Tag: Ferry Juliantono

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)

  • Wamenkop sebut Koperasi Merah Putih bisa gunakan aset negara

    Wamenkop sebut Koperasi Merah Putih bisa gunakan aset negara

    ANTARA – Kegiatan operasional Koperasi Desa Merah Putih bisa menggunakan aset negara yang ada di desa atau kelurahan setempat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memimpin Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5).  Ia menyebutkan seluruh aset negara seperti puskesmas dan gedung sekolah yang kosong , bisa dioptimalkan untuk membantu kegiatan ekonomi. (Hanifan Ma’ruf/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

  • Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Samarinda (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memacu pembentukan 1.038 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kalimantan Timur, sebagai upaya pemerintah untuk optimalkan potensi ekonomi perdesaan, kurangi kemiskinan ekstrem, dan ciptakan lapangan kerja.

    Dalam Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih se-Kaltim yang digelar di Samarinda, Sabtu, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyatakan bahwa secara nasional, dari total 83.679 desa/kelurahan, sebanyak 41.112 di antaranya telah melaksanakan musyawarah desa khusus.

    “Kami apresiasi Kaltim menunjukkan progres positif dengan hampir 500 desa dari target 1.038 desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dari hasil koordinasi dengan Pemprov Kaltim, kami menargetkan seluruh pelaksanaan Musdesus di provinsi ini rampung pada 28 Mei 2025,” ungkapnya.

    Lanjut ferry, Kopdes/Kel Merah Putih bertujuan mengatasi masalah seperti kesulitan akses permodalan, praktik tengkulak, pinjaman online ilegal, dan lemahnya ekonomi lokal. Lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta diawasi oleh Satuan Tugas yang dipimpin oleh Presiden.

    Selain itu, program ini juga berupaya mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset negara yang ada di desa, seperti bangunan fisik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya gedung sekolah dasar Inpres yang tidak terpakai), hingga Puskesmas dari Kementerian Kesehatan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyelaraskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami di Kalimantan Timur sudah menyelesaikan hampir separuh (Musdesus), dan sisanya kami sepakat dengan bupati/walikota akan selesai pada 28 Mei,” ucap Seno Aji.

    Setelah Musdesus selesai, notaris didatangkan untuk segera menyelesaikan kenotariatan di Kementerian Hukum, khususnya dalam pengurusan status Administrasi Hukum Umum (AHU). Selanjutnya, semua data diserahkan ke Kementerian Koperasi.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan perkoperasian yang baik serta menghubungkan mereka dengan Bank Himbara yang menyiapkan kredit untuk usaha koperasi.

    Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kaltim turut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP SDMP) Kementerian Pertanian Idha, Direktur Utama LPDB Supomo, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kalimantan Timur.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (22/5), mulai dari investasi yang telah berjalan di IKN mencapai Rp62,08 triliun per April 2025 hingga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    Investasi yang berjalan di IKN capai Rp62,08 triliun

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut investasi yang telah berjalan di IKN yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga April 2025 mencapai sekitar Rp62,08 triliun.

    Baca selengkapnya di sini

    Koperasi Merah Putih jadi solusi agar masyarakat tak terjerat pinjol

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).

    Baca selengkapnya di sini

    Wamenaker minta Sritex tetap bayar pesangon menyusul penangkapan Dirut

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.

    Baca selengkapnya di sini

    PLN sebut butuhkan PMN untuk listriki 10.000 desa

    PT PLN (Persero) menyebutkan pihaknya membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun/desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa.

    Baca selengkapnya di sini

    Luhut pastikan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dalam Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Keppres ini menandai langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui koperasi, dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah secara menyeluruh.

    Dalam Keppres tersebut, Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menduduki posisi Wakil Ketua I. 

    Dengan struktur ini, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sektor utama yang memimpin pelaksanaan kebijakan strategis pembentukan Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Ferry menyampaikan, proses musyawarah desa khusus untuk pembentukan Kopdes akan digencarkan pada Mei ini di berbagai wilayah.

    “Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk,” ungkap Wamenkop Ferry usai sidang kabinet terbatas.

    Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa dalam sidang tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui skema pembiayaan yang akan mendukung program ini. 

    “Perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo menargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap,” tutur Ferry.

    Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih memiliki sejumlah mandat penting, di antaranya adalah memastikan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Satgas juga bertugas merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan serta teknis operasional koperasi desa ini, termasuk pemetaan potensi ekonomi tiap desa dan kelurahan sebagai dasar pendirian koperasi.

    Selain itu, Satgas akan mengoordinasikan pendampingan Kopdes/Kel dari sisi kelembagaan, usaha, serta penguatan sumber daya manusia.

    Dalam jangka panjang, Satgas ini bertanggung jawab atas pengembangan rencana bisnis koperasi desa yang meliputi layanan simpan pinjam, penyediaan sembako, fasilitas kesehatan seperti klinik dan apotek, serta infrastruktur pendukung seperti cold storage dan logistik desa.

    Dengan dikeluarkannya Keppres ini, pemerintah menargetkan percepatan pembentukan koperasi desa melalui pendirian, pengembangan, hingga revitalisasi koperasi yang telah ada, guna menciptakan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

    Satgas juga diberi wewenang menyelesaikan hambatan di lapangan dengan cepat, agar pelaksanaan program berjalan efektif.

    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa, koperasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan nasional. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pilar transformasi ekonomi desa yang terstruktur, produktif, dan inklusif.

  • Bursah Zarnubi: Koperasi Desa Instrumen Penting dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat – Halaman all

    Bursah Zarnubi: Koperasi Desa Instrumen Penting dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Astacita poin ke-6 tentang “Pembangunan dari Desa”, Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan melalui Bupati Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih memberikan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kepada seluruh kepala desa, lurah, dan camat se-Kabupaten Lahat, Selasa (6/5/2025). 

    Kegiatan ini digelar di pendopo rumah dinas Bupati Lahat dan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi besar pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, yaitu “Menata Kota, Membangun Desa.”

    Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan, koperasi desa merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki kekuatan ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, gotong royong, dan potensi lokal. Ini bukan hanya program, tapi gerakan membangun dari bawah,” ujar Bursah dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025). 

    Para kepala desa, lurah, dan camat yang hadir menyambut baik program ini dan menyatakan komitmennya untuk segera mengimplementasikan pembentukan koperasi di wilayah masing-masing.

    Sementara itu hal senada diungkapkan, Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono.

    Wamenkop mengapresiasi langkah cepat pemkab lahat yang telah melakukan sosialisasi terkait pembentukan Koparasi Desa Merah Putih ini. 

    “Dalam waktu dekat di pertengahan Juni nanti, insya Allah kami kan berkunjung di Kabupaten Lahat untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih disana,” tegas bang Ferry sapaan akrabnya. 

    Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Serta tercapainya cita-cita besar menuju Indonesia adil makmur,” tutur Ferry.

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara

  • Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset ekonomi, politik, dan teknologi Great Institute menilai sikap Indonesia dalam menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan China sudah tepat, dengan memisahkan kepentingan kedua negara dan menyatakan posisi sebagai negara yang independen.

    “Langkah Presiden Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” kata Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kebijakan tarif yang dibuat secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat ekonomi dunia mengalami ketidakpastian, mengingat kebijakan ini mendapat respons yang keras dari Pemerintah China, sehingga menyebabkan adanya perang dagang antarkedua negara tersebut.

    Menurut dia, perang tarif ini turut menghantui pengambil kebijakan di Indonesia. Hal ini terjadi karena baik pihak AS maupun China saling mengancam Indonesia, dan negara lain, jika hubungan dagang dan negosiasi yang dilakukan dianggap merugikan dua negara itu.

    Sementara, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018 Tito Sulistio mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi.

    Hal tersebut dikarenakan, industri keuangan di tanah air masih bergantung ke Amerika Serikat.

    “Kita harus waspada pada hubungan politik ke depan dengan Amerika. Kondisi keuangan kita sangat rentan saat ini. Jika Amerika tersinggung, mereka dapat membuat kondisi perekonomian kita memburuk,” katanya.

    Lebih lanjut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperkuat upaya dalam merealisasikan ekonomi kerakyatan guna menghadapi perang tarif.

    “Marilah kita tetap semangat membantu Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program kerakyatan seperti koperasi desa merah putih, swasembada pangan, swasembada energi dan makan bergizi gratis,” kata Ferry.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop gandeng notaris kejar target pembentukan Kopdes Merah Putih

    Kemenkop gandeng notaris kejar target pembentukan Kopdes Merah Putih

    kami berharap dukungan dari teman-teman notaris karena keberadaan bapak dan ibu semua sangatlah penting

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggandeng para notaris di seluruh Indonesia untuk mewujudkan target tersebut pada 12 Juli 2025.

    Dukungan notaris dinilai krusial dalam proses legalitas pendirian koperasi di tingkat desa/kelurahan, kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi yang digelar secara daring oleh kelompok notaris pendengar dan pemikir (Kelompencapir) di Jakarta pada Kamis.

    Ferry menekankan pentingnya peran notaris dalam proses legalitas pendirian koperasi dengan menerbitkan akta pendirian koperasi yang sah, berdasarkan berita acara musyawarah desa khusus atau musdesus di tingkat desa/kelurahan.

    Akta notaris ini menjadi syarat utama sebelum pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

    “Untuk itu kami berharap dukungan dari teman-teman notaris karena keberadaan bapak dan ibu semua sangatlah penting. Saat ini sudah mulai banyak desa-desa yang menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi desa,” ujar Ferry dalam keterangan persnya di Jakarta.

    Ferry menjelaskan bahwa Kemenkop atau dinas koperasi setempat turut aktif mendampingi pelaksanaan musdesus di setiap desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses musyawarah berjalan sesuai ketentuan dan mencegah potensi permasalahan.

    “Dalam proses musyawarah desa khusus itu, kami sudah membuat petunjuk pelaksanaan bahwa inisiatif dari pembentukan musyawarah desa kelurahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa,” jelasnya.

    Kemenkop telah menetapkan tiga strategi dalam pembentukan Kopdes Merah Putih, yaitu pembentukan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, pengembangan kapasitas usaha koperasi yang sudah aktif dan berkinerja baik, serta revitalisasi koperasi yang tidak aktif atau lemah.

    Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Kopdes Merah Putih.

    Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Hukum dan HAM bahkan disebutnya akan membuat laman khusus pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk menangani pendirian koperasi di tingkat desa/kelurahan ini.

    Diharapkan, dengan sinergi ini, proses pendirian legalitas koperasi dapat berjalan lebih cepat setelah akta notaris disahkan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah mengkaji berbagai skema kombinasi pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan telah mendapat mandat melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyediakan anggaran melalui berbagai sumber, yakni APBN, APBD, hingga Himbara.

    Untuk Kopdes Merah Putih, anggaran APBN bisa diberikan kepada daerah melalui Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencakup komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu, dan Dana Desa.

    Kemudian di APBN, provinsi maupun kabupaten/kota juga mendapatkan transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambahnya.

    Skema lain yang dipertimbangkan juga termasuk sistem yang diterapkan dalam BUMDes, di mana modal awal bersumber dari Dana Desa yang kemudian berkembang melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga bisa mencicil kembali.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani APBN.

    Ferry mengatakan program itu dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025.

    Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025