Xcloud.id

Tag: Firdaus

  • Transformasi tata kelola air Jakarta sudah mendesak

    Transformasi tata kelola air Jakarta sudah mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali menegaskan bahwa transformasi tata kelola air di Ibu Kota sudah mendesak dan tidak bisa ditunda.

    “Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” kata Firdaus di Jakarta, Sabtu.

    Firdaus juga menyoroti rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Jakarta. Secara nasional, cakupan air perpipaan baru 20 persen, sedangkan di Jakarta masih di bawah 50 persen.

    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” kata Firdaus.

    Firdaus juga mengingatkan tingginya tingkat kehilangan air atau “non revenue water” (NRW) di Jakarta, yang mencapai 45-47 persen.

    Angka itu disebutnya sebagai salah satu yang terburuk di dunia bagi kota dengan populasi di atas lima juta jiwa.

    Untuk itu, Firdaus menilai tantangan yang dihadapi oleh PAM Jaya tidaklah ringan. Perumda PAM Jaya perlu memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran yang masif tersebut.

    Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).

    “Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” ujar Firdaus.

    Firdaus menyebutkan transformasi PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan.

    “Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang terbuka,” kata Firdaus.

    Firdaus mengingatkan saat ini Jakarta juga sedang berpacu dengan waktu. Penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah dalam dan ancaman rob menjadi bahaya nyata.

    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” kata Firdaus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi Megapolitan 19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi Megapolitan 19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebut Jakarta tengah krisis air bersih. Meski memiliki 13 sungai, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku karena sudah tercemar.
    Firdaus menilai kondisi ini membuat PAM Jaya harus segera melakukan transformasi agar layanan air perpipaan bisa menjangkau seluruh warga.
    “Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan,” ucap Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Firdaus menegaskan, perubahan tata kelola air di Ibu Kota sudah tidak bisa ditunda. Ia menyoroti cakupan layanan air perpipaan di Jakarta yang masih di bawah 50 persen, sementara rata-rata nasional baru mencapai 20 persen.
    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” ujarnya.
    Menurut Firdaus, tantangan terbesar juga datang dari tingkat kebocoran air atau
    non

    revenue

    water
    (NRW) yang mencapai 45–47 persen.
    Angka ini disebutnya salah satu yang terburuk di dunia untuk kota berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.
    “Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” ujarnya.
    Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar daerah. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).
    “Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” jelasnya.
    Firdaus kembali menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda tidak ada kaitannya dengan privatisasi.
    “Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun
    trust
    publik melalui tata kelola yang terbuka,” tegasnya.
    Ia juga mengingatkan Jakarta berpacu dengan waktu menghadapi penurunan tanah, penggunaan air tanah, hingga ancaman rob.
    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap Firdaus.
    Di sisi lain, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan bahwa pihaknya terus mengejar target layanan 100 persen pada 2029.
    Sejak pengambilalihan dari swasta pada Februari 2023, PAM Jaya telah menambah 124 ribu sambungan rumah tangga.
    “Target yang dipatok Gubernur sampai 2029 mencakup pembangunan 7.000 kilometer pipa. Dampaknya menimbulkan kemacetan karena memang tidak bisa lagi tidak menggunakan badan jalan,” kata Arief.
    Arief menambahkan, 70 persen jaringan pipa di Jakarta saat ini sudah berusia 25–40 tahun dan rawan bocor. Kebocoran ini membuat kerugian mencapai Rp 1 triliun setiap tahun.
    Untuk mengatasi persoalan itu, PAM Jaya menyiapkan empat instalasi pengolahan air baru di Semanan, Muara Karang, Condet, dan Kanal Banjir Barat 2, serta teknologi penyaring agar kualitas air tetap layak minum.
    “Tapi pesan Pak Gubernur jelas jangan bergantung pada satu sumber. Kami cari alternatif, bahkan ke Banten,” ujarnya.
    Teknologi
    water purifier
    juga diluncurkan agar air perpipaan tetap layak minum meski melewati pipa lama.
    “Air perpipaan PAM hanya Rp 1 per liter, sangat murah dibanding air kemasan. Kami ingin masyarakat beralih,” tegasnya.
    Ia juga menyebut transformasi digital dipercepat, mulai dari peluncuran super apps, pemasangan
    smart water
    meter digital di 49 ribu pelanggan, hingga mobil laboratorium mikrobiologi untuk uji kualitas air di lapangan.
    “PAM Jaya tidak mengambil air tanah, hanya mengolah air permukaan. Kami bekerja siang malam untuk mengakhiri ketergantungan warga pada air galon dan gerobak. Target 2029 harus tercapai,” ungkap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku Megapolitan 19 September 2025

    Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku Megapolitan 19 September 2025

    Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Staf Khusus Gubernur Jakarta, Firdaus Ali, menyoroti kondisi memprihatinkan sumber daya air di Ibu Kota.
    Menurut Firdaus, meskipun Jakarta memiliki 13 sungai dan 76 anak sungai, tidak ada satu pun yang layak digunakan sebagai sumber air baku.
    “Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” ujar Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota, Jumat (19/9/2025).
    Firdaus menjelaskan, cakupan layanan air perpipaan di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, cakupan layanan masih di bawah 50 persen, jauh dari kebutuhan ideal.
    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” katanya.
    Selain itu, ia menyoroti tingginya angka kebocoran air atau
    non-revenue

    water
    (NRW) di Jakarta yang mencapai 45–47 persen.
    Angka ini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia untuk kota dengan populasi lebih dari lima juta jiwa.
    “Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” tegasnya.
    Firdaus menambahkan, lebih dari 80 persen pasokan air bersih Jakarta masih bergantung pada Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kalimalang). Kondisi ini dinilai rentan terhadap gangguan suplai.
    “Kalau ada gangguan di Kalimalang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” ujarnya.
    Firdaus menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menuju pengelolaan air yang lebih modern dan transparan tidak bisa ditunda lagi.
    Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah maupun air kemasan.
    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas, percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Penasihat Sahabat Boro Jarakan (Saroja) Kediri, Supriyo, menolak keras rencana relokasi dan pembangunan baru gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

    Sikap ini disampaikan sebagai bentuk respons atas usulan DPRD setempat untuk pindah dari gedungnya di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, yang rusak akibat dibakar massa pada aksi 30 Agustus 2025 lalu.

    Supriyo, yang berbicara mewakili lembaga swadaya masyarakat tersebut, menegaskan bahwa penolakan ini dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi dan kebatinan masyarakat yang sedang tidak baik pasca peristiwa akhir Agustus lalu. Menurutnya, di tengah kondisi yang sulit, pemerintah justru seharusnya lebih peka dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

    “Kami menolak itu, karena kita tahu persis situasi hari ini kurang baik, baik segi ekonomi maupun situasi kebatinan masyarakat,” ujar Supriyo, pada Rabu (17/9/2025).

    Ia menambahkan, gedung yang telah puluhan tahun digunakan tersebut tidak pernah mengalami masalah berarti yang mengharuskan pembangunan baru.

    Alih-alih membangun gedung baru, Supriyo merekomendasikan untuk merenovasi gedung lama atau memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang sudah ada namun mangkrak, seperti Gedung Nasional Indonesia (GNI) dan eks Gedung Bioskop Jaya. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efisien dan mencerminkan kesederhanaan.

    Ia menekankan bahwa yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah proyek-proyek padat karya dan kebijakan nyata yang dapat menyambung hidup di masa sulit, bukan kemegahan fisik sebuah gedung.

    Kekhawatiran juga ditujukan pada dampak penurunan pendapatan perusahaan besar seperti PT Gudang Garam Tbk terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri ke depannya.

    “Kami mohon kepada Wali Kota Kediri untuk menolak dan mempertimbangkan itu. Kami akan menggalang dukungan untuk menolak,” tegasnya. Ia mengingatkan agar APBD digunakan dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat.

    Menanggapi alasan relokasi yang menyebutkan bekas kuburan sebagai salah satu pertimbangan, Supriyo menyayangkan hal tersebut.

    “Apakah kita ini hidup di zaman pra sejarah, sehingga hal-hal irasional itu menjadi pertimbangan,” sindirnya. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah “pikiran yang megah dan gagah,” serta output kerja yang nyata bagi masyarakat.

    Rencana relokasi ini baru diketahui dari usulan Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus (Kak Ido) dari PAN, setelah mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kerusakan gedung pada Minggu, 14 September 2025.

    Firdaus berargumen bahwa gedung tua yang dibangun era 1970-an itu sudah tidak representatif dan sempit untuk menampung kebutuhan masyarakat yang ingin beraudiensi.

    Namun, bagi Supriyo dan Saroja, esensi penyelenggaraan negara terletak pada hasil kerjanya. “Output apa yang dihasilkan oleh lembaga negara, itu yang ditunggu masyarakat. Bukan kemegahan, bukan kegagahan fisiknya,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

    “Kemungkinan dari wamen,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

    Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Untuk mengisi kekosongan sementara, kata Prasetyo, kemungkinan pelaksana tugas akan dijabat salah satu wamen BUMN aktif saat ini.

    Saat ini, terdapat tiga wamen BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

    Prasetyo menambahkan belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena penetapan ad interim masih menunggu tanda tangan resmi.

    Pemerintah juga menegaskan belum ada rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara, sementara proses pembenahan manajemen dan operasional BUMN tetap berjalan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    Mensesneg: PCO ditransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak dibubarkan, melainkan ditransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan itu dilatari pergantian pimpinan dari Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo.

    “Yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah,” ujarnya.

    Ia mengatakan, transformasi ini bertujuan memperluas cakupan komunikasi pemerintah, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga menyinkronkan komunikasi pusat, provinsi, dan daerah terkait program-program pemerintah.

    Prasetyo mengatakan, tugas dan fungsi PCO akan dipindahkan ke BKP, sementara tim yang sebelumnya membantu PCO tetap berpindah tanpa perubahan besar.

    Menurut Prasetyo, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah, dengan harapan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan koordinasi antarinstansi.

    Menurut Mensesneg, perubahan ini diibaratkan seperti mengganti pemain dalam pertandingan, meski strukturnya sama, harapannya performa tim menjadi lebih baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Mensesneg: Tim Reformasi Polri mulai bekerja pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa Tim Komite Reformasi Polri yang kini sedang dalam tahap penyusunan formasi dijadwalkan mulai bekerja pekan ini.

    Mensesneg, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut latar belakang pembentukan tim itu bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja dan pelayanan di institusi kepolisian.

    “Keinginan Presiden, adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri,” katanya.

    Meski anggota tim telah mulai ditentukan, kata Prasetyo, penunjukan ketua belum dilakukan, termasuk spekulasi mengenai keterlibatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

    “Belum, belum ditunjuk ketuanya. Baru disusun anggotanya-anggotanya,” katanya saat ditanya tentang peluang Mahfud MD menduduki jabatan ketua tim.

    Instrumen hukum berupa surat keputusan presiden (Keppres) juga tengah dipersiapkan, dan pemerintah menargetkan pengumuman resmi dalam minggu ini.

    “Tunggu, insya Allah dalam minggu ini,” katanya.

    Pemerintah berharap reformasi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perubahan nyata di tubuh kepolisian, dengan dukungan doa dari masyarakat.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo sedang menyiapkan Keppres pembentukan tim atau komisi reformasi Polri.

    Yusril mengatakan pelantikan akan segera dilakukan.

    “Kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/9).

    Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengusulkan pembentukan tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo pada 11 September 2025.

    Mereka berharap tim diisi tokoh-tokoh penting, termasuk mantan Kapolri, mantan Kompolnas, perwakilan masyarakat sipil, dan Komnas HAM.

    Alissa Wahid menekankan agar tim dipimpin pemerintah, seperti menteri terkait, agar kinerjanya berjalan efektif.

    Tokoh GNB yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, dan Laode M. Syarif.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penempatan pejabat negara di kursi komisaris badan usaha milik negara merupakan bagian dari penugasan resmi pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing lembaga.

    Hal itu dikatakan Mensesneg merespons pertanyaan terkait status jabatan komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini masih diemban Angga Raka Prabowo seusai pelantikannya sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah.

    “Saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya, Wamenkomdigi diberi tugas menjadi Komisaris Utama di Telkom,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Prasetyo menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabat yang kini rangkap jabatan seiring penugasan negara di bidang lain.

    “Nanti akan kita lihat dan evaluasi, pertama dari sisi peraturan perundang-undangan, kedua dari sisi fungsinya,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, jika rangkap jabatan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung kinerja pemerintahan maka penugasan ganda dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari upaya memaksimalkan peran,” katanya.

    Tiga wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih resmi menempati posisi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk digelar di Jakarta, Selasa (16/9).

    Angga Raka Prabowo ditetapkan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan dipercaya mengisi kursi komisaris.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir: Penunjukan Plt Menteri BUMN hak prerogatif Presiden

    Erick Thohir: Penunjukan Plt Menteri BUMN hak prerogatif Presiden

    “Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti ada Plt-nya, tunggu keputusan Presiden, Pak Mensesneg,”

    Jakarta (ANTARA) – Erick Thohir, seusai dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menyatakan bahwa posisi Menteri BUMN yang semula ia tempati akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti ada Plt-nya, tunggu keputusan Presiden, Pak Mensesneg,” kata Erick seusai dilantik sebagai Menpora di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Ketika disinggung terkait nama Plt yang dimaksud, ia mengaku belum mengetahui sepenuhnya sosok tersebut.

    Erick juga menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi terkait calon Plt karena hal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

    “Oh itu hak prerogatif Presiden,” katanya menanggapi pertanyaan apakah posisi Plt akan diisi oleh wakil menteri atau pejabat internal kementerian.

    Terkait wacana BUMN dilebur ke Danantara, Erick mengaku belum menerima informasi apa pun atas hal itu.

    “Saya nggak tahu nanti. Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu Pak Mensesneg yang akan menyampaikan,” ujarnya.

    Terkait status kelembagaan Kementerian BUMN dan wacana penggabungan dengan Danantara, Erick menekankan bahwa prosesnya akan mengikuti mekanisme pemerintahan.

    “Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR. Ikuti saja,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Diperiksa di Bareskrim, Bigmo Harap Bisa Mediasi dengan Azizah Salsha Nasional

    5 Diperiksa di Bareskrim, Bigmo Harap Bisa Mediasi dengan Azizah Salsha Nasional

    Diperiksa di Bareskrim, Bigmo Harap Bisa Mediasi dengan Azizah Salsha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo, pemilik akun YouTube @Niceguymo, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap selebgram Azizah Salsha.
    “Sebagai warga negara yang baik, kita memenuhi panggilan memberikan klarifikasi,” kata pengacara Bigmo, Nico Sihombing, usai mendampingi kliennya diperiksa di Bareskrim, Senin (15/9/2025).
    Nico menyebut, kliennya mendapat sekitar 10 pertanyaan dari penyidik.
    Ia memastikan Bigmo sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pihak Azizah dan membuka peluang mediasi.
    “Yang pasti dari klien kami, Bigmo, tadi sudah menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pihak Azizah,” kata Nico.
    “Nanti kita lihat tindak lanjutnya. Ke depan, kami akan melakukan proses mediasi. Semoga ada ruang untuk (mediasi) itu, karena kita ingin berjalan dengan baik,” ujar dia.
    Bigmo sendiri hanya menanggapi singkat ketika ditanya awak media.
    “Sudah cukup,” kata Bigmo, sambil menunjuk pengacaranya.
    Sebelumnya, Azizah bersama kuasa hukumnya, Anandya Dipo Pratama, melaporkan dua akun media sosial ke Bareskrim Polri terkait dugaan fitnah.
    Dua akun tersebut adalah TikTok @ibaratbradpittt dan YouTube Niceguymo.
    Anandya mengatakan, akun-akun yang dilaporkan terdapat nama Muhammad Jannah atau Bigmo dan Adimas Firdaus atau Resbob yang diduga menyebarkan fitnah.
    “Di sini kita harus memberi efek jera bagi masyarakat agar lebih bijak bersosial media. Jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya,” kata Anandya.
    Para terlapor disangkakan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE, juncto Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
    Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.