Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Kemenkop upayakan revitalisasi koperasi agar lebih modern

    Kemenkop upayakan revitalisasi koperasi agar lebih modern

    Sehingga yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi koperasi dan mengembalikannya sebagai soko guru perekonomian nasional.

    Dalam rapat koordinasi dan evaluasi mitra pembiayaan syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu, Wamenkop memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dalam 100 hari ke depan, termasuk mewujudkan koperasi modern.

    Salah satu program utama adalah rebranding koperasi. Ferry ingin mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap koperasi hanya sebagai usaha kecil. Padahal di luar negeri, banyak koperasi yang masuk dalam usaha besar.

    Selain rebranding, Kemenkop juga akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk lebih fokus pada pembiayaan koperasi sektor riil.

    “Sehingga yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,” kata Ferry dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Rabu.

    Ferry menambahkan Kemenkop juga tengah berupaya meningkatkan statusnya menjadi kementerian tingkat 2. Dengan status yang lebih tinggi, Kemenkop dapat memiliki kewenangan dan anggaran yang lebih besar untuk menjalankan program-programnya.

    “Jika anggaran dan kewenangan kami naik ke tingkat 2, otomatis LPDB juga akan semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan koperasi,” tuturnya.

    Digitalisasi koperasi juga menjadi salah satu fokus utama Kemenkop. Pemerintah akan membangun database terintegrasi untuk memantau kinerja koperasi di seluruh Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana melaporkan bahwa sejak 2017 hingga triwulan III 2024, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp19,1 triliun. Untuk pembiayaan syariah, sejak tahun 2019 hingga triwulan III 2024 telah mencapai Rp4 triliun.

    “Kami berharap koperasi khususnya di sektor riil di tahun 2025 bisa tumbuh baik. Inovasi koperasi menjadi kunci supaya koperasi bisa terus tumbuh dan berkembang usahanya,” kata Ari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf sepakat agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau ulang tarif bea masuk 0% terhadap produk susu.

    Dia pun menyarankan agar pemerintah menetapkan bea masuk 5–10% terhadap produk susu yang masuk ke Indonesia.

    Rochadi menjelaskan adanya bea masuk hingga 10% ini agar peternak sapi perah lokal mampu bersaing dengan produk susu luar negeri. Terlebih, pemerintah harus melindungi peternak rakyat.

    Menurutnya, pemerintah perlu menghidupkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Persusuan Nasional yang salah satunya memuat bea masuk atau proteksi.

    Di sisi lain, Rochadi juga menyoroti kebijakan perdagangan WTO terkait susu. Menurutnya, dengan kebijakan WTO ini apakah memungkinkan Indonesia melakukan proteksi untuk peternak rakyat.

    Kendati demikian, dia mengaku setuju akan adanya proteksi terhadap peternak susu perah lokal. Hal ini mengingat produktivitas susu sapi perah dalam negeri masih rendah atau hanya 10-15 liter per ekor per hari.

    “Kita harus memproteksi [peternak sapi perah lokal] sekarang menjadi misalnya katakan 5%—10% bea masuk. Itu sama dengan memproteksi peternak dalam negeri,” kata Rochadi kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Rochadi mengatakan, jika bea masuk yang dikenakan 0%, maka peternak lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.

    Wacana untuk meninjau ulang kembali tarif bea masuk produk susu sebesar 0% disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan peninjauan ini untuk menyelematkan peternak susu dalam negeri.

    Menkop Budi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu. Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

    Dia juga menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif. 

    “Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” tutur Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Senada, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk meninjau kembali pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu.

    “Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa kita meminta kepada Kementerian Pedagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu,” kata Ferry.

    Ferry juga meminta agar setiap industri pengolahan susu (IPS), termasuk di Pasuruan, wajib menyerap atau membeli hasil susu dari koperasi peternak sapi perah.

    “Karena sebenarnya memang harusnya seperti itu skemanya, tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0%, susu 4,7 juta ton itu banjir. Dan susu itu diserap oleh industri pengolahan susu,” terangnya.

    Menurut Ferry, semestinya Kemendag juga sudah mempertimbangkan dengan matang, termasuk dampak, jika memberikan kebijakan bea masuk 0% terhadap produk susu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melindungi industri susu sapi perah lokal dengan tidak memberikan bea masuk 0%

    “Bahwa dalam rangka melindungi susu sapi perah Indonesia, kami meminta ada barrier,” tekannya.

    Lebih lanjut, dia menilai akan lebih bijak jika pemerintah memberikan insentif kepada peternak sapi lokal agar bisa bersaing dengan produk susu luar negeri.

    “Karena memang dampaknya ke peternak sapi perah kita. Sehingga harusnya ada, kita sedang kaji, insentif apa yang harus diberikan kepada peternak sapi perah di Indonesia, baik koperasi usaha dagang maupun perorangan, supaya mereka nggak terkena dampak,” tuturnya.

    Maka dari itu, dia pun menyarankan agar Kemendag tidak menerapkan kebijakan perdagangan berupa bea masuk 0%.

    “Atau sebaliknya, pemerintah pun juga harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu tidak boleh, kalau bisa jangan 0%,” tandasnya.

  • Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi susu. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi aturan atau regulasi impor susu menyusul permasalahan kelebihan produksi susu dalam negeri yang tak terserap oleh pabrik.

    Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024), Budi Arie mengatakan sekitar 80% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini berasal dari impor. Impor susu terbesar saat ini berasal dari Selandia Baru dan Australia.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk susu mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia menuturkan situasi semakin buruk karena industri pengolahan susu (IPS) lebih memilih mengimpor susu bubuk (skim) daripada susu segar.

    Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia rugi karena harga susu segar produksi mereka menjadi sangat rendah, yaitu hanya Rp7.000 per liter, di bawah harga ideal Rp9.000 per liter.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dari total produksi susu nasional, 70% disumbangkan oleh koperasi peternak sapi perah. Namun, jumlah ini baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan susu dalam negeri.

    Menurut data pemerintah, konsumsi susu nasional pada 2023 mencapai 4,6 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 20% dari total kebutuhan. Sementara sisanya berasal dari impor.

    “Oleh karena itu, sisa yang 80% yang sementara ini dilakukan importasi susu itu nanti secara bertahap akan kita kurangi dan kita akan mendorong industri pengolahan susu yang berbadan hukum, berbadan usaha koperasi,” ucap Ferry.

    Ia menambahkan bahwa Kemenkop juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu impor, yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia.

    Di sisi lain Indonesia dan Australia saat ini memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral IA-CEPA, yang telah berlaku sejak 5 Juli 2020.

    Melalui perjanjian IA-CEPA, Australia telah menghilangkan seluruh tarif bea masuk (6.474 pos tarif) untuk produk-produk Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Australia sepenuhnya bebas bea masuk.

    Sementara itu, Indonesia juga telah menghapuskan sebagian besar tarif bea masuknya (94,5%) atau setara dengan 10.229 pos tarif untuk produk-produk Australia.

    Kondisi peternak dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

    Para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11/2024) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

    Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140.000 liter per hari. Belakangan ini, serapan IPS hanya sekitar 110.000 liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30.000 liter per hari yang tak terserap pabrik.

    Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menkop Budi Arie Sebut Industri Lebih Suka Impor Bubuk Susu Ketimbang Ambil Produk Peternak

    Menkop Budi Arie Sebut Industri Lebih Suka Impor Bubuk Susu Ketimbang Ambil Produk Peternak

    GELORA.CO –  Kementerian Koperasi menyatakan bahwa industri pengolahan susu (IPS) lebih suka mengimpor bubuk susu atau skim daripada menyerap susu segar dari peternak lokal.

    Akibatnya, hasil produksi susu segar dari peternak lokal tidak terserap maksimal.

    Hal ini dikatakan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai demonstrasi buang susu yang ramai terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur.

    “Ini struktur pasarnya, IPS-IPS ini mengimpor susu jauh lebih murah. Impor dalam bentuk skim atau bubuk yang harganya lebih murah dari market price, harga pasar dunia,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Padahal, sebut Budi Arie, bubuk susu yang diimpor secara kualitas dan kesehatan belum tentu lebih baik dari susu segar yang dihasilkan koperasi susu di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan bahwa IPS seharusnya memang menyerap susu peternak lokal. Namun, peraturan bea masuk 0 persen membuat para IPS lebih memilih impor bubuk susu.

    “Seharusnya memang begitu skemanya. Tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0 persen, susu 4,7 juta ton (kebutuhan susu nasional) juga itu banjir,” kata Ferry.

    Ferry mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, harus mempertimbangkan akibat dari bea masuk 0 persen.

    “Kemendag juga mempertimbangkan kalau diberikan bea masuk 0 persen akibatnya seperti ini. Ini bisa dimintakan kembali, dalam rangka melindungi peternak susu sapi perah di Indonesia,” kata Ferry.

    “Kami meminta ada barrier. Kalau bisa jangan 0 persen,” tutur dia.

    Sebelumnya diberitakan, para peternak susu sapi menggelar demo dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/11/2024).

    Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak susu di Boyolali atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

    Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali.

    Kemudian, muncul sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot para peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

    Dalam video yang beredar, tertulis narasi, “Pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar.”

  • Menkop Budi Minta Kemendag Evaluasi Tarif Bea Masuk 0%, Ancam Industri Susu

    Menkop Budi Minta Kemendag Evaluasi Tarif Bea Masuk 0%, Ancam Industri Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau kembali tarif bea masuk produk susu sebesar 0%. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan peternak susu dalam negeri.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu.

    Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

    Budi menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif. 

    “Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian UKM, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Setali tiga uang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku bahwa pihaknya meminta agar Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk meninjau kembali pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu.

    “Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa kita meminta kepada Kementerian Pedagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu,” ujar Ferry.

    Di samping itu, Ferry juga meminta agar setiap industri pengolahan susu (IPS), termasuk di Pasuruan, wajib menyerap alias membeli hasil susu dari koperasi peternak sapi perah.

    “Karena sebenarnya memang harusnya seperti itu skemanya, tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0%, susu 4,7 juta ton itu banjir. Dan susu itu diserap oleh industri pengolahan susu,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menilai bahwa semestinya Kemendag juga sudah mempertimbangkan dengan matang, termasuk dampak, jika memberikan kebijakan bea masuk 0% terhadap produk susu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melindungi industri susu sapi perah lokal dengan tidak memberikan bea masuk 0%

    “Bahwa dalam rangka melindungi susu sapi perah Indonesia, kami meminta ada barrier,” tekannya.

    Di samping itu, menurutnya, akan lebih bijak jika pemerintah melalui Kemendag memberikan insentif kepada peternak sapi lokal agar bisa bersaing dengan produk susu luar negeri.

    “Karena memang dampaknya ke peternak sapi perah kita. Sehingga harusnya ada, kita sedang kaji, insentif apa yang harus diberikan kepada peternak sapi perah di Indonesia, baik koperasi usaha dagang maupun perorangan, supaya mereka nggak terkena dampak,” tuturnya.

    Dia pun menyarankan agar Kemendag tidak menerapkan kebijakan perdagangan berupa bea masuk 0%. “Atau sebaliknya, pemerintah pun juga harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu tidak boleh, kalau bisa jangan 0%,” pungkasnya.

  • DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya berpihak kepada rakyat, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    “Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka. Agar nelayan kedepannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban utang,” kata Saan saat ditemui di gedung Akademi Bela Negara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

    Baca juga: Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Menurut Saan, penghapusan utang modal usaha tersebut dapat membantu para petani, nelayan dan UMKM untuk fokus dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

    Dengan meningkatnya kualitas produk dan pemasaran, para petani, nelayan dan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

    Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

    “Memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret,” kata dia.

    Saan pun berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan Prabowo melalui jajaran kementeriannya dalam waktu dekat.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berharap dengan keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 dapat membantu masyarakat di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen bidang pangan untuk meneruskan usahanya dan lebih berdaya guna.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik.

    Artinya, tidak semua petani, nelayan dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman.

    Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

    Baca juga: DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Baca juga: NasDem pastikan tetap gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Dilakukan Selektif

    Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Dilakukan Selektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi menyatakan penerima manfaat dari kebijakan pemutihan utang akan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan pemutihan utang ini tidak akan diberikan terhadap semua petani, nelayan, dan UMKM.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Namun, untuk mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

    “Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi. Jadi, tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu secara langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini,” kata Ferry dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/11/2024).

    Dia mengatakan langkah ini dilakuikan untuk meringankan beban para petani dan nelayan yang sempat mengalami kredit macet dan saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat peraturan presiden (perpres) dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    Wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat terutama di saat krisis moneter pada 1997-1998.

    “Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi pada 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter,” tutur Ferry.

    Kementerian Koperasi akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peran koperasi perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

    “Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Kami yakin koperasi dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” terang Ferry.

    Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo mengapresiasi rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli wong cilik. 

    Dengan pemutihan kredit macet ini, maka ke depan mereka akan lebih mudah mengakses pembiayaan kredit tanpa harus dibebani utang pada masa lalu.

    “Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan. Jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen,” jelas Sadar.

    Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini diperlukan untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang pada masa lalu.

    “Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi pada masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi,” kata Sadar.

    Ekonom dari Bank Permata Joshua Pardede juga mengapresiasi wacana kebijakan penghapusan utang macet dari petani, nelayan, dan UMKM. Menurutnya, hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas sehingga program swasembada pangan bisa lebih realistis untuk diwujudkan. Di sisi lain kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

    “Harapannya dengan pemutihan kredit macet ini dapat mendorong kesejahteraan para nelayan, petani, dan UMKM. Ketika kesejahteraan meningkat maka perekonomian akan maju,” kata Josua. 

  • Jangan Nipu & Mark Up!

    Jangan Nipu & Mark Up!

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

    Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

    “Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!,” kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

    Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

    “Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik,” ujarnya.

    Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

    “Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi,” kata dia.

    Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

    (shc/kil)

  • Prabowo Bakal Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Begini Skemanya – Page 3

    Prabowo Bakal Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Begini Skemanya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet bagi petani dan nelayan. Dengan penghapusan utang ini, sehingga mereka dapat kembali mengakses pembiayaan untuk keberlanjutan usaha.

    Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa regulasi penghapusan kredit macet tersebut akan segera ditandatangani oleh Prabowo. Menurutnya, kebijakan pemutihan utang ini akan memberikan dampak positif dengan mengurangi beban keuangan masa lalu, sehingga petani dan nelayan bisa kembali produktif.

    “Sejarah menunjukkan bahwa petani kita mampu bertahan dari krisis ekonomi 1997-1998, terutama di pedesaan. Kekuatan mereka terbukti menjadi benteng dari dampak krisis moneter,” ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Ferry menjelaskan bahwa program penghapusan utang ini tidak akan diberikan kepada semua petani, nelayan, dan UMKM, melainkan hanya kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu.

    Setelah menerima pemutihan utang, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali mendapatkan akses pembiayaan untuk mendukung usaha mereka.

    Namun, guna mencegah kredit macet di masa depan, pemerintah merencanakan pemberian pembiayaan melalui koperasi, sehingga anggota koperasi dapat saling mengawasi.

    “Ke depan, pembiayaan harus disalurkan melalui kelompok koperasi dan tidak langsung ke individu. Kami akan segera mengusulkan aturan ini kepada Presiden,” tambah Ferry.

    Libatkan di Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga mengusulkan agar koperasi-koperasi yang memproduksi pangan dapat terlibat dalam program makan bergizi, salah satu prioritas Presiden Prabowo. Peran koperasi diharapkan kembali menjadi penopang ekonomi nasional.

    “Koperasi kami harapkan dapat berperan dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Kami yakin ini bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” tutur Ferry.

    Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menyambut baik rencana ini. Dengan penghapusan kredit macet, akses pembiayaan akan lebih mudah tanpa beban utang lama.

    “Kami berharap program ini cepat terealisasi untuk mempermudah kredit bagi kelompok-kelompok yang ingin berusaha di sektor pangan, dengan kredit tanpa agunan yang bisa dibayar setelah panen,” ujar Sadar.

    Sadar juga menekankan pentingnya pemberian kredit melalui kelompok seperti koperasi untuk mencegah moral hazard di masa depan. “Kita perlu belajar dari pengalaman lalu, sehingga kredit harus dikelola dalam kelompok untuk saling mengawasi,” kata Sadar.