Xcloud.id

Tag: Franz Magnis Suseno

  • Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo? Nasional 12 September 2025

    Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo? Nasional 12 September 2025

    Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto agar Prabowo membentuk tim reformasi polri. Siapa anggota GNB?
    Dilansir
    ANTARA
    , Jumat (12/9/2025), GNB berisi banyak tokoh sebagai anggotanya.
    GNB yang diterima Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025), yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang merupakan istri Presiden ke-4 RI; tokoh agama sekaligus filsuf cum teolog, Romo Franz Magnis-Suseno SJ; agamawan Profesor M Quraish Shihab, dan tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri.
    Ada pula Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo; Omi Komariah Nurcholish Madjid; Profesor Doktor Amin Abdullah; Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid; hingga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
    Turut pula, filsuf sekaligus astronom Karlina Rohima Supelli; Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty; Mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom; Romo A Setyo Wibowo SJ; Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas; Eri Seda; Laode Moh Syarif; Makarim Wibisono; Komaruddin Hidayat; dan budayawan Slamet Rahardjo.
    Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
    Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.
    “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari
    ANTARA
    .
    Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.
    “Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin. “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujar Menag lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa dialog tiga jam bahas ekonomi-hukum

    Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa dialog tiga jam bahas ekonomi-hukum

    “Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangs

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama 16 tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa melakukan dialog selama hampir tiga jam dalam suasana akrab dan keterbukaan dengan membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari reformasi politik, ekonomi, hingga penegakan hukum.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/9) malam, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan jawaban terbuka atas berbagai pertanyaan dari para tokoh GNB.

    “Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini,” kata Menag dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, tokoh senior Quraish Shihab menilai pertemuan ini memberi pencerahan dan memperkuat optimisme terhadap masa depan bangsa. Ia menyebut penjelasan Presiden Prabowo yang begitu terbuka dan mendalam menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.

    “Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik sehingga dialog kita hari ini, malam ini sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membahasnya secara rinci. Ia juga menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama masyarakat sipil adalah pembentukan Komisi Investigasi Independen terkait Prahara Agustus.

    “Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” imbuhnya.

    Selain itu, GNB juga menyuarakan pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang masih ditahan agar tidak terputus pendidikannya.

    Tokoh GNB lainnya, Pdt. Gomar Gultom, mengungkapkan bahwa dialog juga menyinggung soal reformasi kepolisian.

    “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Menag pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bukti adanya persamaan pandangan antara Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa.

    “Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini,” pungkasnya.

    Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo senantiasa membuka ruang dialog dengan berbagai komponen bangsa sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi yang sehat. Kepala Negara juga menekankan bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

    Adapun para tokoh yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:
    1. Sinta Nuriyah Wahid;
    2.⁠ ⁠Quraish Shihab;
    3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;
    4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;
    5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;
    6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;
    7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;
    8.⁠ ⁠Alissa Wahid;
    9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;
    10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;
    11.⁠ ⁠Laode M Syarif;
    12. Hong Thin;
    13. Kamaruddin Amin;
    14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;
    15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan
    16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

    Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

    Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

    “Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

    Di lokasi yang sama selepas jumpa pers, Lukman lanjut menjelaskan investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan.

    Lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi,” kata Lukman.

    Dia menjelaskan alasan mengapa harus komisi yang independen, karena mereka yang ditugaskan menyelidiki itu harus orang-orang yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri.

    “Komisi Investigasi Independen ini (diharapkan, red.) memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya,” sambung Lukman.

    Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Beberapa tokoh dalam GNB yang hadir di Istana dan berdialog dengan Presiden, di antaranya Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan Prof. M. Quraish Shihab.

    Tokoh-tokoh lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, yaitu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Romo Magnis Minta Pelaku Kerusuhan Ditindak, Jangan Salah Tangkap Nasional 11 September 2025

    Romo Magnis Minta Pelaku Kerusuhan Ditindak, Jangan Salah Tangkap Nasional 11 September 2025

    Romo Magnis Minta Pelaku Kerusuhan Ditindak, Jangan Salah Tangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis mengatakan, dalam pertemuan Gerakan Nasional Bangsa (GNB) di Istana Jakarta pada Kamis (11/9/2025), tidak ada pembicaraan spesifik mengenai kerusuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
    Romo Magnis menegaskan pentingnya menindak pelaku kerusuhan tersebut.
    “Nah, ini tidak dibicarakan ini. Tentu pelaku kerusuhan harus ditindak karena demonstrasi harus tanpa kekerasan,” kata Romo Magnis, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
    Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi salah tangkap terkait pelaku kerusuhan.
    “Iya,” ujar dia.
    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
    Selain Romo Magnis, sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir.
    Mereka di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo hingga eks Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim.
    “Mendampingi Pak Presiden menerima tamu sepertinya. Dari Gerakan Nurani Bangsa,” kata Agus Jabo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
    Sementara itu, Lukman Hakim menyampaikan, sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa akan hadir termasuk Ketua Gerakan Nurani Bangsa sekaligus istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, juga turut hadir.
    “Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurcholish Madjid, ada Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Ery Seda, ada Laode Syarif,” ujar dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Romo Magnis hingga Quraish Shihab penuhi undangan Prabowo ke Istana

    Romo Magnis hingga Quraish Shihab penuhi undangan Prabowo ke Istana

    “Kita harapkan yang terbaik-baiknya. Karena itu, penting (untuk) tidak terlambat. Tinggal tiga menit,”

    Jakarta (ANTARA) – Imam Katolik sekaligus pengajar ilmu filsafat Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis hingga Mantan Menteri Agama Quraish Shihab, bersama tokoh lainnya dari Gerakan Nurani Bangsa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.

    Romo Magnis yang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dengan tongkatnya berjalan memasuki halaman Istana Kepresidenan dan mengaku tidak ingin terlambat datang menemui Presiden Prabowo.

    “Kita harapkan yang terbaik-baiknya. Karena itu, penting (untuk) tidak terlambat. Tinggal tiga menit,” kata Frans Magnis saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Selain Romo Magnis, sejumlah tokoh yang terlihat hadir ke Istana, antara lain mantan Menteri Agama Quraish Shihab, Sinta Nuriyah yang merupakan istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim.

    Lukman Hakim mengatakan bahwa pertemuan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai perkembangan terakhir dan kondisi terkini bangsa Indonesia.

    “Kita masih belum tahu mungkin masalah-masalah yang terakhir perkembangan terakhir,” tegasnya.

    Lukman juga membeberkan sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan ini.

    “Dari gerakan nurani bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurcholish Madjid, ada Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Ery Seda, ada Laode Syarif,” sebutnya.

    Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah tampak memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, di antaranya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, kemudian Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kemudian, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa itu langsung disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lukman Hakim dan Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Apa?

    Lukman Hakim dan Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan menghadiri pertemuan tokoh Gerakan Nurani Bangsa dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Lukman mengungkapkan undangan awal dijadwalkan pukul 16.00 WIB, namun kemudian mundur setengah jam. “Diundang tadinya jam 16.00 lalu kemudian ada penundaan 30 menit jadi 16.30,” ujarnya sebelum memasuki kompleks Istana.

    Saat ditanya agenda pertemuan, Lukman menyebut belum ada informasi rinci. “Kita masih belum tahu, mungkin masalah-masalah yang terakhir, perkembangan terakhir,” katanya singkat.

    Meski begitu, dia memastikan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa hadir mendampingi, antara lain Ketua Gerakan Nurani Bangsa Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. M. Quraish Shihab, Romo Franz Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Prof. Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, Prof. Ery Seda, serta Laode M. Syarif.

    Pertemuan ini menjadi salah satu rangkaian dialog Presiden Prabowo dengan tokoh lintas agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merespons dinamika sosial politik terkini di Tanah Air.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono mengatakan dirinya dijadwalkan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Mendampingi pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu,” ujar Agus Jabo singkat saat tiba di kompleks Istana.

    Meski belum merinci agenda pertemuan, dia menyebut pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil.

    “Dari gerakan nurani bangsa,” ucapnya.

    Meski begitu, Agus mengaku belum mengetahui topik yang akan dibicarakan ketika ditanya lebih lanjut soal isu yang akan dibahas.

    “Saya belum tahu, saya belum tahu,” katanya.

  • Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono mengatakan dirinya dijadwalkan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Mendampingi pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu,” ujar Agus Jabo singkat saat tiba di kompleks Istana.

    Meski belum merinci agenda pertemuan, dia menyebut pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil.

    “Dari gerakan nurani bangsa,” ucapnya.

    Meski begitu, Agus mengaku belum mengetahui topik yang akan dibicarakan ketika ditanya lebih lanjut soal isu yang akan dibahas. “Saya belum tahu, saya belum tahu,” katanya 

    Adapun tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang diperkirakan hadir antara lain Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. M. Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Prof. Komaruddin Hidayat, Ery Seda, dan Alissa Wahid.

    Selain itu, juga dijadwalkan hadir Laode M. Syarif, Beka Ulung Hapsara, Mukhibullah, Ira Sulistya, serta sejumlah staf pendamping dari Sinta Nuriyah Wahid.

  • Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu Nasional 3 September 2025

    Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu Nasional 3 September 2025

    Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menilai, gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di banyak daerah merupakan akumulasi dari kemarahan dan frustasi publik.
    Romo Magnis berpandangan, aksi unjuk rasa itu adalah ledakan dari akumulasi kekecewaan publik yang sudah dipendam selama bertahun-tahun.
    “Sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu? Dan itu sangat penting kita semua mendengar suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi kerusuhan,” kata Romo Magnis dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Menurut Romo Magnis, ada pandangan dari masyarakat bahwa Indonesia seakan hanya dimiliki oleh elite yang ingin memperkaya diri tanpa rasa malu di tengah situasi masyarakat yang sedang susah.
    “Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya,” imbuhnya.
    Romo Magnis pun menegaskan bahwa aksi protes yang meluas sebenarnya mencerminkan suara rakyat.
    Namun, ia mengingatkan adanya indikasi pihak-pihak yang menunggangi situasi untuk kepentingan lain.
    “Saya hanya duduk di rumah. Tapi katanya, pembakaran stasiun Transjakarta, rumah penjarahan, itu bukan kemarahan rakyat; rupa-rupanya ada yang menunggangi, ada yang ikut main, memanfaatkan kesempatan untuk merusak itu tentu suatu yang jahat,” nilai Magnis.
    Ia berharap kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas situasi sosial-politik Indonesia belakangan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
    “Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bahwa jangan situasi ini masih dimanfaatkan,” kata Romo Magnis.
    Menurut Romo Magnis, mahasiswa maupun kelompok sipil lain sudah menegaskan bahwa mereka tidak berniat merusak atau menjarah.
    Oleh sebab itu,penting untuk membedakan antara protes murni rakyat dengan tindakan destruktif yang diprovokasi pihak tertentu.
    Ia mengingatkan bahwa suara rakyat yang diwujudkan melalui demonstrasi maupun aksi protes harus benar-benar didengarkan oleh pemerintah.
    Romo Magnis menekankan, mengabaikan akar permasalahan hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa.
    Diketahui, gelombang aksi demonstrasi terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
    Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) malam.
    Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
    Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
    Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif Nasional 3 September 2025

    Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif Nasional 3 September 2025

    Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepolisian RI segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan internalnya agar tidak lagi terjadi tindakan eksesif atau di luar batas terhadap masyarakat, khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa.
    Pesan itu disampaikan Alissa Wahid saat membacakan “Pesan Kebangsaan” Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    “Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,” kata Alissa dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta.
    Pesan kebangsaan ini ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, budaya, dan profesi, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supelli, hingga budayawan Slamet Rahardjo.
    Alissa menegaskan, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi pijakan utama negara.
    Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan represifitas aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa harus dihentikan.
    “Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tutur dia.
    Selain soal Polri, Gerakan Nurani Bangsa menilai Presiden perlu memimpin jajaran negara untuk bersikap etis, sederhana, dan patut demi memulihkan kepercayaan publik.
    Mereka juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi secara transparan, menghapus fasilitas berlebihan bagi pejabat publik, serta memperkuat program kesejahteraan sosial alih-alih membebani rakyat dengan pajak baru.
    Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menegakkan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia.
    “Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya,” terang Alissa.
    Pada saat yang sama, masyarakat diajak menumbuhkan kesadaran kolektif secara damai, tanpa kekerasan, perusakan, maupun penjarahan.
    Pesan Kebangsaan ini ditujukan untuk merespons adanya gelombang aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
    Diketahui, mulanya aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
    Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
    Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
    Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
    Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi membeberkan sejumlah rekomendasi substansial yang perlu diatur dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Rekomendasi substansial terhadap RUU BPIP; pertama, kita perlu memikirkan transformasi peran BPIP. Jadi perubahan arah orientasi,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan RUU BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, BPIP perlu atau harus diposisikan sebagai fasilitator dialog ideologi nasional, bukan sekedar agen negara untuk pengawasan moral.

    “BPIP seharusnya mengembangkan forum ideologi publik, melibatkan warga dalam produksi makna Pancasila secara deliberatif,” ucapnya.

    Dia juga merekomendasikan RUU BPIP penting untuk mencantumkan prinsip dekolonialisasi pengetahuan dengan mengakui keberadaan beragam pengetahuan lokal, adat, dan tafsir minoritas terhadap nilai-nilai kebangsaan.

    “Pancasila bukan milik negara semata, dalam arti ini pemerintah, melainkan milik kolektif yang tumbuh dari sejarah dan pengalaman bersama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyebut dalam RUU BPIP perlu dipikirkan soal indikator keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup dimensi kebebasan berpikir, inklusi sosial, solidaritas lintas identitas, perlawanan terhadap penindasan.

    Lalu, kata dia, RUU BPIP perlu memberikan perluasan ruang ekspresi kritik terhadap Pancasila dan menjamin bahwa kebebasan berpikir merupakan bagian dari cinta ideologi, sebagaimana pasal 28E UUD 1945 dan prinsip demokrasi konstitusional.

    “Kritik terhadap Pancasila atau praktik pembinaannya tidak boleh dikriminalisasi,” tuturnya.

    Terakhir, dia menyebut RUU BPIP perlu dan harus menyertakan pasal tentang penguatan PanPancasila dalam diplomasi global sebagai dasar bagi solidaritas transnasional, keadilan iklim, perdamaian dunia, dan kritik atas kapitalisme predatoris.

    “Pancasila harus diangkat sebagai kontribusi Indonesia terhadap etika global,” kata dia.

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo.

    Adapun, RUU BPIP telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.