Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Koperasi Disebut Bisa Jadi Solusi buat Hindari Jeratan Rentenir

    Koperasi Disebut Bisa Jadi Solusi buat Hindari Jeratan Rentenir

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi menjadi salah satu cara untuk terhindar dari jeratan rentenir. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono.

    Ferry menilai koperasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.

    Dari peran/fungsi dalam ranah ekonomi koperasi dapat mensejahterakan anggota sehingga koperasi termasuk BMT harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial, koperasi dapat menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.

    “Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir,” kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

    Ferry menjelaskan dengan dua peran/ fungsi tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,9 juta orang.

    “Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera,” jelasnya.

    Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah. Menurut Ferry, dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.

    “Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah,” imbuh Ferry.

    Ke depan, Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar memiliki likuiditas yang cukup. Dia berharap dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.

    “Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi menjadi salah satu solusi bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah agar terbebas dari rentenir.

    Saat membuka Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11), Ferry mengatakan koperasi juga menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 25,9 juta orang.

    “Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir,” katanya dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Jumat.

    “Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera,” kata dia lagi.

    BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, dan didirikan berdasarkan prinsip koperasi dan syariah. BMT didirikan oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan modal simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

    Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai Ferry memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, BMT juga dinilai berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.

    Ferry menegaskan Kemenkop siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-KUMKM) agar mereka memiliki likuiditas yang cukup.

    Diharapkan penambahan dukungan tersebut dapat meningkatkan peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” kata Wamenkop Ferry.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe membenarkan bahwa kehadiran rentenir yang marak di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrem semakin tinggi.

    Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera.

    “Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama,” kata Rambe.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rencana Budi Arie Bikin Koperasi Bantu Raih Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Rencana Budi Arie Bikin Koperasi Bantu Raih Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi 8% menjadi salah satu misi utama Presiden Prabowo Subianto. Sektor koperasi dinilai mampu membantu perekonomian mencapai target ambisius tersebut.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan dirinya akan melakukan rebranding koperasi lebih modern dan mampu mengejar target pertumbuhan 8%. Budi Arie menyatakan koperasi akan lebih tanggap terhadap peluang ekonomi riil melalui sistem koperasi produksi.

    Budi Arie mengatakan koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Koperasi produksi nantinya bergerak di sektor riil seputar pangan, sandang, papan, hingga energi.

    “Kita lakukan penguatan koperasi produksi, kita yakin koperasi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).

    Adapun koperasi produksi bisa memproduksi pakaian anak-anak di usia 0-12 tahun. Tak hanya itu, Budi Arie juga mendorong koperasi menyediakan bahan baku untuk pembangunan rumah rakyat.

    Dia mencontohkan, Kemenkop akan berupaya untuk melakukan produksi minyak untuk rakyat sebagai bagian dari hilirisasi sawit dan menghadirkan alternatif minyak berkualitas.

    Koperasi produksi juga berperan aktif untuk menjadi pemasok bahan baku dalam program-program strategis pemerintah. Suplai susu misalnya, hal itu akan dipasok oleh koperasi dengan sebaik-baiknya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan badan usaha koperasi saat ini harus terlibat aktif di dalam proses industri dan juga pengolahan. Kemenkop akan lebih memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk membiayai kebutuhan pembiayaan koperasi produksi.

    (acd/acd)

  • Impor Susu Capai 257.300 Ton hingga Oktober 2024

    Impor Susu Capai 257.300 Ton hingga Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, volume impor susu secara kumulatif dari Januari-Oktober 2024 sebanyak 257.300 ton atau naik 7,07 persen dibandingkan periode sama 2023.

    “Sebagian besar impor susu Indonesia dalam bentuk milk cream dan susu bubuk. Jadi bukan susu segar. Susu segar hanya sedikit sekali proporsinya,” tutur pelaksana tugas (plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Dia mengatakan, volume impor susu meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Empat negara menjadi pengimpor susu terbesar adalah Selandia Baru 126.840 ton (49,3%), Amerika Serikat 45.180 ton (17,56%), Australia 38.190 ton (14,84%), dan Belgia 15.240 ton (5,92%).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, upaya membangun pabrik pengolahan susu dari koperasi harus terus digenjot. “Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menangah (LPDB KUMKM) akan berperan dalam membantu pembiayaan dan pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi,” kata Ferry.

    Pemerintah juga akan mengkaji kembali tarif bea masuk impor susu untuk melindungi kepentingan industri susu nasional. Bagi Wamenkop, boleh saja dikenakan tarif nol persen, tetapi harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi perah lokal.

    “Kami akan mengadakan pertemuan IPS (industri pengolahan susu) dan Kementerian Pertanian, agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi,” pungkas Ferry.

  • Atasi kisruh susu Boyolali, Wamenkop dorong KUD masuk industri pengolahan

    Atasi kisruh susu Boyolali, Wamenkop dorong KUD masuk industri pengolahan

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Atasi kisruh susu Boyolali, Wamenkop dorong KUD masuk industri pengolahan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang kepada para peternak sapi perah dan produsen susu di  Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut  terkait aksi protes pembuangan susu yang dilakukan beberapa hari lalu akibat permasalahan terkait penyerapan susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS).

    “Kunjungan ini merupakan respon lanjutan dari Kementerian Koperasi (Kemenkop), setelah sebelumnya kami telah melakukan konferensi pers untuk segera merespons permasalahan yang dihadapi para peternak sapi perah dan produsen susu di Boyolali,” kata Wamenkop dalam kegiatan audiensi bersama Peternak, Pengurus, dan KUD (Koperasi Unit Desa) Mojosongo di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (14/11/2024) sore.

    Ferry menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan kebijakan untuk mewajibkan seluruh industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak rakyat. Sementara di Kemenkop sambung Ferry, bakal melakukan pendampingan kepada para peternak yang tergabung dalam koperasi.Salah satunya di KUD-KUD di Boyolali.

    “Kemenkop hadir di sini, turut mendorong prioritas apa yang ditargetkan Pemerintah yakni, swasembada pangan. Di mana susu menjadi salah satu produk yang terus didorong untuk meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri,” kata Wamen seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto, Jumat (15/11). 

    Dari hasil pembicaraan dan diskusi dengan para anggota peternak sapi perah dan produsen susu KUD, Ferry mengungkapkan, ada beberapa kebutuhan yang memang diperlukan. Seperti kebutuhan suling, alat-alat pendingin dan pasar untuk menyerap hasil susu peternakan.

    “Kami akan mendukung pembiayaan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dengan mengadakan alat-alat pendingan untuk kebutuhan susu di KUD. Juga terkait pendampingan yang akan dilakukan di daerah,” katanya.

    Pihaknya juga mendorong, agar koperasi-koperasi susu ini tak hanya sekadar menyediakan bahan baku, tetapi juga diharapkan masuk ke industri pengolahan susu.

    “Bagaimana koperasi susu bisa punya pabrik pengolahan susu sendiri. Kami melihat ada beberapa aset-aset milik KUD di daerah yang bisa dimanfaatkan. Semoga dalam waktu dekat ini bisa terealisasi,” ucap Ferry.

    Sehingga ke depan, tak hanya memastikan keberlangsungan ekosistem pengolahan susu yang dimulai dari peternak hingga pemasaran, tetapi juga  jangka panjang bisa menekan impor susu.

    “Impor susu ini dilakukan karena memang kebutuhan susu yang meningkat di dalam negeri, tetapi tak dibarengi dengan ketersediaan susu. Maka dengan rencana pabrik pengolahan susu sendiri ini, bisa mengurangi ketergantungan impor susu, yang pada akhirnya mencapai swasembada susu dan swasembada pangan,” katanya.

    Ferry menyampaikan, adanya kisruh permasalahan peternak sapi perah dan produsen susu di Boyolali ini, memberikan hikmah atau pelajaran bagi semua pihak bahwa koperasi harus menjadi prioritas.

    “Sudah waktunya koperasi ini keberadaannya terus meningkat, bukan hanya sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga koperasi sebagai pelaku industri,” tegasnya.

    Sementara itu, Manager KUD Mojosongo Winarno menuturkan, Boyolali memiliki sekitar 18 titik produksi susu yang dilakukan oleh tiga koperasi yang menghasilkan sekitar 640 ton per hari. Namun sekitar 30 ton dari jumlah tersebut belum terserap.

    “Jadi, aksi mandi susu itu adalah susu yang memang tidak layak. Sementara susu yang masih layak yang tidak terserap kami bagikan ke masyarakat,” jelasnya.

    Ia berharap, ke depan dengan adanya audiensi dengan Pemerintah, akan ada jaminan penyerapan susu lokal serta, memiliki fasilitas yang lebih mumpuni dalam mengakomodir jumlah susu yang ada di daerah, khususnya dari peternak sapi perah dan produsen susu di Boyolali.

    Sementara salah seorang peternak yang juga anggota KUD Mojosongo Mardiyono mengaku gembira atas rencana Kemenkop yang akan mendirikan pabrik pengolahan susu di wilayah Boyolali, serta bantuan alat yang akan diberikan.

    Mardiyono pun berharap, agar harga susu di tingkat peternak segera dinaikkan. Karena, berdasarkan hitung-hitungan Break Event Point (BEP) tidak masuk.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

    Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dam­pak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari pe­nelitian yang telah dila­kukan selama Juli hingga Septem­ber 2024 di dua kabu­paten, yakni Boyolali dan Kla­ten.

    Dalam penelitian itu, me­­reka menggandeng tiga ko­perasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

    Programne Manager Rikol­to Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari pe­nelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

    KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

    BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

    Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

    Nasib Restrukturisasi Mesin

    JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

    Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

    “Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

    8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

    JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

    “Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemenkop upayakan revitalisasi koperasi agar lebih modern

    Kemenkop upayakan revitalisasi koperasi agar lebih modern

    Sehingga yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi koperasi dan mengembalikannya sebagai soko guru perekonomian nasional.

    Dalam rapat koordinasi dan evaluasi mitra pembiayaan syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu, Wamenkop memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dalam 100 hari ke depan, termasuk mewujudkan koperasi modern.

    Salah satu program utama adalah rebranding koperasi. Ferry ingin mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap koperasi hanya sebagai usaha kecil. Padahal di luar negeri, banyak koperasi yang masuk dalam usaha besar.

    Selain rebranding, Kemenkop juga akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk lebih fokus pada pembiayaan koperasi sektor riil.

    “Sehingga yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,” kata Ferry dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Rabu.

    Ferry menambahkan Kemenkop juga tengah berupaya meningkatkan statusnya menjadi kementerian tingkat 2. Dengan status yang lebih tinggi, Kemenkop dapat memiliki kewenangan dan anggaran yang lebih besar untuk menjalankan program-programnya.

    “Jika anggaran dan kewenangan kami naik ke tingkat 2, otomatis LPDB juga akan semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan koperasi,” tuturnya.

    Digitalisasi koperasi juga menjadi salah satu fokus utama Kemenkop. Pemerintah akan membangun database terintegrasi untuk memantau kinerja koperasi di seluruh Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana melaporkan bahwa sejak 2017 hingga triwulan III 2024, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp19,1 triliun. Untuk pembiayaan syariah, sejak tahun 2019 hingga triwulan III 2024 telah mencapai Rp4 triliun.

    “Kami berharap koperasi khususnya di sektor riil di tahun 2025 bisa tumbuh baik. Inovasi koperasi menjadi kunci supaya koperasi bisa terus tumbuh dan berkembang usahanya,” kata Ari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf sepakat agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau ulang tarif bea masuk 0% terhadap produk susu.

    Dia pun menyarankan agar pemerintah menetapkan bea masuk 5–10% terhadap produk susu yang masuk ke Indonesia.

    Rochadi menjelaskan adanya bea masuk hingga 10% ini agar peternak sapi perah lokal mampu bersaing dengan produk susu luar negeri. Terlebih, pemerintah harus melindungi peternak rakyat.

    Menurutnya, pemerintah perlu menghidupkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Persusuan Nasional yang salah satunya memuat bea masuk atau proteksi.

    Di sisi lain, Rochadi juga menyoroti kebijakan perdagangan WTO terkait susu. Menurutnya, dengan kebijakan WTO ini apakah memungkinkan Indonesia melakukan proteksi untuk peternak rakyat.

    Kendati demikian, dia mengaku setuju akan adanya proteksi terhadap peternak susu perah lokal. Hal ini mengingat produktivitas susu sapi perah dalam negeri masih rendah atau hanya 10-15 liter per ekor per hari.

    “Kita harus memproteksi [peternak sapi perah lokal] sekarang menjadi misalnya katakan 5%—10% bea masuk. Itu sama dengan memproteksi peternak dalam negeri,” kata Rochadi kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Rochadi mengatakan, jika bea masuk yang dikenakan 0%, maka peternak lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.

    Wacana untuk meninjau ulang kembali tarif bea masuk produk susu sebesar 0% disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan peninjauan ini untuk menyelematkan peternak susu dalam negeri.

    Menkop Budi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu. Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

    Dia juga menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif. 

    “Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” tutur Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Senada, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk meninjau kembali pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu.

    “Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa kita meminta kepada Kementerian Pedagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu,” kata Ferry.

    Ferry juga meminta agar setiap industri pengolahan susu (IPS), termasuk di Pasuruan, wajib menyerap atau membeli hasil susu dari koperasi peternak sapi perah.

    “Karena sebenarnya memang harusnya seperti itu skemanya, tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0%, susu 4,7 juta ton itu banjir. Dan susu itu diserap oleh industri pengolahan susu,” terangnya.

    Menurut Ferry, semestinya Kemendag juga sudah mempertimbangkan dengan matang, termasuk dampak, jika memberikan kebijakan bea masuk 0% terhadap produk susu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melindungi industri susu sapi perah lokal dengan tidak memberikan bea masuk 0%

    “Bahwa dalam rangka melindungi susu sapi perah Indonesia, kami meminta ada barrier,” tekannya.

    Lebih lanjut, dia menilai akan lebih bijak jika pemerintah memberikan insentif kepada peternak sapi lokal agar bisa bersaing dengan produk susu luar negeri.

    “Karena memang dampaknya ke peternak sapi perah kita. Sehingga harusnya ada, kita sedang kaji, insentif apa yang harus diberikan kepada peternak sapi perah di Indonesia, baik koperasi usaha dagang maupun perorangan, supaya mereka nggak terkena dampak,” tuturnya.

    Maka dari itu, dia pun menyarankan agar Kemendag tidak menerapkan kebijakan perdagangan berupa bea masuk 0%.

    “Atau sebaliknya, pemerintah pun juga harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu tidak boleh, kalau bisa jangan 0%,” tandasnya.

  • Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi susu. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi aturan atau regulasi impor susu menyusul permasalahan kelebihan produksi susu dalam negeri yang tak terserap oleh pabrik.

    Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024), Budi Arie mengatakan sekitar 80% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini berasal dari impor. Impor susu terbesar saat ini berasal dari Selandia Baru dan Australia.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk susu mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia menuturkan situasi semakin buruk karena industri pengolahan susu (IPS) lebih memilih mengimpor susu bubuk (skim) daripada susu segar.

    Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia rugi karena harga susu segar produksi mereka menjadi sangat rendah, yaitu hanya Rp7.000 per liter, di bawah harga ideal Rp9.000 per liter.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dari total produksi susu nasional, 70% disumbangkan oleh koperasi peternak sapi perah. Namun, jumlah ini baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan susu dalam negeri.

    Menurut data pemerintah, konsumsi susu nasional pada 2023 mencapai 4,6 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 20% dari total kebutuhan. Sementara sisanya berasal dari impor.

    “Oleh karena itu, sisa yang 80% yang sementara ini dilakukan importasi susu itu nanti secara bertahap akan kita kurangi dan kita akan mendorong industri pengolahan susu yang berbadan hukum, berbadan usaha koperasi,” ucap Ferry.

    Ia menambahkan bahwa Kemenkop juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu impor, yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia.

    Di sisi lain Indonesia dan Australia saat ini memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral IA-CEPA, yang telah berlaku sejak 5 Juli 2020.

    Melalui perjanjian IA-CEPA, Australia telah menghilangkan seluruh tarif bea masuk (6.474 pos tarif) untuk produk-produk Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Australia sepenuhnya bebas bea masuk.

    Sementara itu, Indonesia juga telah menghapuskan sebagian besar tarif bea masuknya (94,5%) atau setara dengan 10.229 pos tarif untuk produk-produk Australia.

    Kondisi peternak dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

    Para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11/2024) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

    Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140.000 liter per hari. Belakangan ini, serapan IPS hanya sekitar 110.000 liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30.000 liter per hari yang tak terserap pabrik.

    Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menkop Budi Arie Sebut Industri Lebih Suka Impor Bubuk Susu Ketimbang Ambil Produk Peternak

    Menkop Budi Arie Sebut Industri Lebih Suka Impor Bubuk Susu Ketimbang Ambil Produk Peternak

    GELORA.CO –  Kementerian Koperasi menyatakan bahwa industri pengolahan susu (IPS) lebih suka mengimpor bubuk susu atau skim daripada menyerap susu segar dari peternak lokal.

    Akibatnya, hasil produksi susu segar dari peternak lokal tidak terserap maksimal.

    Hal ini dikatakan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai demonstrasi buang susu yang ramai terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur.

    “Ini struktur pasarnya, IPS-IPS ini mengimpor susu jauh lebih murah. Impor dalam bentuk skim atau bubuk yang harganya lebih murah dari market price, harga pasar dunia,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Padahal, sebut Budi Arie, bubuk susu yang diimpor secara kualitas dan kesehatan belum tentu lebih baik dari susu segar yang dihasilkan koperasi susu di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan bahwa IPS seharusnya memang menyerap susu peternak lokal. Namun, peraturan bea masuk 0 persen membuat para IPS lebih memilih impor bubuk susu.

    “Seharusnya memang begitu skemanya. Tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0 persen, susu 4,7 juta ton (kebutuhan susu nasional) juga itu banjir,” kata Ferry.

    Ferry mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, harus mempertimbangkan akibat dari bea masuk 0 persen.

    “Kemendag juga mempertimbangkan kalau diberikan bea masuk 0 persen akibatnya seperti ini. Ini bisa dimintakan kembali, dalam rangka melindungi peternak susu sapi perah di Indonesia,” kata Ferry.

    “Kami meminta ada barrier. Kalau bisa jangan 0 persen,” tutur dia.

    Sebelumnya diberitakan, para peternak susu sapi menggelar demo dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/11/2024).

    Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak susu di Boyolali atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

    Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali.

    Kemudian, muncul sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot para peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

    Dalam video yang beredar, tertulis narasi, “Pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar.”