Xcloud.id

Tag: Firdaus

  • Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (LEO) khusus internet milik Elon Musk, Starlink, menjadi pewarna baru dalam setiap konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Hadir dalam perang yang terjadi di Ukraina hingga Iran. 

    Satelit yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu menjanjikan masyarakat di negara-negara berkonflik tetap terhubung dengan internet. Membuat pemerintah negara tidak memiliki kuasa dalam membatasi akses untuk tujuan yang lebih besar. 

    Iran vs Israel

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Foto serangan Iran yang menghantam gedung-gedung Israel

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

    Perang Rusia vs Ukraina

    Berbeda dengan Iran, selama konflik dengan Rusia, Ukraina justru berharap banyak kepada Starllink milik Elon Musk. 

    Bahkan pada April 2025, Ukraina menerima bantuan dari Polandia berupa 5.000 terminal Starlink untuk memperkuat infrastruktur kritis dan menjaga komunikasi di kota-kota garis depan. 

    Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov menegaskan, Starlink akan sangat membantu warga di wilayah terdampak perang agar tetap bisa menghubungi keluarga, layanan darurat, dan mengakses informasi, di tengah rusaknya jaringan komunikasi konvensional akibat serangan dan penghancuran stasiun base transceiver.

    Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina telah menerima lebih dari 50.000 terminal Starlink melalui kerja sama antara Kementerian Transformasi Digital, mitra internasional, dan para donor. Polandia tercatat sebagai pemasok tunggal terbesar dengan kontribusi sekitar 29.500 terminal. 

    Meski Starlink sangat vital bagi komunikasi Ukraina, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan akses layanan tersebut.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Pada Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah AS sempat mengancam akan memutus layanan Starlink kecuali Kyiv menyetujui kesepakatan mineral strategis. Elon Musk, CEO SpaceX, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa jika Starlink diputus, seluruh garis depan Ukraina bisa runtuh. Ukraina sangat bergantung dengan Starlink.

    Ketegangan meningkat setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 28 Februari, yang sempat menyebabkan penghentian sementara bantuan militer dan intelijen AS demi mendorong Kyiv ke meja perundingan dengan Moskow.

    Menghadapi ketidakpastian ini, pemerintah Ukraina mulai menjajaki alternatif layanan satelit. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kerja sama dengan operator satelit asal Prancis, Eutelsat Communications, yang kini sedang dalam negosiasi dengan Uni Eropa untuk menyediakan layanan internet satelit pengganti Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi tetap terjaga jika akses ke Starlink sewaktu-waktu terganggu.

    Wanti-wanti

    Sementara itu di Indonesia, akademisi dan asosiasi satelit mengingatkan agar Indonesia tidak bergantung kepada konektivitas satelit Starlink. Belajar dari kasus yang terjadi di Iran. 

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    Starlink di luar angkasa

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

  • Kedua pihak masih pelajari tarif impor

    Kedua pihak masih pelajari tarif impor

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Trump telepon Prabowo, Istana: Kedua pihak masih pelajari tarif impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia masih mempelajari dan melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Pernyataan Mensesneg tersebut merespons soal Presiden Prabowo Subianto yang menerima sambungan telepon dari Presiden AS Donald Trump pada Kamis (12/6) malam, yang di dalamnya membahas tentang kerja sama kedua negara dan perdamaian global.

    “Ya membahas (tarif resiprokal), dalam konteks, kita kan kemarin mengirim tim negosiasi dan kemudian dipelajari oleh masing-masing pihak,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

    Saat dikonfirmasi awak media soal topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Trump dalam pembicaraan melalui sambungan telepon itu, Prasetyo mengatakan bahwa tarif impor menjadi salah satu pembahasan, meskipun tidak secara spesifik.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengirim tim khusus untuk melakukan negosiasi terhadap tarif impor resiprokal yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    Saat ditanya lebih lanjut soal keberhasilan tim tersebut melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS, Prasetyo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia juga melakukan penawaran dalam sektor perdagangan.

    “Bukan berhasil atau enggak berhasil, kita juga menawarkan sesuatu dan beberapa pihak sedang mempelajarinya,” katanya.

    Sebagai kesimpulan, Mensesneg memberikan sinyal positif dari hasil pembicaraan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump.

    “Insyaallah positif, harus optimis. Jangan negatif-negatif terus ya,” katanya.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump yang berlangsung selama hampir 15 menit tersebut.

    Kedua pemimpin negara saling bertukar kabar sekaligus membahas perkembangan terkini kedua negara.

    “Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Teddy Indra dalam keterangannya, Jumat (13/6).

    Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Sebaliknya, Presiden Trump turut memberikan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla

    Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi sejumlah pejabat terkait berfoto bersama di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025), seusai konferensi pers mengenai empat pulau sengketa. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Pascasengketa 4 pulau, Gubernur Aceh temui Jusuf Kalla
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkap rencana pertemuannya dengan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla, usai penyelesaian konflik empat pulau yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Selasa (17/6).

    “Mungkin ada. Boleh, boleh, kita jadwalkan,” kata Muzakir, seusai konferensi pers penyelesaian konflik empat pulau di Kantor Presiden, Jakarta, menjawab kabar pertemuannya dengan Jusuf Kalla pada Selasa sore.

    Saat ditanya terkait topik pembicaraannya dengan Jusuf Kalla, Muzakir menyebut sejumlah hal teknis yang tak bisa diungkap kepada publik.

    “Ya, mungkin ada beberapa hal. Karena yang berjumpa nanti termasuk pihak terkait,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan keputusan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keputusan diambil berdasarkan temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

    Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa secara formal dan historis, keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Singkil.

    JK mengaitkan status pulau-pulau tersebut dengan hasil perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005.

    Dalam perundingan itu, disepakati bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang secara tegas membentuk Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkannya dari Provinsi Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, pulau-pulau itu masuk Aceh, meskipun letaknya dekat dengan Sumatera Utara. Itu hal yang biasa secara geografis,” ujar JK.

    Pernyataan tersebut memperkuat posisi Aceh dalam sengketa administratif yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui rapat terbatas pemerintah pusat.

    Sumber : Antara

  • Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri acara Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu Melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Acara berlangsung di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Selasa (17/06/2025).

    Kegiatan ini, sesuai dengan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Serta instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka tindak pidana korupsi. Ini juga tindak lanjut dari penguatan komitmen anti korupsi pemerintah daerah pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah pada Rabu, 19 Maret 2025 di D. I. Yogyakarta.

    “Forum ini bukan sekedar pertemuan administratif. Ini adalah ruang untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu,” ujar Mbak Wali Kota Kediri Vinanda.

    Wali kota termuda ini berharap pada tahun 2025 pemenuhan MCPSP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Namun juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi yang pada akhirnya produk kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Melalui pertemuan ini, Pemkot Kediri ingin memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan integritas tidak berhenti di atas kertas. Pemenuhan indikator-indikator MCSP ke depan harus terwujud dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami berharap koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya pada Pemkot Kediri bisa lebih optimal. Dengan adanya pemenuhan kelengkapan pada area intervensi yang telah ditetapkan oleh KPK maka akan mempermudah kita dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

    Mbak Wali menyadari bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh sebab itu, besar harapan KPK dapat terus mendampingi dan menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah dibangun Pemkot Kediri. Termasuk meningkatkan kinerja para pelaksana di Pemkot Kediri untuk mewujudkan budaya kerja praktik-praktik baik di seluruh lini pemerintahan.

    “Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan internal kita mampu membangun fondasi pemerintahan yang tidak hanya patuh aturan. Tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik. Mari kita kuatkan komitmen untuk jadi garda terdepan dalam memerangi korupsi,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Sekretaris DPRD Rahmat Hari Basuki, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, dan jajaran Kepala OPD terkait. [nm/ian]

  • PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia, termasuk periode penting tahun 1998.

    Hasan, di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, menyatakan bahwa proses ini sedang dilakukan oleh sejarawan profesional yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak akan mengorbankan integritas akademiknya.

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,” ujarnya.

    Menanggapi spekulasi publik, termasuk pernyataan sejumlah tokoh seperti Fadli Zon atas kasus “pemerkosaan massal” 1998, Hasan menekankan pentingnya memberi ruang kepada para ahli untuk bekerja secara ilmiah.

    Menurutnya, terlalu banyak opini prematur dan pergunjingan di media sosial yang belum tentu berdasar, kata Hasan menambahkan.

    “Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu,” katanya.

    Hasan menambahkan, jika memang ada perbedaan pendapat atau kritik, sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas di bidang sejarah, bukan berdasarkan spekulasi atau narasi populer yang belum terverifikasi.

    “Jadi, kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng,” katanya.

    Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaani saat ini tengah menyusun kelanjutan narasi sejarah nasional, termasuk fase-fase penting pascareformasi. Proses ini disebut melibatkan para sejarawan dari berbagai latar belakang institusi dan pendekatan keilmuan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada 15-16 Juni 2025 bukan disebabkan oleh keberpihakan terhadap blok negara tertentu.

    Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menyebut alasan utama hal itu karena benturan jadwal dengan sejumlah undangan strategis lainnya yang telah lebih dahulu dikonfirmasi, termasuk kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Singapura pada 16-20 Juni 2025.

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,” katanya.

    Hasan Nasbi menjelaskan bahwa undangan yang diterima Presiden Prabowo untuk menghadiri berbagai forum global—termasuk St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia dan annual retreat bersama Singapura—telah dikirim dan dipersiapkan jauh lebih awal dibandingkan undangan G7 yang baru diterima pada awal Juni.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran Presiden di SPIEF merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Rusia yang telah direncanakan sejak Maret atau April 2025 dan Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting dalam forum tersebut.

    Sementara itu, kunjungan ke Singapura juga dinilai strategis, karena berpotensi menghasilkan lebih dari 10 kerja sama bilateral yang bernilai tinggi bagi Indonesia.

    Hasan menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam politik luar negeri tetap konsisten pada prinsip bebas dan aktif, tanpa condong ke blok manapun.

    “Jadi, Indonesia tidak condong ke blok manapun, kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Kita baru saja menyelesaikan milestone penting menuju keanggotaan OECD, sementara juga aktif dalam BRICS, G20, dan APEC,” katanya.

    Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, baik yang digawangi negara Barat maupun Timur, sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan manfaat strategis bagi bangsa.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu,” kata Hasan menambahkan.

    Pemerintah berharap publik tidak terjebak pada narasi geopolitik yang menyudutkan posisi Indonesia, dan memahami bahwa keputusan kehadiran Presiden dalam forum internasional didasarkan atas pertimbangan matang dan jadwal komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

    Peluncuran Starlink dari Florida, AS

    Sebelumnya, kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis.

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan, juga dapat terjadi di Indonesia.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

  • Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Kedaulatan Data

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.

  • Anak yang disiksa orang tuanya di Jaksel mulai pulih usai jalani operasi tulang

    Anak yang disiksa orang tuanya di Jaksel mulai pulih usai jalani operasi tulang

    Jakarta (ANTARA) – Kondisi anak berinisial MK (7) yang diduga disiksa oleh orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mulai pulih usai menjalani operasi tulang di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Hari Sabtu, 14 Juni 2025 anak yang disiksa orang tuanya di Jakarta Selatan sudah menjalani operasi tulang oleh dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi (Sp.OT) dan Spesialis Anak (Sp.A),” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas RS Polri Kramat Jati AKBP Firdaus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Firdaus menyebut, usai operasi tulang, kondisi korban MK sudah mulai membaik. Tulang lengan kanan korban sudah bisa digerakkan ke kanan dan kiri.

    Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan dan kondisinya secara keseluruhan masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi.

    “Alhamdulillah kondisi (korban) setelah operasi tulang lengan kanan, sudah bisa miring ke kanan dan miring ke kiri. Hemoglobin 12,2 gram/desiliter dan Albumin (Alb) 3,1 gram/desiliter. Kondisi secara keseluruhan masih dalam proses pemulihan,” jelas Firdaus.

    Sebelumnya, Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur mengungkapkan ada beberapa kondisi serius terhadap anak berinisial MK (7) yang diduga disiksa orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan beberapa kondisi medis serius. Pihak rumah sakit masih terus memantau perkembangan kondisi pasien,” kata Wakil Kepala Rumah Sakit (Wakarumkit) Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri Kombes Pol Erwinn Zainul Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (14/6).

    Hasil pemeriksaan awal ditemukan beberapa kondisi medis serius, antara lain patah tulang pada lengan kanan, dugaan infeksi tulang, gizi buruk, anemia berat, dan adanya bekas luka bakar di area wajah.

    “Kami mengerahkan enam dokter untuk pengobatan intensif pasien di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU),” ujar Erwinn.

    Adapun korban telah dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama pada Kamis (12/6) dan tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Polri Kramat Jati pada pukul 21.54 WIB.

    Awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebayoran Lama sedang melakukan patroli di kawasan Pasar Kebayoran Lama pada Rabu (11/6) pukul 07.20 WIB.

    Sang anak ditemukan seorang diri dan mengaku telah disiksa oleh orang tuanya. Posisinya di atas kardus dan sedang tertidur di lorong pasar.

    Namun anak tersebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyiksaan atau penganiayaan yang dialami lantaran masih kesulitan bicara.

    Untuk menindaklanjuti temuan anak yang diduga disiksa oleh orang tuanya, Satpol PP Kebayoran Lama telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terekam CCTV gasak uang bos, karyawan di Jakpus di tangkap

    Terekam CCTV gasak uang bos, karyawan di Jakpus di tangkap

    Aksi ini terekam CCTV, sehingga kami memiliki bukti kuat untuk melakukan penangkapan

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang karyawan konter pulsa yang menggasak uang milik bosnya yang kasusnya terekam kamera pengintai atau CCTV.

    “Aksi ini terekam CCTV, sehingga kami memiliki bukti kuat untuk melakukan penangkapan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, karyawan itu berinisial MR (23) yang nekat mencuri uang majikannya senilai Rp2,1 juta dan setelah melancarkan aksinya pelaku kabur ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

    Susatyo mengatakan pelaku bekerja di konter pulsa korban sejak Oktober 2023. Alih-alih bekerja dengan baik, pelaku justru memanfaatkan kesempatan untuk menggasak uang majikannya.

    “Pelaku mengambil uang yang disimpan korban di bawah meja konter pulsa lalu kabur,” ujarnya.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan, setelah menjalankan aksinya, pelaku melarikan diri ke Kuningan, Jawa Barat, dan bekerja sebagai kenek bus.

    Namun, Tim Buser Presisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di pool bus Luragung, Galur, Kemayoran.

    “Tim Buser Presisi menangkap pelaku pada Selasa (10/6) sekitar pukul 00.30 WIB. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Uang hasil curian sudah habis untuk ongkos ke Kuningan dan biaya makan,” kata dia.

    Polisi mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif.

    Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.

    “Kami masih melakukan pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum,” kata Firdaus menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025