Xcloud.id

Tag: Filianingsih Hendarta

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    Liputan6.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan skala ancaman yang dihadapi dunia digital bukan main-main. Berdasarkan proyeksi data dari IMF dan FBI, potensi kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 menjadi USD 23,8 triliun atau setara Rp 397,26 kuadriliun (1 USD = Rp 16.690) pada 2027.

    “Data IMF dan FBI itu memproyeksikan potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi USD 23,8 triliun di 2027,” kata Filianingsih, dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional 2025, di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Peningkatan tajam ini menunjukkan serangan digital tidak hanya terjadi di level individu atau perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.

    Jenis serangan pun semakin bervariasi, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic identity, data-driven attack, hingga social engineering yang menyasar masyarakat luas.

    “Kita lihat jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack account takeover, Synthetic IP Data driven attack hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujarnya.

    Ia menilai, pengelolaan risiko fraud dan kejahatan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan regulator, tetapi membutuhkan peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

    Perlu Perkuat Sistem Fraud Detection

    Menurut Filianingsih, industri perlu memperkuat sistem fraud detection, menerapkan strong authentication, serta memastikan prinsip know your customer dijalankan dengan ketat.

    “Pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication serta menerapkan prinsip know your person atau know your customer,” ujarnya.

    Sementara itu, dari sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi benteng pertama untuk melindungi diri dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Kita peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen Ini bukan hanya tanggung jawab dari regulator, tetapi ini tanggung jawab kita semua regulator industri dan juga penggunanya, yaitu masyarakat,” ujarnya.

     

  • Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menyebut layanan keuangan digital menyimpan tantangan besar untuk meredam kerugian imbas serangan siber. Berdasarkan sajian data IMF dan FBI, potensi kerugian akibat serangan siber secara global mencapai US$ 23,8 triliun atau Rp 397,26 kuadriliun (kurs Rp 16.690) hingga 2027.

    Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai potensi fraud ini menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi di tengah perkembangan digital yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam meningkatkan ketahanan digitalnya.

    “Potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari US$ 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi US$ 23,8 triliun di 2027, dan kita lihat jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic IP, data-driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ungkap Filianingsih di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi supply atau ketersediaan layanan keuangan digital menyimpan tantangan baru. Manajemen risiko digital belum merata di Indonesia, sementara teknologi pihak ketiga menyimpan kompleksitas dan risiko tersendiri.

    “Dari sisi supply karakter transaksi yang bersifat real time ini mempersempit ruang deteksi dini. Sementara kapasitas manajemen risiko dari pelaku industri, kita ketahui masih belum merata dan ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga juga meningkatkan kompleksitas dan pengendalian risiko itu sendiri,” jelasnya.

    Sementara dari sisi permintaan atau demand, perluasan layanan pada rakyat akar rumput juga menghadirkan tantangan baru mengingat rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.

    “Karena itu, pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system,” jelasnya.

    Filianingsih menambahkan, transaksi digital melalui BI Fast sudah mencapai 9,61 miliar dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun hingga September 2025. Sementara transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar atau tembus 158% dari target transaksi yang telah ditetapkan BI.

    “Hingga 2025 September transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi, atau 158% dari target yang kita tetapkan. Dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat dari 41 juta merchant itu. Mayoritas itu 90% lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas itu menyentuh 75,02%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud”

    (ara/ara)

  • Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

  • BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

     

  • Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menjajaki kerja sama dengan Apple Indonesia agar penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap bisa digunakan di sistem operasi iOS. Sebagaimana diketahui, saat ini penggunaannya baru bisa di sistem operasi Android.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan dalam waktu dekat diharapkan pengguna iPhone juga bisa menggunakan layanan QRIS Tap.

    “Kita mesti bersabar hanya Android yang bisa melakukan, tetapi dalam waktu dekat hopefully Apple juga bisa melakukan hal tersebut,” kata Filianingsih dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, BI telah meluncurkan QRIS Tap in & out yang sudah dapat digunakan di lima moda transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kelima moda transportasi tersebut yakni Kereta Commuter Indonesia (KCI/KRL), Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), serta TransJakarta.

    “Melalui QRIS Tap, BI mendukung Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dengan skema Merchant Discount Rate (MDR) BLU PSO 0%,” beber Filianingsih.

    QRIS yang semula hanya berfokus pada pembayaran dengan scan berbasis pindai, kini berkembang dengan QRIS Tap menjadi fitur berbasis NFC yang telah diimplementasikan 16 penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fitur ini memperkenalkan single tap untuk tarif tetap, serta tap in & out untuk sistem tarif dinamis di sektor transportasi.

    Tidak hanya untuk transportasi, QRIS Tap juga diperluas ke sektor ritel baik di pusat perbelanjaan maupun UMKM. Hal ini memperkuat peran sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia yang bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dari perusahaan, dari korporasi sampai UMKM, dari kota besar sampai kota kecil, dari orang dewasa sampai anak-anak, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan,” beber Filianingsih.

    (aid/ara)

  • BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

    Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

    Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

    Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

    Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

    Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

    Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

    Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

    BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

    Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

    Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

    Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsumsi Produk Halal Dunia Diproyeksi Capai USD 3,36 Triliun di 2028 – Page 3

    Konsumsi Produk Halal Dunia Diproyeksi Capai USD 3,36 Triliun di 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perempuan Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekosistem halal di perekonomian nasional. Dengan kekuatan jejaring komunitas dan semangat kolaboratif, perempuan Indonesia menjadi pilar penting dalam memperluas pasar halal, termasuk potensi pasar global, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.

    Demikian mengemuka dalam Indonesia Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSCE) x International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2025 dengan tema “Collaboration to Connect Muslim Women, Halal Businesses, and the Global Market”, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Center.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan bahwa perempuan adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 64% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, sementara UMKM adalah penggerak utama perekonomian yang menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total lapangan kerja nasional.

    Melalui ICWSCE x INHALIFE 2025, Arifah mendorong penguatan peran perempuan Muslimpreneur dalam memperluas pasar halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Melalui pemberdayaan dan kolaborasi, perempuan Indonesia akan menjadi penggerak utama ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Arifah.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menegaskan pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan gender, melainkan menjadi  strategi pembangunan ekonomi untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan nasional.

    “Melalui kolaborasi lintas sektor, kita ingin perempuan tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga penggerak utama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia​”, ujar Filianingsih.

    State of Global Islamic Economy Report 2024/25 mencatat di sektor halal global, potensi peran perempuan semakin besar dengan konsumsi produk halal dunia mencapai USD2,5 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,36 triliun pada 2028.

     

  • Catat 50 Juta Pengguna, QRIS Kalahkan Kartu Kredit – Page 3

    Catat 50 Juta Pengguna, QRIS Kalahkan Kartu Kredit – Page 3

    Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, mengingatkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal dalam penggunaan QRIS.

    Menurutnya, praktik kecurangan bisa dilakukan baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Dari sisi pedagang, ada kasus di mana QR yang ditampilkan bukan milik pedagang sendiri, melainkan milik orang lain. Kondisi ini bisa membuat konsumen salah melakukan pembayaran karena tidak mengecek detail penerima.

    “Terkait dengan QR saat ini tidak ada transaksi dengan QR palsu, mungkin yang terjadi itu jadi kalau misalnya pedagang mungkin bisa saja pedagangnya memakai bukan QR sendiri tapi QR-nya orang sehingga pembeli itu bisa saja salah menscane QR-nya,” kata Filianingsih dalam Konferensi Pers RDG September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Sementara itu, konsumen juga bisa berlaku curang dengan cara menunjukkan bukti transfer palsu. Dalam situasi ini, pedagang bisa tertipu apabila tidak menunggu notifikasi resmi dari sistem pembayaran.

    “Nah, sebaliknya pedagang juga sama bisa saja pembelinya nakal dan pembelinya sudah menyiapkan seperti bukti transfernya membayar QR. Artinya, pembayar harus memperhatikan ada notifikasi seperti itu biasanya kalau uang sudah masuk ada notifikasi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli sama-sama dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi. Kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kerugian akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Jadi, dari pihak pembeli atau pengguna kita harus memperhatikan apakah benar namanya apakah benar barang yang dibeli harganya,” ujarnya.

     

  • Waspada Oknum Nakal Transaksi QRIS, Pedagang dan Pembeli Bisa Kena Tipu – Page 3

    Waspada Oknum Nakal Transaksi QRIS, Pedagang dan Pembeli Bisa Kena Tipu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, mengingatkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal dalam penggunaan QRIS.

    Menurutnya, praktik kecurangan bisa dilakukan baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Dari sisi pedagang, ada kasus di mana QR yang ditampilkan bukan milik pedagang sendiri, melainkan milik orang lain. Kondisi ini bisa membuat konsumen salah melakukan pembayaran karena tidak mengecek detail penerima.

    “Terkait dengan QR saat ini tidak ada transaksi dengan QR palsu, mungkin yang terjadi itu jadi kalau misalnya pedagang mungkin bisa saja pedagangnya memakai bukan QR sendiri tapi QR-nya orang sehingga pembeli itu bisa saja salah menscane QR-nya,” kata Filianingsih dalam Konferensi Pers RDG September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Sementara itu, konsumen juga bisa berlaku curang dengan cara menunjukkan bukti transfer palsu. Dalam situasi ini, pedagang bisa tertipu apabila tidak menunggu notifikasi resmi dari sistem pembayaran.

    “Nah, sebaliknya pedagang juga sama bisa saja pembelinya nakal dan pembelinya sudah menyiapkan seperti bukti transfernya membayar QR. Artinya, pembayar harus memperhatikan ada notifikasi seperti itu biasanya kalau uang sudah masuk ada notifikasi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli sama-sama dituntut untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi. Kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kerugian akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Jadi, dari pihak pembeli atau pengguna kita harus memperhatikan apakah benar namanya apakah benar barang yang dibeli harganya,” ujarnya.