Tag: Ferry Juliantono

  • Ferry Juliantono Minta Alumni Kedokteran UNPAD Berperan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Halaman all

    Ferry Juliantono Minta Alumni Kedokteran UNPAD Berperan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA UNPAD) melantik pengurus baru Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (IKA FK UNPAD) di Gedung Koeswadji Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (18/1/2025).

    Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum IKA UNPAD, Ferry Juliantono, Rektor UNPAD Arief Sjamsulakan Kartasasmita, serta Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD, Yudi Mulyana Hidayat.

    Dalam sambutannya, Ferry Juliantono memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Irjen Pol Asep Hendradiana dan Brian Sri Prahastuti yang terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus IKA FK UNPAD periode 2024-2028.

    Wakil Menteri Koperasi itu menyampaikan harapan besar agar kepengurusan baru, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan membawa kemajuan bagi IKA FK UNPAD serta universitas secara keseluruhan.

    “Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar-alumni serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan,” kata Ferry  sebagaimana keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025). 

    Ferry Juliantono menyampaikan optimismenya atas kinerja organisasi PP IKA UNPAD untuk periode 2024-2028.

    Dirinya mengajak seluruh pihak untuk membangun sinergi dan komunikasi yang intensif guna mencapai tujuan bersama.

    Selain itu, Ferry juga meminta para alumni Fakultas Kedokteran UNPAD untuk turut berperan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

    “Saya berharap para alumni berkontribusi dalam menghidupkan posyandu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan mengubah status puluhan ribu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima pupuk bersubsidi menjadi badan hukum koperasi secara bertahap.

    Adapun pemerintah telah memangkas rantai distribusi pupuk subsidi. Alurnya menjadi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia (Persero), kemudian langsung ke Gapoktan untuk disalurkan ke para petani yang menjadi anggotanya.

    Intinya, sudah ada perubahan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi melalui agen atau dealer, tetapi langsung ke penerima manfaat seperti Gapoktan.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, dari 64 ribu Gapoktan yang ada, baru 4 ribu yang berbadan hukum koperasi. Ia memastikan secara bertahap jumlahnya akan bertambah.

    “Gapoktan ada 64 ribu, yang sudah jadi Koperasi ada 4 ribu. Nah 60 ribu ini kita lakukan perubahan Gapoktan kepada koperasi secara bertahap. 6 ribu, terus selanjutnya, selanjutnya,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Menurut dia, mengubah puluhan ribu Gapoktan menjadi koperasi tidak mudah. Maka dari itu, Ferry telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukannya secara bertahap.

    Ia mengatakan, dibutuhkan waktu beberapa bulan agar bisa melakukan perubahan ini.

    Secara bertahap, 6 ribu Gapoktan diperkirakan akan diubah menjadi koperasi, kemudian 6 ribu lagi di beberapa bulan kemudian.

    “Ini saja mungkin baru kita lakukan 6 ribu dulu, mungkin nanti beberapa bulan kemudian 6 ribu lagi. Itu butuh persiapan juga dari Gapoktan untuk bisa menjalankan,” ujar Ferry.

    Ia belum bisa memberi waktu spesifik kapan seluruh 64 ribu Gapoktan akan berbadan hukum koperasi. Ferry hanya meminta doanya agar ini bisa berjalan lancar.

    Sebelumnya, keputusan mengubah status Gapoktan yang akan terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia menjadi badan hukum koperasi diungkap oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Budi mengungkapkannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    “Oleh sebab itu Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen,” kata Budi dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (29/11/2024).

    Budi pun mengatakan Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi.

    Rencananya, Kementerian Koperasi akan melakukan piloting pada 500 Gapoktan yang akan menjadi koperasi.

    Jumlah tersebut sesuai dengan anggaran pengembangan koperasi yang dimiliki Kementerian Koperasi.

    Budi pun telah bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerapkan standar pelaporan keuangan koperasi secara sederhana.

    Ada 1.200 Penyuluh Koperasi yang akan memberi pendampingan bagi Gapoktan.

    “Ada juga Sarjana Penggerak Koperasi atau SPK, di mana kita membutuhkan sekitar 9.000 SPK,” ucap Budi.

    Kartika Wirjoatmodjo menekankan perlunya dukungan Kementerian Koperasi untuk percepatan perubahan bentuk kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi.

    Tugasnya, pertama, pendampingan teknis dan administrasi terkait proses perubahan kelembagaan Gapoktan.

    Itu termasuk pendaftaran massal Gapoktan sekaligus pembukaan rekening bank untuk pengelolaan keuangan operasional koperasi Gapoktan.

    Kedua, membantu percepatan proses legalitas dan pengesahan koperasi Gapoktan.

    “Ketiga, menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam Gapoktan,” kata Kartika.

    Perubahan kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi diharapkan dapat selesai maksimal pada April 2025. 

  • Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

    Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyarankan agar susu tetap menjadi bagian dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pada saat penyelenggaraan perdana MBG hari Senin (6/1/2025) kemarin, ditemukan beberapa murid sekolah tidak menerima susu dalam menu makanan mereka.

    Padahal sebelumnya, menu susu selalu ada dalam uji coba program MBG.

    Menurut Ferry, susu masih ada di dalam program MBG, haya saja pembagiannya tidak setiap hari.

    “Masuk. Masih tetap ada. Kan kita tetap selingi susu di 1-2 hari dalam seminggu,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Terkait dengan tidak adanya susu di beberapa sekolah selama dua hari ini MBG berjalan, Ferry menduga itu karena program ini masih dalam tahap uji coba pertama.

    “Mungkin karena itu baru tahap uji coba pertama, tapi mudah-mudahan insyaallah bisa diselingi dalam 1-2 hari, tetap diberikan susu,” ujar Ferry.

    Ia berharap pekan ini sudah bisa diberikan susu bagi para siswa penerima MBG.

    “Ya, insyaallah sih. Ini kan masih simulasi uji coba, jadi ya mudah-mudahan uji cobanya bisa lancar,” ucap Ferry.

    Ia pun menyarankan agar ke depannya susu bisa selalu menjadi bagian dari menu MBG, sekalipun itu berbentuk kemasan UHT.

    Sebab, jika mengadalkan susu hasil produksi koperasi peternakan sapi perah lokal akan sulit karena mereka biasanya hanya memproduksi untuk di daerah sekitarnya.

    “Kalau koperasi peternakan sapi perah itu kan pasti hanya bisa berkontribusi terhadap siswa-siswa di sekolah yang ada di sekitar sentra-sentra pertanakan sapi perahnya,” jelas Ferry.

    “Tapi kalau di luar Jawa atau daerah-daerah sekolah-sekolah yang jauh dari sentra pertanakan sapi perah, menurut pendapat saya memang tetap harus diberikan susu dalam bentuk kemasan UHT atau susu bubuk supaya bisa tetap menjaga protein mereka dari asupan susu,” pungkasnya.

    Sebelumya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak adanya susu dalam menu makan bergizi gratis yang didistribusikan kepada siswa di wilayah Jakarta hari ini.

    Dadan mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemberdayaan sumber daya lokal.

    “Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada,” kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Dia menjelaskan, hal tersebut penting agar semua daerah memanfaatkan potensinya masing-masing.

    “Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” ujar Dadan.

    Dadan menyebut, pihaknya telah menyusun rencana pemberian susu secara bertahap.

    Di daerah yang memiliki sapi perah, susu akan diberikan minimal tiga kali seminggu. 

    Namun, untuk wilayah yang belum memiliki sapi perah, pemerintah menyediakan alternatif protein dan kalsium lainnya.

    “Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan dengan telur, dan lain dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya,” ujar Dadan.

    Dadan mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan evaluasi setiap hari.

    “Tentu kita akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” ucapnya.

    Dia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.

    Menurutnya, Prabowo juga memberikan arahan agar implementasi makan bergizi gratis tidak terburu-buru, tetapi disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan infrastruktur.

  • Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang dipimpin Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi akan segera menerbitkan peraturan baru.

    Peraturan yang segera terbit itu akan memungkinkan koperasi di Indonesia masuk ke sektor industri besar, termasuk memiliki fasilitas seperti smelter.

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menjelaskan aturan baru ini bertujuan untuk mempercepat transformasi koperasi di Tanah Air agar mampu bersaing dengan perusahaan besar.

    Menurut dia, upaya ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi di Indonesia dapat berkembang layaknya koperasi di negara-negara maju.

    “Bapak Prabowo ingin koperasi itu bisa seperti di luar negeri. Masuk ke sektor industri, tapi tetap tidak melupakan sektor pertanian dan sektor-sektor dasar. Proses transformasi koperasi untuk punya nilai tambah yang lebih tinggi lagi itu harus dimungkinkan,” kata Ferry ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Ia mengatakan, selama ini kendala yang ada adalah regulasi yang membatasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam membiayai suatu hal yang sifatnya aksi korporasi.

    Contoh aksi korporasi itu seperti mengakuisisi atau membeli fasilitas pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain-lain.

    Kendala itu kini akan diatasi dengan adanya peraturan baru berupa Peraturan Menteri Koperasi yang akan diterbitkan pekan ini atau paling lambat pekan depan.

    Peraturan baru tersebut memungkinkan LPDB-KUMKM untuk masuk ke sektor-sektor usaha besar dan melakukan pembiayaan pada koperasi yang akan berinvestasi di industri besar.

    “Nah, salah satu kendala kemarin adalah lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi, namanya LPDB-KUMKM, itu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, terkendala dia tidak bisa masuk ke investasi untuk melakukan semacam corporate action [seperti] mengakuisisi, membeli pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain sebagainya,” ujar Ferry.

    “Insyaallah minggu ini, paling lambat minggu depan, ada Peraturan Menteri Koperasi yang baru yang memungkinkan LPDB-KUMKM bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa masuk ke sektor-sektor usaha besar,” lanjutnya.

    Transformasi koperasi ini diharapkan dapat memperluas aset badan usaha koperasi secara bertahap dan signifikan.

    Sehingga, koperasi mampu mengejar ketertinggalan mereka dari badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

    “Itu harapannya yang kita sekarang sedang kejar. Kita jadikan target dan mudah-mudahan nanti dengan cara seperti itu, perluasan aset badan usaha koperasi bisa secara bertahap naik secara signifikan untuk mengejar ketinggalannya dari badan usaha yang lain, BUMN maupun badan usaha swasta,” ucap Ferry.

  • Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

    Prabowo Ingin Koperasi Setara dengan BUMN dan Perusahaan Swasta  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

    Pria nomor satu di Indonesia itu ingin koperasi bisa memiliki andil yang sama seperti perusahaan plat merah. 

    Keinginan Prabowo itu diungkap oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat berbicara dalam acara diskusi bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    “Beliau ingin badan usaha koperasi juga punya andil sama dengan BUMN dan swasta. Tinggal ini menjadi gerakan kita semua,” katanya.

    Menurut dia, keinginan Prabowo itu terlihat dari keputusannya memisah Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua kementerian berbeda.

    Selama 26 tahun Kementerian Koperasi dan UKM berdiri, Ferry menilai koperasi kerap dipandang sebagai usaha kecil. 

    Meskipun memang ada yang skalanya kecil, menengah, dan mikro, ia mengatakan koperasi sebenarnya ada juga yang berasal dari sektor besar.

    “Dengan ketempelan selama 26 tahun, memang sedikit banyaknya juga menimbulkan persepsi di publik bahwa koperasi di Indonesia itu identik dengan usaha kecil,” ujar Ferry.

    “Padahal kalau lihat referensi di negara luar, di banyak negara, koperasi itu bisa masuk ke sektor usaha besar, bahkan bisa menjadi konglomerasi,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, dengan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM, Ferry menyebut pihaknya langsung mempercepat jalan mereka agar koperasi bisa masuk ke sektor industri.

    Sebagai informasi, saat ini total aset koperasi Indonesia baru mencapai Rp 281 triliun, jauh di bawah BUMN yang mencapai Rp 7.000 triliun dan sektor swasta yang berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000 triliun.

    Ferry sebelumnya pernah menyebut nilai tersebut masih sangat kecil, ia mengibaratkannya bagaikan kurcaci dan raksasa.

    Maka dari itu, ia memiliki target ke depannya total aset koperasi se-Indonesia dapat menyentuh angka Rp500 triliun.

    “Memang ini kondisi keadaannya, oleh Kementerian Koperasi (sedang berupaya) bagaimana caranya aset usaha koperasi yang Rp281 triliun tadi kita dorong jadi Rp500 triliun. Secara bertahap,” katanya dalam bincang bersama Tribunnews di kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Untuk jangka pendek, Kemenkop memiliki upaya untuk meningkatkan pengembangan dan penguatan koperasi. Yakni melalui rebranding, digitalisasi, dan penguatan tata kelola serta sumber daya manusia.

    Dalam eksekusinya, tentu diperlukan anggaran yang cukup. Di mana Kemenkop juga telah mengajukan jumlah anggaran kerja untuk tahun 2025, menjadi Rp2,1 triliun.

    Selain itu Kemenkop mendorong keberadaan jenis koperasi produksi, yang dinilai lebih berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi.

    Diketahui, koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama.

    Berbeda halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki usaha yakni menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.

    Ia melanjutkan, Kemenkop bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.

    Dengan demikian, LPDB akan mengurangi bahkan menghentikan pembiayaan kepada jenis koperasi simpan pinjam.

    Ia mendorong, mayoritas pembiayaan LPDB nantinya untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen.

    “Badan usaha koperasi sekarang harus terlibat di dalam proses industri, terlibat dalam pengolahan, terlibat proses di mana kita bisa mendapatkan manfaat keuntungan yang lebih besar,” ungkap Ferry. 

  • Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut keberadaan susu di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki komponen yang lebih tinggi gula.

    Dasco menyebut bahwa produk susu memiliki kandungan gula yang tinggi. Ditambah lagi, anggaran yang digelontorkan pemerintah adalah Rp10.000 per porsi dari semula dianggarkan Rp15.000 per porsi.

    “Gimana mau ada susu, gula semua,” kata Dasco saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Sayangnya, Dasco lebih banyak diam saat ditanya lebih lanjut terkait keberadaan susu di dalam program MBG. Pasalnya, menurut Dasco, program MBG ini baru bergulir secara serentak di Tanah Air pada Senin (6/1/2025).

    “Baru sehari, baru sehari masa dievaluasi? Baru sehari [program MBG],” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu di dalam program MBG setidaknya akan diberikan kepada penerima sebanyak 2–3 kali seminggu.

    “2–3 kali seminggu [pemberian susu kepada penerima MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan penerima program MBG untuk wilayah DKI Jakarta hanya akan diberikan susu dalam bentuk bubuk atau kemasan ultra-high temperature (UHT).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa susu dalam kemasan untuk penerima MBG di DKI Jakarta ini lantaran wilayah ini tidak menjangkau sentra peternakan sapi perah. Sebab, sentra produksi susu terpusat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Susu segar kan karena sentra peternakan sapi perahnya ada di Jawa Barat, jadi mungkin pemberiannya kalau untuk Jakarta pakai susu yang dalam bentuk kemasan [untuk MBG],” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ferry menjelaskan bahwa koperasi peternakan sapi perah hanya bisa menjangkau siswa-siswa sekolah yang berada di radius dekat dengan koperasi peternakan sapi perah. Imbasnya, hanya penerima MBG terdekat yang bisa menikmati susu sapi segar.

    “Kalau untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari sentra-sentra peternakan sapi perah, memang sebaiknya diberikan susu dalam bentuk bubuk atau UHT yang memiliki daya tahan lebih lama dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Namun demikian, Ferry menyampaikan bahwa pemberian susu di dalam program MBG tidak bisa dilakukan setiap hari. Adapun, susu setidaknya bakal diberikan sebanyak 1–2 kali dalam sepekan.

  • Siswa MBG Jakarta Tak Dapat Susu Segar, Ini Penjelasan Wamenkop

    Siswa MBG Jakarta Tak Dapat Susu Segar, Ini Penjelasan Wamenkop

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah DKI Jakarta hanya akan diberikan susu dalam bentuk bubuk atau susu kemasan ultra-high temperature (UHT). Alhasil, wilayah ini tidak akan mendapatkan susu sapi segar.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa susu dalam kemasan untuk penerima MBG di DKI Jakarta lantaran wilayah ini tidak menjangkau sentra peternakan sapi perah. Pasalnya, sentra produksi susu terpusat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Susu segar kan karena sentra peternakan sapi perahnya ada di Jawa Barat, jadi mungkin pemberiannya kalau untuk Jakarta pakai susu yang dalam bentuk kemasan [untuk MBG],” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ferry menjelaskan bahwa koperasi peternakan sapi perah hanya bisa menjangkau siswa-siswa sekolah yang berada di radius dekat dengan koperasi peternakan sapi perah. Alhasil, hanya penerima MBG terdekat yang bisa menikmati susu sapi segar.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang jauh dari jangkauan radius sentra peternakan sapi perah akan diberikan susu dalam bentuk bubuk atau UHT.

    “Kalau untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari sentra-sentra peternakan sapi perah, memang sebaiknya diberikan susu dalam bentuk bubuk atau UHT yang memiliki daya tahan lebih lama dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Kendati demikian, Ferry menyampaikan bahwa pemberian susu di dalam program MBG tidak bisa dilakukan setiap hari. Adapun, pemberian susu dibatasi setidaknya 1 atau 2 kali dalam sepekan.

    Hal itu lantaran anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto hanya dipatok Rp10.000 per porsi, yang semula dianggarkan Rp15.000 per porsi.

    “Pemberian susu dengan anggaran Rp10.000 [per porsi] tentu tidak setiap hari diberikan kepada siswa, tapi mungkin satu atau dua hari dalam waktu seminggu supaya pas dengan anggarannya juga,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa susu bukan menjadi menu yang akan diterima penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari.

    Namun, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

    “Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” tuturnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (6/1/2025).

    Kendati demikian, Hasan mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.  

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein.

    Dia memberi contoh bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP-SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

    “Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75-80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” tandasnya.

  • Kemenkop Pastikan Menu MBG Pakai Bahan Baku Lokal

    Kemenkop Pastikan Menu MBG Pakai Bahan Baku Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menekankan bahan baku untuk penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dalam negeri alias lokal.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa sejumlah koperasi akan memenuhi kebutuhan dapur MBG untuk memasok bahan baku, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong. Adapun, bahan baku untuk penyelenggaraan MBG ini berasal dari dalam negeri.

    “Yang terpenting adalah juga karena kemarin arahannya penggunaan bahan-bahan untuk makan bergizi gratis [MBG] ini diharapkan bisa menggunakan bahan baku lokal, supply chain ini juga kita sedang persiapkan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Terlebih, Ferry menyampaikan bahwa Kemenkop mendapatkan amanat untuk bisa ikut terlibat mendorong koperasi menjadi pemasok bahan baku, bahan olahan, juga menjadi dapur atau unit pelayanan.

    Adapun, Ferry menyatakan koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” terangnya.

    Meski begitu, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

    Di sisi lain, dia juga tak mengelak akan adanya trial and error. “Pasti ada trial-error-nya, kami juga akan simulasikan kemampuan mereka, jadi memang harus disimulasikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa program MBG kemarin sudah dilaksanakan secara bertahap. Dia menjelaskan sudah ada beberapa koperasi yang sudah disiapkan, termasuk koperasi pondok pesantren. “Ada banyak koperasi yang sekarang sudah mulai mempersiapkan dapur-dapur,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui produk lokal.

    “Karena pesan Presiden sangat jelas program MBG harus produk lokal. Karena itu desa, koperasi, dan juga bumdes maksimal dalam berpartisipasi mensukseskan dan mendukung MBG,” jelasnya. 

    Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1/2025). Di DKI Jakarta, sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah telah mendapatkan MBG di hari pertama.

  • Kemenkop Berguru dari Eropa Perkuat Koperasi RI

    Kemenkop Berguru dari Eropa Perkuat Koperasi RI

    Jakarta

    Kementerian Koperasi berupaya menggenjot kinerja koperasi di Indonesia menjadi lebih unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkannya, Indonesia dipandang perlu belajar dari negara-negara maju, termasuk negara Eropa seperti Belanda.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberi amanat agar koperasi bisa didorong hingga mampu turut masuk ke industri. Hal ini seperti yang terjadi di negara-negara lain. Salah satu negara yang dijadikan role model ialah Netherlands atau Belanda.

    “Penting sekali kita belajar bagaimana sebenarnya di Eropa, di Belanda, koperasi itu punya andil dalam kepemilikan,” kata Ferry usai acara Seminar on Cooperative Development: European Best Practices di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2024).

    Ferry memberi contoh dengan Frisian Flag. PT Frisian Flag Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu. Perusahaan ini merupakan bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia, FrieslandCampina yang berpusat di Belanda.

    Sedangkan saat ini mayoritas koperasi di Indonesia masih mengandalkan pendanaan dari para anggotanya atau yang biasa disebut dengan koperasi simpan pinjam. Ferry berharap, inisiatif baru ini anggota koperasi akan bertambah dan sumber keuangannya juga semakin banyak, hingga akhirnya koperasi bisa masuk ke industri besar.

    Dalam rencana besarnya, koperasi diharapkan masuk ke industri lewat beberapa langkah, mulai dari mempunyai pabrik, bank, hingga masuk ke investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Hal ini persis seperti yang sudah berjalan di Eropa.

    “Selama ini persepsi di publik, koperasi nggak mungkin punya kemampuan itu, karena ketempelan sama UMKM, kelamaan jadi koperasi itu jadi identik dengan usaha kecil, meskipun koperasi juga ada di usaha kecil menengah. Tetapi koperasi kalau belajar dari referensi di negara lain, itu sebenarnya bisa masuk ke sektor usaha besar, bahkan menjadi konglomerasi koperasi,” ujar Ferry.

    Ke depannya, Ferry mengatakan, pihaknya berharap bisa membentuk piloting atau modeling dari kerja samanya dengan Belanda. Selanjutnya, Kemenkop akan mensosialisasikannya ke gerakan koperasi di daerah-daerah dan memberi pemahaman bahwa koperasi bisa masuk sektor usaha, bahkan industri.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan Rp 10 triliun untuk membantu proses transformasi tersebut. Dana yang bersumber dari APBN tersebut akan dikelola LPDB untuk kemudian mengoptimalkan pembiayaan koperasi di sektor-sektor produktif seperti membangun pabrik.

    “Kita harus beyond, harus melakukan langkah-langkah yang di luar standar yang biasa kami lakukan dan itu artinya kooperasi harus punya kemampuan untuk masuk ke sektor industri, masuk ke sektor yang selama ini dianggap koperasi tidak mampu untuk melakukannya,” kata Ferry, dalam sambutannya saat acara.

    “Dengan modal tambahan Rp 10 triliun, dengan peraturan Menteri Koperasi yang memungkinkan LPDB bisa melakukan corporate action untuk bisa membangun pabrik atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada, kita harapkan kooperasi bisa masuk ke sektor usaha besar,” sambungnya.

    (shc/ara)

  • Kemenkop: Koperasi RI Bakal Punya Pabrik Minyak Goreng hingga Susu

    Kemenkop: Koperasi RI Bakal Punya Pabrik Minyak Goreng hingga Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi Indonesia akan memiliki pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sendiri. Hal ini lantaran ditemukan banyak kejadian petani sawit yang mengantre minyak goreng.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa Indonesia memiliki koperasi petani sawit di banyak lokasi lahan sawit.

    Sayangnya, Ferry mengungkap banyak di antara petani sawit yang merupakan anggota koperasi harus mengantre minyak goreng. Untuk itu, Ferry menilai, koperasi tidak boleh bergantung lagi dengan pemilik pabrik CPO.

    “Jadi sudah kami putuskan sekarang koperasi bisa punya pabrik CPO sendiri. Bahkan, kalau bisa punya pabrik minyak goreng sendiri,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Adapun, Ferry menyampaikan bahwa rencana akan adanya pabrik minyak goreng tengah dipersiapkan. “Kalau nggak, [koperasi petani] tergantung, karena penguasaan hulu hilir kelapa sawit banyak dikelola oleh swasta,” tuturnya.

    Selain itu, Kemenkop juga telah memutuskan agar koperasi memiliki pabrik pengolahan susu sendiri. Maka dari itu, Ferry menyampaikan bahwa Kemenkop memutuskan agar koperasi masuk ke sektor industri.

    “Koperasi harus punya kemampuan untuk masuk ke sektor industri, masuk ke sektor yang selama ini dianggap koperasi tidak mampu untuk melakukannya,” ujarnya.

    Apalagi, ungkap dia, Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar agar Kemenkop mendukung koperasi masuk ke industri.

    Menurut Ferry, Indonesia harus belajar dari beberapa negara, terutama di Belanda atau Eropa. Di mana, badan usaha koperasi seperti Frisian Flag atau bagian dari FrieslandCampin merupakan koperasi peternak sapi perah. Serta, Rabobank yang merupakan lembaga perbankan dari kelompok koperasi.

    “Diharapkan kita bisa mendapatkan pemahaman supaya pengalaman sukses pengelolaan koperasi di negara-negara lain bisa dijadikan sebagai role model bagi kita di Kementerian Koperasi untuk mendorong koperasi-koperasi kita masuk ke sektor industri,” tandasnya.