Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

    Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

    “Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

    “Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

    Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

    “Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik,” katanya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

    “Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

  • Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan  Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menjadi pemasok utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, SPPG dinilai mampu menciptakan permintaan (demand) baru yang stabil bagi petani dan pelaku usaha di tingkat desa. Alhasil, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan di sektor pangan.

    Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih pun dinilai sebagai mitra ideal bagi BGN dan MBG karena berperan sebagai agregator sekaligus penghubung antara produksi pangan di desa dengan kebutuhan dapur MBG.

    “Mitra Badan Gizi itu idealnya Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDES, jadi kalau bisa ada di setiap desa itu atau di setiap daerah Koperasi. Koperasi ini akan jadi agregator,” ujar Dadan di Bekasi, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, dalam sebulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, atau setara dengan 10 ton gabah kering giling. Artinya, dalam 1 SPPG membutuhkan sekitar 24 hektare luas panen.

    Selain itu, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 30 pohon pisang setiap minggu, atau setara dengan 1.440 pohon per tahun. Seluruh kebutuhan bahan baku tersebut akan dipasok melalui KopDes Merah Putih sebagai mitra utama penyedia.

    “Mereka [KopDes] lah yang mengkoordinir petani, peternak, nelayan untuk membuat penanaman berjadwal, sehingga seluruh pasokannya ada di Koperasi. Nanti SPPG, Badan Gizi membelinya ke Koperasi,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, Kemenkop akan membangun ekosistem yang terintegrasi dengan BGN untuk mempercepat program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kita akan membangun ekosistem bareng dengan Badan Gizi Nasional,” ujar Ferry.

    Alhasil, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mengakselerasi pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih, yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (17/10).

    “Peletakan batu pertama ini menandai pembangunan fisik pergudangan, gerai-gerai dan kelengkapan KopDes Merah Putih sebanyak 800, dan akan ditambah secara bertahap secepatnya, sebanyak puluhan ribu gudang dan gerai akan dibangun,” pungkas Ferry.

    Adapun, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

  • Menkop resmikan pembangunan 800 gerai Kopdes Merah Putih

    Menkop resmikan pembangunan 800 gerai Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono, meresmikan pembangunan gerai koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10). Peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama untuk 800 pembangunan fisik dari 80 ribu gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa di seluruh tanah air. (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih mampu dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Menkop: Kopdes Merah Putih mampu dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    ANTARA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Hal itu disampaikan Menkop saat memulai pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10). (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Sandy Arizona/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop ingin masyarakat desa jadi subjek perekonomian lewat Kopdes MP

    Menkop ingin masyarakat desa jadi subjek perekonomian lewat Kopdes MP

    Bekasi (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menginginkan masyarakat desa menjadi subjek utama yang menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/kel MP).

    “Ini adalah sejarah kembalinya rakyat sebagai pelaku, menjadi subjek dari ekonomi Indonesia,” kata Menkop Ferry saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Lebih lanjut, Ferry mengatakan, dengan berjalannya kegiatan operasional Kopdes Merah Putih nanti, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya nanti Koperasi Desa/Kelurahan (Merah Putih) akan memicu dan memajukan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata Menkop Ferry.

    “Lalu, secara umum, cita-cita Presiden (Prabowo Subianto), cita-cita pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, insya Allah akan tercapai berkat dukungan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa-desa,” ujar dia menambahkan.

    Adapun hari ini, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Proses peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik gudang-gudang, gerai-gerai dan sarana pendukung lainnya di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) mulai bergulir bulan ini di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Jumat, menanggapi keluhan terkait keterlambatan pencairan pembiayaan dan pengawasan program tersebut.

    “Saya kemarin ikut memimpin rapatnya, Insya Allah mulai bulan ini akan sudah mulai dilakukan proses pembangunan di sekian ribu desa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pembangunan Kopdes merupakan inisiatif pemerintah yang bersifat langsung, bukan sekadar penyaluran dana.

    Pemerintah, kata dia, akan menjadi pihak yang membangun koperasi tersebut secara terstruktur di tingkat desa dan kelurahan.

    Menjawab pertanyaan terkait koperasi yang sudah beroperasi, Prasetyo menyebut jumlahnya masih terbatas pada koperasi-koperasi desa yang sudah eksisting, termasuk yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kalau yang sudah beroperasi kan baru kurang lebih 100 sekian, itu kan adalah koperasi yang memang sudah eksisting,” ujarnya.

    Menurut Prasetyo, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan memperkuat kemandirian, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

    Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi tersebut berjalan paralel dengan agenda hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) pada Kamis (9/10).

    Melalui SKB tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi berbasis desa.

    Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik Kopdes Merah Putih akan segera dimulai.

    Dalam seminar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (14/10), Ferry menyebut tahap awal pembangunan gudang dan gerai koperasi ditargetkan sudah bisa berjalan pada akhir pekan ini.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih menumbuhkan perekonomian di desa

    Menkop: Kopdes Merah Putih menumbuhkan perekonomian di desa

    Insya Allah dengan mulai operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada Oktober ini, fungsi Kopdes bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dapat menumbuhkan perekonomian di desa-desa.

    Menurut Ferry, koperasi menjadi penyalur sehingga memperpendek mata rantai, membuat harga terjangkau dan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat desa.

    “Target pertumbuhan ekonomi akan bisa tercapai di 8 persen, jika ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10).

    Ferry menjelaskan Asta Cita ke-6 yakni Membangun dari Desa dan Dari Bawah, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

    Di mana banyak terjadi problem sosial di desa, masih banyak praktik rentenir masyarakat. Masih adanya terlalu berkuasa middle man membuat harga di tingkat konsumen tak terkendali.

    “Insya Allah dengan mulai operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada Oktober ini, fungsi Kopdes bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya,” kata Ferry.

    Dirinya mengakui dalam mengembalikan peran strategis koperasi sebagai badan usaha yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 menghadapi tantangan besar.

    Kini di era Presiden Prabowo Subianto berkomitmen, mengembalikan ‘khitah’ ekonomi nasional sesuai dengan konstitusi, di mana Pemerintah hadir dan aktif mengatur pasar.

    “Dalam konteks ini, Kemenkop dituntut untuk bergerak cepat dalam digitalisasi dan tata kelola koperasi, agar dapat bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian,” kata Ferry.

    Dia menyampaikan salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu pilar utama ekonomi rakyat.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan kopdes yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Perpres No. 9 Tahun 2025 terkait Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Sudah terlalu lama masyarakat desa hanya menjadi objek dalam sistem ekonomi, bukan pelaku utama. Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, masyarakat desa kini menjadi subjek ekonomi yang memiliki badan usaha sendiri,” kata Ferry.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait koperasi yang mengelola tambang.

    “Nanti kami akan kaji kemungkinan untuk membuat peraturan menteri Koperasi,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) nantinya akan mempersyaratkan koperasi yang mengajukan izin pengelolaan tambang adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari masyarakat di wilayah tambang mineral tersebut.

    “Dengan permen keluar langsung ajukan tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kalau itu koperasi ke Kementerian Koperasi. Syarat ada, tapi kita tidak boleh mempersulit lagi syaratnya, begitu syarat teknis yang ada di Kementerian ESDM ada, kita yang di Kementerian Koperasi permennya itu hanya sebatas dengan ranahnya koperasi,” katanya.

    Ferry mengungkapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang diharapkan dapat terbit pada pekan depan.

    “Justru kenapa koperasi harus dibuka kesempatan mengelola tambang, karena supaya anggota koperasinya bisa berasal dari masyarakat desa di sekitar tambang itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare guna memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurut Ferry, peraturan baru itu membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Ia menegaskan kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan yang selama ini didominasi korporasi besar.

    Lebih lanjut dikatakan Ferry, kebijakan itu akan membuka peluang pengelolaan tambang oleh berbagai entitas nasional, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop meminta pemda siapkan lahan untuk gedung Kopdes Merah Putih

    Menkop meminta pemda siapkan lahan untuk gedung Kopdes Merah Putih

    Kami tadi juga sudah berdiskusi, nanti bersama dengan bupati mulai melakukan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah, provinsi, kabupaten, kota atau pun tanah-tanah milik desa.

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lahan sebagai fasilitas pembangunan gudang/gerai operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menkop menyatakan, pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dilaksanakan pada Oktober 2025 dan terus bergulir ke depannya secara bertahap.

    “Kami tadi juga sudah berdiskusi, nanti bersama dengan bupati mulai melakukan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah, provinsi, kabupaten, kota atau pun tanah-tanah milik desa,” ujarnya, di Tangerang, Banten, Kamis.

    Ia mengatakan, disamping penyiapan pembangunan berjalan, para pengurus Kopdes Merah Putih akan dibekali dengan berbagai program pelatihan, khususnya mengenai manajerial koperasi.

    Selain itu, Kementerian Koperasi juga telah merekrut tenaga asisten bisnis, manajemen officer untuk membina para pengurus koperasi dalam hal menyukseskan program kerja pada unit usaha yang dijalaninya.

    “Kemenkop telah merekrut tenaga bisnis untuk melatih para pengurus koperasi menyukseskan program kerja kita,” ujarnya pula.

    Ferry mengungkapkan, aktivitas operasional yang dijalankan oleh pengurus Kopdes Merah Putih bakal diawasi langsung oleh Kejaksaan melalui Aplikasi Jaga Desa.

    “Dan mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi proses yang akan meyakinkan semua pihak bahwa kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan bisa termonitor secara baik,” kata dia lagi.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Batik hingga Gula Aren, Produk Desa Kini Dilindungi Hak Merek

    Batik hingga Gula Aren, Produk Desa Kini Dilindungi Hak Merek

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenhum) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama strategis terkait program pendaftaran merek kolektif produk hasil Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Kerja sama strategis ini ditandai dengan proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dua Kementerian itu yang dilakukan oleh Dirjen KI Kemenhum Razilu bersama Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi. Turut hadir menyaksikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

    Razilu menjelaskan dalam perjanjian itu terdapat empat poin kerja sama, yakni yang pertama adalah terkait pertukaran data antar kedua Kementerian. Di mana kedua Kementerian ini sepakat untuk melakukan integrasi dan pemanfaatan informasi terkait koperasi dan kegiatan intelektual guna memperkuat dasar pengambilan kebijakan.

    “Kedua, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis perlindungan KI bagi produk koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Razilu dalam sambutannya di acara penandatanganan PKS Kemenhum-Kemenkop di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025)

    Ketiga, kerja sama terkait edukasi dan publikasi bersama untuk memperluas pemahaman akan pentingnya pelindungan KI sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi untuk produk-produk yang dihasilkan koperasi.

    “Terakhir adalah pemantauan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan daripada pelaksanaan kegiatan ini,” terangnya.

    Lebih lanjut, Razilu turut melaporkan hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 504 permohonan merek kolektif dari 12 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 319 merek kolektif dari 8 koperasi telah resmi terdaftar.

    “Sisanya kita menunggu Direktur Merek dengan timnya untuk menyelesaikan segera. Sementara itu, kami laporkan bahwa Koperasi Merah Putih sendiri telah mengajukan 5 permohonan. Jadi Koperasi Merah Putih yang baru saja dideklarasikan oleh Bapak Presiden, itu telah terdaftar 5 permohonan merek,” papar Razilu.

    Razilu mengatakan melalui pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini, setiap koperasi dapat mematentan merek mereka masing-masing. Dengan begitu setiap produk yang dihasilkan dapat berdaya saing.

    “Produk yang paling banyak didaftarkan adalah kain batik beserta dengan berbagai turunannya seperti sarung batik, pakaian batik dan blus batik yang menegaskan kuatnya tradisi kriya dan seni tekstil di masyarakat Indonesia,” terang Razilu.

    “Selanjutnya terdapat pula pendaftaran produk kain tradisional lainnya antara lain tenun, songket dan sasaringan serta produk olahan berbasis gula seperti gula aren, gula semut dan gula merah yang menjadi ciri khas kearifan lokal di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Selain itu menurutnya sejumlah produk unggulan koperasi daerah lainnya juga banyak didaftarkan. Misalkan saja biji kopi, berbagai produk olahan ikan seperti abon, ikan asin dan ikan asap serta minyak nabati yang dihasilkan dari bahan lokal seperti kelapa dan kemiri.

    (igo/fdl)