Tag: Firdaus

  • 4
                    
                        TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur
                        Nasional

    4 TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur Nasional

    TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI Angkatan Darat (AD) untuk pertama kalinya mengungkap secara terbuka keberadaan rudal KHAN buatan Turkiye yang telah didatangkan ke Indonesia.
    Asisten Logistik (Aslog) KSAD Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan menyebutkan, senjata berjangkauan hingga 280 kilometer itu kini sudah dikerahkan di Batalion Artileri Medan 18, Kalimantan Timur.
    “Sebenarnya ada, sudah dikirim ke Kalimantan Timur Roket KHAN ITBM-600, itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga satu baterai. Di sini kita tidak bisa hadirkan,” kata Adisura di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menambahkan, pengiriman rudal KHAN baru sampai pada batch pertama dan saat ini masih dalam tahap proses.
    Oleh karena itu, alutsista strategis tersebut belum ditampilkan dalam pameran TNI AD Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat.
    “Memang sudah ada pengiriman, saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Sudah ada pengiriman dan sudah ada deploy di Batalion Artileri Medan 18 yang ada di Kalimantan Timur. Kenapa tidak dikirim ke sini? Karena itu masih berproses,” kata Wahyu.
    “Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru batch pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” imbuh dia.
    Menurut Wahyu, penyerahan resmi rudal KHAN kepada TNI AD akan dilakukan pada awal 2026, bersamaan dengan kedatangan gelombang kedua.
    Dengan demikian, sistem rudal itu nantinya bisa beroperasi penuh dalam mendukung gelar pertahanan.

    Batch
    pertama itu kekuatan sesuai dengan satu kekuatan batalion. Batalion itu kan ada satu baterai markas dan empat baterai operasional. Satu kekuatan satu batalion, empat baterai,” tutur Wahyu.
    Penempatan rudal KHAN di Kalimantan Timur disebut sejalan dengan konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia.
    Rudal ini dinilai dapat menjangkau kawasan strategis dan memperkuat pertahanan nasional.
    “Pertimbangannya banyak. Jarak jangkau, jarak capai. Kita bisa meng-cover konsep lima pulau besar tadi. Kita bisa menjaga perbatasan. Karena pada prinsipnya, kita menganut politik bebas dan aktif,” kata Wahyu menjelaskan.
    “Bebas aktif artinya kita bersahabat dengan semua negara, dengan semua bangsa, tapi kita juga harus siap setiap saat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia,” imbuh dia.
    Dikutip dari
    Tribunnews.com
    , rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turkiye dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur.
    Indonesia telah memesan rudal balistik KHAN Roketsan dari Turkiye pada tahun 2022.
    Rudal balistik adalah senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, atau udara, termasuk dari kendaraan peluncur.
    Sistem rudal KHAN disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 kilometer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Anoa, Harimau, hingga Badak di Monas, Bukan Hewan tapi Alutsista
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 September 2025

    Ada Anoa, Harimau, hingga Badak di Monas, Bukan Hewan tapi Alutsista Nasional 20 September 2025

    Ada Anoa, Harimau, hingga Badak di Monas, Bukan Hewan tapi Alutsista
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tank Harimau, Panser Anoa, Panser Badak, hingga Leopard, berjejer gagah di kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025) pagi.
    Kendaraan tempur ini bukan sedang unjuk kekuatan perang, melainkan menjadi bagian dari gelaran TNI AD Fair 2025 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 TNI.
    “Di sini ada Badak, ada Harimau, ada Anoa, ada Leopard, ada Kuda. Tapi kita bukan di kebun binatang, itu alutsista kita semua gitu,” kata Asisten Logistik (Aslog) KSAD, Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan, yang ditemui di Monas.
    TNI AD Fair berlangsung dua hari, 20-21 September 2025, mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB.
    Masyarakat bisa menyaksikan langsung berbagai perlengkapan pertahanan modern TNI AD, seperti Tank Harimau hasil kerja sama Indonesia-Turki yang diproduksi di dalam negeri, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, hingga sistem rudal pertahanan udara Starstreak LML.
    Tak ketinggalan, helikopter tempur dan angkut seperti Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, hingga Mi-17V5 turut dipamerkan.
    Sejumlah senjata infanteri terbaru, seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm juga ditampilkan di Monas.
    “Ada juga kegiatan yang akan ditampilkan dan beberapa stand khusus yang memang disiapkan untuk memberi penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan kesatuan TNI AD,” kata Adisura.
    “Misalnya, bagaimana rekrutmen menjadi prajurit, bagaimana kegiatan ketahanan pangan, bagaimana penyediaan air bersih dan sebagainya yang dilakukan di Angkatan Darat,” imbuh dia.
    Total ada 22
    stand
    yang dibuka untuk publik, mulai dari Kostrad, Kopassus, Puspenerbad, Pussenarmed, Pussenkav, hingga RSPAD Gatot Soebroto.
    Pengunjung juga bisa menikmati fasilitas Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) dengan layanan bakti kesehatan gratis, Dapur Lapangan yang menyediakan makanan gratis di dua titik, serta berbagai demonstrasi bela diri militer, pencak silat, dan games interaktif berhadiah.
    “Harapannya dari pimpinan AD, dari KSAD, mereka datang ke
    stand-stand
    kita. Tidak hanya sekadar melihat, tapi juga bisa merasakan sesuatu. Sehingga
    happiness
    -nya itu bisa dapat gitu,” ujar Aslog KSAD.
    Selain edukasi, TNI AD Fair juga menghadirkan panggung musik yang menampilkan band-band dari berbagai satuan TNI AD untuk menghibur masyarakat.
    Menurut Adisura, kehadiran TNI AD Fair bukan sekadar pameran alutsista, tetapi juga ajang mempererat hubungan antara tentara dan rakyat.
    Rencananya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga akan hadir di lokasi untuk meninjau langsung rangkaian kegiatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transformasi tata kelola air Jakarta sudah mendesak

    Transformasi tata kelola air Jakarta sudah mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali menegaskan bahwa transformasi tata kelola air di Ibu Kota sudah mendesak dan tidak bisa ditunda.

    “Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” kata Firdaus di Jakarta, Sabtu.

    Firdaus juga menyoroti rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Jakarta. Secara nasional, cakupan air perpipaan baru 20 persen, sedangkan di Jakarta masih di bawah 50 persen.

    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” kata Firdaus.

    Firdaus juga mengingatkan tingginya tingkat kehilangan air atau “non revenue water” (NRW) di Jakarta, yang mencapai 45-47 persen.

    Angka itu disebutnya sebagai salah satu yang terburuk di dunia bagi kota dengan populasi di atas lima juta jiwa.

    Untuk itu, Firdaus menilai tantangan yang dihadapi oleh PAM Jaya tidaklah ringan. Perumda PAM Jaya perlu memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran yang masif tersebut.

    Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).

    “Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” ujar Firdaus.

    Firdaus menyebutkan transformasi PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan.

    “Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang terbuka,” kata Firdaus.

    Firdaus mengingatkan saat ini Jakarta juga sedang berpacu dengan waktu. Penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah dalam dan ancaman rob menjadi bahaya nyata.

    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” kata Firdaus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi Megapolitan 19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebut Jakarta tengah krisis air bersih. Meski memiliki 13 sungai, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku karena sudah tercemar.
    Firdaus menilai kondisi ini membuat PAM Jaya harus segera melakukan transformasi agar layanan air perpipaan bisa menjangkau seluruh warga.
    “Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan,” ucap Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Firdaus menegaskan, perubahan tata kelola air di Ibu Kota sudah tidak bisa ditunda. Ia menyoroti cakupan layanan air perpipaan di Jakarta yang masih di bawah 50 persen, sementara rata-rata nasional baru mencapai 20 persen.
    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” ujarnya.
    Menurut Firdaus, tantangan terbesar juga datang dari tingkat kebocoran air atau
    non

    revenue

    water
    (NRW) yang mencapai 45–47 persen.
    Angka ini disebutnya salah satu yang terburuk di dunia untuk kota berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.
    “Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” ujarnya.
    Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar daerah. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).
    “Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” jelasnya.
    Firdaus kembali menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda tidak ada kaitannya dengan privatisasi.
    “Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun
    trust
    publik melalui tata kelola yang terbuka,” tegasnya.
    Ia juga mengingatkan Jakarta berpacu dengan waktu menghadapi penurunan tanah, penggunaan air tanah, hingga ancaman rob.
    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap Firdaus.
    Di sisi lain, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan bahwa pihaknya terus mengejar target layanan 100 persen pada 2029.
    Sejak pengambilalihan dari swasta pada Februari 2023, PAM Jaya telah menambah 124 ribu sambungan rumah tangga.
    “Target yang dipatok Gubernur sampai 2029 mencakup pembangunan 7.000 kilometer pipa. Dampaknya menimbulkan kemacetan karena memang tidak bisa lagi tidak menggunakan badan jalan,” kata Arief.
    Arief menambahkan, 70 persen jaringan pipa di Jakarta saat ini sudah berusia 25–40 tahun dan rawan bocor. Kebocoran ini membuat kerugian mencapai Rp 1 triliun setiap tahun.
    Untuk mengatasi persoalan itu, PAM Jaya menyiapkan empat instalasi pengolahan air baru di Semanan, Muara Karang, Condet, dan Kanal Banjir Barat 2, serta teknologi penyaring agar kualitas air tetap layak minum.
    “Tapi pesan Pak Gubernur jelas jangan bergantung pada satu sumber. Kami cari alternatif, bahkan ke Banten,” ujarnya.
    Teknologi
    water purifier
    juga diluncurkan agar air perpipaan tetap layak minum meski melewati pipa lama.
    “Air perpipaan PAM hanya Rp 1 per liter, sangat murah dibanding air kemasan. Kami ingin masyarakat beralih,” tegasnya.
    Ia juga menyebut transformasi digital dipercepat, mulai dari peluncuran super apps, pemasangan
    smart water
    meter digital di 49 ribu pelanggan, hingga mobil laboratorium mikrobiologi untuk uji kualitas air di lapangan.
    “PAM Jaya tidak mengambil air tanah, hanya mengolah air permukaan. Kami bekerja siang malam untuk mengakhiri ketergantungan warga pada air galon dan gerobak. Target 2029 harus tercapai,” ungkap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 September 2025

    Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku Megapolitan 19 September 2025

    Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Staf Khusus Gubernur Jakarta, Firdaus Ali, menyoroti kondisi memprihatinkan sumber daya air di Ibu Kota.
    Menurut Firdaus, meskipun Jakarta memiliki 13 sungai dan 76 anak sungai, tidak ada satu pun yang layak digunakan sebagai sumber air baku.
    “Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” ujar Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota, Jumat (19/9/2025).
    Firdaus menjelaskan, cakupan layanan air perpipaan di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, cakupan layanan masih di bawah 50 persen, jauh dari kebutuhan ideal.
    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” katanya.
    Selain itu, ia menyoroti tingginya angka kebocoran air atau
    non-revenue

    water
    (NRW) di Jakarta yang mencapai 45–47 persen.
    Angka ini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia untuk kota dengan populasi lebih dari lima juta jiwa.
    “Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” tegasnya.
    Firdaus menambahkan, lebih dari 80 persen pasokan air bersih Jakarta masih bergantung pada Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kalimalang). Kondisi ini dinilai rentan terhadap gangguan suplai.
    “Kalau ada gangguan di Kalimalang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” ujarnya.
    Firdaus menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menuju pengelolaan air yang lebih modern dan transparan tidak bisa ditunda lagi.
    Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah maupun air kemasan.
    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas, percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Penasihat Sahabat Boro Jarakan (Saroja) Kediri, Supriyo, menolak keras rencana relokasi dan pembangunan baru gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

    Sikap ini disampaikan sebagai bentuk respons atas usulan DPRD setempat untuk pindah dari gedungnya di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, yang rusak akibat dibakar massa pada aksi 30 Agustus 2025 lalu.

    Supriyo, yang berbicara mewakili lembaga swadaya masyarakat tersebut, menegaskan bahwa penolakan ini dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi dan kebatinan masyarakat yang sedang tidak baik pasca peristiwa akhir Agustus lalu. Menurutnya, di tengah kondisi yang sulit, pemerintah justru seharusnya lebih peka dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

    “Kami menolak itu, karena kita tahu persis situasi hari ini kurang baik, baik segi ekonomi maupun situasi kebatinan masyarakat,” ujar Supriyo, pada Rabu (17/9/2025).

    Ia menambahkan, gedung yang telah puluhan tahun digunakan tersebut tidak pernah mengalami masalah berarti yang mengharuskan pembangunan baru.

    Alih-alih membangun gedung baru, Supriyo merekomendasikan untuk merenovasi gedung lama atau memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang sudah ada namun mangkrak, seperti Gedung Nasional Indonesia (GNI) dan eks Gedung Bioskop Jaya. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efisien dan mencerminkan kesederhanaan.

    Ia menekankan bahwa yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah proyek-proyek padat karya dan kebijakan nyata yang dapat menyambung hidup di masa sulit, bukan kemegahan fisik sebuah gedung.

    Kekhawatiran juga ditujukan pada dampak penurunan pendapatan perusahaan besar seperti PT Gudang Garam Tbk terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri ke depannya.

    “Kami mohon kepada Wali Kota Kediri untuk menolak dan mempertimbangkan itu. Kami akan menggalang dukungan untuk menolak,” tegasnya. Ia mengingatkan agar APBD digunakan dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat.

    Menanggapi alasan relokasi yang menyebutkan bekas kuburan sebagai salah satu pertimbangan, Supriyo menyayangkan hal tersebut.

    “Apakah kita ini hidup di zaman pra sejarah, sehingga hal-hal irasional itu menjadi pertimbangan,” sindirnya. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah “pikiran yang megah dan gagah,” serta output kerja yang nyata bagi masyarakat.

    Rencana relokasi ini baru diketahui dari usulan Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus (Kak Ido) dari PAN, setelah mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kerusakan gedung pada Minggu, 14 September 2025.

    Firdaus berargumen bahwa gedung tua yang dibangun era 1970-an itu sudah tidak representatif dan sempit untuk menampung kebutuhan masyarakat yang ingin beraudiensi.

    Namun, bagi Supriyo dan Saroja, esensi penyelenggaraan negara terletak pada hasil kerjanya. “Output apa yang dihasilkan oleh lembaga negara, itu yang ditunggu masyarakat. Bukan kemegahan, bukan kegagahan fisiknya,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

    “Kemungkinan dari wamen,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

    Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Untuk mengisi kekosongan sementara, kata Prasetyo, kemungkinan pelaksana tugas akan dijabat salah satu wamen BUMN aktif saat ini.

    Saat ini, terdapat tiga wamen BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

    Prasetyo menambahkan belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena penetapan ad interim masih menunggu tanda tangan resmi.

    Pemerintah juga menegaskan belum ada rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara, sementara proses pembenahan manajemen dan operasional BUMN tetap berjalan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak dibubarkan, melainkan ditransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan itu dilatari pergantian pimpinan dari Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo.

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,” ujarnya.

    Ia mengatakan, transformasi ini bertujuan memperluas cakupan komunikasi pemerintah, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga menyinkronkan komunikasi pusat, provinsi, dan daerah terkait program-program pemerintah.

    Prasetyo mengatakan, tugas dan fungsi PCO akan dipindahkan ke BKP, sementara tim yang sebelumnya membantu PCO tetap berpindah tanpa perubahan besar.

    Menurut Prasetyo, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah, dengan harapan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan koordinasi antarinstansi.

    Menurut Mensesneg, perubahan ini diibaratkan seperti mengganti pemain dalam pertandingan, meski strukturnya sama, harapannya performa tim menjadi lebih baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa Tim Komite Reformasi Polri yang kini sedang dalam tahap penyusunan formasi dijadwalkan mulai bekerja pekan ini.

    Mensesneg, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut latar belakang pembentukan tim itu bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja dan pelayanan di institusi kepolisian.

    “Keinginan Presiden, adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri,” katanya.

    Meski anggota tim telah mulai ditentukan, kata Prasetyo, penunjukan ketua belum dilakukan, termasuk spekulasi mengenai keterlibatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

    “Belum, belum ditunjuk ketuanya. Baru disusun anggotanya-anggotanya,” katanya saat ditanya tentang peluang Mahfud MD menduduki jabatan ketua tim.

    Instrumen hukum berupa surat keputusan presiden (Keppres) juga tengah dipersiapkan, dan pemerintah menargetkan pengumuman resmi dalam minggu ini.

    “Tunggu, insya Allah dalam minggu ini,” katanya.

    Pemerintah berharap reformasi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perubahan nyata di tubuh kepolisian, dengan dukungan doa dari masyarakat.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo sedang menyiapkan Keppres pembentukan tim atau komisi reformasi Polri.

    Yusril mengatakan pelantikan akan segera dilakukan.

    “Kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/9).

    Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengusulkan pembentukan tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo pada 11 September 2025.

    Mereka berharap tim diisi tokoh-tokoh penting, termasuk mantan Kapolri, mantan Kompolnas, perwakilan masyarakat sipil, dan Komnas HAM.

    Alissa Wahid menekankan agar tim dipimpin pemerintah, seperti menteri terkait, agar kinerjanya berjalan efektif.

    Tokoh GNB yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, dan Laode M. Syarif.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penempatan pejabat negara di kursi komisaris badan usaha milik negara merupakan bagian dari penugasan resmi pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing lembaga.

    Hal itu dikatakan Mensesneg merespons pertanyaan terkait status jabatan komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini masih diemban Angga Raka Prabowo seusai pelantikannya sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah.

    “Saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya, Wamenkomdigi diberi tugas menjadi Komisaris Utama di Telkom,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Prasetyo menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabat yang kini rangkap jabatan seiring penugasan negara di bidang lain.

    “Nanti akan kita lihat dan evaluasi, pertama dari sisi peraturan perundang-undangan, kedua dari sisi fungsinya,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, jika rangkap jabatan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung kinerja pemerintahan maka penugasan ganda dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari upaya memaksimalkan peran,” katanya.

    Tiga wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih resmi menempati posisi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk digelar di Jakarta, Selasa (16/9).

    Angga Raka Prabowo ditetapkan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan dipercaya mengisi kursi komisaris.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.