Xcloud.id

Tag: Filianingsih Hendarta

  • BI: Transaksi LCT Tembus Rp 189 Triliun hingga Akhir Semester I-2025

    BI: Transaksi LCT Tembus Rp 189 Triliun hingga Akhir Semester I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) mencapai US$ 11,7 miliar atau Rp 189 triliun (Rp 16.200/US$) pada pertengahan tahun ini. Nilai transaksi ini meningkat tajam dibandingkan nilai transaksi LCT pada semester I-2024 sebesar US$ 4,702 miliar.

    Bukan hanya nilai transaksinya, tetapi rata-rata jumlah nasabah LCT juga tumbuh signifikan, atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk itu, Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Perkembangan positif LCT ini sejalan dengan komitmen dan konsistensi Satgasnas LCT dalam melakukan penguatan sinergi antarotoritas dan mitra strategis, penyesuaian kebijakan insentif, serta sosialisasi yang targeted, terintegrasi, dan terencana, termasuk kepada pelaku usaha ekspor-impor.

    Filianingsih menegaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh upaya menjangkau pemanfaatan LCT lebih luas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk perluasan partisipan Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

    “Perluasan kerja sama LCT terus dilakukan dengan penambahan negara mitra baru, yaitu Korea Selatan pada September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025,” kata Filianingsih.

    Kerjasama dengan negara mitra eksisting seperti Malaysia dan Thailand, juga terus diperkuat melalui perluasan cakupan transaksi untuk mendukung investasi portofolio, yang mulai diimplementasikan Maret 2025 serta penandatangan MoU penguatan LCT dengan Tiongkok.

    Perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara diharapkan dapat semakin berkontribusi nyata terhadap penguatan stabilitas makroekonomi nasional, sekaligus memitigasi risiko volatilitas nilai tukar yang bersumber dari dinamika global.

    Ke depan, Kementerian/Lembaga anggota Satgas Nasional LCT akan makin memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan, serta menyelaraskan program kerja lintas sektor, termasuk melalui asesmen, survei berkala, dan pertukaran data, untuk mengoptimalkan implementasi LCT serta memastikan dampak positifnya bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyoroti peran penting LCT dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, di tengah dinamika global maupun domestik.

    “Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan baik untuk memitigasi dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik global, melalui proses negosiasi tarif dengan AS dan juga menyepakati I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), serta terus melakukan mitigasi risiko domestik melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi serta investasi,” papar Ferry.

    Mengingat risiko global masih berpotensi mengganggu stabilitas nilai tukar, Ferry mengajak Kementerian dan Lembaga terkait untuk berkomitmen sesuai peranannya dalam mendorong perluasan penggunaan LCT, terutama pada sektor-sektor ekonomi potensial seperti sektor Pertambangan, Mineral, dan Migas serta sektor Pertanian dan Agroindustri.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan para pihak yang ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara atau expose terkait dengan penanganan perkara tersebut.

    Hasilnya, KPK memperkirakan bakal mengumumkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak melewati Agustus 2025.

    “Kemarin kami sudah expose dan kemarin, minggu ini, mungkin dalam waktu dekat lah, tidak lewat bulan Agustus mudah-mudahan sudah kami umumkan termasuk nama-namanya,” terang Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Sebelumnya, pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Satori dan Heri, maupun staf keduanya di DPR juga telah diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Rumah kedua anggota legislatif itu juga telah digeledah penyidik beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS). 

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025. 

    Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

  • Transaksi QRIS Melesat 148,5% Jadi Rp317 Triliun per Kuartal II/2025

    Transaksi QRIS Melesat 148,5% Jadi Rp317 Triliun per Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — QRIS terus menjadi pilihan favorit masyarakat dalam bertransaksi yang tercermin dari melesatnya volume transaksi pembayaran digital menggunakan kode QR tersebut pada kuartal II/2025 mencapai 148,50% secara tahunan.

    Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna maupun merchant atau pelaku usaha. 

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa pada dasarnya QRIS memang sangat berperan dalam mendorong akseptasi digital. Bukan hanya dari sisi volume transaksi, tetapi nominalnya juga ikut melesat.

    “Nominalnya juga meningkat sangat pesat mencapai Rp317 triliun atau secara year-on-year [YoY] 121%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/7/2025). 

    Secara perinci, Fili menjelaskan jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 57 juta, mendekati dari target 58 juta pengguna. 

    Sementara dari sisi volume yang melesat 148,50% YoY tersebut sudah mencapai 6,1 miliar transaksi. Melihat dari target transaksi tahun ini yang mencapai 6,5 miliar, artinya volume transaksi terkini telah mencapai 93%. 

    Meski demikian, volume transaksi tersebut terpantau lebih lambat dari kuartal II/2024 yang lalu yang transaksinya tumbuh hingga 226,52% YoY. 

    Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah merchant yang Fili catat telah mencapai 39,3 juta merchant atau sekitar 83,5% hingga kuartal II/2025, dari target 40 juta untuk tahun ini. 

    QRIS ini pula menjadi pendorong kinerja transaksi keuangan digital yang melesat pada kuartal kedua tahun ini. 

    Dari sisi transaksi, pembayaran digital tumbuh 30,51% YoY sehingga mencapai 11,67 miliar transaksi didukung oleh peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 32,16% YoY dan 6,95% YoY. 

    Adapun, BI terus memperluas penggunaan QRIS, salah satunya menggunakan QRIS TAP yang memungkinkan bertransaksi saat naik transportasi tak lagi menggunakan kartu uang elektronik, namun menggunakan QRIS. 

    Saat ini QRIS menjadi opsi pembayaran bagi konsumen dalam setiap transaksi, karena kemudahan yang ditawarkan, yakni tinggal pindai dari instrumen pembayaran manapun.  

    Seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda.

    Di mana transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, fasilitas kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.

  • BI catat kinerja keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik

    BI catat kinerja keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

    “Dari sisi transaksi, pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan internet pada triwulan II 2025 tumbuh 30,51 persen year on year (yoy) sehingga mencapai 11,67 miliar transaksi didukung oleh peningkatan seluruh komponen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    BI juga mencatat volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 32,16 persen (yoy) dan 6,95 persen (yoy), termasuk volume transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard.(QRIS) yang tetap tumbuh tinggi sebesar 148,50 persen (yoy), didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-Fast tumbuh 42,87 persen (yoy) sehingga mencapai 1,12 miliar transaksi, dengan nilai mencapai Rp2.788,31 triliun di sepanjang triwulan II 2025.

    Adapun volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) tercatat sebanyak 2,32 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp47.481,04 triliun di sepanjang triwulan II 2025.

    Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,00 persen (yoy) menjadi Rp1.153,04 triliun pada triwulan II 2025.

    Terkait dengan perkembangan QRIS, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa transaksi QRIS lintas negara (cross-border) terus menunjukkan perkembangan positif.

    Filianingsih mencatat, terjadi peningkatan dari sisi inbound atau wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia, khususnya pendatang dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, transaksi outbound oleh Warga Negara Indonesia (WNI) ke tiga negara tersebut mengalami sedikit pelambatan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional, di tengah ancaman tarif Trump. 

    Saat ini, KTT BRICS sedang berlangsung di Brasil sementara Presiden AS mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa negara BRICS sepakat mendorong kerja sama internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system. 

    “Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025). 

    Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Fili bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan. 

    Pada pertemuan tersebut pula, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Di depan perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan BRICS, Fili memastikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global. 

    Di dalam negeri, langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. 

    Adapun, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Sementara peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

    Berdasarkan pemberintaan Bisnis sebelumnya, selain ancaman tambahan tarif 10%, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan

  • Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) masih akan fokus untuk mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019—2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Untuk diketahui, Satori adalah politisi Partai Nasdem sedangkan Heri merupakan politisi Partai Gerindra. Keduanya menjabat anggota Komisi Keuangan DPR periode lalu dan telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami seluruh keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh. Penyidikan masih fokus untuk mengusut penggunaan dana CSR bank sentral itu oleh Satori dan Heri. 

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” ungkap Asep kepada wartawan, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

    Meskipun demikian, sampai dengan saat ini lembaga antirasuah belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Asep lalu menyebut penetapan tersangka bakal dilakukan tidak lama lagi.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja,” lanjut pria yang juga kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori dan Heri sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Rumah keduanya telah digeledah, serta yayasan terafiliasi kedua orang itu sudah pernah diusut oleh KPK selama proses penyidikan yang berlangsung.

    KPK mengungkap bahwa Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. 

    Keduanya masing-masing didalami sola proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK juga telah memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi, Kamis (19/6/2025). Namun, dia berhalangan hadir karena dinas luar negeri. Hal itu dikonfirmasi oleh KPK serta Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan untuk memeriksa Perry sebagai saksi akan tergantung dengan kebutuhan penyidik. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

  • Jumlah Pengguna QRIS Tap Tembus 47,8 Juta Orang

    Jumlah Pengguna QRIS Tap Tembus 47,8 Juta Orang

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menyampaikan jumlah pengguna layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap telah mencapai 47,8 juta orang sejak diluncurkan pada pertengahan Maret 2025 hingga Juni 2025.

    Layanan QRIS Tap ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi hanya dengan cukup menempelkan ponsel ke alat pembayaran. Adapun saat ini jumlah merchant yang dapat menerima fitur tersebut mencapai 648.034 merchant.

    “QRIS Tap saat ini sudah mencapai 47,8 juta pengguna yang sudah memiliki fitur QRIS Tap saat ini. Jumlah merchant-nya yang menerima fitur QRIS Tap ini itu sudah mencapai 648.034 merchant,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, dikutip Minggu (29/6/2025).

    Dalam menggeber penggunaan layanan ini, Filianingsih menyampaikan BI akan meningkatkan sosialisasi serta edukasi bersama industri. Sosialisasi ini ditujukan untuk masyarakat agar lebih mengetahui terkait penggunaan layanan ini.

    Tidak hanya itu, BI juta akan mengedukasi ke merchant. Filianingsih juga menyebut ada pelatihan di setiap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri terkait penggunaan layanan ini.

    “Ada training for trainer untuk KPWDN kita sehingga nanti di daerah pun dilakukan secara serentak,” terang Filianingsih.

    Saat ini, QRIS Tap dapat gunakan di beberapa layanan publik, seperti MRT Jakarta dari stasiun Bundaran HI-Lebak Bulus dan sebaliknya, Royaltrans Jakarta, DAMRI JR Connection, serta beberapa rumah sakit seperti RSUD Tarakan, RSCM Kencana & RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

    (kil/kil)

  • DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan menggelar uji kelayakan atau fit and proper test untuk dua kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni P. Joewono pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit membenarkan bahwa uji kelayakan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat internal yang pagi tadi dilakukan. 

    “[Fit and proper test BI] Selasa [1 Juli 2025],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa fit and proper test tersebut berlangsung untuk Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 2 Juli 2025 untuk uji kelayanan calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Fauzi juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan diuji sebagai calon pengganti Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono adalah Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana. “InsyaAllah tanggal 2 [Juli 2025] sudah ada keputusan dan nanti di bawa ke Paripurna,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) sejak 2023.  

    Dalam penelusuran Bisnis, minim informasi terkait Dicky. Menelisik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. 

    Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar. 

    Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

    Sementara itu, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah dan pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.  Pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar.  

    Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

    Sebelumnya pun Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan bahwa dalam masa sidang kali ini akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, salah satunya Deputi Gubernur BI. 

    “Pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS,” ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

  • Pemprov Sulut perkuat kolaborasi BI hadapi tantangan ekonomi

    Pemprov Sulut perkuat kolaborasi BI hadapi tantangan ekonomi

    Pelantikan Joko Supratikto sebagai Kepala Perwakilan BI Sulut, menggantikan Bapak Andry Prasmuko yang telah memasuki masa purna tugas, di Manado, Senin (23/6/2025). ANTARA/HO-BI.

    Pemprov Sulut perkuat kolaborasi BI hadapi tantangan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan di daerah tersebut.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Bapak Andry Prasmuko selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Sulut,” kata Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, usai pelantikan Joko Supratikto sebagai Kepala Perwakilan BI Sulut, menggantikan Andry Prasmuko yang telah memasuki masa purna tugas, di Manado, Senin.

    Dia mengatakan di bawah kepemimpinan Andry Prasmuko, sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para pemangku kepentingan lainnya telah terjalin erat dan menghasilkan berbagai program strategis yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Gubernur juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru yang diemban oleh Joko Supratikto dapat semakin memperkuat fondasi kerja sama yang telah terbangun serta melahirkan inovasi kebijakan dan program yang adaptif, responsif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. 

    Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mendukung tercapainya visi pembangunan Sulawesi Utara yaitu “Menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, turut mengapresiasi kontribusi dan harmonisasi berbagai program strategis yang telah dijalankan di Sulawesi Utara, menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam menopang kinerja perekonomian daerah. 

    Dia secara resmi memperkenalkan Joko Supratikto sebagai pemimpin baru yang diharapkan mampu membawa semangat baru serta kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. 

    Filianingsih juga menekankan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan melalui proses suksesi kepemimpinan yang terencana, terstruktur dan profesional, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

    Melalui pengukuhan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi yang telah dirintis dan dibangun oleh Pemimpin sebelumnya dapat semakin diperkuat.  Bank Indonesia terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, stabil dan berdaya saing di Provinsi Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.