Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • 2 Kementerian Turun Tangan Kebut Pembangunan Gudang hingga Gerai Kopdes Merah Putih

    2 Kementerian Turun Tangan Kebut Pembangunan Gudang hingga Gerai Kopdes Merah Putih

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana kelengkapan lain dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.

    “Hal itu menindaklanjuti dari Inpres 17/2025, dimana masing-masing kementerian mendapatkan tanggungjawab untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Menkop dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    Adapun dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian PU melakukan penetapan standar bangunan. “Kemenkop tidak memiliki kapasitas untuk itu, maka kita melibatkan Kementerian PU,” imbuh Menkop.

    Saat ini, proses pembangunan fisik tersebut sedang dalam pelaksanaan yang dijalankan PT Agrinas. “Dalam melaksanakan supervisi pembangunan tersebut, kita dibantu Kementerian PU,” kata Menkop.

    Menurut data Kemenko Pangan, ada 11 ribu titik yang telah terinventarisir. “Dari data itu, kita lakukan verifikasi faktual, kesesuaian lahan, kemudian status, dan lain sebagainya,” jelas Menkop.

    Sehingga, setelah verifikasi faktual dilakukan, maka proses pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih bisa berjalan. “Insya Allah, pada Maret 2026 pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa diselesaikan di seluruh Indonesia,” sebutnya.

     

  • Menteri Koperasi Kucurkan Ratusan Miliar untuk Penyediaan Bahan Pangan MBG

    Menteri Koperasi Kucurkan Ratusan Miliar untuk Penyediaan Bahan Pangan MBG

    Menteri Koperasi Kucurkan Ratusan Miliar untuk Penyediaan Bahan Pangan MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Koperasi akan mengucurkan dana ratusan miliar dalam rangka mendukung penyiapan bahan pangan program makan bergizi gratis (MBG).

    Menteri Koperasi
    Ferry Juliantono menuturkan, anggaran itu akan disalurkan Kementerian Koperasi lewat Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (
    LPDB
    ) Koperasi.
    ”
    Program MBG
    ini
    captive market
    bagi koperasi. Koperasi tidak akan rugi dengan kerja sama ini, dan bahkan akan menghidupkan koperasi,” kata Ferry, saat bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/11/2025).
    LPDB Koperasi adalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas menyalurkan dan mengelola dana APBN untuk pebiayaan koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
    Dengan dukungan dana dari LPDB Koperasi, diharapkan koperasi-koperasi akan dapat memenuhi kebutuhan dan mengamankan rantai pasok bahan pangan untuk dapur-dapur BGN.
    “Dana bergulir ini akan diberikan kepada koperasi susu, koperasi ternak, koperasi buah, maupun koperasi sayuran,” kata Ferry.
    Nantinya, Kementerian Koperasi akan mengucurkan dana kepada koperasi-koperasi produksi yang akan bekerjasama dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
    Nanik menyampaikan, jumlah penerima manfaat program MBG kini telah mencapai angka 40 juta jiwa lebih.
    Mereka terdiri dari para siswa TK, SD, SMP, hingga SMA, serta balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
    Hidangan MBG untuk para penerima manfaat itu disiapkan dapur-dapur pengelola MBG yang sudah mencapai angka 14.229 SPPG.
    “Dengan banyaknya permintaan bahan pangan dari SPPG-SPPG, harga ayam, telor, beberapa jenis sayuran dan buah menjadi naik,” ujarnya.
    Karena itu, Nanik berharap, penguatan koperasi-koperasi produksi melalui kucuran dana bergulir itu akan menambah pasokan bahan pangan di pasar.
    Menurut dia, dengan pasokan bahan pangan yang optimal, maka kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan program MBG dapat terpenuhi.
    “Sementara dengan pasokan yang melimpah, maka harga-harga pun bisa terkendali, dan tidak terjadi inflasi,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkop: Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, LPDB Siapkan Rp200 Miliar

    Menkop: Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, LPDB Siapkan Rp200 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut koperasi berpeluang menjadi pemasok utama bahan baku untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga Rp200 miliar.

    LPDB sendiri bertugas menyalurkan dan mengelola dana APBN untuk pembiayaan koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang terlibat dalam program MBG, termasuk menjadi pemasok kebutuhan bahan baku.

    Berdasarkan hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (6/11/2025), Ferry menjelaskan pembiayaan dari dana LPDB akan difokuskan pada penguatan kapasitas produksi koperasi, seperti peternakan ayam petelur, ayam pedaging, hingga sapi perah.

    Hal tersebut dilakukan agar koperasi mampu memenuhi suplai kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, besaran pembiayaan bagi tiap koperasi akan bergantung pada kebutuhan dan proposal bisnis yang diajukan.

    “Misalkan kalau kita mau bikin peternakan ayam petelur yang pakai otomatisasi, itu kan butuh pembiayaan yang lumayan besar, tapi kan hasilnya bagus. Itu pembiayaannya bisa dari LPDB, asal koperasi,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Namun saat ditanya mengenai potensi nilai pembiayaan yang disiapkan LPDB, Ferry tidak menampik angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

    “Bisa [hingga Rp200 miliar], tergantung kalau misalkan SPPG butuh berapa juta telur. Berarti ya butuh peternakan ayam telur yang kapasitasnya sekian banyak. Itu tergantung nilainya,” terangnya.

    Terlebih, jelas dia, LPDB memiliki mandat utama untuk menyalurkan pembiayaan kepada koperasi yang memiliki potensi ekonomi berkelanjutan.

    Kemenkop saat ini tengah membentuk tim bersama Satgas program MBG untuk menghitung kebutuhan dan memastikan keberlanjutan rantai suplai bahan baku.

    Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan kucuran dana ratusan miliar rupiah dari Kemenkop lewat LPDB ini diberikan kepada koperasi-koperasi produksi yang akan bekerjasama dengan SPPG.

    BGN berharap, penguatan koperasi-koperasi produksi melalui kucuran dana bergulir itu akan menambah pasokan bahan pangan di pasar. Sebab, dengan pasokan bahan pangan yang optimal, maka kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan program MBG dapat terpenuhi.

    Nanik mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi setiap SPPG dengan 3.000 penerima manfaat maka diperlukan lahan 1,5 hektare.

    “Coba bayangkan, betapa program ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah yang terhimpun dalam koperasi. Itu belum kebutuhan lain seperti sayuran, telur ayam, daging ayam, dan sebagainya,” pungkas Nanik dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

  • Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan anggaran pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Nantinya, APBN tersebut akan dikucurkan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit gerai Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, dana jumbo yang dikucurkan Himbara itu akan disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

    Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

    Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

    “Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

    Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

    “Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025.

    ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

  • Koperasi Siap Pasok Bahan Baku Makan Bergizi Lewat Kucuran Dana LPDB

    Koperasi Siap Pasok Bahan Baku Makan Bergizi Lewat Kucuran Dana LPDB

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi menyiapkan dana ratusan miliar guna memasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran itu akan disalurkan Kementerian Koperasi lewat Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

    Hal ini disepakati usai Menteri Koperasi Ferry Juliantono bertemu dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Nanik S Deyang, di Kantor Kementerian Koperasi, Kamis (6/11/2025). Ferry memastikan koperasi tidak akan merugi dengan kerja sama ini. Menurutnya, program MBG menjadi captive market bagi koperasi.

    “Program MBG ini captive market bagi koperasi. Koperasi tidak akan rugi dengan kerja sama ini, dan bahkan akan menghidupkan koperasi,” kata Ferry dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Dengan dukungan dana dari LPDB Koperasi, Ferry berharap koperasi-koperasi akan dapat memenuhi kebutuhan dan mengamankan rantai pasok bahan pangan yang sangat diperlukan oleh dapur-dapur BGN dalam melaksanakan program MBG di lapangan.

    “Dana bergulir ini akan diberikan kepada koperasi susu, koperasi ternak, koperasi buah, maupun koperasi sayuran,” tambah Ferry.

    Langkah ini disambut Badan Gizi Nasional (BGN). Waka BGN Nanik S Deyang mengatakan kucuran dana ratusan miliar rupiah dari Kementerian Koperasi lewat LPDB ini diberikan kepada koperasi-koperasi produksi yang akan bekerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi, dan saya pun akan terus mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama, mendukung dan menyukseskan program MBG ini,” kata Nanik.

    Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat program MBG kini telah mencapai angka 40 juta orang lebih dengan dapur-dapur pengelola MBG yang sudah berdiri mencapai 14.229 SPPG.

    “Dengan banyaknya permintaan bahan pangan dari SPPG-SPPG, harga ayam, telor, beberapa jenis sayuran dan buah menjadi naik,” jelas Nanik.

    Nanik berharap, penguatan koperasi-koperasi produksi melalui kucuran dana bergulir itu, akan menambah pasokan bahan pangan di pasar. Sebab, dengan pasokan bahan pangan yang optimal, maka kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan program MBG dapat terpenuhi.

    Dengan pasokan yang melimpah, Nanik menyebut harga-harga pun bisa terkendali, dan tidak terjadi inflasi. Ia menilai peran koperasi sangat besar, dalam upaya penyiapan bahan pangan untuk menyukseskan program MBG.

    “Bayangkan, kalau nanti sudah tercapai target 83 juta penerima manfaat, setiap dua hari sekali dapur-dapur MBG membutuhkan 83 juta buah pisang. Berapa ribu ton itu? Lalu berapa lahan yang dibutuhkan?”

    Nanik mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi setiap SPPG dengan 3.000 penerima manfaat, diperlukan lahan 1,5 hektar. Menurut Nanik, koperasi produksi pisang di desa-desa bisa memenuhi kebutuhan ini.

    (rea/fdl)

  • Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) DPP Relawan Projo periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam penutupan Kongres ke-3 Projo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).
    Pimpinan sidang Fredy Damanik mengeklaim penunjukan kembali Budi Arie ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau aklamasi.
    “Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta Kongres Projo ke-3, memutuskan, menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030,” ujar Fredy.
    Fredy menjelaskan, Budi Arie juga menjadi ketua merangkap anggota tim formatur untuk menyusun kepengurusan Projo.
    “Dan sebagai ketua formatur mengatur kepengurusan DPP Projo. Sepakat ya?” ucapnya.
    “Sepakat,” seru para hadirin.
    Projo awalnya merupakan sebuah organisasi relawan yang terbentuk untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
    Nama Projo kerap disebut sebagai kepanjangan dari “Pro Jokowi”. Projo mulai aktif sejak 2013, di mana mereka berfungsi sebagai jaringan dukungan relawan untuk memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres.
    Sedangkan Budi Arie awalnya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, Budi Arie menjadi sosok penting berdirinya Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi.
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo. Namun pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Projo menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Saat mendeklarasikan dukungannya pada 2023, Projo menilai bahwa Prabowo merupakan sosok yang layak meneruskan kerja Jokowi.
    Budi Arie sendiri pernah menempati sejumlah posisi menteri di pemerintahan Jokowi maupun Prabowo.
    Namanya pernah mengisi pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi. Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, ia mengisi kursi Menteri Koperasi.
    Namun, Budi Arie kemudian terkena reshuffle dan digantikan oleh Ferry Juliantono pada Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
    Sebagai Mendagri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.
    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.
    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyebut, Mendagri sangat intens dalam membina dan memberikan arahan kepada daerah.
    Ia mencontohkan, koordinasi rutin setiap Senin terkait pengendalian inflasi, yang menjadi bukti nyata perhatian Mendagri terhadap daerah.
    Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko yang menilai Mendagri aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
    “Melalui rapat koordinasi nasional yang menghadirkan Sekretariat Kabinet dan Kepala Bappeda se-Indonesia, daerah dapat langsung berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan,” kata dia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).
    Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan turut mengungkapkan apresiasinya atas perhatian Mendagri terhadap daerah, khususnya dalam menghadapi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurutnya, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kerap memberikan solusi dan terobosan untuk membantu daerah tetap stabil dan produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Dengan pengalaman internasional, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sepakat meningkatkan status kerja sama dalam penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serta pemberdayaan eks pekerja migran Indonesia.

    Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua kementerian.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian P2MI dalam menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah menyelesaikan masa kontrak kerja di luar negeri.

    “Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi. Mereka juga bisa menjadi motor penggerak koperasi di desa,” ujar Ferry saat menerima audiensi Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Jumat.

    Ferry menambahkan eks pekerja migran yang tergabung dalam koperasi diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dan kembali produktif di lingkungan koperasi.

    Bahkan, mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan manajerial dapat berperan sebagai mentor dan akselerator operasional Kopdes/Kel Merah Putih di wilayah masing-masing.

    Menurut Ferry, kehadiran eks pekerja migran dalam koperasi akan memperluas basis ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang memperkuat rantai usaha produktif di desa melalui kopdes.

    “Kami ingin pasca penempatan (pekerja migran) berakhir, mereka bisa memutarkan uang yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian di sekitar tempat tinggalnya,” ucap Ferry.

    Ia menyatakan Kemenkop juga siap memberikan akses infrastruktur kopdes untuk mendukung sosialisasi Program Pekerja Migran Aman yang digagas P2MI. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi calon pekerja migran.

    Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi pekerja migran, Kemenkop juga membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami siap mendampingi, menginkubasi, dan membantu pembiayaan koperasi pekerja migran,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur lembaganya.

    Ia menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah pemberdayaan dan sosialisasi program pemerintah bagi eks pekerja migran.

    “Masih banyak purna pekerja migran yang tidak memiliki literasi keuangan memadai. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan pendampingan ekonomi dan akses usaha produktif,” kata Mukhtarudin.

    Ia menambahkan, pembentukan koperasi pekerja migran akan dikoordinasikan secara internal agar pembiayaannya dapat diintegrasikan, tidak hanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga lewat Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemenkop.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]