Xcloud.id

Tag: Ferry Salanto

  • Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar apartemen di Jakarta mencatatkan penurunan pasokan unit baru yang signifikan sepanjang 2025. Terbatasnya suplai ini disinyalir terjadi akibat banyaknya pengembang yang memilih untuk menunda jadwal serah terima unit.

    Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, jumlah hunian vertikal yang masuk ke pasar hanya menyentuh angka 2.200 unit. Realisasi tersebut merosot hingga 50% dibandingkan total pasokan apartemen pada 2024 di kisaran 4.000 unit.

    “Sepanjang tahun 2025 itu hanya sekitar 2.200 unit yang masuk pasar, atau hampir separuhnya jika dibandingkan dengan tahun 2024,” ujar Ferry dalam paparan risetnya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ferry menjelaskan bahwa fenomena seretnya pasokan ini dipicu oleh realitas lapangan di mana banyak proyek yang semula dijadwalkan rampung pada akhir tahun justru terpaksa mundur ke 2026. Meski demikian, minimnya unit baru ini justru memberikan napas bagi pasar agar tidak kebanjiran stok berlebih (oversupply).

    Kendati demikian, Ferry menilai kondisi pasar apartemen di Jakarta secara umum mulai menunjukkan tren yang relatif stabil. Kendati belum mencapai fase ledakan permintaan (booming), pasar tidak lagi berada dalam tekanan yang dalam seperti periode sebelumnya.

    “Pasar apartemen Jakarta sepanjang 2025 bisa dibilang sudah berangsur stabil. Bukan booming, tapi juga tidak tertekan. Statusnya saat ini bisa dibilang moderat,” imbuhnya.

    Insentif PPN DTP Belum Optimal Dongkrak Penjualan Apartemen

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih lesu diserap oleh pasar apartemen.

    Ferry mengungkapkan, interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab minimnya efektivitas penyerapan insentif PPN DTP. Sehingga, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen apartemen. 

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry.

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni. 

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

  • Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menimbulkan perbedaan dampak yang cukup signifikan antara segmen rumah tapak dan hunian vertikal. 

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, tapi efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih timpang akibat karakteristik siklus konstruksi apartemen yang belum selaras dengan jangka waktu regulasi.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab adanya perbedaan efektivitas penyerapan insentif PPN DTP di sektor hunian tapak dan vertikal. Sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen.

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry dalam Media Briefing, Rabu (7/1/2026).

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni.

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

    “Orang khawatir jika bangun banyak, peraturannya tidak berlaku lagi tahun depan. Padahal, penghematan 11% dari harga Rp1 miliar itu mencapai Rp110 juta, sangat signifikan bagi konsumen,” imbuhnya.

    Kondisi berbeda terlihat pada segmen rumah tapak komersial, di mana sejumlah pengembang rumah tapak komersial mengungkap implementasi PPN DTP dinilai signifikan mendorong penjualan sepanjang 2025.

    Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

    Dia menjelaskan, keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa. 

    “Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP,” jelasnya.

    Kebut Unit Ready Stock

    Seiring dengan dampak positif yang nyata tersebut, manajemen PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengaku tengah bersiap memacu ketersediaan unit hunian siap huni (ready stock) guna menangkap peluang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2026. 

    Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi mengungkapkan bahwa kelanjutan insentif fiskal ini merupakan angin segar bagi daya beli konsumen di sektor real estat. Menurutnya, CTRA berkomitmen memastikan para pelanggan dapat menikmati fasilitas tersebut dengan mempercepat proses konstruksi agar memenuhi kriteria serah terima yang ditetapkan pemerintah. 

    “Tentu PPN DTP sangat menguntungkan konsumen, kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menanggung PPN bagi pembeli rumah. Kami akan mengusahakan konsumen mendapatkan insentif tersebut karena jika tidak tentu mereka akan komplain,” ujar Harun kepada Bisnis.

    Senada, emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) atau Metland mengungkap perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah bakal berkontribusi positif terhadap kinerja perseroan sepanjang tahun ini. 

    Direktur Metland Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal tersebut menjadi salah satu pendorong utama dalam capaian marketing sales sepanjang 2025. Hingga periode September 2025, separuh penjualan produk hunian tercatat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

    “Hingga September tahun 2025, lebih dari 50% marketing sales penjualan produk hunian MTLA memanfaatkan insentif PPN DTP,” ujar Olivia saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Menurut Olivia, kepastian regulasi dan periode program yang terencana sejak awal memberikan dampak besar bagi pengembang dalam menyusun strategi penjualan.

    Kendati mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha, ekonom menilai pemberian insentif ini hanya sekedar memberikan Perbaikan secara sektoral. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan insentif PPN DTP belum terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Huda merujuk pada data kuartal III/2025, saat periode PPN DTP 100% berlangsung, pertumbuhan sektor konstruksi tercatat sebesar 4,21% dan jasa real estate ada di angka 3,95%. Posisinya, masih tertinggal jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi total sebesar 5,04%. 

    “Jadi, memang tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjualan semen pun, juga mengalami penurunan di tahun 2025. Artinya, pemberian insentif memang tidak mendorong perekonomian secara signifikan,” ungkapnya.

    Kendati ada perbaikan secara sektoral dibandingkan periode tanpa insentif, Huda menilai dampak PPN DTP terhadap penguatan daya beli masyarakat secara luas masih sangat minim.

    Senada dengan itu, Dosen dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan PPN DTP 2026 cenderung terlalu kecil untuk menggerakkan mesin ekonomi sebesar Indonesia.

    “Kebijakan tersebut terlalu minimalis, baik dari nilai insentif dan jumlah rumah yang mendapatkan insentif. Tidak akan terlalu berdampak dalam mendorong daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” Ungkap Wijayanto.

  • Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

    Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. 

    Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian. 

    Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

    Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

    Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni. 

    Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

    “Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif,” pungkasnya.

    Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

    Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi. 

    Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

    Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

    Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

  • Kawasan Industri dan Pergudangan RI Terdongkrak Tren Cek Ombak Investor China

    Kawasan Industri dan Pergudangan RI Terdongkrak Tren Cek Ombak Investor China

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar kawasan industri dan pergudangan modern di Tanah Air kembali semarak pada semester I/2025, utamanya terdongkrak agenda ‘cek ombak’ para industriawan mancanegara, terutama asal China.

    Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mencatat penjualan kawasan industri di kawasan Greater Jakarta telah menembus 125,94 hektare pada paruh awal 2025, dengan dominasi Artha Industrial Hill (AIH) dan Modern Cikande sebagai pemimpin transaksi.

    Secara terperinci, AIH mencatatkan transaksi hingga 41,1 hektare, sementara Modern Cikande dengan 40,26 hektare. Lantas, ada juga Greenland International Industrial Center (GIIC) mengantongi 17,7 hektare, disusul Jababeka dan Subang Smartpolitan yang sama-sama di sekitar 10 hektare.

    “Gelombang signifikan investasi dari China menjadi pendorong, terutama demi strategi diversifikasi akibat kebijakan tarif Trump. Ketertarikan investor pada kawasan seperti Subang juga menggambarkan ada tren investor mulai mencari peruntungan di luar traditional hubs yang ada di sekitar Jabodetabek,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Tren ‘cek ombak’ investor asing ini turut tercermin dari realisasi transaksi secara sektoral di kuartal II/2025 yang cenderung beragam. Salah satu contohnya AIH mendapat tenant manufaktur permesinan dan pemain ekosistem baterai, GIIC kedatangan perusahaan fast moving consumer goods (FMCG), sementara Subang Smartpolitan mengantongi transaksi signifikan dari sektor high-tech garmen.

    Modern Cikande pun mengantongi transaksi yang tak kalah beragam, sebab kedatangan dua investasi dari China, yakni satu di bidang produsen peralatan masak, serta satu manufaktur alat perkantoran. Ada juga investasi lokal dari sebuah operator pergudangan dan perusahaan ekosistem baja.

    Alhasil, secara total Colliers mencatat sektor-sektor yang paling ramai mengakuisisi lahan kawasan industri RI di tahun ini secara berturut-turut, yakni permesinan (22,79%), peralatan rumah tangga (11,96%), pusat data (12,78%), alat perkantoran (12,77%), tekstil (9,9%), garmen (6,67%), kimia (4,86%), FMCG (2,78%), dan pergudangan (2,51%).

    “Transaksi tahun ini memang jauh dari tren tahun lalu yang begitu masif karena kedatangan pabrik mobil listrik besar. Tapi apabila melihat tren 2020—2023, sebenarnya capaian tahun ini terbilang kembali menguat di tengah berbagai gejolak yang terjadi beberapa waktu belakangan,” tambahnya.

    Sementara untuk sektor pergudangan, Country Head sekaligus Kepala Bidang Logistik & Perindustrian Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesia Farazia Basarah menjelaskan adanya tren serupa.

    Secara umum, bahkan permintaan pergudangan pada paruh awal 2025 telah mencapai 106.000 meter persegi alias telah melampaui capaian sepanjang 2024.

    Padahal, tercatat belum ada suplai baru yang terealisasi di sepanjang tahun ini. Praktis, tingkat okupansi per Juni 2025 tembus 94% dari total pangsa pasar pergudangan di beberapa kawasan utama Tanah Air seluas 2,9 juta meter persegi.

    Farazia mengungkap permintaan didorong aksi ekspansi industriawan asal China dan sekitarnya. Sektor paling mencolok, antara lain otomotif dan komponennya, elektronik, peralatan medis, tekstil dan turunannya, serta fast moving consumer goods (FMCG).

    “Mayoritas memilih sewa gudang hibrida yang bisa lite manufacturing, seperti perakitan komponen. Tujuannya buat cek ombak pasar Indonesia, sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun pabrik sendiri di kawasan industri,” ujarnya ketika ditemui Bisnis selepas acara di kantor JLL, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Menurutnya, strategi cek ombak lewat sewa pergudangan menjadi pilihan investor karena biayanya lebih terjangkau, cepat terealisasi, dan fleksibel dari sisi waktu. Momentum ini setidaknya akan berlangsung sampai 3-4 tahun ke depan.

    Farazia mencontohkan ada fenomena salah satu kliennya yang memutuskan menyewa gudang hingga 70.000 meter persegi sekaligus. Sambil wait n see, mereka meneguhkan komitmen membangun pabrik dalam beberapa tahun ke depan.

    “Salah satu klien manufaktur China ini awalnya cari lahan, tapi karena makan waktu dan investasi cukup besar, akhirnya sewa gudang dulu. Ketika pasar Indonesia dianggap sustainable buat long-term, mereka akan cari lahan lagi. Tahun ini trennya sedang seperti ini,” ungkapnya.

    Adapun, beberapa indikator yang akan terus mereka perhatikan, misalnya terkait pertumbuhan ekonomi nasional, permintaan kendaraan elektrifikasi (EV), perkembangan bidang energi terbarukan seperti panel surya, juga pasar peralatan medis.

    Tak heran, momentum ini turut membawa sentimen positif buat para pengembang properti kawasan industri dan pergudangan swasta, hingga mendorong aksi akuisisi dari grup konglomerasi.

    Sebut saja aksi entitas Grup Astra melalui PT Saka Industrial Arjaya yang baru-baru ini mencaplok PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP), pengelola 13 aset pergudangan dengan total area tersewa lebih dari 546.000 meter persegi di kawasan Jabodetabek dan Jawa Timur.

    Selain itu, Grup Djarum lewat Dwimuria Investama Andalan pada Mei lalu pun tercatat membeli 27,3% saham emiten kawasan industri PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), pengembang Subang Smartpolitan, alias kawasan yang sedang naik daun karena menjadi pusat produksi mobil listrik BYD.

    “Aksi Astra terhadap MMLP termasuk strategis, karena memang developer pergudangan modern, ya. Sementara pemain kawasan industri juga pasti ikut terkena sentimen positif, karena banyak pergudangan berada di dalamnya, atau terkait dengan jaringan ekosistem kawasan,” tutup Farazia.

  • Survei Colliers: Bisnis Hotel Lesu Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo

    Survei Colliers: Bisnis Hotel Lesu Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan properti Colliers Indonesia menyoroti adanya tren penurunan kinerja bisnis perhotelan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa tren penurunan bisnis perhotelan usai adanya kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo makin terasa di awal 2025.

    “Survei dilakukan dua kali pada 2024 saat Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi, yang pertama itu hanya sekitar 44% responden yang melaporkan kondisinya lebih buruk dan jauh lebih buruk,” kata Ferry dalam Konferensi Pers, Senin (14/4/2025). 

    Akan tetapi, tambah Ferry, pengusaha yang melaporkan perburukan bisnis hotel itu bertambah menjadi 83% pada Januari 2025.

    Alhasil, 20% dari 717 responden mengatakan mengalami penurunan pendapatan hotel hingga 50% sejak diimplementasikannya kebijakan efisiensi oleh pemerintah.

    “Pada awal 2025 menjadi titik terendah [pasar hotel usai diteken kebijakan efisiensi]. Penyebabnya pasti karena aktivitas bisnis melambat, adanya ketergantungan hotel pada government market dan ada bulan puasa di Maret yang secara tradisional bisa menurunkan okupansi,” tegasnya.  

    Penurunan okupansi kamar hotel pada awal tahun ini juga sempat dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) pada Januari – Februari 2025 mengalami penurunan. 

    Salah satu faktornya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,” demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025). 

    Bahkan, dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi. 

  • Prospek Sektor Rumah Tapak Tetap Cerah pada 2025

    Prospek Sektor Rumah Tapak Tetap Cerah pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan konsultan properti Colliers Indonesia mengatakan, sektor rumah tapak diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama pada 2025. Sektor ini terus berkembang karena merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Rumah tapak atau landed houses masih menjadi prioritas utama karena kebutuhannya nyata. Pemerintah bahkan meluncurkan program 3 Juta Rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar ini, yang terus meningkat dan berkelanjutan,” ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

    Namun, sektor ini menghadapi tantangan terkait daya beli masyarakat dan kemudahan akses agar rumah tapak dapat lebih terjangkau.

    “Dari sisi pasokan, selama permintaan ada, pengembang dan pemerintah dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang belum produktif melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor lokal maupun asing,” tambah Ferry.

    Selain prospek rumah tapak pada 2025 yang masih baik, Ferry juga memaparkan bahwa sektor pergudangan logistik dan ritel masih memiliki prospek positif di tahun ini.

    Namun, sektor hotel menghadapi tantangan signifikan, terutama karena masih sangat bergantung pada kegiatan pemerintah.

    “Hotel menghadapi tantangan karena permintaan dari pasar non-pemerintah masih terbatas. Sementara itu, hunian vertikal dan perkantoran komersial memerlukan waktu lebih untuk pulih,” katanya.

    Selain sektor rumah tapak, pergudangan logistik, dan ritel, bisnis mobil listrik diprediksi akan mendominasi penyerapan lahan industri, menggantikan sektor data center. Meskipun permintaan untuk data center sedikit menurun, sektor ini masih memiliki peluang.

    “Permintaan lahan untuk data center masih ada, meski trennya menurun. Di sisi lain, sektor mobil listrik mulai mengambil alih, karena membutuhkan lahan yang cukup luas. Lokasi pengembangan sektor mobil listrik akan terpusat di area yang memiliki ketersediaan lahan besar,” jelas Ferry.

    Lebih lanjut, senada dengan prospek rumah tapak yang masih berkilau pada 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak dan sehat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    AHY mengajak semua pihak untuk bekerja sama, baik dalam penyediaan lahan maupun pembiayaan perumahan yang terjangkau. “Pembangunan rumah bagi rakyat adalah perjuangan bersama yang harus dilakukan dengan semangat gotong royong,” pungkasnya.

    Secara umum, perusahaan konsultan itu menyebut, prospek bisnis rumah tapak masih akan baik pada 2025 didukung program pemerintah. Selain itu, sektor pergudangan logistik, ritel, dan industri mobil listrik juga masih akan cerah pada 2025.

  • Gedung pemerintah di Jakarta dinilai punya potensi pascapindah ke IKN

    Gedung pemerintah di Jakarta dinilai punya potensi pascapindah ke IKN

    Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai gedung kantor pemerintah di Jakarta memiliki potensi yang menarik untuk dimanfaatkan dan dikolaborasikan dengan pihak swasta pasca ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) nanti.

    Ia menyebut gedung-gedung kantor yang akan dikosongkan ini bisa dijadikan opsi bagi para penyewa karena lokasinya strategi di kawasan pusat bisnis.

    “Meskipun banyak bangunan milik pemerintah yang ada sudah tua, namun memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang kebanyakan berada di kawasan pusat bisnis,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kendati demikian, Ferry mengatakan gedung-gedung milik pemerintah ini juga bisa memperburuk kondisi pasar properti yang sudah kelebihan pasok. Terlebih jika kondisinya kosong sehingga dianggap sebagai pasokan baru.

    “Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor,” katanya.

    Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sebanyak 40 gedung pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset BUMN), mencakup 1,34 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta.

    Jumlah tersebut mencapai 55 persen dari total ruang kosong atau sekitar 2,43 juta meter persegi di sektor perkantoran komersial.

    Ferry menyoroti bahwa gedung kantor milik pemerintah masih menarik untuk dikolaborasikan dengan entitas swasta. Namun, mengubahnya menjadi ruang kantor komersial yang dapat disewakan akan jadi pekerjaan yang menantang karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini.

    “Dari perspektif investasi, bermitra dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah menghadirkan tantangan karena nilai buku aset yang tinggi. Hal ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, banyak perusahaan multinasional yang sangat memperhatikan standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) serta sertifikasi bangunan hijau.

    “Sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan tersebut agar sesuai dengan standar modern,” katanya.

    Ferry mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta akan lebih menarik jika ada opsi penawaran penjualan aset. Meski diizinkan secara aturan, namun proses ini melibatkan prosedur ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga penjualan aset negara jarang terjadi.

    Di masa lalu, model BOT (Build-Operate-Transfer) cukup menarik karena aset properti tidak terlalu bernilai tinggi sehingga menghasilkan pengembalian yang menarik.

    “Namun untuk saat ini, dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tertekan, memperpanjang periode konsesi yang akan membuat skema BOT menjadi layak,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025