Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus mendorong percepatan pencairan dana pinjaman modal dalam program Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, serta bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Dalam tahap awal, sebanyak 1.000 koperasi dipastikan akan menerima pencairan dana. Koperasi tersebut merupakan pihak yang pengajuan pinjamannya telah mendapatkan persetujuan dari Himbara.

    “Ini sebenarnya sudah mengajukan, tapi proses pencairannya tetap untuk yang tahap pertama ini harus melalui mekanisme musdesus (musyawarah desa khusus). Nanti oleh Pak Menteri Desa dipercepat pelaksana musdesus untuk 1.000 yang sudah mengajukan ini,” kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, usai rapat tersebut.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    “Nah yang 20.000 sampai 23.000 yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa tadi itu kita akan verifikasi kesiapan tanah milik desa ataupun kelurahannya. Sehingga dari situ kita akan mulai bangun investasi gudang, gerai dan lain sebagainya,” Ferry.

    Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan.

    “Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa,” ucap Kartika.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kopdes Dibikin Mudah Pinjam Dana ke Bank, Aturannya Mau Direvisi

    Kopdes Dibikin Mudah Pinjam Dana ke Bank, Aturannya Mau Direvisi

    Jakarta –

    Pemerintah akan mempermudah pengajuan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ke Himbara. Nantinya, Kopdeskel Merah Putih tidak perlu lagi meminta persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk pengajuan pinjaman.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kemudahan ini dapat dilakukan usai ada revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 pasal 7 dijelaskan Ketua pengurus Kopdeskel Merah Putih menyampaikan usulan pinjaman ke bank dengan persetujuan bupati/walikota untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau kepala desa untuk Kopdes Merah Putih.

    “Sebenarnya cuma ada revisi sedikit bahwa kita ingin tidak setiap proposal bisnis ini harus mendapatkan sebelumnya kesetujuan dari bupati, walikota dan juga tidak harus setiap proposal bisnis itu harus melalui musdesus (musyawarah desa khusus),” kata Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menerangkan penyederhanaan proposal ini sebagai upaya agar pencairan plafon pinjaman Kopdeskel Merah Putih ke Himbara tidak sulit. Ia pun menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan revisi PMK terkait penyederhanaan pengajuan pinjaman.

    “Sekarang mungkin sedang dipersiapkan penyempurnaan atau revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Pokoknya jangan ada lagi hambatan yang mempersulit proses pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh pemerintah,” terang Ferry.

    Sebelumnya, Ferry juga sempat menyebut pengajuan proposal bisnis untuk pinjaman tidak perlu lagi persetujuan dari bupati/walikota. Hal ini sudah disetujui melalui rapat koordinasi dan evaluasi di Kemenko Pangan yang dihadiri kementerian/lembaga terkait dan dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kemudian, tidak setiap proposal bisnis itu harus disetujui oleh musdesus,” ujar Ferry saat ditemui di Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025) lalu.

    Ferry menerangkan musdesus hanya berperan dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Sedangkan, Kopdeskel Merah Putih saat ini telah terbentuk dan mempunyai pengawas serta pengurus.

    “Jadi, setiap proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi desa di-approve oleh pengawas yang notabene juga kelurahan/desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas, sederhana,” tambah Ferry.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dana pinjaman ini digunakan untuk kegiatan investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pihaknya tengah membidik lokasi-lokasi Kopdeskel Merah Putih yang siap mendapatkan pinjaman.

    Saat ini setidaknya ada 1.064 Kopdeskel Merah Putih yang sudah bisa mendapatkan modal pinjaman. Anggaran yang disediakan untuk penyaluran pinjaman ke 1.064 Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 1 triliun. Ia menargetkan sebanyak 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih mendapatkan pinjaman dari Himbara tahun ini.

    “Kami di kantor Menko Pangan kemarin menyampaikan kalau bisa start 20.000 (Kopdeskel Merah Putih) cepat ini langsung dibuat secara serentak,” jelas Ferry.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (acd/acd)

  • Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Lowongan 8.000 Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih Dibuka, Berapa Gajinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kabar terbaru mengenai penyiapan 8.000 Bisnis Asisten yang bakal mendampingi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa nantinya satu Bisnis Asisten akan ditugaskan melakukan pengawasan terhadap 10 Kopdes Merah Putih.

    “Bisnis asistennya sudah kita rampungkan, tinggal kita umumkan. Terus nantikan satu Bisnis Asisten itu akan bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan nanti,” kata Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Saat ditanya berapa besaran gaji yang akan didapat oleh tiap Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih, dia enggan menjawab. Hanya saja, dia memastikan bahwa usulan gaji tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

    Pasalnya, nantinya gaji Bisnis Asisten Kopdes Merah Putih akan ditanggung sepenunya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan ditanggung mandiri oleh setiap Kopdes.

    “Rahasia lah [besaran gajinya], tapi tapi kira-kira ada 8.000 Bisnis Asisten yang akan nanti membantu mendampingi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah melakukan pe-rekrutan Bisnis Asisten dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

    Nantinya, Bisnis Asisten itu  akan dikontrak selama tiga bulan sebagai tenaga ahli, terhitung dari Oktober sampai dengan Desember 2025.

    Dilansir dari website resmi Kemenkop, Asistensi Bisnis memiliki peran utama untuk membantu KDKMP dalam mengakses sistem informasi manajemen koperasi desa/kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

    Selain itu, Bisnis Asisten juga ditugaskan untuk menyusun rencana bisnis, mendampingi penyusunan proposal bisnis untuk akses pembiayaan, dan mendorong pengurus untuk mengoptimalkan koperasi, sesuai yang tertulis dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi nomor 1 tahun 2025.

  • Satu Asisten Bisnis Bertugas Dampingi 10 Kopdes, Segini Gajinya – Page 3

    Satu Asisten Bisnis Bertugas Dampingi 10 Kopdes, Segini Gajinya – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah merevisi target jumlah penerima pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di tahun 2025 menjadi 20 ribu Kopdes, sebelumnya 16 ribu Kopdes dari target keseluruhan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

    “Target awalnya adalah 20 ribu koperasi Merah Putih yang akan dibangun secara ideal,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Program ini merupakan bagian dari strategi mempercepat penguatan operasional hingga 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menkop menjelaskan, setiap koperasi berhak atas plafon pembiayaan maksimal Rp 3 miliar.

    Dana ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga investasi yang menunjang produktivitas, seperti pembangunan gudang penyimpanan dan pengadaan armada truk.

    “Sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya,” ujarnya.

     

  • Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah akan mengalokasikan plafon pendanaan sebesar Rp 3 miliar untuk setiap Koperasi Desa (Kopdes). Dana tersebut bersumber dari total Rp 200 triliun yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank Himbara.

    Menurut Ferry Juliantono, plafon itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, tetapi juga untuk pembiayaan investasiIa menekankan bahwa besaran penyaluran dana bersifat relatif dan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden.

    “Ini relatif, tapi yang sudah pasti sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya,” jelas Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menambahkan, tidak mungkin seluruh anggaran langsung diserap sekaligus, melainkan akan dimulai secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 20 ribu Kopdes Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi, tentu kita akan lakukan secara bertahap, tidak mungkin seluruhnya, tapi mungkin bisa ke kemarin rapat di Kantor Menko Pangan kita bisa start di 20 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan kita bangun secara ideal baik modal kerja dan investasinya,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan saat ini Kementerian Koperasi tengah menyiapkan lokasi dan titik pembangunan Kopdes. Persiapan ini diharapkan segera rampung agar proses penyaluran dana bisa berjalan sesuai rencana.

    “Nah sekarang Kementerian Koperasi sedang akan menyiapkan lokasi dan titik-titik yang relatif dalam waktu yang seperti ini kita akan bangun,” ujarnya.

     

     

  • 20 Ribu Kopdes Ditargetkan Dapat Pinjaman dari Bank BUMN Tahun Ini

    20 Ribu Kopdes Ditargetkan Dapat Pinjaman dari Bank BUMN Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih mendapatkan pinjaman dari Himbara tahun ini. Sebelumnya, 16.000 Kopdeskel Merah Putih yang ditargetkan dapat akses pembiayaan.

    “Kami di kantor Menko Pangan kemarin menyampaikan kalau bisa start 20.000 (Kopdeskel Merah Putih) cepat ini langsung dibuat secara serentak,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menerangkan target penyaluran pinjaman ke 16 ribu Kopdeskel Merah Putih ini berdasarkan dari Desa Mandiri yang disarankan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ferry menyebut sebanyak 16 ribu Kopdeskel Merah Putih ini sudah siap secara infrastruktur. 16 ribu Kopdeskel Merah Putih ini juga nanti akan bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk investasi.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dana pinjaman ini digunakan untuk kegiatan investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pihaknya tengah membidik lokasi-lokasi Kopdeskel Merah Putih yang siap mendapatkan pinjaman.

    “Nah sekarang kita akan menyiapkan lokasi dan titik-titik yang relatif dalam waktu yang cepat ini kita akan bangun,” terang Ferry.

    Saat ini setidaknya ada 1.064 Kopdeskel Merah Putih yang sudah bisa mendapatkan modal pinjaman. Anggaran yang disediakan untuk penyaluran pinjaman 1.064 Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 1 triliun.

    Sebelumnya, seluruh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan dapat mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal ini menyusul akan diterbitkannya peraturan menteri keuangan (PMK).

    Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Kopdes/Kel Merah Putih. Melalui beleid tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan dengan alokasi anggaran tersebut, hanya mampu menyalurkan pinjaman ke 10-16 ribu Kopdeskel Merah Putih. Dalam waktu dekat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menerbitkan PMK terbaru yang dapat menjangkau seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan pinjaman.

    “Tadi Pak Menteri Keuangan dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yang tadi sudah bisa lebih, tidak lagi hanya 16 ribu, bisa lebih pengajuan Koperasi Desa (Kelurahan Merah Putih),” kata Ferry saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025).

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (acd/acd)

  • Kopdes Nantinya Tak Perlu Izin Bupati-Wali Kota buat Pinjam Duit ke Bank BUMN

    Kopdes Nantinya Tak Perlu Izin Bupati-Wali Kota buat Pinjam Duit ke Bank BUMN

    Jakarta –

    Pengajuan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan lebih dipermudah. Salah satunya, tidak perlu lagi meminta persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan pinjaman ke Himbara.

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 pasal 7, Ketua pengurus Kopdeskel Merah Putih menyampaikan usulan pinjaman ke bank dengan persetujuan bupati/walikota untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau kepala desa untuk Kopdes Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kemudahan ini dapat dilakukan usai ada revisi PMK.

    “Sebenarnya cuma ada revisi sedikit bahwa kita ingin tidak setiap proposal bisnis ini harus mendapatkan sebelumnya kesetujuan dari bupati, walikota dan juga tidak harus setiap proposal bisnis itu harus melalui musdesus (musyawarah desa khusus),” kata Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menerangkan penyederhanaan proposal ini sebagai upaya agar pencairan plafon pinjaman Kopdeskel Merah Putih ke Himbara tidak sulit. Ia pun menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan revisi PMK terkait penyederhanaan pengajuan pinjaman.

    “Sekarang mungkin sedang dipersiapkan penyempurnaan atau revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Pokoknya jangan ada lagi hambatan yang mempersulit proses pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh pemerintah,” terangnya.

    Sebelumnya, Ferry juga sempat menyebut pengajuan proposal bisnis untuk pinjaman tidak perlu lagi persetujuan dari bupati/walikota. Hal ini sudah disetujui melalui rapat koordinasi dan evaluasi di Kemenko Pangan yang dihadiri kementerian/lembaga terkait dan dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kemudian, tidak setiap proposal bisnis itu harus disetujui oleh musdesus,” ujar Ferry saat ditemui di Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025) lalu.

    Ferry menerangkan musdesus hanya berperan dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Sedangkan, Kopdeskel Merah Putih saat ini telah terbentuk dan mempunyai pengawas serta pengurus.

    “Jadi, setiap proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi desa di-approve oleh pengawas yang notabene juga kelurahan/desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas, sederhana,” tambahnya.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (acd/acd)

  • Ferry Juliantono Naik Jadi Menkop, Sertijab ke Wamenkop Farida Farichah – Page 3

    Ferry Juliantono Naik Jadi Menkop, Sertijab ke Wamenkop Farida Farichah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono resmi menyerahkan jabatan Wakil Menteri Koperasi kepada Farida Farichah. 

    Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari kelanjutan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Dalam reshuffle tersebut, Ferry dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

    Dalam sambutannya, Ferry menegaskan pengisian posisi Wakil Menteri akan memperlancar kinerja Kementerian Koperasi. Menurutnya, kehadiran Farida akan menciptakan sinergi yang kuat dan memperkuat peran kementerian dalam menjalankan program strategis.

    “Alhamdulillah kita tadi baru saja melaksanakan acara setelah terima Jabatan Wakil Menteri Kooperasi Republik Indonesia dari saya ke Ibu Faridah Farichah. Dan tentu sekarang pengisian kekosongan posisi Wakil Menteri Kooperasi ini akan memperlancar proses kegiatan di lingkungan Kementerian Kooperasi,” kata Ferry saat serah terima jabatan Wamenkop, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Sebagai Menkop dan Wamenkop baru, Ferry akan bekerjasama untuk saling memperkuat dan akan membangun sinergi yang baik dalam memimpin Kementerian Koperasi.

    Menkop Ferry juga menegaskan kepemimpinan di kementerian bukan hanya tentang menjalankan tugas negara, melainkan juga memastikan kesejahteraan seluruh pegawai.

    “Kita ini juga punya tanggung jawab karena sebagai pemimpin kita seluruh orang yang bekerja di kantor ini menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

     

  • Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Bakal Geber Kopdes Merah Putih

    Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Bakal Geber Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Ferry Juliantono resmi melakukan serah terima jabatan (sertijab) Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) kepada Farida Farichah. Sertijab dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Farida sebagai Wamenkop.

    Serah terima jabatan dilakukan di gedung Kemenkop, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Sertijab pun dihadiri sejumlah pegawai Kemenkop.

    Posisi Wamenkop sebelumnya kosong karena Ferry Juliantono yang menempati posisi itu ditunjuk sebagai Menteri Koperasi. Ferry mengganti Menteri Koperasi sebelumnya Budi Arie Setiadi.

    Proses sertijab diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu keduanya menandatangani berita acara surat sertijab itu. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan momentum sertijab ini mempunyai makna penting sekaligus istimewa.

    “Beberapa waktu lalu beri amanat untuk melanjutkan amanat sebagai Menteri Koperasi di mana sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Koperasi. Akhirnya, tongkat estafet kepemimpinan ini diberikan Bu Farida,” ujar Ferry.

    Ferry menilai integritas serta kapasitas yang dibawa Farida dapat membawa energi baru serta mendampinginya untuk menjalankan tugas-tugas prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia memastikan seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat beroperasional. Menurutnya, tahap operasional ini mempunyai kompleksitas yang memerlukan dukungan, baik dari pusat maupun daerah.

    “Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini berhasil ini akan mengubah keadaan masyarakat kita khususnya di pedesaan dan kita akan memiliki peran dan sejarah yang penting yang bisa menjadikan program ini keberhasilan kabinet dan Presiden,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wamenkop Farida Farichah mengatakan kehadirannya untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia meminta kerja sama jajaran Kemenkop agar dapat membantunya.

    “Saya hadir disini ditugaskan untuk membantu mensukseskan program Bapak Presiden, membantu menjalankan tugasnya bapak Menteri. Jadi, mohon kerja samanya. Tentu saja karena saya baru harus mengenalkan banyak orang, butuh waktu butuh perkenalan,” ujarnya.

    “Secara pribadi saya lahir dari desa semoga semangat desa ini memberikan semangat koperasi-koperasi di desa,” tambah Farida.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.