JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Menurutnya, pihak yang meributkan hal tersebut adalah orang-orang kampungan.
“Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Mei.
Dikatakan Luhut, sudah seharusnya semua pihak mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, apalagi di tengah kondisi dinamika global yang tidak menentu. Menanggapi isu pemakzulan dari purnawirawan TNI terhadap Gibran Rakabuming Raka dinilai Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron sebagai bagian dari dinamika politik perwujudan dari aspirasi masyarakat.
“Aspirasi itu biasa dan harus dihormati. Tapi tentu ada proses hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus dilalui,” kata Herman di markas Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu 7 Mei 2025.
Meski begitu dia menegaskan, selama tidak ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan wapres, tidak ada dasar untuk menindaklanjuti usulan pencopotan tersebut.
Karena itu, Demokrat tidak menanggapi isu tersebut secara serius dan memilih fokus pada agenda lain. Selain itu Herman juga menegaskan partainya ingin berkontribusi dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Demokrat lebih baik kita membicarakan hal-hal lain bagaimana undang-undang perampasan, kami akan bedah itu. Terus kemudian tadi bagaimana menyehatkan BUMN, bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, itu yang kami bicarakan di sini,” jelasnya.
Pertama dalam Sejarah
Adanya perpecahan di kalangan mantan petinggi militer terkait isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka merupakan hal pertama di Indonesia. Dalam kalangan mantan petinggi militer itu ada yang membela dan ada juga yang mengkritisi. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan biasanya purnawirawan TNI biasanya menunjukkan sikap yang relatif solid dalam menyikapi dinamika politik nasional, namun kehadiran Gibran yang masih muda dan dinilai minim pengalaman memunculkan perbedaan tajam di internal mereka.
Ilustrasi Pemakzulan Gibran (Ist)
“Purnawirawan terbelah, ada yang membela, ada yang kritis. Baru kali ini terjadi di Indonesia,” ujar Hensat dalam akun X nya dikutip VOI, Kamis, 8 Mei.
Terbelahnya mantan petinggi militer disebutkan Hensat, bagi purnawirawan yang menyatakan dukungan penuh pada Gibran, menganggapnya sebagai simbol regenerasi dan keterlibatan generasi muda dalam politik. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mengkritisi langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap terlalu mendorong anaknya hingga ke posisi strategis dalam pemerintahan.
“Baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku,” tutup Hensat dengan nada prihatin.
Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar hingga Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan isu pemakzulan yang berhembus dan memecah suara mantan petinggi militer merupakan bagian dari legitimasi adanya proses yang cacat dalam konstitusi. “Jadi tidak mungkin pemerintah mengendalikan ingatan publik,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 6 Mei 2025.
Rocky menilai Prabowo sedang berupaya keras membangun pendekatan baru dalam ekonomi, seperti program makan siang gratis dan penyederhanaan distribusi pupuk bagi petani. Rocky menyebut publik menghargai upaya tersebut, namun tetap menyimpan kerisauan soal legitimasi politik. “Bukan terhadap kebijakan ekonomi Prabowo, tapi terhadap legitimasi yang masih dianggap cacat, yaitu Gibran,” katanya.
Tuntutannya Sudah Terukur
Tuntutan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera diberhentikan dari jabatannya dinilai tidak keluar dari ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara itu telah terukur dan tidak keluar dari ideologi atau aturan yang dianut bangsa ini.
Suasana halal BI halal Presiden bersama para purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta, Selasa (6/5/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)
“Tuntutan itu terukur dan tidak keluar dari aturan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Pria berkumis ini menambahkan tuntutan dari seratusan para pensiunan tentara merupakan bagian dari aspirasi. Dan dalam aturan demokrasi yang dianut bangsa ini penyampaian aspirasi tidak dilarang dan sah.
Sementara itu Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menegaskan jika Presiden Prabowo Subianto sangat memahami delapan tuntutan yang disampaikan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.
Menurut Wiranto, bagi seorang Prabowo, delapan tuntutan yang disampaikan PPAD itu merupakan masalah yang tidak mudah diselesaikan dengan cepat. Oleh karenanya tuntutan itu perlu dipelajari Presiden Prabowo terlebih dahulu. Selain itu, Wiranto menegaskan delapan tuntutan dari PPAD, tidak serta merta langsung bisa diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia ini memiliki sistem Trias Politika yang memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Banyak bidang yang harus dipertimbangkan Presiden Prabowo sebelum mengambil keputusan. Karena itu, bila ada tanggapan Presiden Prabowo tidak merespons, pernyataan itu keliru,” tandasanya.
