Xcloud.id

Tag: Filianingsih Hendarta

  • BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

     

  • Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menjajaki kerja sama dengan Apple Indonesia agar penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap bisa digunakan di sistem operasi iOS. Sebagaimana diketahui, saat ini penggunaannya baru bisa di sistem operasi Android.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan dalam waktu dekat diharapkan pengguna iPhone juga bisa menggunakan layanan QRIS Tap.

    “Kita mesti bersabar hanya Android yang bisa melakukan, tetapi dalam waktu dekat hopefully Apple juga bisa melakukan hal tersebut,” kata Filianingsih dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, BI telah meluncurkan QRIS Tap in & out yang sudah dapat digunakan di lima moda transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kelima moda transportasi tersebut yakni Kereta Commuter Indonesia (KCI/KRL), Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), serta TransJakarta.

    “Melalui QRIS Tap, BI mendukung Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dengan skema Merchant Discount Rate (MDR) BLU PSO 0%,” beber Filianingsih.

    QRIS yang semula hanya berfokus pada pembayaran dengan scan berbasis pindai, kini berkembang dengan QRIS Tap menjadi fitur berbasis NFC yang telah diimplementasikan 16 penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fitur ini memperkenalkan single tap untuk tarif tetap, serta tap in & out untuk sistem tarif dinamis di sektor transportasi.

    Tidak hanya untuk transportasi, QRIS Tap juga diperluas ke sektor ritel baik di pusat perbelanjaan maupun UMKM. Hal ini memperkuat peran sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia yang bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dari perusahaan, dari korporasi sampai UMKM, dari kota besar sampai kota kecil, dari orang dewasa sampai anak-anak, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan,” beber Filianingsih.

    (aid/ara)

  • BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

    Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

    Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

    Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

    Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

    Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

    Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

    Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

    BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

    Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

    Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

    Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsumsi Produk Halal Dunia Diproyeksi Capai USD 3,36 Triliun di 2028 – Page 3

    Konsumsi Produk Halal Dunia Diproyeksi Capai USD 3,36 Triliun di 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perempuan Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekosistem halal di perekonomian nasional. Dengan kekuatan jejaring komunitas dan semangat kolaboratif, perempuan Indonesia menjadi pilar penting dalam memperluas pasar halal, termasuk potensi pasar global, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.

    Demikian mengemuka dalam Indonesia Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSCE) x International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2025 dengan tema “Collaboration to Connect Muslim Women, Halal Businesses, and the Global Market”, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Center.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan bahwa perempuan adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 64% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, sementara UMKM adalah penggerak utama perekonomian yang menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total lapangan kerja nasional.

    Melalui ICWSCE x INHALIFE 2025, Arifah mendorong penguatan peran perempuan Muslimpreneur dalam memperluas pasar halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Melalui pemberdayaan dan kolaborasi, perempuan Indonesia akan menjadi penggerak utama ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Arifah.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menegaskan pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan gender, melainkan menjadi  strategi pembangunan ekonomi untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan nasional.

    “Melalui kolaborasi lintas sektor, kita ingin perempuan tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga penggerak utama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia​”, ujar Filianingsih.

    State of Global Islamic Economy Report 2024/25 mencatat di sektor halal global, potensi peran perempuan semakin besar dengan konsumsi produk halal dunia mencapai USD2,5 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,36 triliun pada 2028.

     

  • Catat 50 Juta Pengguna, QRIS Kalahkan Kartu Kredit – Page 3

    Catat 50 Juta Pengguna, QRIS Kalahkan Kartu Kredit – Page 3

    Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, mengingatkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal dalam penggunaan QRIS.

    Menurutnya, praktik kecurangan bisa dilakukan baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Dari sisi pedagang, ada kasus di mana QR yang ditampilkan bukan milik pedagang sendiri, melainkan milik orang lain. Kondisi ini bisa membuat konsumen salah melakukan pembayaran karena tidak mengecek detail penerima.

    “Terkait dengan QR saat ini tidak ada transaksi dengan QR palsu, mungkin yang terjadi itu jadi kalau misalnya pedagang mungkin bisa saja pedagangnya memakai bukan QR sendiri tapi QR-nya orang sehingga pembeli itu bisa saja salah menscane QR-nya,” kata Filianingsih dalam Konferensi Pers RDG September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Sementara itu, konsumen juga bisa berlaku curang dengan cara menunjukkan bukti transfer palsu. Dalam situasi ini, pedagang bisa tertipu apabila tidak menunggu notifikasi resmi dari sistem pembayaran.

    “Nah, sebaliknya pedagang juga sama bisa saja pembelinya nakal dan pembelinya sudah menyiapkan seperti bukti transfernya membayar QR. Artinya, pembayar harus memperhatikan ada notifikasi seperti itu biasanya kalau uang sudah masuk ada notifikasi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli sama-sama dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi. Kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kerugian akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Jadi, dari pihak pembeli atau pengguna kita harus memperhatikan apakah benar namanya apakah benar barang yang dibeli harganya,” ujarnya.

     

  • Waspada Oknum Nakal Transaksi QRIS, Pedagang dan Pembeli Bisa Kena Tipu – Page 3

    Waspada Oknum Nakal Transaksi QRIS, Pedagang dan Pembeli Bisa Kena Tipu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, mengingatkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal dalam penggunaan QRIS.

    Menurutnya, praktik kecurangan bisa dilakukan baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Dari sisi pedagang, ada kasus di mana QR yang ditampilkan bukan milik pedagang sendiri, melainkan milik orang lain. Kondisi ini bisa membuat konsumen salah melakukan pembayaran karena tidak mengecek detail penerima.

    “Terkait dengan QR saat ini tidak ada transaksi dengan QR palsu, mungkin yang terjadi itu jadi kalau misalnya pedagang mungkin bisa saja pedagangnya memakai bukan QR sendiri tapi QR-nya orang sehingga pembeli itu bisa saja salah menscane QR-nya,” kata Filianingsih dalam Konferensi Pers RDG September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Sementara itu, konsumen juga bisa berlaku curang dengan cara menunjukkan bukti transfer palsu. Dalam situasi ini, pedagang bisa tertipu apabila tidak menunggu notifikasi resmi dari sistem pembayaran.

    “Nah, sebaliknya pedagang juga sama bisa saja pembelinya nakal dan pembelinya sudah menyiapkan seperti bukti transfernya membayar QR. Artinya, pembayar harus memperhatikan ada notifikasi seperti itu biasanya kalau uang sudah masuk ada notifikasi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli sama-sama dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi. Kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kerugian akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Jadi, dari pihak pembeli atau pengguna kita harus memperhatikan apakah benar namanya apakah benar barang yang dibeli harganya,” ujarnya.

     

  • Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Jakarta –

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi pilar pembayaran digital nasional yang penggunaannya terus meluas. Seiring perkembangannya, Bank Indonesia (BI) mengakui masih ada oknum nakal baik dari sisi pedagang maupun konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.

    Untuk menghindari kecurangan dari pedagang, BI mengimbau konsumen agar selalu mengecek kembali nama merchant pada QRIS yang dipindai dan memastikan nominal pembayaran sudah sesuai.

    “Pedagang bisa saja memakai QR yang bukan miliknya, sehingga pembeli berisiko salah melakukan scan. Karena itu, pengguna harus memperhatikan apakah nama merchant sudah benar dan harga barang sesuai,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/9/2025).

    Di sisi lain, pedagang juga kerap tertipu konsumen nakal yang menunjukkan bukti transaksi palsu. Filianingsih meminta pedagang selalu mengecek notifikasi transaksi pembayaran sebelum menyerahkan barang.

    “Pedagang juga bisa ditipu. Konsumen bisa saja menyiapkan bukti transfer palsu. Jadi pedagang perlu memastikan ada notifikasi transaksi masuk. Biasanya kalau uang sudah diterima, notifikasi akan muncul,” jelasnya.

    Filianingsih mengungkapkan, hingga Agustus 2025 jumlah merchant yang menggunakan QRIS sudah mencapai 40 juta atau sekitar 113% dari target. Volume transaksinya juga menembus 8,86 miliar atau 136% dari target.

    “Jumlah pengguna juga sudah mencapai 57,6 juta atau 85% dari target, dan 93% di antaranya merupakan UMKM,” ujarnya.

    (ada/rrd)

  • Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Jakarta, CNBC Indonesia — Modus penipuan keuangan terus berkembang, salah satunya dengan penggunaan kode QR palsu. Ini merupakan modus penipuan terbaru untuk menjerat para korbannya.

    Korban biasanya tertipu saat memindai QR tersebut, karena tampilannya meniru identitas pedagang, jenis barang, hingga nominal transaksi asli. Akibatnya, rekening korban bisa terkuras habis tanpa disadari.

    Bank Indonesia (BI) menegaskan sistem QRIS telah dibangun dengan standar keamanan nasional yang merujuk praktik global. Namun, perlindungan transaksi butuh tanggung jawab bersama antara regulator, pelaku industri, pedagang, dan pembeli.

    “QRIS keamanannya tanggung jawab bersama. BI, ASPI, dan penyelenggara jasa pembayaran rutin melakukan sosialisasi kepada merchant,” kata Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Ia menekankan pedagang wajib menjaga QRIS tetap dalam pengawasan, memantau setiap transaksi, dan memastikan pembayaran sudah masuk lewat notifikasi. Di sisi lain, pembeli juga perlu memastikan QRIS yang dipindai sesuai dengan identitas merchant.

    “Namanya harus cocok. Jangan sampai terlihat untuk toko onderdil, tapi yang muncul justru yayasan. Itu tidak benar,” ujarnya.

    Menurutnya, BI bersama ASPI terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara QRIS dan perlindungan konsumen. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Filianingsih.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia atau CSR BI.

    “Ya [ada pemeriksaan Filianingsih] terkait dengan korelasinya bagaimana peristiwa sehingga adanya PSBI,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Dia menjelaskan dari pemeriksaan tersebut penyidik berupaya mengetahui bagaimana proses kong kalikong penyaluran dana PBSI ke yayasan milik Satori [S] dan Heri Gunawan [HG] yang merupakan tersangka atas kasus tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan Kamis (11/9/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Nah itu. Kita menyusurinya dari itu. Kita menyusuri pertanyaan besarnya adalah mengapa sampai PSBI itu diberikan kepada anggota-anggota Komisi 11 ini.
    Dalam hal ini Pak S dengan Pak HG. Dan yang lainnya. Kenapa diberikan seperti itu? Apa alasannya? Itu yang akan kita gali dari yang bersangkutan,” jelasnya

    Diketahui, Satori dan Heri Gunawan merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Yayasan yang dimiliki keduanya menang tender sehingga mendapatkan suntikan dana program sosial dari. 

    Selain itu, mereka juga mendapatkan dana CSR dari OJK karena pada mulanya BI dan OJK memiliki program bantuan sosial yang kemudian dibahas bersama Komisi XI. KPK mendeteksi adanya dugaan penyelewengan dana PBSI dan OJK.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menyampaikan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang

    ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Konjen Osaka: ada QRIS wisatawan tak perlu cari tempat tukar uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 23:44 WIB

    Elshinta.com – Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Osaka Jepang, John Thahjanto Boestami menyatakan dengan diberlakukannya pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan mempermudah wisatawan Indonesia melakukan transaksi.

    “Ada QRIS, wisatawan Indonesia di Jepang tidak perlu lagi cari tempat penukaran uang. Kemudahan ini memang sejak lama kami tunggu,” kata John di sela peresmian penggunaan QRIS di Pavilion Indonesia Osaka, Jepang, Senin.

    Menurut dia, hingga saat ini lebih dari 200 ribu diaspora Indonesia berada di Jepang, selain itu lebih dari 500 ribu wisatawan asal Indonesia datang ke Negeri Matahari Terbit itu pada 2024 dan berpeluang terus bertambah.

    “Tentunya ini (QRIS) mempermudah untuk transaksi bagi wisatawan Indonesia yang datang ke Jepang. Begitu juga dengan diaspora Indonesia saat beli kopi atau belanja lainnya,” katanya menambahkan.

    John Thahjanto Boestami juga mempraktikkan langsung pembelian menggunakan QRIS dengan membeli kopi seharga 650 yen di Waroeng Pavilion Osaka di kompleks Osaka Expo.

    Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan guna mendukung pemanfaatan QRIS di luar negeri, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak terkait termasuk dengan pemerintah Jepang dan asosiasinya.

    Terlebih penggunaan QRIS akan terus menyasar negara-negara lain di Asia yang selama ini menjadi tujuan wisatawan maupun pengusaha asal Indonesia.

    Saat ini, selain di Jepang QRIS sudah di bisa digunakan di sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

    Sumber : Antara