Xcloud.id

Tag: Filianingsih Hendarta

  • Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Jakarta –

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi pilar pembayaran digital nasional yang penggunaannya terus meluas. Seiring perkembangannya, Bank Indonesia (BI) mengakui masih ada oknum nakal baik dari sisi pedagang maupun konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.

    Untuk menghindari kecurangan dari pedagang, BI mengimbau konsumen agar selalu mengecek kembali nama merchant pada QRIS yang dipindai dan memastikan nominal pembayaran sudah sesuai.

    “Pedagang bisa saja memakai QR yang bukan miliknya, sehingga pembeli berisiko salah melakukan scan. Karena itu, pengguna harus memperhatikan apakah nama merchant sudah benar dan harga barang sesuai,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/9/2025).

    Di sisi lain, pedagang juga kerap tertipu konsumen nakal yang menunjukkan bukti transaksi palsu. Filianingsih meminta pedagang selalu mengecek notifikasi transaksi pembayaran sebelum menyerahkan barang.

    “Pedagang juga bisa ditipu. Konsumen bisa saja menyiapkan bukti transfer palsu. Jadi pedagang perlu memastikan ada notifikasi transaksi masuk. Biasanya kalau uang sudah diterima, notifikasi akan muncul,” jelasnya.

    Filianingsih mengungkapkan, hingga Agustus 2025 jumlah merchant yang menggunakan QRIS sudah mencapai 40 juta atau sekitar 113% dari target. Volume transaksinya juga menembus 8,86 miliar atau 136% dari target.

    “Jumlah pengguna juga sudah mencapai 57,6 juta atau 85% dari target, dan 93% di antaranya merupakan UMKM,” ujarnya.

    (ada/rrd)

  • Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Jakarta, CNBC Indonesia — Modus penipuan keuangan terus berkembang, salah satunya dengan penggunaan kode QR palsu. Ini merupakan modus penipuan terbaru untuk menjerat para korbannya.

    Korban biasanya tertipu saat memindai QR tersebut, karena tampilannya meniru identitas pedagang, jenis barang, hingga nominal transaksi asli. Akibatnya, rekening korban bisa terkuras habis tanpa disadari.

    Bank Indonesia (BI) menegaskan sistem QRIS telah dibangun dengan standar keamanan nasional yang merujuk praktik global. Namun, perlindungan transaksi butuh tanggung jawab bersama antara regulator, pelaku industri, pedagang, dan pembeli.

    “QRIS keamanannya tanggung jawab bersama. BI, ASPI, dan penyelenggara jasa pembayaran rutin melakukan sosialisasi kepada merchant,” kata Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Ia menekankan pedagang wajib menjaga QRIS tetap dalam pengawasan, memantau setiap transaksi, dan memastikan pembayaran sudah masuk lewat notifikasi. Di sisi lain, pembeli juga perlu memastikan QRIS yang dipindai sesuai dengan identitas merchant.

    “Namanya harus cocok. Jangan sampai terlihat untuk toko onderdil, tapi yang muncul justru yayasan. Itu tidak benar,” ujarnya.

    Menurutnya, BI bersama ASPI terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara QRIS dan perlindungan konsumen. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Filianingsih.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia atau CSR BI.

    “Ya [ada pemeriksaan Filianingsih] terkait dengan korelasinya bagaimana peristiwa sehingga adanya PSBI,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Dia menjelaskan dari pemeriksaan tersebut penyidik berupaya mengetahui bagaimana proses kong kalikong penyaluran dana PBSI ke yayasan milik Satori [S] dan Heri Gunawan [HG] yang merupakan tersangka atas kasus tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan Kamis (11/9/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Nah itu. Kita menyusurinya dari itu. Kita menyusuri pertanyaan besarnya adalah mengapa sampai PSBI itu diberikan kepada anggota-anggota Komisi 11 ini.
    Dalam hal ini Pak S dengan Pak HG. Dan yang lainnya. Kenapa diberikan seperti itu? Apa alasannya? Itu yang akan kita gali dari yang bersangkutan,” jelasnya

    Diketahui, Satori dan Heri Gunawan merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Yayasan yang dimiliki keduanya menang tender sehingga mendapatkan suntikan dana program sosial dari. 

    Selain itu, mereka juga mendapatkan dana CSR dari OJK karena pada mulanya BI dan OJK memiliki program bantuan sosial yang kemudian dibahas bersama Komisi XI. KPK mendeteksi adanya dugaan penyelewengan dana PBSI dan OJK.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menyampaikan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang

    ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Konjen Osaka: ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 23:44 WIB

    Elshinta.com – Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Osaka Jepang, John Thahjanto Boestami menyatakan dengan diberlakukannya pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan mempermudah wisatawan Indonesia melakukan transaksi.

    “Ada QRIS, wisatawan Indonesia di Jepang tidak perlu lagi cari tempat penukaran uang. Kemudahan ini memang sejak lama kami tunggu,” kata John di sela peresmian penggunaan QRIS di Pavilion Indonesia Osaka, Jepang, Senin.

    Menurut dia, hingga saat ini lebih dari 200 ribu diaspora Indonesia berada di Jepang, selain itu lebih dari 500 ribu wisatawan asal Indonesia datang ke Negeri Matahari Terbit itu pada 2024 dan berpeluang terus bertambah.

    “Tentunya ini (QRIS) mempermudah untuk transaksi bagi wisatawan Indonesia yang datang ke Jepang. Begitu juga dengan diaspora Indonesia saat beli kopi atau belanja lainnya,” katanya menambahkan.

    John Thahjanto Boestami juga mempraktikkan langsung pembelian menggunakan QRIS dengan membeli kopi seharga 650 yen di Waroeng Pavilion Osaka di kompleks Osaka Expo.

    Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan guna mendukung pemanfaatan QRIS di luar negeri, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak terkait termasuk dengan pemerintah Jepang dan asosiasinya.

    Terlebih penggunaan QRIS akan terus menyasar negara-negara lain di Asia yang selama ini menjadi tujuan wisatawan maupun pengusaha asal Indonesia.

    Saat ini, selain di Jepang QRIS sudah di bisa digunakan di sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

    Sumber : Antara

  • Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia terus memperluas sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke berbagai negara. Salah satunya Jepang.

    Mulai 17 Agustus mendatang atau tepatnya saat HUT RI, QRIS sudah bisa digunakan di Jepang dan akan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital Jepang, yakni JPQR.

    “Pada 17 Agustus 2025, kita juga akan memulai implementasi dengan Jepang melalui JPQR, QRIS yang aman dan efisien akan mencerminkan semangat solidaritas yang sudah terjalin dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan ke depan Jepang yang lebih terhubung dan inklusif,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, di sela acara pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (7/8/2025).

    Filianingsih menilai hal ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan karena pihaknya berhasil mengintegrasikan sistem pembayaran QR dengan beberapa mitra regional. Secara rinci, Filianingsih mengatakan Thailand telah diimplementasikan sejak Agustus 2022. Kemudian dengan Malaysia, yang telah diimplementasikan sejak Mei 2023. Selanjutnya dengan Singapura, yang telah diimplementasikan sejak November 2023.

    “Hal ini tentu saja tidak hanya memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku bisnis lintas batas,” ungkap Filianingsih.

    Namun demikian, pembayaran bisa dilakukan menggunakan aplikasi lembaga jasa keuangan yang ada di masing-masing negara. Contohnya, untuk tahap awal uji coba, sistem pembayaran QRIS di Jepang baru bisa dilakukan melalui BCA dan Gopay.

    QRIS tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Inisiatif ini adalah bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk meningkatkan konektivitas keuangan di kawasan,” paparnya.

    Duta Besar Thailand, Prapan Disyatat mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan QRIS dan mendemonstrasikannya di Indonesia. Ia berharap hal ini bisa mendorong transaksi keuangan di kedua negara.

    “Saya harap QRIS akan memudahkan transaksi ekonomi dan juga pariwisata antara kedua negara,” jelas Prapan.

    Dia bahkan mempersilakan masyarakat Indonesia yang liburan ke Thailand untuk berbelanja dengan QRIS, termasuk juga beragam akomodasi di sana. Sedangkan Financial Attache Jepang, Sakurai Kenji sudah tidak sabar untuk menggunakan QRIS di Jepang.

    “Hal ini sangat penting baik Indonesia dan Jepang, ke depan saya harap ini bukan hanya untuk pariwisata namun juga pendidikan karena ini sangat mudah dan berguna,” jelas dia.

    Dari sisi pengguna, sudah banyak orang yang merasakan kemudahan dari QRIS Antar Negara di luar negeri. Aziza pengguna QRIS Antarnegara di Malaysia mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya QRIS, apalagi jika dana cash terbatas.

    “Menggunakan di pasar malam di Malaysia, tidak ada kendala, sangat terbantu, apalagi sudah banyak tenant yang cashless,” tegas dia.

    Aziza berharap penggunaan QRIS bisa terus diperluas ke negara lain, karena nilai tukar sudah pasti tidak seperti Money Changer.

    Selain itu, Tiara yang baru saja dari Thailand pada Juli lalu juga sangat terbantu dengan adanya QRIS antar-negara. Hanya saja untuk Thailand, belum banyak tenant yang menggunakannya.

    “Sangat terbantu dengan QRIS Antarnegara, apalagi bank-bank di Indonesia, baik bank BUMN maupun swasta sudah siap dan jadi lebih simple,” jelas Tiara.

    Sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% di antaranya adalah UMKM. Transaksi mencapai 6,05 Miliar transaksi senilai Rp 579 triliun.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Akan Gali Korupsi Dana CSR Saat Periksa Gubernur BI dan OJK Nasional 8 Agustus 2025

    KPK Akan Gali Korupsi Dana CSR Saat Periksa Gubernur BI dan OJK Nasional 8 Agustus 2025

    KPK Akan Gali Korupsi Dana CSR Saat Periksa Gubernur BI dan OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami kasus dana
    corporate social responsibility
    (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pemeriksaan Gubernur BI Perry Warjiyo dan pejabat di OJK.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, keterangan Gubernur BI dan pejabat OJK dibutuhkan agar konstruksi perkara menjadi lebih terang.
    “Apakah ada permintaan sesuatu terkait dengan anggaran atau apanya ini yang akan didalami dari orang-orang ini termasuk dari Pak PW (Gubernur BI Perry Warjiyo) kemudian juga dari Ibu F (Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta) dan tentunya juga dari OJK dan mitra kerja dari Komisi XI lainnya,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua anggota DPR, Heru Gunawan dan Satori, sebagai tersangka. Heru Gunawan diduga menerima uang Rp15,86 miliar.
    Rinciannya, sebanyak Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI; senilai Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta senilai Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    Heru Gunawan juga diduga melakukan dugaan pencucian uang dengan memindahkan seluruh penerimaan melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.
    “Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai,” ujarnya.
    Di sisi lain, Satori diduga menerima uang senilai Rp12,52 miliar.
    Dengan rincian, sejumlah Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI; senilai Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta sejumlah Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    KPK mengatakan, dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi.
    “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” tuturnya.
    KPK menduga Satori melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran.
    “Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Asep.
    Atas perbuatannya, Heru Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

    KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

    “Dua [tersangka kasus CSR BI],” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Kamis (7/8/2025). 

    Lebih lanjut Asep mengonfirmasi bahwa dua tersangka tersebut merupakan legislator. Walaupun demikian, Asep belum dapat memberi tahu identitas kedua tersangka merupakan legislator di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten.

    “Lebih lengkap sama Juru Bicara KPK [Budi Prasetyo], yang jelas sudah ada dua tersangka,” katanya.

    KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

    KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan yang merupakan politisi Partai Gerindra dan telah memeriksa anggota DPR RI Satori, politisi Nasdem, terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

    Duduk Perkara Dugaan Korupsi CSR BI 

    Sebelumnya pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasan tertentu telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaga atau yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR dari BI sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS). 

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025. 

    Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

  • BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) mencapai USD 11,7 miliar atau Rp 191,05 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.329) hingga pertengahan 2025. Nilai transaksi itu naik tajam dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar USD 4,70 miliar atau Rp 76,7 triliun.

    Adapun transaksi LCT tersebut merupakan penyelesaian transaksi secara bilateral antarnegara dengan memakai mata uang masing-masing negara. Selain itu, BI mencatat rata-rata jumlah nasabah LCT juga melonjak sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk itu Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jumat (25/7/2025), yang menyepakati rencana strategis dan program kerja hingga 2026.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyoroti peran penting LCT dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, di tengah dinamika global maupun domestik.

    Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan baik untuk memitigasi dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik global, melalui proses negosiasi tarif dengan AS dan juga menyepakati I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), serta terus melakukan mitigasi risiko domestik melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi serta investasi.

    Mengingat risiko global masih berpotensi mengganggu stabilitas nilai tukar, Ferry Irawan mengajak Kementerian dan Lembaga terkait untuk berkomitmen sesuai peranannya dalam mendorong perluasan penggunaan LCT, terutama pada sektor-sektor ekonomi potensial seperti sektor Pertambangan, Mineral, dan Migas serta sektor Pertanian dan Agroindustri.

  • BI luncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025

    BI luncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025

    kami berharap digitalisasi sistem pembayaran dapat terus diperluas secara berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat berwisata sekaligus bertransaksi dengan instrumen keuangan digital.

    Inisiatif ini memadukan upaya pengembangan ekosistem pembayaran digital dengan dukungan wisata budaya Indonesia, serta diharapkan semakin mendorong digitalisasi sebagai basis memperkuat inklusi dan memajukan UMKM.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pesatnya digitalisasi juga harus berjalan selaras dengan budaya dan pariwisata sebagai identitas bangsa Indonesia.

    “Melalui semangat budaya dan inovasi, kami berharap digitalisasi sistem pembayaran dapat terus diperluas secara berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri, sekaligus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Filianingsih.

    Ia menambahkan bahwa BI senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bersinergi dalam menyukseskan QRIS Jelajah Indonesia Tahun 2025.

    Program yang dikemas dalam bentuk kompetisi ini akan diselenggarakan di seluruh 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI.

    Informasi lebih lanjut mengenai QRIS Jelajah Indonesia dapat diakses melalui website www.bi.go.id serta qrisjelajah.id.

    Sebagai informasi, hingga semeter I 2025, BI mencatat transaksi QRIS menembus 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun.

    Pada periode yang sama, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang sebesar 93,16 persen di antaranya merupakan UMKM.

    Dalam kick off QRIS Jelajah Indonesia 2025 di Yogyakarta, Senin (4/8), BI turut melaksanakan peluncuran QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) sektor transportasi DIY.

    QRIS TAP merupakan metode pembayaran berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang dirancang untuk memberi alternatif cara pembayaran bagi kebutuhan transaksi massal yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal seperti di sektor transportasi.

    Implementasi QRIS TAP juga menandai langkah integratif antara sistem pembayaran digital dan layanan transportasi publik untuk mendukung sektor pariwisata.

    Inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital nasional yang berorientasi pada pelayanan publik di sektor strategis.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Pemerintah DIY terus berkomitmen dalam membangun ekosistem perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Di tengah perkembangan digitalisasi dan teknologi, pentingnya menjaga harmoni agar tetap elok di era digital melalui pemanfaatan teknologi yang digunakan tidak semata untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pemerataan dan kebermanfaatan bersama,” kata Sri Sultan.

    Komitmen ini juga ditunjukkan dengan hadirnya Walikota/Bupati se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY, Penyedia Jasa Sistem Pembayaran, Public Transport Operator, serta asosiasi dan pelaku usaha di DIY pada acara tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Penipu Colong Uang Lewat QRIS Bikin Rekening Ludes, Ini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Skema penipuan digital semakin canggih. Terbaru, ramai modus penipuan menggunakan kode QR palsu dilakukan oleh para penipu untuk menjerat para korbannya.

    Modus tersebut dilakukan saat mereka memindai atau scan QR yang dan akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

    Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

    “QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant,” jelas dia.

    Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

    Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

    Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

    Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

    Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

    “Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas,” jelasnya.

    “Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama,” pungkas dia.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]