Tag: Ferry Juliantono

  • Wamenkop Optimistis Kontribusi Koperasi Bisa Lebih Besar Dibanding BUMN dan Swasta  – Halaman all

    Wamenkop Optimistis Kontribusi Koperasi Bisa Lebih Besar Dibanding BUMN dan Swasta  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Wakil Menteri Koperasi Ferry J Juliantono menegaskan saat ini adalah momentum penting untuk kebangkitan koperasi sebagai pilar perekonomian Indonesia.

    Dengan adanya dukungan dari pemerintah, serta kemajuan dalam digitalisasi, koperasi Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Ferry menyatakan optimisme bahwa kontribusi koperasi dapat lebih besar daripada BUMN dan sektor swasta, meskipun saat ini total aset koperasi Indonesia baru mencapai Rp 281 triliun, jauh di bawah BUMN yang mencapai Rp 7.000 triliun dan sektor swasta yang berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000 triliun.

    “Kita sedang memasuki era baru bagi koperasi Indonesia dan kita sangat yakin aset koperasi kita akan bisa lebih besar daripada BUMN ataupun swasta. Ini adalah tugas kita, termasuk TC Invest, untuk menaikkan aset ini,” ungkap Ferry saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest) di Sentul, Bogor Jawa Barat belum lama ini.

    Hadir juga dalam Rakernas TC Invest ini pengurus, pengawas dan manajemen, diantaranya Ketua Pengawas Dr Aripin, Sekretaris TC Invest Jones Sirait, Bendahara Nur Azizah Zuhriyah, General Director Agus Jamiatul Firdaus, Operasional & Legal Director M Dedi Gunawan, Business Director Adji Srihandoyo.   

    Ferry Juliantono yang hadir dengan Henra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi yang baru sehari dilantik, menjelaskan, Koperasi TC Invest menjadi bukti lain betapa pentingnya digitalisasi koperasi. 

    Hal ini menambah keyakinannya untuk semakin serius mendukung digitalisasi koperasi, antara lain dengan mengembangkan Super Apps Koperasi, termasuk pengembangan Bank Koperasi Digital untuk menggantikan Bank Umum Koperasi Indonesia  (Bukopin), serta mendukung rebranding koperasi.

    Ferry juga menyinggung keseriusan pemerintah membangun perkoperasian terlihat dari langkah-langkah yang sudah dan akan diambil sejauh ini, antara lain dengan memberikan wewenang kepada koperasi untuk terlibat dalam berbagai sektor dan program pemerintah, diantaranya ikut mendistribusikan pupuk bersubsidi, program Makan Bergizi Gratis dalam hal penyaluran bahan baku dan lainnya. 

    Program ini, kata Ferry, tidak hanya mengatasi stunting tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Termasuk penyediaan rumah bagi rakyat atau perumahan berbasis koperasi.

    “Pak Prabowo baru saja menyetujui penambahan Rp 10 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bisa digunakan untuk menggerakkan gerakan koperasi,” ucap Ferry.

    Wamenkop Ferry berharap pelaksanaan Rakernas Koperasi TC Invest diharapkan dapat memicu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aset, keanggotaan, dan peran koperasi di era yang baru ini.

    Ketua Pengurus Koperasi TC Invest Dr Iqbal Alan Abdullah, MSc menyampaikan harapannya untuk kebangkitan koperasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan penekanan pada latar belakang yang kuat dari tokoh-tokoh penting yang berkomitmen pada pengembangan koperasi.

    “Kita menaruh harapan besar koperasi akan bangkit di era ini,” tutur Iqbal dalam Rakernas yang usung tema A New Era of Cooperative Towards 2045 Community Collaboration Competitive yang menandai pentingnya kolaborasi dan kompetisi dalam mengembangkan koperasi.

    Dikatakannya, salah satu tantangan yang dihadapi koperasi saat ini adalah rendahnya angka keanggotaan.

    “Saat ini, hanya sekitar 8,41 persen masyarakat Indonesia yang berpartisipasi sebagai anggota koperasi, jauh di bawah rata-rata global sebesar 16,31 persen,” katanya.

    Koperasi TC Invest beranggotakan karyawan, pelaku usaha dan pensiunan ini memiliki berbagai unit bisnis yang memberikan kemanfaatan bagi anggota: mulai dari perdagangan (TCI Mart), simpan pinjam dan TCI Syariah, Pendidikan (Asia Digital Academy), Perumahan (TCI Property), Pariwisata & Haji Umroh (Aminin Travel), Teknologi (TCI Mobile dan Juara), Peternakan (TCI Farm), securities crowdfunding (FundEx dan BPR).

  • Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Tayang: Minggu, 15 Desember 2024 23:04 WIB

    ist

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda. 

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda.

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Peluncuran KOKSI Katim ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi yang berbasis pada kemandirian dan kolaborasi antar pelaku usaha. 

    “Semoga KOKSI dapat memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” ujar Ferry dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    “Khususnya di Kalimantan Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Ferry lagi.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Beberapa nama yang hadir antara lain Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.

    Lalu ada Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

    Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

    Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

    Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

    Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan. 

    Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

    “Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

    Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

    “Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

    Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

    Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

    “Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang. 

    Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai. 

    Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

    “Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

  • Wamenkop Harap Koperasi Kaum Syarikat Islam Olah Lahan Eks Tambang untuk Pertanian

    Wamenkop Harap Koperasi Kaum Syarikat Islam Olah Lahan Eks Tambang untuk Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi resmi meluncurkan Koperasi Kaum Syarikat Islam Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (15/12/2024).

    Koperasi ini diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, salah satunya pemanfaatan lahan eks tambang untuk kegiatan pertanian.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan, berdirinya Koperasi Kaum Syarikat Islam di Kaltim diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi yang ada provinsi tersebut.

    “Di antaranya memanfaatkan lahan eks tambang untuk kegiatan pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan sebagainya,” kata Ferry dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    Ferry menyebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan terus mendampingi, menginkubasi bisnisnya, hingga membantu permodalannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

    “Kemenkop akan terus mendampingi, menginkubasi bisnisnya, hingga membantu permodalannya melalui LPDB KUMKM,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengharapkan Koperasi Kaum Syarikat Islam mendukung dan mensukseskan program-program yang telah disusun pemerintah. 

    Menurutnya, keberhasilan setiap program sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Koperasi, termasuk organisasi masyarakat akan menciptakan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dia menambahkan, hubungan antara Syarikat Islam, ekonomi syariah, dan koperasi, sangat erat kaitannya, karena menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang akan menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi.

    “Itu tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mempersilahkan Koperasi Kaum Syarikat Islam untuk mengolah potensi lahan yang ada di Kaltim hingga bisa menghasilkan nilai keekonomian bagi masyarakat.

    Apalagi, dia menyebut ada ribuan lahan eks tambang yang terbengkalai di Kaltim. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, utamanya untuk memperkuat sektor pertanian di provinsi tersebut.

    “Silakan dimanfaatkan dan dikembangkan koperasi Syarikat Islam, terutama untuk memperkuat sektor pertanian kita,” ucap Akmal Malik.

  • Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Jakarta, CNN Indonesia

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan dukungannya terhadap industri tekstil dengan memberikan perlindungan penuh kepada para perajin batik dari serangan produk impor.

    Ferry menegaskan pihaknya sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan terhadap industri garmen, khususnya batik. Ia melihat memang sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi kelompok ini.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12).

    Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Ia berharap bisa segera dibahas dan disahkan.

    “Kemenkop juga memohon dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri,” jelasnya.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan, termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan Kementerian terkait, untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” terangnya.

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemenko sudah setuju untuk dibentuk Satgas Impor.

    “Karena ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” pungkasnya.

    Selain itu, Kemenkop juga memberi dukungan kepada Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) sebagai koperasi batik terbaik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK. Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” ujar Ferry.

    (ldy/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh lokal di Kooken Kafe, Kampung Kauman, Solo, pada Jumat (13/12/2024).

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) Muchammad Yuli, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Gunawam Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Walikota Surakarta Wahyu Kristina.

    Adapula Walikota Surakarta Terpilih Respati Ardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo, Direktur LPDB KUMKM Supomo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang juga menjabat Ketua Umum Syarikat Indonesia.

    Dalam diskusi tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk terus mendukung dan melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman produk impor.

    Menurutnya, koperasi seperti SDK memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai perjuangan, khususnya di sektor batik yang merupakan warisan budaya bangsa.

    “Kami memastikan bahwa Kementerian Koperasi akan selalu mendukung koperasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perjuangan seperti SDK. Batik adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujar Ferry.

    Lebih lanjut, Ferry juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Ia mengapresiasi peran SDK dan komunitas Kampung Wisata Batik Kauman dalam mempertahankan tradisi batik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

    Kehadiran sejumlah tokoh dalam diskusi ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

    Kampung Wisata Batik Kauman di Solo telah dikenal sebagai salah satu sentra batik yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya, menjadikannya ikon penting dalam industri kreatif Indonesia.

  • Gantikan Bukopin (BBKP), Kemenkop Bakal Dirikan Bank Koperasi Digital

    Gantikan Bukopin (BBKP), Kemenkop Bakal Dirikan Bank Koperasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan akan mendirikan bank koperasi digital sebagai pengganti Bank Bukopin yang sebelumnya merupakan satu-satunya bank koperasi yang pernah dimiliki Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meyakini bank koperasi digital akan berdiri dalam 1 tahun ke depan.

    “Ini untuk menggantikan Bank Bukopin yang sudah lepas, bukan lagi milik koperasi. Bukopin yang didirikan oleh induk-induk koperasi dan Gerakan Koperasi, sekarang sudah lepas ke tangan perusahaan Korea Selatan,” kata Ferry melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

    Ferry menjelaskan, bank koperasi digital nantinya akan banyak membantu operasional pembiayaan koperasi seperti yang dulu dilakukan Bank Bukopin. “Intinya, koperasi harus segera memiliki bank,” jelasnya.

    Di samping itu, Kemenkop juga akan melakukan digitalisasi koperasi ke dalam satu super apps sehingga memudahkan untuk membentuk sistem keuangan inklusif yang mencakup Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDBP), koperasi simpan pinjam (KSP), induk koperasi unit desa (KUD), dan induk kopontren.

    “Ini kalau kita integrasikan di dalam satu super apps, bisa menjadikan koperasi bisa cepat memiliki bank koperasi,” ujarnya.

    Hal lain yang akan dilakukan Kemenkop adalah berencana mengembalikan PT Penjaminan Indonesia (Jamkrindo) dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop.

    Wamenkop Ferry mengatakan bahwa Kemenkop akan mendorong Jamkrindo untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi.

    Sementara itu, untuk Ikopin, Kemenkop juga telah melakukan upaya dan mendiskusikan dengan pihak yayasan keluarga Bustanul Arifin agar menjadi BLU dari Kemenkop. 

    Nantinya, jelas dia, lulusan Ikopin akan dilibatkan sebagai Sarjana Penggerak Koperasi dalam melakukan pendampingan, bimbingan, dan pembinaan kepada koperasi yang ada di Indonesia agar tidak menjadi koperasi bermasalah.

    Lebih lanjut, Ferry juga mengungkap Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru akan meluncur paling lambat pada Maret 2025. Pasalnya, UU Perkoperasian sudah memasuki usia ke-32 tahun, di mana UU ini disahkan dan diundangkan pada 21 Oktober 1992 lewat UU Nomor 25 Tahun 1992.

    “UU yang tahun 1992 sudah terlalu lama alias jadul, sudah tidak relevan lagi mengikuti perkembangan koperasi yang ada,” terangnya.

    Dalam UU Perkoperasian yang baru, nantinya akan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi. Sebab selama ini, simpanan anggota tidak mendapat jaminan. Sementara di perbankan sudah ada LPS sebagai penjamin simpanan nasabah.

  • Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkap bahwa saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Industri Tekstil.

    Hal itu ia dapati setelah melakukan rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Akibat belum memiliki UU Perlindungan Industri Tekstil, produk impor seperti baju bekas bisa masuk ke Indonesia secara mudah.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry di Solo, Jumat (13/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR.

    Ia pun mengharapkan dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan.

    Itu termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan kementerian terkait untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” ujar Ferry.

    Tak hanya itu, kata Ferry, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, telah disetujui pembentukan Satgas Impor.

    “Ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi. Maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” ucap Ferry.

    Pada Jumat ini di Solo, saat agenda audiensi dengan Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK), ia menyatakan dukungan penuh terhadap industri tekstil dalam negeri.

    Selain itu, ia juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada para perajin batik terhadap serangan produk impor.

    Termasuk salah satunya dukungan kepada Koperasi SDK sebagai koperasi batik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK,” tutur Ferry.

    “Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” sambungnya.

    Ferry pun menegaskan Kemenkop sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan pemerintah terhadap industri garmen, khususnya batik.

  • Kemenkop Mau Jajaki Program Makan Gratis di Lingkungan Pesantren

    Kemenkop Mau Jajaki Program Makan Gratis di Lingkungan Pesantren

    Jakarta

    Kementerian Koperasi (KemenKop) bersama Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) menjajaki kerja sama untuk melakukan uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Uji coba ini penting dilakukan untuk memetakan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG di lingkungan pondok pesantren agar nantinya saat program ini dijalankan dapat berjalan dengan baik.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menjelaskan bahwa program MBG perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pondok pesantren yang nantinya menjadi salah satu dari penerima manfaat program. Untuk itu pondok pesantren perlu menyiapkan beberapa unit pelayanan teknis terutama untuk dapur bersama.

    “Sebuah konsep kalau tidak diujicobakan takutnya nanti repot sendiri. Jadi kita perlu mulai untuk melangkah secara sistematis untuk uji program MBG ini, makanya dapurnya kalau bisa sudah ada,” kata Wamenkop Ferry Juliantono dalam keterangan resminya, ditulis Kamis (12/12/2024).

    Wamenkop juga menyarankan agar pembangunan dapur umum pesantren dibangun dengan kapasitas yang luas lantaran harus ikut dalam penyediaan makanan dan logistik.

    Sebelumnya Kemenkop telah melakukan uji coba pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah tingkat dasar di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Sukabumi. Dari pelaksanaan uji coba tersebut disimpulkan untuk pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan relatif lebih lancar tanpa hambatan yang berarti.

    Wamenkop Ferry meminta agar uji coba pelaksanaan MBG di lingkungan Pondok Pesantren dilakukan minimal dalam kurun waktu tiga hari ini sehingga bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait pola distribusi dan ekosistem pelaksanaan program. Diharapkan pondok pesantren melalui koperasi pondok pesantren (Kopontren) dapat masuk dalam bagian dari rantai pasok kebutuhan bahan baku dalam program tersebut sehingga dapat memperoleh manfaat dari sisi ekonomi.

    Untuk memastikan kesiapan Kopontren menjalankan program MBG, Wamenkop Ferry meminta para pengurusnya untuk dapat belajar dari kesuksesan Kopontren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung dan Kopontren Sidogiri di Jawa Timur. Kedua Kopontren ini telah siap menjadi rantai pasok bagi kebutuhan bahan baku untuk menyukseskan program MBG di wilayahnya masing-masing.

    “Saya ingin supaya semua koperasinya pondok pesantren dapat belajar dari kesuksesan Kopontren di Sidogiri dan Al-Ittifaq.Nanti saya minta mereka untuk jadi kakak angkat untuk membangun, membina koperasi-koperasi pondok pesantren,” kata Wamenkop Ferry.

    Sementara itu Ketua Umum Inkopontren Hapi Zajulimengapresiasi upaya pemerintah yang komitmen membangun SDM yang unggul melalui program MBG khususnya di lingkungan satuan pendidikan informal pondok pesantren. Baginya program ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan SDM anak-anak Indonesia namun juga akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di lingkungan pesantren.

    “Tentunya ini menjadi lompatan yang insya allah akan berdampak positif bagi perekonomian khususnya di wilayah pesantren,” kata Hapi Zajuli.

    Diakuinya bahwa Inkopontren telah melakukan penandatanganan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung kelancaran program MBG di lingkungan pesantren dengan mendirikan hingga 1.500 dapur sebagai unit pelayanan dari program tersebut. Tidak hanya itu, Inkopontren juga diminta untuk terlibat dalam rantai distribusinya sehingga hal ini menjadi peluang untuk dapat mengembangkan koperasi pondok pesantren secara lebih masif.

    Kepercayaan pemerintah terhadap Inkopontren untuk masuk dalam ekosistem program MBG ini telah melahirkan semangat baru dari para pengurusnya untuk melakukan hilirisasi. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan berbagai produk hilir yang akan digunakan untuk program MBG seperti susu sapi perah hingga minyak goreng secara mandiri.

    “Ketika kita mendapatkan (kepercayaan) untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini kita akan mengalokasikan sekian persen dari keuntungan kita untuk dana pendidikan yang insya Allah akan kami serahkan ke Ikopin University (Universitas Koperasi Indonesia),” katanya.

    Dalam audiensi itu, Hapi juga melaporkan bahwa koperasinya sudah mendapatkan minat investasi dari Jepang terkait pengembangan industri susu. Dengan investasi ini diharapkan pabrik susu milik koperasinya bisa mendapatkan teknologi yang mumpuni.

    (fdl/fdl)

  • Konsisten jalankan program CSR, entitas usaha ABMM panen penghargaan

    Konsisten jalankan program CSR, entitas usaha ABMM panen penghargaan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Konsisten jalankan program CSR, entitas usaha ABMM panen penghargaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 14:30 WIB

    Elshinta.com – Entitas usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, PT Tunas Inti Abadi (TIA), menyabet lima penghargaan sekaligus di ajang Indonesia CSR Awards (ICA) dan Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 yang digelar di Jakarta, belum lama ini.

     TIA mendapat satu Kategori Gold di ajang ICA 2024 untuk program “Menguatkan Kelembagaan Ekonomi Desa Melalui BUMDes Trimartani”, dan tiga Kategori Gold di ajang ISDA 2024 masing-masing untuk program “Semangat Perubahan Lewat Pendidikan Kesetaraan Desa Mangkalapi”, program “Berjejaring Cegah Stunting”, program “Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja” serta satu penghargaan “The Most Committed Corporate to SDGs on Social Pillar”.

    Indonesian CSR Award (ICA) dan Indonesian SDGs Award (ISDA) merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), dengan melibatkan badan atau kementerian seperti Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun ini ada 48 program CSR dan 220 program SDGs, termasuk perseorangan yang meraih penghargaan. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas inisiatif program CSR yang dilakukan oleh dunia usaha yang turut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

    “Grup ABM memahami bahwa pembangunan berkelanjutan harus mencakup tiga pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program-program yang dijalankan oleh perusahaan selalu menggabungkan ketiga pilar tersebut. Sebagai contoh, program “Menguatkan Kelembagaan Ekonomi Desa Melalui BUMDes Trimartani” tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan melalui unit usaha pembibitan tanaman dan pembuatan kompos. Kami harapkan melalui program yang telah kami jalankan sejak 2014, dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan berdampak positif dalam jangka panjang,” jelas Direktur ABM Feriwan Sinatra.

    Sementara itu, program “Semangat Perubahan Lewat Pendidikan Kesetaraan Desa Mangkalapi”, merupakan program yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak putus sekolah, tetapi juga masyarakat dewasa yang ingin meningkatkan literasi dan keterampilan. Antusiasme warga Desa Mangkalapi untuk belajar sangat tinggi, pada tahun 2019 tercatat 53 orang dengan peserta tertua kelahiran 1965 dan peserta termuda kelahiran 2006.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang terlibat dalam rangkaian program CSR seperti penghapusan stunting, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi di wilayah operasional kerja kami. Kami berharap semua ini bisa meluas di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Semoga TIA bisa membantu mewujudkan cita-cita pemerintah dalam melahirkan generasi emas 2045, generasi sehat dan cerdas tanpa stunting. Kami akan terus mendukung upaya pemerintah,” jelas Direktur TIA Dadik Kiswanto.

    Sebagai entitas ABMM, TIA melaksanakan program-program CSR dengan berpedoman pada tata kelola praktik pertambangan yang baik (good mining practices) sehingga hal tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta