Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) mulai bergulir bulan ini di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Jumat, menanggapi keluhan terkait keterlambatan pencairan pembiayaan dan pengawasan program tersebut.

    “Saya kemarin ikut memimpin rapatnya, Insya Allah mulai bulan ini akan sudah mulai dilakukan proses pembangunan di sekian ribu desa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pembangunan Kopdes merupakan inisiatif pemerintah yang bersifat langsung, bukan sekadar penyaluran dana.

    Pemerintah, kata dia, akan menjadi pihak yang membangun koperasi tersebut secara terstruktur di tingkat desa dan kelurahan.

    Menjawab pertanyaan terkait koperasi yang sudah beroperasi, Prasetyo menyebut jumlahnya masih terbatas pada koperasi-koperasi desa yang sudah eksisting, termasuk yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kalau yang sudah beroperasi kan baru kurang lebih 100 sekian, itu kan adalah koperasi yang memang sudah eksisting,” ujarnya.

    Menurut Prasetyo, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan memperkuat kemandirian, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

    Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi tersebut berjalan paralel dengan agenda hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) pada Kamis (9/10).

    Melalui SKB tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi berbasis desa.

    Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik Kopdes Merah Putih akan segera dimulai.

    Dalam seminar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (14/10), Ferry menyebut tahap awal pembangunan gudang dan gerai koperasi ditargetkan sudah bisa berjalan pada akhir pekan ini.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih menumbuhkan perekonomian di desa

    Menkop: Kopdes Merah Putih menumbuhkan perekonomian di desa

    Insya Allah dengan mulai operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada Oktober ini, fungsi Kopdes bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dapat menumbuhkan perekonomian di desa-desa.

    Menurut Ferry, koperasi menjadi penyalur sehingga memperpendek mata rantai, membuat harga terjangkau dan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat desa.

    “Target pertumbuhan ekonomi akan bisa tercapai di 8 persen, jika ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10).

    Ferry menjelaskan Asta Cita ke-6 yakni Membangun dari Desa dan Dari Bawah, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

    Di mana banyak terjadi problem sosial di desa, masih banyak praktik rentenir masyarakat. Masih adanya terlalu berkuasa middle man membuat harga di tingkat konsumen tak terkendali.

    “Insya Allah dengan mulai operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada Oktober ini, fungsi Kopdes bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya,” kata Ferry.

    Dirinya mengakui dalam mengembalikan peran strategis koperasi sebagai badan usaha yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 menghadapi tantangan besar.

    Kini di era Presiden Prabowo Subianto berkomitmen, mengembalikan ‘khitah’ ekonomi nasional sesuai dengan konstitusi, di mana Pemerintah hadir dan aktif mengatur pasar.

    “Dalam konteks ini, Kemenkop dituntut untuk bergerak cepat dalam digitalisasi dan tata kelola koperasi, agar dapat bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian,” kata Ferry.

    Dia menyampaikan salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu pilar utama ekonomi rakyat.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan kopdes yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Perpres No. 9 Tahun 2025 terkait Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Sudah terlalu lama masyarakat desa hanya menjadi objek dalam sistem ekonomi, bukan pelaku utama. Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, masyarakat desa kini menjadi subjek ekonomi yang memiliki badan usaha sendiri,” kata Ferry.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait koperasi yang mengelola tambang.

    “Nanti kami akan kaji kemungkinan untuk membuat peraturan menteri Koperasi,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) nantinya akan mempersyaratkan koperasi yang mengajukan izin pengelolaan tambang adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari masyarakat di wilayah tambang mineral tersebut.

    “Dengan permen keluar langsung ajukan tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kalau itu koperasi ke Kementerian Koperasi. Syarat ada, tapi kita tidak boleh mempersulit lagi syaratnya, begitu syarat teknis yang ada di Kementerian ESDM ada, kita yang di Kementerian Koperasi permennya itu hanya sebatas dengan ranahnya koperasi,” katanya.

    Ferry mengungkapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang diharapkan dapat terbit pada pekan depan.

    “Justru kenapa koperasi harus dibuka kesempatan mengelola tambang, karena supaya anggota koperasinya bisa berasal dari masyarakat desa di sekitar tambang itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare guna memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurut Ferry, peraturan baru itu membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Ia menegaskan kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan yang selama ini didominasi korporasi besar.

    Lebih lanjut dikatakan Ferry, kebijakan itu akan membuka peluang pengelolaan tambang oleh berbagai entitas nasional, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop meminta pemda siapkan lahan untuk gedung Kopdes Merah Putih

    Menkop meminta pemda siapkan lahan untuk gedung Kopdes Merah Putih

    Kami tadi juga sudah berdiskusi, nanti bersama dengan bupati mulai melakukan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah, provinsi, kabupaten, kota atau pun tanah-tanah milik desa.

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lahan sebagai fasilitas pembangunan gudang/gerai operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menkop menyatakan, pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dilaksanakan pada Oktober 2025 dan terus bergulir ke depannya secara bertahap.

    “Kami tadi juga sudah berdiskusi, nanti bersama dengan bupati mulai melakukan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah, provinsi, kabupaten, kota atau pun tanah-tanah milik desa,” ujarnya, di Tangerang, Banten, Kamis.

    Ia mengatakan, disamping penyiapan pembangunan berjalan, para pengurus Kopdes Merah Putih akan dibekali dengan berbagai program pelatihan, khususnya mengenai manajerial koperasi.

    Selain itu, Kementerian Koperasi juga telah merekrut tenaga asisten bisnis, manajemen officer untuk membina para pengurus koperasi dalam hal menyukseskan program kerja pada unit usaha yang dijalaninya.

    “Kemenkop telah merekrut tenaga bisnis untuk melatih para pengurus koperasi menyukseskan program kerja kita,” ujarnya pula.

    Ferry mengungkapkan, aktivitas operasional yang dijalankan oleh pengurus Kopdes Merah Putih bakal diawasi langsung oleh Kejaksaan melalui Aplikasi Jaga Desa.

    “Dan mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi proses yang akan meyakinkan semua pihak bahwa kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan bisa termonitor secara baik,” kata dia lagi.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Batik hingga Gula Aren, Produk Desa Kini Dilindungi Hak Merek

    Batik hingga Gula Aren, Produk Desa Kini Dilindungi Hak Merek

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenhum) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama strategis terkait program pendaftaran merek kolektif produk hasil Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Kerja sama strategis ini ditandai dengan proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dua Kementerian itu yang dilakukan oleh Dirjen KI Kemenhum Razilu bersama Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi. Turut hadir menyaksikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

    Razilu menjelaskan dalam perjanjian itu terdapat empat poin kerja sama, yakni yang pertama adalah terkait pertukaran data antar kedua Kementerian. Di mana kedua Kementerian ini sepakat untuk melakukan integrasi dan pemanfaatan informasi terkait koperasi dan kegiatan intelektual guna memperkuat dasar pengambilan kebijakan.

    “Kedua, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis perlindungan KI bagi produk koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Razilu dalam sambutannya di acara penandatanganan PKS Kemenhum-Kemenkop di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025)

    Ketiga, kerja sama terkait edukasi dan publikasi bersama untuk memperluas pemahaman akan pentingnya pelindungan KI sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi untuk produk-produk yang dihasilkan koperasi.

    “Terakhir adalah pemantauan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan daripada pelaksanaan kegiatan ini,” terangnya.

    Lebih lanjut, Razilu turut melaporkan hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 504 permohonan merek kolektif dari 12 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 319 merek kolektif dari 8 koperasi telah resmi terdaftar.

    “Sisanya kita menunggu Direktur Merek dengan timnya untuk menyelesaikan segera. Sementara itu, kami laporkan bahwa Koperasi Merah Putih sendiri telah mengajukan 5 permohonan. Jadi Koperasi Merah Putih yang baru saja dideklarasikan oleh Bapak Presiden, itu telah terdaftar 5 permohonan merek,” papar Razilu.

    Razilu mengatakan melalui pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini, setiap koperasi dapat mematentan merek mereka masing-masing. Dengan begitu setiap produk yang dihasilkan dapat berdaya saing.

    “Produk yang paling banyak didaftarkan adalah kain batik beserta dengan berbagai turunannya seperti sarung batik, pakaian batik dan blus batik yang menegaskan kuatnya tradisi kriya dan seni tekstil di masyarakat Indonesia,” terang Razilu.

    “Selanjutnya terdapat pula pendaftaran produk kain tradisional lainnya antara lain tenun, songket dan sasaringan serta produk olahan berbasis gula seperti gula aren, gula semut dan gula merah yang menjadi ciri khas kearifan lokal di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Selain itu menurutnya sejumlah produk unggulan koperasi daerah lainnya juga banyak didaftarkan. Misalkan saja biji kopi, berbagai produk olahan ikan seperti abon, ikan asin dan ikan asap serta minyak nabati yang dihasilkan dari bahan lokal seperti kelapa dan kemiri.

    (igo/fdl)

  • Menkop Tegaskan Kopdes Bukan Proyek Top Down: Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat

    Menkop Tegaskan Kopdes Bukan Proyek Top Down: Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah proyek top down. Ferry menegaskan program itu adalah alat untuk memperjuangkan ekonomi rakyat.

    “Nah kalau ada suara-suara yang kurang mendukung itu, misalkan contoh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kok dibangunnya kesannya top down, nggak, top down itu regulasinya, keinginan Presiden-nya, Inpresnya, Perpresnya itu top down pasti, top down artinya memang negara harus hadir,” ujar Ferry dalam program Jejak Pradana yang tayang di detikcom, Jumat (10/10/2025).

    Ferry menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk melalui musyawarah. Dia juga menegaskan pembangunan koperasi desa ini menggunakan prinsip-prinsip koperasi.

    “Proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui mekanismenya musyawarah desa khusus, jadi ada prinsip-prinsip yang kita lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi,” katanya.

    Ferry menjelaskan koperasi itu adalah badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945. Koperasi, katanya, memiliki nilai historis dan ideologi sesuai konstitusi Indonesia.

    “Ketika Presiden membuat gagasan besar tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berasal dari Asta Cita beliau, khususnya tentang ekonomi desa dan pertumbuhan, beliau ingin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen penting, alat perjuangan ekonomi rakyat, untuk supaya cepat koperasi bisa asetnya nambah secara signifikan, volume usaha kegiatan juga langsung naik signifikan,” katanya.

    “Ini artinya menjadikan masyarakat khususnya yang ada di desa tidak lagi menjadi objek atau penerima manfaat, pemerintah ingin khususnya masyarakat pedesaan menjadi subjek, dan pelaku badan usaha lagi, ini diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa jadi alat perjuangan itu,” jelasnya.

    Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana

    (zap/dhn)

  • Menkop Bentuk Satgas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

    Menkop Bentuk Satgas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani koperasi bermasalah. Saat ini, sudah ada satu koperasi yang dihilangkan karena bermasalah.

    Awalnya, Ferry mengatakan sejumlah program di Kementerian Koperasi masih ada yang perlu diperbaiki. Apalagi, katanya koperasi masih kalah bersaing dengan korporasi.

    “Karena ya beberapa tahun terakhir ini karena kalah bersaing dengan korporasi terutama, akhirnya banyak koperasi yang tadinya bergerak di sektor produksi, distribusi, bahkan industri, ini banyak yang kalah karena memang negara tidak punya peran mengatur sistem ekonomi kita, akhirnya banyak koperasi bergerak di sektor simpan pinjam,” ucap Ferry dalam program Jejak Pradana yang tayang di detikcom, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Ferry, beberapa koperasi yang bergerak di simpan pinjam ada yang bermasalah. Sebab, kurangnya kehati-hatian dan pengawasan.

    “Nah akibatnya adalah banyak sekali kegiatan koperasi simpan pinjam yang kemudian kalau tidak diikuti prinsip kehati-hatian dan pengawasan baik juga punya efek terhadap banyaknya koperasi-koperasi yang bermasalah,” katanya.

    “Kami di Kementerian Koperasi sekarang sudah mengganti satgas, membentuk satgas dan mengganti pengurus satgasnya, petugas satgasnya, karena satgas harus diganti dengan aparat penegak hukum juga, untuk mengatasi banyaknya atau beberapa koperasi yang bermasalah yang nilainya besar,” ucapnya.

    Ferry mengatakan ada delapan koperasi bermasalah. Saat ini satu koperasi yang bermasalah sudah dihilangkan.

    Satgas ini juga nanti akan disempurnakan. Rencananya, satgas juga akan dilengkapi digitalisasi.

    “Kami menyampaikan untuk supaya disempurnakan postur satgas penanganan koperasi bermasalah, terlebih nanti akan menggunakan perangkat di luar aparat penegak hukum, dan dibantu dengan kelengkapan digitalisasi,” ujarnya.

    Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana

    (zap/dhn)

  • Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun tangan dalam membantu pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Kedua instansi tersebut akan menyalurkan dana untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan suntikan modal tersebut akan digunakan dalam rangka percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Kopdes Merah Putih.

    Hal ini termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) antara empat kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    “Hari ini usai dilaksanakan penandatanganan, insyaallah sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” kata Ferry dalam penandatanganan surat keputusan bersama di Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Skema

    Ferry menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan yang dijalankan dalam skema umum seperti perbankan cenderung menyasar debitur besar hingga korporat, sehingga masyarakat desa cenderung hanya menjadi objek.

    Dengan adanya SKB ini, dia menyebut bahwa masyarakat desa dapat mengembangkan perekonomiannya melalui Kopdes, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat desa itu sendiri.

    “Mungkin menurut saya dalam perspektif ini memang ada new economic order, kalau bahasa politiknya sebenarnya ini revolusi untuk kembali ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry.

    Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

    Di samping itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa dukungan pendanaan untuk Kopdes Merah Putih dari APBN akan diberikan secara maksimal.

    Dia menyampaikan bahwa bentuk alokasi yang disiapkan Kemenkeu dapat diambil dari dana transfer ke daerah (TKD) maupun belanja lainnya.

    “Mudah-mudahan tadi kesepakatan yang dibuat akan bisa diimplementasikan segera bersama oleh pemerintah. Dan tentunya pemantauan menjadi sangat penting untuk betul-betul bisa efektif dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dalam jangka waktu menengah,” ujar Askolani.

    APBN

    Kemenkeu menyiapkan dana APBN untuk mendukung percepatan pembangunan Kopdes Merah 

    “Insyaallah pendanaan untuk Koperasi Merah Putih itu akan kita support penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kita siapkan,” kata Askolani.

    Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendukung program pemerintah. Pendanaan untuk kopdes ini dapat diambil dari transfer ke daerah (TKD) maupun dari belanja lainnya.

    Meski begitu, Askolani tidak memerinci besaran dukungan pendanaan yang akan diberikan. 

    Dia hanya menjelaskan penyaluran dana tersebut akan dilakukan bertahan untuk pembangunan fisik 80.000 Kopdes.

    Dia lantas berharap bahwa kesepakatan tersebut dapat segera diwujudkan, selagi aspek pemantauan yang dilakukan untuk mengawal realisasi Kopdes pada 2025 ini hingga dalam jangka menengah.

  • Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ungkap ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) hingga Menteri Koperasi ke Istana.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    BNPT: Ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta orang tua, khususnya ibu, untuk mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital, karena saat ini sudah ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online.

    “Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” ungkap Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengingatkan adanya penyusupan paham radikal lewat platform permainan daring (game online) seperti Roblox.

    Baca selengkapnya di sini.

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

    “Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

    Baca selengkapnya di sini.

    KSP: Sekolah Garuda cita-cita besar Prabowo untuk generasi unggul

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Sekolah Garuda merupakan manifestasi dari ide dan gagasan besar Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia.

    “Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia akan segera terwujud,” ujar Qodari dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Qodari dalam sambutan saat meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (8/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Amran tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Dia berjalan menuju area dalam Istana bersama Wamentan Sudaryono.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dirinya akan melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

    “(Kampung Nelayan, red.) sedang dikerjakan,” kata Sakti menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat.

    Kemudian, Ferry Juliantono, yang tiba setelah Mentan dan Wamentan, juga membenarkan agenda rapat terbatas siang ini membahas pangan dan Kampung Nelayan.

    Swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo sejak awal memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024, sementara itu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu program yang diumumkan oleh pemerintah pada bulan lalu (15/9) bersamaan dengan empat program lainnya. Lima program tersebut, termasuk KNMP, diyakini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat mengumumkan lima program tersebut bulan lalu, menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun di 100 desa. “Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik (kampung nelayan, red.), bisa menciptakan 200.000 (pekerja, red.),” kata Airlangga.

    Tidak hanya KNMP, program lainnya yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perkebunan rakyat, revitalisasi tambak-tambak di pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Lima program itu ditargetkan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.