Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Budi Arie Beberkan Alasan Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Desa Koperasi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu koperasi desa. Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan Prabowo mendirikan koperasi yang bertajuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tersebut.

    Budi Arie mengatakan Kopdes bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat desa. Untuk itu, Kemenkop telah melakukan koordinasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait hari ini, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, hingga Badan Pangan Nasional.

    “Kita sudah menyepakati. Pertama bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Budi Arie usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya akan membentuk tim yang lebih spesifik untuk menindaklanjuti pembentukan kopdes ke depan. Nantinya, setiap desa akan dipersilakan untuk bermusyawarah terkait pembentukan kopdes tersebut.

    “Dalam itu nanti dilanjutkan dengan pembentukan kooperasinya nah kementerian koperasi nanti akan memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lainnya termasuk juga penyusunan pengurus koperasi. Karena pengurusan koperasi ini juga akan kita latih semodern mungkin karena nanti mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis proses dan bisnis modelnya. Sehingga nanti koperasi desa Merah Putih ini akan bisa berkesinambungan bisa lebih cepat untuk bisa memaksimalkan sampai kepada tujuan memberantas kemiskinan ekstrem maupun untuk pengembangan ekonomi di masyarakat,” ujar Ferry.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menambahkan seluruh perangkat desa nantinya akan dilibatkan dalam pembentukan kopdes tersebut. Rencananya, setiap desa akan koperasi sembako, apotek, hingga cold storage untuk hasil perikanan.

    “Prinsipnya di setiap desa nanti ada gerai-gerai yang dapat memastikan semua hasil desa hasil tani, hasil nelayan hasil ternak bisa dapat disimpan, diolah, dikelola dan dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat desa untuk antardesa bahkan untuk kebutuhan ekspor ke depan,” tutur Riza.

    (kil/kil)

  • Koperasi Bisa Kelola Tambang Batu Bara-Migas

    Koperasi Bisa Kelola Tambang Batu Bara-Migas

    Jakarta –

    Koperasi akan menjadi salah satu lembaga yang diizinkan mengelola tambang. Hal ini sejalan dengan telah disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak dan gas (migas), setelah disahkannya UU Minerba. Menurut Ferry, ini menjadi salah satu upaya menuju swasembada energi.

    “Kami ingin koperasi sebagai badan usaha bisa masuk ke sektor-sektor usaha dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, hingga hilirisasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2/2025).

    Ferry optimistis Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) yang baru agar koperasi bisa terlibat di pengelolaan sektor migas. Terkait hal ini, Kementerian Koperasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

    “Kita akan terus koordinasikan hal itu,” tambah Ferry.

    Ferry menambahkan, saat ini sudah ada koperasi yang mampu dan sukses mengelola sumur minyak bekas Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, koperasi di sektor pertambangan dan penggalian sudah berjumlah sekitar 500-an unit.

    “Diharapkan, dengan pemberian hak kelola tambang ini, akan tumbuh koperasi-koperasi lainnya. Karena, ada belasan ribu sumur-sumur minyak seperti itu yang bisa dikelola koperasi,” terang dia.

    Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya sedang merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur-sumur minyak, terutama sumur yang idle well.

    “Hal itu nantinya bisa dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah,” kata Yuliot.

    (hns/hns)

  • Wamenkop: Hampir 20 koperasi ajukan permohonan izin kelola tambang

    Wamenkop: Hampir 20 koperasi ajukan permohonan izin kelola tambang

    Per hari ini, kami di Kementerian Koperasi sudah (menerima) hampir dua puluhan koperasi, baik timah, baik emas, batu bara, dan banyak mineral tambang yang lainnya, yang sekarang sudah diajukan izinnya kepada kami di Kementerian Koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa hampir 20 koperasi mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    “Per hari ini, kami di Kementerian Koperasi sudah (menerima) hampir dua puluhan koperasi, baik timah, baik emas, batu bara, dan banyak mineral tambang yang lainnya, yang sekarang sudah diajukan izinnya kepada kami di Kementerian Koperasi,” ujar Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

    Permohonan tersebut datang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Perubahan keempat UU Minerba memungkinkan koperasi untuk mengelola tambang batu bara melalui skema prioritas. Selain koperasi, UU tersebut juga memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola tambang batu bara.

    Menanggapi tingginya minat koperasi untuk turut serta dalam mengelola pertambangan, Ferry menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan aturan terlebih dahulu yang merinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh koperasi, dan lain sebagainya.

    Setelah memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam mengelola tambang minerba, Ferry meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

    Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

    “Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel minyak per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

    Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

    “Kami dari Kementerian Koperasi, dan tentu Pak Presiden (Prabowo Subianto) pasti 1.000 persen akan mendukung, sekiranya badan usaha koperasi juga bisa ikut mengelola tambang minyak dan gas,” ucap Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

    “Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

    Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina.

    Terlebih, ketika pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi badan usaha koperasi untuk ikut mengelola tambang batu bara.

    Menurut dia, pertambangan minyak dan gas menjadi kesempatan selanjutnya bagi badan usaha koperasi.

    “Alangkah baiknya ini bisa dipertimbangkan, Pak Yuliot (Wamen ESDM), Pak Nanang (Tenaga Ahli Menteri ESDM), agar dibuatkan peraturan Menteri ESDM yang sekiranya diperbolehkan koperasi juga bisa ikut mengelola idle well,” kata dia.

    Atas hal tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi agar pengelolaan sumur migas melibatkan koperasi.

    “Jadi kan selama ini regulasinya belum ada. Untuk itu, saya juga dengan teman-teman di Kementerian ESDM lagi merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur minyak. Ya, terutama idle well, ya,” ucap Yuliot.

    Dikutip dari laman resmi DPD Provinsi Sumatera Selatan, Jaringan Koperasi Indonesia melalui Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) atas inisiatif disebut mengelola sumur-sumur minyak idle eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Pengelolaan tersebut kini menghasilkan hingga 15 barel minyak per hari, dan dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pemanfaatan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) terus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia dengan mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). GP Ansor berkomitmen untuk tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga turun langsung membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Dari Jakarta hingga pelosok Indonesia, kami adalah patriot kesejahteraan umat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharuddin dalam acara konsolidasi Komunitas Koperasi dan Pengusaha Ansor bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan UMKM di Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Addin, GP Ansor saat ini fokus pada dua aspek utama, yaitu pengembangan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta ekonomi bisnis organisasi.

    “Kita mampu melakukan apa pun, asal kompak dan bekerja keras. Melalui program ‘Ansor Masa Depan BISA’, mesin organisasi kita akan mengorganisir dan mengorkestrasi anak muda, termasuk dalam inovasi teknologi dan kolaborasi dengan jejaring lembaga terkait,” jelasnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM PP GP Ansor Ahmad Ridwan Hasibuan menambahkan, kegiatan ini akan dilakukan secara paralel di berbagai daerah. Tujuannya untuk mengagregasi potensi ekonomi para kader Ansor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri agar dapat naik kelas dan semakin kolaboratif.

    Selain sesi diskusi, acara ini juga menghadirkan para pengusaha dan pengelola koperasi terbaik dari kader Ansor di Jawa dan Lampung, yang memiliki total omzet mencapai Rp 2 miliar. Mereka sukses di berbagai sektor usaha, mulai dari ritel, kuliner, pertanian, hingga teknologi.

    Dukungan terhadap inisiatif ini turut datang dari Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana, dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik.

    Ferry Juliantono menegaskan, GP Ansor merupakan aset besar bagi bangsa. Organisasi ini memiliki kader yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari legislatif, Bawaslu, KPU, hingga pendamping dan penggerak desa di seluruh Indonesia.

    “Ansor merupakan aset bangsa, organisasi besar yang punya keragaman kader dari legislatif, Bawaslu, KPU, pendamping desa, penggerak desa yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Itu merupakan aset sosial yang bisa dikembangkan lebih jauh,” ujar Ferry.

    Ia berharap, dengan konsolidasi ekonomi yang efektif, GP Ansor dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional dan memperkuat peran koperasi serta UMKM di Indonesia.

  • Kemenkop Gandeng Alumni PTN Transformasi Koperasi

    Kemenkop Gandeng Alumni PTN Transformasi Koperasi

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga ahli dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono transformasi koperasi dibutuhkan untuk memastikan ke depan koperasi menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

    “Koperasi membutuhkan perubahan manajemen dan pengelolaan untuk bisa tumbuh berkembang sehingga di sana membutuhkan SDM yang unggul, saya harap Himpuni bisa terlibat (penyediaan SDM),” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Ferry menambahkan program transformasi koperasi juga diarahkan untuk mendukung program Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan. Termasuk juga Asta Cita ketiga yaitu pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi dan Asta Cita kelima yaitu industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

    Dalam mencapai target itu, Kemenkop berupaya terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan mendorong kinerja usaha koperasi untuk masuk dalam usaha besar. Ia optimistis, melalui strategi ini diharapkan koperasi dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto.

    “Dukungan dari semua pihak khususnya dari Himpuni, koperasi bisa bertransformasi menjadi badan usaha besar dengan anggota yang banyak. Kalau koperasi maju rakyat juga akan maju insyaallah rakyat juga lebih sejahtera dan maju,” katanya.

    (ara/ara)

  • Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memiliki harapan besar ke Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni).

    Harapan Kemenkop, Himpuni bisa menjadi garda terdepan sebagai penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) untuk terjun ke dunia koperasi.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono di diskusi yang digelar Himpuni dengan tema Rembug Bersama untuk Memperkuat Kontribusi HIMPUNI dalam Menyukseskan Agenda Prioritas Pemerintah di Makassar, Kamis (20/02/2025).

    Ferry menyampaikan koperasi saat ini membutuhkan SDM yang sangat besar untuk melakukan perbaikan manajemen.

    “Saya mengharap koperasi saat ini, ada perbaikan manajemen pengelolaan dan koperasi saat ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia,” katanya.

    Karena alasan itulah, menurutnya kehadiran Himpuni ini sebagai wadah untuk menghasilkan SDM yang bisa terus mengembang koperasi.

    “Himpuni seharusnya sebagai organisasi alumni perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuannya di harapkan bisa membantu secara teknis,” paparnya.

    “Misalnya koperasi-koperasi yang terbentuk untuk mengelola misalnya tambang. Jadi, anggota Himpuni bisa membantu operasi dan sebagainya,” terangnya.

    Kemenkop mendapat dukungan dari DPR RI karena telah mengesahkan revisi Undang-Undang terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara (minerba).

    Menurutnya, dengan revisi UU Minerba tersebut, koperasi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Adanya payung hukum yang baru ini, koperasi memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan skala usaha hingga asetnya.

  • Ferry Juliantono Sebut Unpad Bisa Jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila – Halaman all

    Ferry Juliantono Sebut Unpad Bisa Jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) Ferry Juliantono resmi mengukuhkan dan melantik pengurus pusat IKA Unpad Periode 2024-2028 hari ini, Minggu (9/2/2025) di Jakarta. 

    Dalam rangkaian kegiatan pelantikan juga diadakan diskusi kebangsaan dengan tema “Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia”. 

    “Harapannya Unpad bisa menjadi School of Thought atau Rumah Gagasan untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud,” ucap Ferry melalui keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Wakil Menteri Koperasi berharap diskusi ini membangkitkan kesadaran kolektif untuk mengembalikan asas ekonomi negara yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Menurutnya, penempatan porsi koorporasi dan koperasi harus dalam kesetaraan. 

    “Selama ini proporsi usaha nasional lebih didominasi oleh sektor swasta, sementara sektor BUMN dan Koperasi bukan menjadi prioritas,” kata Ferry.

    Unpad dan semua Fakultas bisa membuat dharma bakti terbaiknya untuk negeri dan salah satu yang bisa kita dharma baktikan adalah dengan mengembalikan ekonomi Pancasila.

    Setelah merampungkan struktur dan susunan pengurus pusat, Ferry bertekad untuk tancap gas melakukan berbagai program dan agenda prioritas yang menjadi target organisasi. 

    Beberapa rencana kerja yang akan dilakukan bersama pengurus IKA Unpad lainnya, Ferry akan mendirikan pusat inovasi dan pengembangan wirausaha (Innovation and Entrepreneur Development Center) yang akan memanfaatkan aset kampus.

    “Ini akan menjadi pusat pengembangan dan inovasi bagi alumni dan masyarakat serta menjadi tempat bagi pengembangan temuan atau penelitian yang sudah dihasilkan dari Unpad atau dari manapun,” kata Ferry Juliantono usai melantik pengurus IKA Unpad.

    Selain itu juga akan dibangun kawasan Agro Terpadu Arjasari yang juga merupakan aset Unpad. 

    Rencana ini telah mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk pelebaran atau perbaikan jalan akses menuju kawasan ini.

    “Kita juga akan melanjutkan pembangunan rumah sakit Unpad serta rumah sakit lainnya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penambahan fasilitas rumah sakit yang ada,” katanya.

    Di bawah kepemimpinannya, Ferry juga bertekad untuk melakukan pendataan alumni berbasis digital dimana jumlah alumni hingga saat ini sekitar 300 ribu orang. Untuk itu, diperlukan segera digitalisasi pendataan alumni guna memudahkan komunikasi, kerja sama serta pertukaran informasi diantara sesama alumni.

    “Kami juga akan memberikan dukungan bagi para mahasiswa dan alumni berprestasi untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih lanjut, di tingkat S-1 sampai S-3,” katanya.

    Ferry juga menginisiasi pembentukan Unpad Career Center yang akan berguna untuk memberikan dukungan bagi para alumni Unpad dalam rangka peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, maupun memperoleh akses ke dunia professional.

    Selanjutnya pembentukan koperasi IKA Unpad sebagai sarana pengembangan ekonomi bagi para alumni atau civitas akademika Unpad. Saat ini alumni Unpad telah mencapai 300 ribu lebih yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Kami akan mendirikan koperasi bagi alumni yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa dengan niatan koperasi bisa menjadi alat perjuangan bagi alumni atau bagi Universitas mencari dan mengembangkan kegiatan ekonomi,” pungkasnya. 
     
    Terakhir, Ferry menilik sejarah berdirinya IKA Unpad yang resmi memiliki kepengurusan di awal periode pada tahun 1988.

  • Dilantik sebagai Ketum Ika Unpad, Ferry Juliantono Usung 4 Program Utama

    Dilantik sebagai Ketum Ika Unpad, Ferry Juliantono Usung 4 Program Utama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (Ika Unpad) periode 2024-2028 dilantik pada Minggu (9/2/2025) di Jakarta.  

    Ika Unpad telah mengganti kepemimpinannya. Ketua Umum yang sebelumnya dijabat oleh Irawati Hemawan berpindah tongkat kepemimpinannya ke Ferry Joko Juliantono. 

    Kang Ferry, sebutan bagi alumni Unpad, saat ini menjabat  wakil menteri koperasi (wamenkop) dikukuhkan sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode jabatan 2024-2028 melalui Musyawarah Besar (Mubes) XI IKA Unpad di Bandung, pada 7 Desember 2024.

    Dalam kampanye pemilihan di Bandung, Kang Ferry setidaknya mempunyai empat program prioritas sebagai ketua umum IKA Unpad selama masa jabatannya, yakni:  

    1. Pendataan alumni berbasis digital. Program ini untuk mendata sekitar 300.000 orang alumni. Digitalisasi digunakan dalam pendataan alumni guna memudahkan komunikasi, kerja sama serta pertukaran informasi di antara sesama alumni.

    2.    Dukungan bagi para mahasiswa dan alumni berprestasi untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih lanjut, di tingkat S-1 sampai S-3.

    3.    Inisiasi Unpad Career Center, guna memberikan dukungan bagi para alumni Unpad dalam peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, maupun memperoleh akses ke dunia profesional.

    4.    Pembentukan koperasi Ika Unpad untuk mewadahi alumni yang sangat besar serta jejaring. Wadah bersama ini dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi para alumni Unpad. Wadah yang dipandang paling tepat untuk mewujudkannya ialah koperasi.

    Untuk mewujudkan program-program yang akan dijalankan hingga akhir 2028, Kang Ferry melantik kepengurusannya yang akan membantu program-program yang telah direncanakan.

    Dalam pelantikan pengurus Ika Unpad di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, sekitar 500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara hadir. Kepengurusan Ika Unpad dengan ketua Kang Ferry, diisi dari berbagai sektor, yang terdiri dari pejabat pemerintahan, profesional, wiraswasta, dan banyak sektor lainnya. 

    “Pelantikan ini sebagai momentum penting bagi Ikatan Alumni Unpad untuk berperan pada kancah nasional dan international. Soliditas, semangat untuk berkontribusi terhadap negara serta cita-cita nasional menjadi hal penting,” ujar Kang Ferry.

    Selain itu, tambah Kang Ferry, kolaborasi dan sinergi antaralumni yang kini berkiprah pada berbagai sektor merupakan kekuatan besar untuk memajukan bangsa dan negara.

    Ia juga mengimbau, sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, alumni Unpad memiliki kewajiban untuk terus berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran bagi segenap bangsa, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

    Selain melakukan pelantikan pengurus pusat Ika Unpad periode 2024-2028, diselenggarakan pula Dialog Kebangsaan. Dialog kebangsaan mengusung tema “Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia”. 

    Acara ini bertujuan untuk mengali potensi dan berupaya untuk memahami konsep dan implementasi pancasila. Kedua, membangun kolaborasi berbagai sektor dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan antaralumni Unpad dan dan kampus Unpad. 

    Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Narasumber dalam diskusi Ika Unpad ini, adalah Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widiyanto, serta Direktur Metrotv Arief Suditomo.

  • Gandeng BNI, Kemenkop Ubah Gapoktan Jadi Koperasi buat Salurkan Pupuk Subsidi

    Gandeng BNI, Kemenkop Ubah Gapoktan Jadi Koperasi buat Salurkan Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana mengubah status Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi badan usaha koperasi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Indonesia. Sejalan dengan itu, Kemenkop menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini ada lebih dari 60.000 unit koperasi unit desa (KUD) di Indonesia yang perlu ditingkatkan kualitas tata kelola koperasi. Ferry mengapresiasi komitmen BNI yang akan mendukung program Kemenkop untuk merevitalisasi KUD dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan begitu, Gapoktan ini akan ditingkatkan statusnya menjadi badan usaha koperasi.

    Nantinya, peran BNI akan membantu pemenuhan pembiayaan ke notaris sehingga mendapatkan akta badan usaha yang sah sebagai koperasi. BNI akan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung perubahan status Gapoktan tersebut.

    “Dengan perubahan status Gapoktan menjadi koperasi, maka proses penyaluran pupuk kepada petani akan lebih mudah dan murah sehingga petani diuntungkan. Kemudian revitalisasi KUD dapat menjadi wadah strategis untuk menyimpan atau mengolah hasil panen dari para petani,” kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

    Ferry menjelaskan saat ini pola tanam dan panen oleh petani di Indonesia mayoritas masih tradisional sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar ada perubahan sehingga produktivitas mereka dapat meningkat. Misalnya dalam mengelola hasil panen padi, Ferry menilai masih banyak petani yang mengeringkan gabahnya dengan sistem jemur dengan menggelar alas.

    Menurutnya, cara seperti itu tidak efektif dan relatif membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu, di KUD diperlukan adanya mesin pengering dryer yang dapat dikelola oleh koperasi agar hasil panen petani dapat lebih kering cepat dan kualitas hasil panen terjaga.

    “KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi dryer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini (antara Kemenkop dan BNI) bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD. Jadi, kalau sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk skema penyalurannya bisa diperbaiki itu akan menjamin pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani dan diharapkan produksinya akan meningkat,” tambah Ferry.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah. Pihaknya akan mendukung penuh upaya Kemenkop untuk melakukan digitalisasi, rebranding koperasi hingga penguatan tata kelola koperasi.

    “Kami berkomitmen mendukung transformasi ini dalam bentuk CSR. Ini komitmen kami untuk mendukung transformasi yang dilakukan Kemenkop terhadap koperasi di seluruh Indonesia,” kata Putrama.

    Dia mengakui koperasi sebagai wadah usaha bersama oleh masyarakat memiliki peran yang strategis untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Bank BNI sebagai BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan juga diberikan mandat untuk menjaga benteng perekonomian nasional bersama-sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kemenkop.

    “Koperasi sebagai wadah pengelolaan usaha bersama menjadi instrumen penting untuk perluasan usaha masyarakat dan kami di BNI siap mendukung dan menjadi mitra yang strategis,” tambah dia.

    (rrd/rrd)