Xcloud.id

Tag: Fuchs

  • Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Gaza City –

    Merujuk rencana Trump, senjata milisi di Jalur Gaza Palestina harus sepenuhnya dilucuti. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terjadi.

    Menurut laporan media Israel, Jerusalem Post, organisasi militan Islam tersebut terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok-kelompok pesaingnya. Sedikitnya 32 orang dilaporkan tewas.

    Di media sosial juga beredar video yang disebut-sebut menunjukkan Hamas mengeksekusi atau menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Belum jelas apakah perlucutan senjata Hamas akan berhasil. Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan yang kontradiktif “Hampir seluruh kawasan telah menyetujui rencana untuk segera demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan memastikan bahwa Israel tidak lagi terancam,” ujarnya dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel.

    Namun sebelumnya, dalam penerbangannya ke Israel, Trump menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengizinkan Hamas untuk sementara mempersenjatai diri. Hamas, katanya, sedang berusaha mengembalikan ketertiban setelah berbulan-bulan perang.

    “Pesan yang jelas”

    Fakta bahwa Hamas segera hadir setelah penarikan pasukan Israel dan mengirimkan pasukan bersenjatanya ke Kota Gaza menyampaikan pesan yang jelas, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Hebrew University Yerusalem.

    “Hamas dengan tegas menunjukkan bahwa keberadaan mereka yang sama sekali tidak hilang dari Jalur Gaza. Sebaliknya, mereka terus mengklaim peran mereka di sana.”

    Menurut analisis dari lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council, proses perlucutan senjata Hamas kemungkinan akan memakan waktu lama. Selama Hamas tetap eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik, atau bahkan sekadar ide – akan selalu ada risiko besar mereka kembali memperluas pengaruhnya di Gaza untuk mengejar kepentingannya sendiri. Hal yang tampaknya sedang terjadi saat ini.

    Senjata sebagai jaminan eksistensi

    Hamas menganggap persenjataan mereka sebagai jaminan eksistensi baik secara militer, politik, maupun secara simbolis, ujar Simon Engelkes, Kepala Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah, “Tanpa imbalan politik yang nyata, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah semacam itu. ‘Jaminan keamanan’ dari Presiden Trump bahwa perang di Jalur Gaza tidak akan berlanjut setelah perjanjian gencatan senjata saat ini tidak cukup.”

    Meskipun struktur militer Hamas telah sangat dilemahkan selama perang, jaringan dan kehadiran mereka yang terlihat di Gaza tetap utuh, lanjut Engelkes. “Hal itu menjamin kelangsungan gerakan politik mereka, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza?

    Perlucutan senjata total Hamas juga akan sulit dilakukan karena keamanan internal Jalur Gaza selama ini berada di tangan Hamas – sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut pada tahun 2007, Hamas bertanggung jawab atas kepolisian, keamanan dalam negeri, serta sistem peradilan dan hukum.

    Belum jelas siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke depannya. Mesir dan Yordania telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hingga 5.000 personel keamanan untuk penugasan di Jalur Gaza. Kepolisian dari otoritas Palestina juga akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.

    Namun, hal ini bisa menjadi masalah, kata Fuchs. “Sangat mungkin Israel akan menggunakan hak veto terhadap pasukan lokal ini.”

    Pemerintah di Yerusalem tidak ingin memberikan peran apa pun kepada otoritas Palestina di Gaza. Sebaliknya, mereka ingin mencegah kehadiran kekuatan mana pun berhubungan dengan pemerintahan Ramallah. “Dengan demikian, masih terbuka bagaimana kesepakatan akan dicapai dan di tangan siapa nantinya layanan keamanan itu akan berada,” jelas Fuchs.

    Bukan sekadar perlucutan senjata

    Banyak negara tidak ingin Hamas kembali berkuasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan tentang ancaman terus-menerus dari milisi tersebut.

    “Kelompok teroris dengan ribuan pejuang, terowongan, dan persenjataan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam semalam,” ujar Macron setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya siap membantu perlucutan senjata Hamas. Pemerintah Jerman turut menolak kelanjutan politik Hamas.

    Menurut Engelkes, pertikaian yang sesungguhnya masih di depan mata, “Persoalannya bukan sekadar perlucutan senjata, melainkan juga kontrol politik dan legitimasi: siapa yang akan berbicara untuk Gaza di masa depan dan dengan kewenangan apa?”

    Potensi ancaman kawasan Arab juga Eropa

    Mengabaikan kepentingan Hamas juga berisiko, jelas Martin Jger, Kepala Badan Intelijen Federal Jerman (BND), dalam sebuah rapat dengar pendapat di Parlemen Jerman. Jika Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan transisi Gaza, diusir dari wilayah tersebut atau dipaksa kembali ke bawah tanah, maka ada “risiko nyata” bahwa mereka akan bertindak di luar Gaza. “Hal ini tentu akan berdampak pada kawasan Arab, dan sangat mungkin juga Eropa.”

    Dalam jangka panjang, para pengamat sepakat bahwa kunci stabilitas terletak pada upaya memberi rakyat Palestina kehidupan yang bermartabat. Jika hal tersebut tidak terwujud, kekerasan dapat kembali muncul di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Tidak Akan Pakai Militer AS untuk Melucuti Senjata Hamas” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Jakarta –

    Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai “tragedi kemanusiaan dan bencana politik.” Dia mengaku “tak lagi memahami tujuan” Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat “hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar.” Menurut Merz, “jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

    Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa “kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot” dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, “hanya mengkritik Israel secara sepihak.”

    Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel “tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua.” Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

    Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

    “Kritik yang mengena”

    Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. “Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.

    Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. “Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat,” ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

    “Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini,” tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

    Kemunduran diplomatik bagi Israel

    Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin “perang pemusnahan bermotif politik” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa “Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya.”

    Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. “Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar,” ujarnya.

    Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. “Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat,” kata Fuchs. “Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut.”

    Tekanan dari arah balik

    Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

    Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin “hak eksistensi Israel,” tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. “Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka.”

    “Sebagai sahabat Israel,” tulis Haaretz, “Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (9/4/2025) mengatakan kalau Israel akan mengambil peran utama bersama AS dalam kemungkinan serangan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir mendatang tidak berhasil menemui solusi.

    Pernyataan itu muncul dua hari setelah Trump menyatakan soal perundingan langsung AS-Iran untuk mengekang program nuklir Teheran akan dilakukan Sabtu mendatang.

    Saat pengumuman itu dibuat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ada bersama Trump di Gedung Putih tampak terkejut.

    Pihak Israel juga dilaporkan kaget atas pemilihan waktu yang dibuat AS dalam berunding dengan Iran, menurut sekretaris kabinet Netanyahu, Rabu.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Ruang Oval pada hari Rabu apakah ia akan menggunakan cara militer terhadap Iran jika negara tersebut tidak menyetujui perjanjian nuklir, Trump menjawab: “Jika itu memerlukan militer, kami akan menggunakan militer.”

    “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu — ia akan menjadi pemimpinnya,” katanya.

    Ini menjadi kali pertama Trump secara eksplisit mengancam serangan ke Iran, apalagi ancaman serangan yang dipimpin oleh negara Yahudi itu.

    Namun, Trump tampaknya menarik kembali komentarnya itu dengan mengatakan kalau AS bergerak atas kemauannya sendiri, bukan di bawah koordinasi negara mana pun jika serangan ke Iran benar terlaksana. 

    “Namun, tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang ingin kami lakukan.”

    Beri Waktu Dua Bulan ke Iran

    Trump mengatakan AS akan “benar-benar” menggunakan kekuatan militer terhadap Iran jika diperlukan dengan lebih dulu mengedepankan upaya diplomatik yang berbatas waktu.

    Laporan mengatakan Trump memberi waktu dua bulan untuk upaya diplomatik ke Iran. Artinya, Juni menjadi waktu penentuan apakah serangan ke Iran betul terlaksana atau ditemukan solusi atas program nuklirnya.

    “Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun, saat Anda memulai pembicaraan, Anda akan tahu apakah pembicaraan berjalan dengan baik atau tidak… Kesimpulannya adalah saat saya pikir pembicaraan tidak berjalan dengan baik.”

    Presiden AS mengatakan bahwa pertemuan puncak yang dijadwalkan pada hari Sabtu di Oman merupakan “awal” dari sebuah proses. 

    Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dijadwalkan untuk mewakili AS, sementara Iran akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. 

    Trump mengatakan pembicaraan akan dilakukan secara langsung, sementara Iran mengatakan pembicaraan akan dilakukan melalui mediator.

    “Kita punya sedikit waktu, tetapi kita tidak punya banyak waktu karena kita tidak akan membiarkan mereka memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

    “Kita akan membiarkan mereka berkembang. Saya ingin mereka berkembang. Saya ingin Iran menjadi hebat. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka miliki adalah senjata nuklir. Mereka memahami itu. Orang-orang di Iran sangat luar biasa. Mereka sangat cerdas… Mereka berada dalam situasi yang sulit, rezim yang sulit… Para pemimpin memahami: Saya tidak meminta banyak. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir.”

    “Saya agak terkejut karena ketika pemilu dicurangi, saya pikir mereka akan mendapatkan senjata, karena dengan saya, mereka bangkrut,” kata Trump, mengutip sanksi.

    AS Ngotot Pembicaraan Langsung

    Witkoff mungkin akan menunda perjalanannya ke Oman pada hari Sabtu jika Iran menolak mengadakan pembicaraan langsung dengannya di Muscat, The Washington Post melaporkan .

    Para pejabat AS bersikeras kalau  negosiasi akan dilakukan secara langsung, setelah menyatakan bahwa pembicaraan tidak langsung tidak efektif.

    “Kami tidak akan dipermainkan,” kata seorang pejabat pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa yang dibutuhkan untuk mengatasi rasa tidak percaya yang mendalam di kedua belah pihak adalah “diskusi menyeluruh” dan “pertemuan pikiran.”

    Witkoff bahkan bersedia untuk pergi ke Teheran jika diundang, kata dua pejabat pemerintah kepada Post.

    Salah satu pejabat berspekulasi kalau keputusan Trump untuk mengumumkan pembicaraan dengan Iran bersama Netanyahu di Ruang Oval pada Senin adalah untuk bentuk kontrol terhadap Netanyahu dan mencegah kritik dari Israel.

    “Trump lebih bersemangat terlibat dalam diplomasi daripada pengeboman,” kata para pejabat kepada Post.

    TRUMP DAN NETANYAHU – Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) melakukan konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, pada hari Senin (7/4/2025). (YouTube The White House)

    Kejutan Hari Sabtu

    Sementara itu, Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs mengakui kalau Netanyahu terkejut atas pengumuman Trump mengenai pembicaraan langsung dengan Iran akhir pekan ini.

    Berbicara kepada stasiun radio Kol Berama, Fuchs menegaskan, Netanyahu sebetulnya sudah mengetahui sebelumnya tentang rencana perundingan AS dengan Iran.

    “Tetapi “dia tidak tahu perundingan tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu,” katanya.

    “Ada hubungan dekat antara Trump dan Netanyahu. Tim presiden AS bersaing untuk menentukan siapa yang paling mencintai Israel,” kata Fuchs.

    Dalam rapat kabinet Rabu malam, Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada para menterinya kalau Israel telah memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai perundingan AS dengan Iran.

    “Washington juga telah bertanya kepada Yerusalem apa yang dianggapnya sebagai kesepakatan bagus,” tulis laporan tersebut memaparkan koordinasi AS-Israel terkait perundingan dengan Iran Sabtu mendatang tersebut.

    Lembaga penyiaran publik Israel, Kan mengutip sumber Israel yang mengatakan kalau Netanyahu menjawab AS dengan mengatakan “Proposal yang baik (dalam perundingan dengan Iran) akan serupa dengan proposal yang mengarah pada pembongkaran program nuklir Libya”.

    Artinya, Netanyahu meminta langsung ke AS untuk meniadakan sepenuhnya program nuklir apa pun yang dikerjakan Iran.

    “Netanyahu menambahkan ke AS,  kalau waktu untuk diplomasi terbatas,” tulis laporan tersebut.

    Sebelumnya dilaporkan, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet untuk membahas perjalanannya baru-baru ini ke Hungaria dan Amerika Serikat, dengan fokus pada AS.

    Perdana menteri Israel menyerukan agar forum tersebut diadakan segera setelah ia menyelesaikan pertemuannya dengan Trump, demikian yang dilaporkan The Times of Israel.

    Pertemuan Netanyahu dengan Trump berisi serangkaian kejutan bagi PM Israel.

    Di luar soal perundingan dengan Iran, kejutan lainnya bagi Netanyahu atas apa yang dinyatakan Trump adalah soal kurangnya keringanan tarif segera dan ketegangan atas Turki.

    Trump memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seorang kritikus keras Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas. Pujian ini, adalah kejutan yang sangat menampar bagi Netanyahu.

    Dalam rapat Netanyahu, hanya menteri kabinet Israel yang diundang ke pertemuan kabinet tersebut.

    Kepala keamanan, termasuk kepala Shin Bet Ronen Bar serta kepala IDF dan Mossad, tidak diundang, menurut media berbahasa Ibrani.

    Lembaga penyiar publik Israel, Kan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang menegaskan hal ini terjadi karena sifat diplomatik dan non-keamanan dari pertemuan tersebut.

    Netanyahu juga bertemu dengan Direktur CIA John Ratcliffe di Yerusalem pada hari Rabu, kata kantornya, seraya menambahkan bahwa kepala Mossad David Barnea juga hadir.

    Upaya untuk menyelesaikan pertikaian mengenai program nuklir Iran, yang menurutnya semata-mata untuk penggunaan sipil tetapi negara-negara Barat melihatnya sebagai cikal bakal bom atom, telah pasang surut selama lebih dari 20 tahun tanpa penyelesaian.

    Gambar yang diambil pada 10 November 2019 menunjukkan bendera Iran di PLTN Bushehr Iran, selama upacara resmi untuk memulai pekerjaan pada reaktor kedua di fasilitas tersebut. (Atta Kenare/AFP)

    Rekam Jejak Perundingan AS-Iran Soal Nuklir

    Trump membatalkan kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan enam negara adidaya dunia — AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Jerman — selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018, dan juga memberlakukan sanksi yang berat.

    Iran menanggapinya dengan membatalkan beberapa komitmennya terhadap kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

    Iran, yang bersumpah untuk menghancurkan Israel, menyangkal berusaha mendapatkan senjata nuklir, tetapi telah meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga mencapai kemurnian 60 persen, yang tidak memiliki aplikasi apa pun di luar senjata nuklir, dan telah menghalangi inspektur internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.

    Pembicaraan internasional untuk membawa kedua negara kembali ke kesepakatan telah terhenti.

    AS mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran pada hari Rabu, dengan Departemen Keuangan mengatakan bahwa tindakan yang menargetkan lima entitas yang berbasis di Iran dan satu orang yang berbasis di Iran dijatuhkan karena dukungan mereka terhadap program nuklir Iran dengan tujuan mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.