Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Kemenkop dan BNI kolaborasi percepat revitalisasi KUD dan Gapoktan

    Kemenkop dan BNI kolaborasi percepat revitalisasi KUD dan Gapoktan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis mengatakan dalam merevitalisasi KUD dan peningkatan status Gapoktan menjadi koperasi ini nantinya BNI akan membantu pemenuhan pembiayaan ke notaris sehingga mendapatkan akta badan usaha yang sah sebagai koperasi.

    Rencananya BNI akan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung perubahan status Gapoktan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi bantuan dari BNI karena itu akan sangat membantu secara bertahap Gapoktan menjadi koperasi,” kata dia.

    Ia mengatakan, dengan adanya perubahan status Gapoktan menjadi koperasi maka proses penyaluran pupuk kepada petani akan lebih mudah dan murah sehingga petani diuntungkan. Kemudian revitalisasi KUD dapat menjadi wadah strategis untuk menyimpan atau mengolah hasil panen dari para petani.

    Ferry menyebut saat ini pola tanam dan panen oleh petani di Indonesia mayoritas masih tradisional sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

    Misalnya, dalam mengelola hasil panen padi, ia menyatakan bahwa masih banyak petani yang mengeringkan gabahnya dengan sistem jemur dengan menggelar alas.

    Dirinya berargumen, cara tersebut sudah tidak efektif dan relatif membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu di KUD diperlukan adanya mesin pengering (dryer) yang dapat dikelola oleh koperasi agar hasil panen petani dapat lebih kering cepat dan kualitas hasil panen terjaga.

    “KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi dryer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD,” kata Wamenkop Ferry.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Juragan 99 Didapuk Jadi Sekjen Dekopin

    Juragan 99 Didapuk Jadi Sekjen Dekopin

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi. Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 tercatat di pengurusan Dekopin dan menjabat sebagai sekretaris jenderal (Sekjen).

    “Ketua Penasihat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Said Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Sebelumnya, Supratman menuturkan Dekopin di bawah kepemimpinan Bambang telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025.

    Dia mengaku pengesahan tersebut dilakukan setelah dirinya berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi,” jelasnya.

    Supratman menegaskan, pemerintah telah mengakui kepengurusan Dekopin pimpinan Bambang Haryadi dan Sekjen Gilang Widya Pramana. Menurut dia, pengakuan pemerintah tersebut segera dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum.

    “Proses ini segera kami laksanakan,” tegasnya.

    Supratman berharap hal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air. Terpenting, mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin.

    Sementara itu, Bambang Haryadi menyampaikan terima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2025.

    “Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dia berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. Dia juga mengaku ingin menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

    Bambang berharap tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, Bambang ingin memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin yang dipimpin.

    “Jadi nanti ada koperasi milik desa seperti yang diinginkan pemerintah, yang akan dihidupkan kembali di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan guna mendongkrak ekonomi kerakyatan kita. Semoga Dekopin ke depan semakin jaya dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

  • Kementerian Hukum Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi

    Kementerian Hukum Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dekopin telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025.

    Supratman mengatakan, pengesahan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi,” ujar Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, Supratman juga mengesahkan jajaran pengurus Dekopin, antara lain Ketua Penasihat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Sayid Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.

    “Dengan demikian, pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan serta pendaftaran badan hukumnya, yang akan segera kami catatkan dalam sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum, proses ini segera kami laksanakan,” tandas Supratman.

    Dia berharap hal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air serta mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin.

    Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryadi berterima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2024.

    “Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah,” ujar Bambang.

    Dia berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. “Kami ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

    Dia juga berharap tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, Bambang ingin memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin yang ia pimpin.

  • Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi – Halaman all

    Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi. 

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dekopin telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025.

    Supratman mengatakan bahwa pengesahan itu ia lakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi,” ujar Supratman di Kemenkum, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, ia juga mengesahkan jajaran pengurus Dekopin. Di antaranya: Ketua Penasihat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Sayid Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.

    “Dengan demikian, pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan serta pendaftaran badan hukumnya, yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, proses ini segera kami laksanakan,” katanya.

    Supratman berharap hal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air serta mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin.

    Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryadi berterima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2025.

    “Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah,” tutur Bambang.

    Ia berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga mengaku ingin menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

    Ia juga berharap tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, Bambang ingin memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin yang ia pimpin.

    “Jadi nanti ada koperasi milik desa seperti yang diinginkan pemerintah, yang akan dihidupkan kembali di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan guna mendongkrak ekonomi kerakyatan kita,” ucapnya.

    “Semoga Dekopin ke depan semakin jaya dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

  • Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) turut serta dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi. 

    Langkah ini menjadi komitmen Kementerian Koperasi untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya koperasi di seluruh Indonesia.

    Adapun, PTSP ini diresmikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono serta Jajaran Pejabat Eselon 1 Kementerian Koperasi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP merupakan langkah penting untuk mempermudah akses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi koperasi. 

    “Dengan adanya PTSP, informasi mengenai pengajuan pinjaman atau pembiayaan akan menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini akan sangat membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya,” ujar Supomo.

    Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Koperasi akan selalu mengedepankan prinsip good corporate governance dalam menyalurkan dana bergulir. 

    “Dana yang kami salurkan berasal dari APBN, sehingga kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Bergabungnya LPDB-KUMKM dalam PTSP diharapkan dapat memperkuat pelayanan Kementerian Koperasi kepada masyarakat dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia. PTSP akan menjadi pusat informasi dan layanan yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dan pegiat koperasi yang selama ini kesulitan dalam mengakses layanan Kementerian Koperasi. Dengan adanya PTSP, semua proses akan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, pegiat koperasi maupun masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan petugas, ataupun bisa juga disampaikan secara daring melalui online,” kata Supomo.

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan upaya Kementerian Koperasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan pegiat koperasi di Indonesia. 

    Dengan adanya PTSP, diharapkan semua proses perizinan, non-perizinan, dan layanan lainnya dapat diakses dalam satu tempat, sehingga lebih efisien dan efektif.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku koperasi yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan. Dengan proses yang lebih cepat dan mudah, diharapkan semakin banyak koperasi yang berkembang dan berdaya saing,” kata Supomo.

    Hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi koperasi di Indonesia. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, koperasi dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    Selain untuk berkonsultasi, PTSP yang diresmikan hari ini juga menyediakan layanan pos pengaduan.

    Adanya pos pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan, mendapatkan informasi, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait layanan di Kementerian Koperasi.

  • Kemenkop pacu produksi koperasi ayam petelur guna dukung MBG

    Kemenkop pacu produksi koperasi ayam petelur guna dukung MBG

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong peningkatan produksi koperasi ayam petelur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memastikan ketersediaan pasokan telur yang stabil.

    “Kami mendorong percepatan pembangunan pertanakan ayam petelur di berbagai tempat,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditemui di sela panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Wamenkop menyampaikan hal tersebut merespon adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan produksi telur untuk mendukung MBG.

    Ferry menuturkan bahwa Kementerian Koperasi akan mendorong koperasi peternak ayam petelur yang sudah ada baik tradisional maupun modern untuk dapat meningkatkan produksi telurnya.

    “Yang tradisional maupun yang modern pun akan kita dorong untuk mengimplementasi keinginan Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk produksi telur ditingkatkan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ferry mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah koperasi yang bergerak di peternakan ayam petelur. Kemenkop mendorong agar koperasi peternak ayam dengan menargetkan modernisasi melalui sistem close house.

    Diketahui sistem close house merupakan sistem kandang tertutup yang mengatur kondisi lingkungan untuk meningkatkan performa ternak.

    Sistem tersebut dilakukan agar ayam terhindar dari stres dan memiliki kondisi yang nyaman sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi telur ayamnya.

    “Nah ini lagi kita ini inventarisir, karena itu kan juga harus pertanakan ayam petelur yang sebaiknya juga modern, juga close house gitu. Namanya pertanakan kalau mau tradisional lebih cepat tapi kalau mau lebih (produki) secara modern,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pejabat di Kabinet Merah Putih (KMP) memperkuat rantai pasok produksi komoditas lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya telur, sehingga memberi manfaat tidak hanya untuk penerima, tapi juga lapisan masyarakat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang diberikan tugas mendukung perencanaan untuk penguatan rantai pasok produksi komoditas lokal bahan baku pangan sehingga bisa digunakan untuk memenuhi MBG.

    “Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi,” kata Rachmat Pambudy usai mengikuti rapat terbatas membahas evaluasi dan percepatan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

    Menurut Rachmat, salah satu arahan Presiden untuk memenuhi rantai pasok telur tersebut ialah meminta Bappenas menciptakan konsep dalam membangun lebih banyak peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi berlangsung MBG jika diperlukan.

    Penguatan rantai pasok turut dibahas oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebutkan keinginan Presiden Prabowo memberdayakan sumber daya lokal dan rantai pasok lokal dalam menyukseskan program prioritas MBG.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop koordinasikan akses jalan hingga tanggul tambak di Bekasi

    Wamenkop koordinasikan akses jalan hingga tanggul tambak di Bekasi

    Kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jalan yang rusak akibat abrasi dan perubahan cuaca ekstrem yang dapat merusak fasilitas.

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan koordinasi kepada berbagai pihak untuk pembangunan akses jalan hingga tanggul bagi petambak yang tergabung dalam Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera yang ada di daerah Bekasi, Jawa Barat.

    Wamenkop, di Bekasi, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kegiatan petambak.

    “Kami tadi menyaksikan perlu ada dukungan dari pihak lain, kementerian lain seperti misalkan Kementerian Pekerjaan Umum karena ada beberapa fasilitas jalan yang kemarin tergerus oleh rob itu rasanya perlu dilibatkan,” kata Wamenkop.

    Dia menyampaikan hal itu seusai melakukan panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu secara simbolis yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi petambak yang tergabung dalam koperasi tersebut, yakni kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jalan yang rusak akibat abrasi dan perubahan cuaca ekstrem yang dapat merusak fasilitas.

    Sebagai langkah awal, Kemenkop berkomitmen mengoordinasikan upaya perbaikan jalan dan tanggul dengan pemerintah daerah, serta kementerian terkait untuk memastikan kelancaran distribusi hasil tambak.

    “Pak Cama tadi menyampaikan kepada kami mudah-mudahan ada anggaran yang bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan juga adalah penambahan semacam bendungan karena potensi risiko rob yang dari laut ini juga bisa mengganggu,” ujarnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul dan sistem pengendalian abrasi laut juga menjadi prioritas untuk mengurangi potensi risiko dari ombak dan gelombang laut yang dapat merusak tambak.

    “Tapi insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kami akan menyampaikan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak pemerintah daerah untuk bisa membantu penyediaan fasilitas sarana dan lain sebagainya,” katanya pula.

    Meski begitu, Ferry menegaskan bahwa Kementerian Koperasi akan mendukung penuh kegiatan Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera dalam melakukan budi daya seperti ikan kakap putih dan ikan kerapu, guna mewujudkan ketahanan pangan.

    Kementerian Koperasi juga akan memberikan dukungan dalam aspek manajerial dan permodalan untuk koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir yang telah ada.

    Wamenkop menambahkan, koperasi akan mendapatkan bantuan dalam meningkatkan penjualan produk perikanan, termasuk penyediaan sarana penunjang untuk mempermudah distribusi hasil tambak ke pasar.

    “Nanti akan kita bantu untuk peningkatan penjualannya termasuk penyediaan sarana yang akan mendukung penjualan,” kata dia lagi.

    Program itu diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kawasan perhutanan sosial, melalui pembentukan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Peningkatan produksi tambak yang lebih modern juga menjadi fokus pemerintah, dengan harapan dapat mengurangi praktik budi daya tambak tradisional yang belum efisien.

    Kementerian Koperasi bertekad untuk mendukung koperasi Mina Mambo dalam mencapai potensi maksimalnya, tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pengembangan pasar domestik dan internasional.

    “Ini bisa jadi contoh bahwa kegiatan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial oleh masyarakat dengan membentuk koperasi itu bisa punya manfaat ekonomi yang luar biasa banyak,” kata Wamenkop pula.

    “Masih banyak sebenarnya nelayan-nelayan yang petambak tradisional yang akan kita libatkan juga dalam budi daya yang lebih modern seperti ini contohnya,” ujar Wamenkop lagi.

    Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera Muhammad Ihsan mengatakan bahwa kebutuhan pasar terhadap produk ikan kakap putih dan kerapu di wilayah Jabodetabek sangat tinggi. Rata-rata produksi harian dari kolam tambak yang dikelolanya masing-masing 100 kilogram.

    Saat ini sudah ada permintaan ekspor, namun karena kebutuhan domestik masih belum terpenuhi maka prioritas utama hasil produksi adalah untuk pasar domestik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koperasi akan kembali membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah yang ada di Indonesia.

    “(Satgas Koperasi) sudah hampir selesai,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditemui di sela panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Ferry menyampaikan satgas tersebut telah siap untuk diluncurkan. Meski begitu, Wamenkop tidak menyebutkan waktu rencana peluncuran satgas itu.

    “Nanti ini di sesi yang lain ya (penyampaian waktu peluncuran),” ujar Ferry.

    Kendati demikian, Wamenkop menyebutkan bahwa pembentukan Satgas Koperasi melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Unsur-unsurnya dari kejaksaan, dari polisi, BPKP, dan dari PPATK juga sudah memasukkan nama-nama (anggota Satgas). Jadi tinggal kamu launching saja,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan satgas bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Saat ini, delapan koperasi sedang dalam pengawasan.

    Koperasi yang diawasi meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

    “Tujuan utama dari pembentukan satgas ini adalah untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut. Kami ingin memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya,” ujar Budi Arie dalam unggahan di akun Instagramnya, @budiariesetiadi, pada 9 November 2024.

    Budi Arie berharap koperasi bermasalah dapat segera direstrukturisasi.

    “Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat,” katanya.

    Hingga saat ini, baru Rp3,4 triliun dari total tagihan Rp26 triliun yang telah dibayarkan koperasi bermasalah. Satgas serupa pernah dibentuk Kementerian Koperasi di masa Menteri Teten Masduki. Namun, satgas tersebut dibubarkan pada 2022.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop Bakal Bentuk Satgas buat Bereskan Koperasi Bermasalah di RI

    Kemenkop Bakal Bentuk Satgas buat Bereskan Koperasi Bermasalah di RI

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembentukan satgas ini akan segera hadir dalam waktu dekat.

    “Sudah hampir selesai pembentukan satgasnya,” kata Wamenkop saat ditemui di lokasi tambak budi daya ikan kerapu dan kakap putih Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1).

    Wamenkop Ferry mengatakan dalam satgas tersebut akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Mereka juga sudah memasukkan nama (anggota satgas jadi tinggal kita launching,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa tujuan utama satgas ini ialah untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi yang bermasalah.

    Hal ini kata Budi Aire perlu dilakukan agar koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

    “Kami berharap dengan pembentukan Satgas ini, koperasi yang mengalami masalah keuangan dapat segera direstrukturisasi. Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat,” kata Budi Arie dalam keterangan di akun Instagram @budiariesetiadi beberapa waktu lalu.

    (kil/kil)

  • Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempersiapkan transformasi koperasi untuk memasuki sektor industri, termasuk industri pertanian. Langkah ini bertujuan mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, dengan target Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    “Konsekuensinya, harus dilakukan percepatan dan mobilisasi aktif pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pernyataan resmi, Minggu (19/1/2025).

    Sebagai bagian dari program prioritas, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah. Revitalisasi ini meliputi penyediaan alat pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas gabah, serta mendorong Bulog menyerap gabah petani dengan standar yang lebih baik, demi memastikan petani mendapatkan harga yang layak.

    Bulog diharapkan kembali memainkan peran strategis sebagai penyangga pangan nasional dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani. Pemerintah juga menyiapkan skema penyaluran pupuk yang lebih efisien melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.

    “Saat ini, terdapat sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Skema baru ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan pupuk dalam jumlah yang tepat dan sesuai sasaran,” ungkap Ferry.

    Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur, hasil produksi gabah dan beras akan lebih mudah dicatat dan dikontrol. “Jika data lebih jelas, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengimpor beras,” tambahnya.

    Wamenkop Ferry berharap dukungan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran ekosistem bantuan alat mesin pertanian hingga distribusi pupuk.

    “Jika semua berjalan lancar, insyaallah kita mampu memenuhi kebutuhan stok gabah dan beras dalam negeri, sehingga swasembada pangan terwujud. Ke depan, swasembada ini juga mencakup bahan pangan lainnya,” ujarnya optimis.

    Pada tahun 2023, data Kemenkop menunjukkan ada 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan anggota sebanyak 162.492 orang dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar koperasi sektor pertanian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan swasembada pangan harus diwujudkan melalui ekosistem holistik dari hulu ke hilir. Di hulu, produktivitas petani harus ditingkatkan, sementara di hilir, pengelolaan penggilingan padi dan distribusi gabah harus dioptimalkan.

    “Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu bersinergi dengan ekosistem ini,” tegasnya.

    Sutarto juga mendorong Kemenkop untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam penyediaan akses kredit murah bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan agar investasi pembangunan penggilingan padi segera ditata ulang, sehingga efisiensi pengelolaan gabah dapat meningkat.

    “Dengan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer), petani dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Ini akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita,” pungkas Sutarto.