sebagai bentuk militansi, loyalitas, dan kedisiplinan kader PDIP di Kota Solo kepada partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Ini merupakan bukti kader PDIP di Kota Solo adalah kader yang militan, loyal, dan disiplin. Dalam rangka memperingati HUT ke-52 PDIP, kami menggelar upacara sederhana sekaligus menunjukkan dukungan penuh agar Ibu Megawati kembali memimpin PDIP pada Kongres 2025,” ujarnya.

    Rudy menambahkan, aksi cap jempol darah ini juga menunjukkan kesiapan kader PDIP Kota Solo melawan segala upaya yang dianggap mengganggu jalannya kongres partai.

    “Aksi ini membuktikan pengorbanan darah adalah hal yang biasa bagi kami. Kami siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk melawan siapa pun yang mengganggu jalannya kongres,” tegasnya.

    Saat ditanya mengenai indikasi gangguan terhadap penyelenggaraan Kongres PDIP 2025, Rudy menyatakan aksi ini merupakan respons terhadap potensi ancaman tersebut.

    “Kami tahu ada pihak-pihak yang ingin mengganggu PDIP. Karena itu, dengan cap jempol darah ini, kami tunjukkan militansi, loyalitas, dan kedisiplinan kader PDIP Kota Solo, sekaligus mendukung Mbak Mega sebagai ketua umum. Kami akan melawan siapa pun yang berusaha mengganggu,” jelas Rudy.

    Lebih lanjut, Rudy menegaskan hasil konsolidasi partai dari tingkat anak ranting hingga DPC menunjukkan dukungan penuh terhadap Megawati untuk kembali menjabat sebagai ketua umum PDIP periode 2025-2030.

    “Hasil komunikasi dan koordinasi dengan PAC, ranting, hingga anak ranting menunjukkan kesepakatan bulat. Semua kader siap mendukung Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDIP,” pungkas Rudy.

  • Jokowi Anggap Bestie, FX Rudy Ungkit Komunikasi Terakhir Keduanya

    Jokowi Anggap Bestie, FX Rudy Ungkit Komunikasi Terakhir Keduanya

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menganggap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) adalah sahabatnya alias bestie. Menanggapi hal itu, FX Rudy mengaku tak ada komunikasi lagi dengan Jokowi.

    “Nggak, nggak (komunikasi dengan Jokowi). Kalau bestie itu komunikasi begini (tatap muka) sering, telepon sering,” katanya ditemui di rumahnya, Pucangsawit, Jebres, dilansir detikJateng, Selasa (24/12/2024).

    Rudy mengaku, pertemanan dengan Jokowi dimulai saat dirinya dan Jokowi diusung oleh PDIP menjadi Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo pada 2005-2010. Namun, akhir-akhir ini, Rudy mengaku lebih memilih konsentrasi di Pemilu.

    Rudy menyebut komunikasinya dengan Jokowi terakhir kali pada tahun 2019. Saat itu, Rudy dan Jokowi bertemu di Istana Yogyakarta.

    “Saya mulai dari pencalonan Wali Kota (Pilkada 2019) jarang komunikasi, terakhir diminta memenangkan itu terakhir itu di Jogja, dan terakhir lagi lewat Mas Gibran ditawari Wamen PUPR. Setelah itu jarang komunikasi, bukan jarang nggak pernah komunikasi detik ini. (Jogja) 2019 saat rekomendasi turun itu. Pak Pur di istana, saya ke sana dengan Pak Luthfi (Jogja),” lanjutnya.

    “Nggak (pernah bertemu di Sumber), ketemu terakhir di Jogja. (Kalau bertemu Istana, Jakarta) dulu dengan Pak Purnomo itu ditawari komisaris Kalbe beliau nggak mau juga,” pungkasnya.

    (isa/isa)

  • 7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    loading…

    Presiden Jokowi berjalan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

    Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

    6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

    1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

    Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

    Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

    2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

    PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

    Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

    3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

    Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

    Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

    4. Mengusung jadi Calon Presiden

    Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

    Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Solo sepakati pembentukan alat kelengkapan, APBD 2025 dibahas pekan ini

    DPRD Solo sepakati pembentukan alat kelengkapan, APBD 2025 dibahas pekan ini

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    DPRD Solo sepakati pembentukan alat kelengkapan, APBD 2025 dibahas pekan ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Polemik pembentukan alat kelengkapan DPRD (alkap) Kota Solo berakhir setelah lima fraksi, yakni PDI-P, PKS, PSI, Gerindra, dan Karya Amanat Bangsa, mencapai kesepakatan. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Loji Gandrung pada Sabtu (7/12/2024) sore, dengan difasilitasi Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

    Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa rapat paripurna akan digelar pada Senin (9/12/2024) dengan dua agenda utama, yakni mencabut keputusan sebelumnya terkait pembentukan alkap secara parsial dan membentuk alkap secara lengkap.

    “Setelah alkap terbentuk, masing-masing akan segera menjalankan tugasnya sesuai fungsi, termasuk melanjutkan pembahasan APBD 2025,” ujar Budi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (9/12). 

    Budi memastikan pembahasan APBD 2025 akan segera dilakukan oleh Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat paripurna pengesahan APBD 2025 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

    Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBD disebabkan proses pembentukan alkap yang belum selesai, bukan kegagalan. “Kami optimistis target pengesahan APBD dapat tercapai,” tambah Budi.

    PDI-P Bantah Hambat APBD

    Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo, membantah tuduhan bahwa partainya menjadi penyebab keterlambatan pengesahan APBD 2025. Rudy menyebut proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak Juli 2024 oleh wali kota sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Keterlambatan ini murni karena alkap belum lengkap, bukan karena alasan lain,” tegas Rudy.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.