Tag: Filianingsih Hendarta

  • Bidik 17 Miliar Transaksi dan Ekspansi ke 8 Negara

    Bidik 17 Miliar Transaksi dan Ekspansi ke 8 Negara

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menetapkan strategi 17–8–45 sebagai arah pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2026.  Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, menjelaskan strategi ini menargetkan volume transaksi QRIS mencapai 17 miliar transaksi, perluasan penggunaan lintas negara ke-8 negara, serta peningkatan jumlah merchant hingga 45 juta.

    “Di tahun 2026 kita terus akan mendorong perluasan QRIS dengan mengangkat tema kemerdekaan yaitu 17, 8 dan 45 artinya kita akan mentargetkan transaksi QRIS 17 miliar dan perluasan QRIS antar negara ke 8 negara dan juga 45 juta mercant serta 60 juta pengguna,” kata Filianingsih dalam RDG Desember, ditulis Kamis (18/12/2025).

    Ia menyampaikan pada tahun 2025, kinerja QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Jumlah pengguna tercatat mencapai 59 juta, melampaui target awal sebanyak 58 juta pengguna. “QRIS ini terus tumbuh akseleratif ya di tahun 2025 capaiannya pengguna itu 59 juta dari target 58 juta. Jadi, melebih target,” ujarnya.

    Transaksi QRIS Dari sisi transaksi, QRIS mencatat 13,66 miliar transaksi, jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,5 miliar transaksi. Pencapaian ini menegaskan meningkatnya pemanfaatan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu, jumlah merchant QRIS telah mencapai 42 juta, melampaui target 40 juta merchant.

    Dari total tersebut, sekitar 90 persen merupakan pelaku UMKM, mencerminkan peran penting QRIS dalam mendorong digitalisasi dan inklusi ekonomi di sektor usaha kecil. “Juga transaksinya mencapai 13,66 miliar transaksi dari target sebesar 6,5 miliar transaksi dan mercantnya mencapai 42 juta mercant dari target 40 juta dan 90 persen dari mercant ini adalah UMKM,” ujarnya.

  • Warga Indonesia Aktif Transaksi Pakai Mobile Banking dan QRIS pada 2025

    Warga Indonesia Aktif Transaksi Pakai Mobile Banking dan QRIS pada 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat hingga November 2025, total transaksi pembayaran digital mencapai 4,6 miliar transaksi atau tumbuh 40 persen secara tahunan. Capaian ini mencerminkan semakin masifnya penggunaan layanan keuangan digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Layanan yang sering dipakai mobile banking hingga QRIS.

    “Jadi, kalau as of November 2025, transaksi pembayaran digital itu yang mencakup mobile banking, QRIS, internet banking itu tumbuh 40 persen secara year on year dengan total transaksi sebesar 4,6 miliar transaksi,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, dalam RDG Desember, ditulis Kamis (18/12/2025).

    Dari keseluruhan transaksi tersebut, mobile banking menjadi kontributor terbesar dengan volume mencapai 2,79 miliar transaksi. Selain mobile banking, QRIS tampil sebagai pendorong utama pertumbuhan transaksi digital dengan capaian 1,68 miliar transaksi sepanjang 2025.

    “Nah, dari jumlah tersebut, mobile banking ini mendominasi dengan 2,79 miliar transaksi dan juga QRIS mencapai 1,68 miliar transaksi. Jadi, ini sekali lagi mencerminkan bahwa semakin luasnya adopsi daripada pembayaran digital di masyarakat dan UMKM,” ujarnya.

    Filianingsih mengatakan, kinerja ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tersebut sudah menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi terutama untuk konsumsi, transportasi, dan juga layanan publik.

    “Jadi, ke depan prospeknya tetap positif Bank Indonesia memproyeksikan transaksi pembayaran digital di 2026 ini bisa tumbuh sampai mencapai 29,7 persen secara year on year dan ini didukung dengan perluasan use case QRIS, inovasi teknologi dan juga penguatan aspek keamanan dan tentunya juga kepercayaan publik,” ujarnya.

     

  • Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan ekonomi digital sepanjang 2025 tumbuh kuat sebagaimana tercermin dari akselerasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh dua kali lipat dari target. 

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa sampai dengan November 2025, transaksi pembayaran digital mencakup mobile banking, QRIS serta internet banking tercatat sebanyak 4,6 miliar transaksi atau tumbuh 40% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    “Dari jumlah tersebut, mobile banking mendominasi 2,79 miliar transaksi, QRIS 1,68 miliar transaksi. Jadi, ini sekali lagi mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital masyarakat dan UMKM,” terang Filianingsih pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2025, Rabu (17/12/2025). 

    Menurut Filianingsih, kinerja transaksi pembayaran digital itu menunjukkan mode pembayaran itu menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi. Dia memperkirakan prospeknya pada 2026 masih akan tetap positif untuk konsumsi, transportasi dan layanan publik. 

    Perempuan yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran itu menyebut, bank sentral memperkirakan transaksi pembayaran digital 2026 bisa tumbuh mencapai 29,79% (YoY). 

    Khusus QRIS, Filianingsih mencatat bahwa penggunaannya tumbuh secara akseleratif. Sampai dengan 2025 ini, penggunanya sudah mencapai 59 juta atau melampaui target tahun ini 58 juta. 

    Jumlah merchant yang menggunakan QRIS juga bertambah menjadi 42 juta, atau melebihi target 40 juta. Merchant atau pedagang yang menggunakan teknologi terobosan BI itu pun didominasi oleh UMKM alias 90%. Sementara itu, transaksinya bahkan dua kali lipat melampaui target. 

    “Transaksinya 13,66 miliar transaksi dari target 6,5 miliar transaksi,” ungkapnya. 

    Pada 2026, BI menargetkan perluasan QRIS dengan tema hari kemerdekaan yakni 17-8-45. Artinya, bank sentral menargetkan transaksi QRIS meningkat ke 17 miliar, perluasan QRIS ke 8 negara, 45 juta merchant, dan 60 juta pengguna. 

  • BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS tanpa pindai atau QRIS Tap mencetak pertumbuhan 1.200 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

    “QRIS Tap ini setelah rilis fitur tap in dan tap out pada Oktober lalu, transaksinya tumbuh eksponensial mencapai 508 ribu transaksi atau tumbuh 1.200 persen (mtm),” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    QRIS Tap telah diimplementasikan di sektor transportasi di 14 provinsi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

    Saat ini, fitur QRIS Tap baru bisa digunakan pada gawai dengan sistem Android. BI berencana untuk mendorong pemanfaatan QRIS Tap pada gawai dengan sistem iOS ke depan.

    “Kami akan terus mendorong supaya iOS, Apple, juga bisa membuka NFC-nya sehingga smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap,” ujar dia.

    Secara umum, volume transaksi QRIS tumbuh 143,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Menurut Filianingsih, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 42 juta merchant, melampaui target 40 juta. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pada 2026, BI berencana mengusung konsep kemerdekaan sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan QRIS.

    “Artinya, kami menargetkan transaksi QRIS 17 miliar, perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara, dan 45 juta merchant serta 60 juta pengguna,” ujar dia.

    Adapun proyeksi transaksi pembayaran digital pada tahun depan ditargetkan pada level 29,7 persen (yoy), didukung oleh perluasan penggunaan QRIS, inovasi teknologi, penguatan aspek keamanan, dan kepercayaan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    BI Ungkap Potensi Kerugian Kejahatan Siber Global, Berpeluang Sentuh Rp 397 Kuadriliun

    Liputan6.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan skala ancaman yang dihadapi dunia digital bukan main-main. Berdasarkan proyeksi data dari IMF dan FBI, potensi kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 menjadi USD 23,8 triliun atau setara Rp 397,26 kuadriliun (1 USD = Rp 16.690) pada 2027.

    “Data IMF dan FBI itu memproyeksikan potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari USD 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi USD 23,8 triliun di 2027,” kata Filianingsih, dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional 2025, di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Peningkatan tajam ini menunjukkan serangan digital tidak hanya terjadi di level individu atau perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.

    Jenis serangan pun semakin bervariasi, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic identity, data-driven attack, hingga social engineering yang menyasar masyarakat luas.

    “Kita lihat jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack account takeover, Synthetic IP Data driven attack hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujarnya.

    Ia menilai, pengelolaan risiko fraud dan kejahatan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan regulator, tetapi membutuhkan peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

    Perlu Perkuat Sistem Fraud Detection

    Menurut Filianingsih, industri perlu memperkuat sistem fraud detection, menerapkan strong authentication, serta memastikan prinsip know your customer dijalankan dengan ketat.

    “Pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication serta menerapkan prinsip know your person atau know your customer,” ujarnya.

    Sementara itu, dari sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi benteng pertama untuk melindungi diri dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Kita peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen Ini bukan hanya tanggung jawab dari regulator, tetapi ini tanggung jawab kita semua regulator industri dan juga penggunanya, yaitu masyarakat,” ujarnya.

     

  • Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) menyebut layanan keuangan digital menyimpan tantangan besar untuk meredam kerugian imbas serangan siber. Berdasarkan sajian data IMF dan FBI, potensi kerugian akibat serangan siber secara global mencapai US$ 23,8 triliun atau Rp 397,26 kuadriliun (kurs Rp 16.690) hingga 2027.

    Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai potensi fraud ini menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi di tengah perkembangan digital yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam meningkatkan ketahanan digitalnya.

    “Potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari US$ 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi US$ 23,8 triliun di 2027, dan kita lihat jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic IP, data-driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ungkap Filianingsih di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi supply atau ketersediaan layanan keuangan digital menyimpan tantangan baru. Manajemen risiko digital belum merata di Indonesia, sementara teknologi pihak ketiga menyimpan kompleksitas dan risiko tersendiri.

    “Dari sisi supply karakter transaksi yang bersifat real time ini mempersempit ruang deteksi dini. Sementara kapasitas manajemen risiko dari pelaku industri, kita ketahui masih belum merata dan ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga juga meningkatkan kompleksitas dan pengendalian risiko itu sendiri,” jelasnya.

    Sementara dari sisi permintaan atau demand, perluasan layanan pada rakyat akar rumput juga menghadirkan tantangan baru mengingat rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.

    “Karena itu, pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system,” jelasnya.

    Filianingsih menambahkan, transaksi digital melalui BI Fast sudah mencapai 9,61 miliar dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun hingga September 2025. Sementara transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar atau tembus 158% dari target transaksi yang telah ditetapkan BI.

    “Hingga 2025 September transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi, atau 158% dari target yang kita tetapkan. Dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat dari 41 juta merchant itu. Mayoritas itu 90% lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas itu menyentuh 75,02%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud”

    (ara/ara)

  • Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Kurs Dolar Hari Perkasa: Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Pejabat The Fed

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

  • BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.

     

  • Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) menjajaki kerja sama dengan Apple Indonesia agar penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap bisa digunakan di sistem operasi iOS. Sebagaimana diketahui, saat ini penggunaannya baru bisa di sistem operasi Android.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan dalam waktu dekat diharapkan pengguna iPhone juga bisa menggunakan layanan QRIS Tap.

    “Kita mesti bersabar hanya Android yang bisa melakukan, tetapi dalam waktu dekat hopefully Apple juga bisa melakukan hal tersebut,” kata Filianingsih dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, BI telah meluncurkan QRIS Tap in & out yang sudah dapat digunakan di lima moda transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kelima moda transportasi tersebut yakni Kereta Commuter Indonesia (KCI/KRL), Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), serta TransJakarta.

    “Melalui QRIS Tap, BI mendukung Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dengan skema Merchant Discount Rate (MDR) BLU PSO 0%,” beber Filianingsih.

    QRIS yang semula hanya berfokus pada pembayaran dengan scan berbasis pindai, kini berkembang dengan QRIS Tap menjadi fitur berbasis NFC yang telah diimplementasikan 16 penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fitur ini memperkenalkan single tap untuk tarif tetap, serta tap in & out untuk sistem tarif dinamis di sektor transportasi.

    Tidak hanya untuk transportasi, QRIS Tap juga diperluas ke sektor ritel baik di pusat perbelanjaan maupun UMKM. Hal ini memperkuat peran sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia yang bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dari perusahaan, dari korporasi sampai UMKM, dari kota besar sampai kota kecil, dari orang dewasa sampai anak-anak, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan,” beber Filianingsih.

    (aid/ara)