Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto menggelar rapat terbatas (
ratas
) bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet menyebut bahwa ratas ini digelar Minggu (20/7/2025) siang.
Adapun rapat ini berlangsung tepat sebelum Prabowo melakukan perjalanan ke Kota Solo, Jawa Tengah, di sore harinya.
“Di hari Minggu siang ini,
Presiden Prabowo
Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dalam keterangan Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu.
Dari akun media sosial tersebut, terlihat rapat digelar secara terbatas dan secara virtual.
Terlihat pejabat yang hadir langsung yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sementara ada beberapa menteri yang hadir virtual, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamen Pertanian Sudaryono.
Seskab Teddy mengungkapkan, ratas ini digelar untuk membahas berbagai isu strategis sebelum Kepala Negara melakukan beberapa agenda pekan depan.
”
Ratas
ini dilaksanakan untuk membahas berbagai isu strategis, seperti ketersediaan beras dan bahan pangan, hingga percepatan pembangunan kampung nelayan,” ujar Teddy.
Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa ratas juga membahas kesiapan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Dibahas juga mengenai kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia, pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda, serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada sore hari ini.
Prabowo direncanakan akan menghadiri Kongres PSI di Kota Solo pada Minggu malam.
Kemudian, pada Senin (21/7/2025), Kepala Negara direncanakan akan meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP dan KKMP) di Klaten, Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ferry Juliantono
-
/data/photo/2025/07/20/687cc263b37fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?")
Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?
-
Seskab: Prabowo ratas di Halim bahas pangan hingga kampung nelayan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu siang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ratas tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari ketersediaan beras dan bahan pangan hingga percepatan pembangunan kampung nelayan.
“Di hari Minggu siang ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu.
Teddy mengatakan rapat tersebut digelar menjelang pelaksanaan sejumlah agenda Presiden pada pekan depan.
Selain bahan pangan dan pembangunan kampung nelayan, turut pula dibahas kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah dan pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda.
“Serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” ucap Seskab Teddy.
Dalam unggahan tersebut, Presiden Prabowo nampak melakukan konferensi video dengan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam ratas tersebut di antaranya Seskab Teddy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo yang akan diluncurkan sepanjang Juli 2025.
“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan dalam keterangan yang diterima, Minggu.
Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Catat, Syarat KopDes Merah Putih untuk Cairkan Pinjaman Himbara
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih harus mengajukan rencana bisnis untuk mendapatkan kucuran pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pengajuan rencana bisnis alias proposal itu menjadi salah satu mitigasi risiko gagal bayar KopDes kepada Himbara.
“Setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ketika dia ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan atau permodalan dari Himbara, nanti itu basisnya adalah pengajuan proposal atau rencana bisnis yang dibuat oleh KopDes kepada Himbara,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.
Nantinya, setiap rencana bisnis dari KopDes/Kel Merah Putih akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Himbara untuk memastikan kelayakan usaha.
“Jadi bukan main minta [pembiayaan] langsung kasih saja, nggak ada verifikasinya, nggak begitu. Semua diverifikasi,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengawasi perjalanan usaha KopDes/Kel Merah Putih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti praktik kecurangan (fraud).
Panel menjelaskan pengawasan KopDes/Kel Merah Putih juga harus melibatkan partisipasi warga desa. Menurutnya, semakin banyak warga desa yang terlibat, maka semakin besar pula rasa kepemilikan koperasi.
“Ketika ada rasa kepemilikan, maka secara langsung dia pasti akan mengawasi jalannya operasionalisasi usaha koperasi tersebut. Nah, itulah fungsi sosial kontrol akan terjadi berjalan,” terangnya.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himbara pada 22 Juli.
“Mulai 22 Juli, KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Dia menjelaskan, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Merujuk data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat.
Secara terperinci, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Kemudian, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.
Adapun, jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.
Rencananya, momen peluncuran KopDes/Kel Merah Putih ini akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.
KopDes/Kel Merah Putih juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2026, yang tertuang melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.
-
Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membentuk koperasi sekunder pasca pembentukan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pihaknya akan menyiapkan proses konsolidasi KopDes/Kel Merah Putih ke depan. Dalam hal ini, Kemenkop akan mendorong pembentukan koperasi sekunder di level kabupaten di Indonesia.
“Jadi nanti ke depan setelah berjalan, 80.000 koperasi [KopDes/Kel Merah Putih] ini akan kita dorong pembentukan sekunder-sekunder koperasi di kabupatennya,” kata Panel saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.
Panel menjelaskan, KopDes/Kel Merah Putih membutuhkan penghubung (hub) di level kabupaten untuk menjalankan usahanya.
“Karena nggak mungkin ini mereka jalan sendiri-sendiri. Harus ada hub-nya di level kabupaten. Nah, konsep semacam itu juga secara paralel kita siapkan,” ujarnya.
Sebab, dia menjelaskan bahwa status 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan koperasi primer, sehingga membutuhkan koperasi sekunder.
“Jadi, KopDes/Kel ini kan dia primer statusnya di masing-masing desa. Nanti harus ada koperasi sekunder di level kabupaten, semacam hub-nya,” ungkapnya
Dengan begitu, ke depan, Kemenkop akan mendorong agar operasional usaha KopDes berjalan efektif dan efisien, sehingga diperlukan koperasi sekunder di level kabupaten.
“Kami akan dorong nanti ke depan untuk efektif dan efisiensi daripada operasional usaha KopDes itu harus ada [koperasi] sekunder di level kabupaten. Nanti konsepnya juga kita kasih tahu kok,” terangnya.
Berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum.
Perinciannya, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Di sisi lain, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli.
“Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, serta bank penyalur.
Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
-
Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membentuk koperasi sekunder pasca pembentukan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pihaknya akan menyiapkan proses konsolidasi KopDes/Kel Merah Putih ke depan. Dalam hal ini, Kemenkop akan mendorong pembentukan koperasi sekunder di level kabupaten di Indonesia.
“Jadi nanti ke depan setelah berjalan, 80.000 koperasi [KopDes/Kel Merah Putih] ini akan kita dorong pembentukan sekunder-sekunder koperasi di kabupatennya,” kata Panel saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.
Panel menjelaskan, KopDes/Kel Merah Putih membutuhkan penghubung (hub) di level kabupaten untuk menjalankan usahanya.
“Karena nggak mungkin ini mereka jalan sendiri-sendiri. Harus ada hub-nya di level kabupaten. Nah, konsep semacam itu juga secara paralel kita siapkan,” ujarnya.
Sebab, dia menjelaskan bahwa status 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan koperasi primer, sehingga membutuhkan koperasi sekunder.
“Jadi, KopDes/Kel ini kan dia primer statusnya di masing-masing desa. Nanti harus ada koperasi sekunder di level kabupaten, semacam hub-nya,” ungkapnya
Dengan begitu, ke depan, Kemenkop akan mendorong agar operasional usaha KopDes berjalan efektif dan efisien, sehingga diperlukan koperasi sekunder di level kabupaten.
“Kami akan dorong nanti ke depan untuk efektif dan efisiensi daripada operasional usaha KopDes itu harus ada [koperasi] sekunder di level kabupaten. Nanti konsepnya juga kita kasih tahu kok,” terangnya.
Berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum.
Perinciannya, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Di sisi lain, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli.
“Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, serta bank penyalur.
Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
-
83.762 KopDes Bakal Kantongi Legalitas Jelang Peluncuran 21 Juli
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Desa Merah Putih alias 83.762 unit akan mengantongi badan hukum.
Adapun saat ini, sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, Papua Pegunungan menjadi provinsi yang mencatatkan badan hukum KopDes/Kel Merah Putih terendah.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025.
“Kan total desa seluruh Indonesia ada 83.762 desa/kelurahan. Artinya, kalau baru bicara sekarang 80.068 desa/kelurahan yang sudah SK [surat keputusan], artinya masih ada seribu sekian yang belum tercatatkan. Dan mayoritas berada di 6 provinsi Papua itu,” kata Widodo saat ditemui di Kantor AHU, Jumat (18/7/2025).
Terlebih, Widodo menyatakan proses pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan melalui sistem layanan AHU, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id yang terus beroperasi nonstop alias 7 hari 24 jam.
“SK itu jalan terus, keluar terus. Sampai dengan selesai 100% seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terbentuk sesuai dengan Peraturan Mendagri ada 83.762 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Widodo menjelaskan bahwa Kepala Negara RI juga meminta agar seluruh KopDes/Kel Merah Putih harus sudah beroperasi paling lambat 28 Oktober 2025.
“Puncaknya itu di Oktober, Presiden akan mencanangkan kembali seluruh koperasi yang sudah berbadan hukum harus sudah running memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sekarang baru SK badan hukumnya, nanti ada peresmiannya, gerai, dan mock-up,” ujarnya.
Selama Juli—Oktober 2025, sambung dia, akan dilakukan manajemen SDM hingga pembiayaan untuk mempercepat operasional KopDes/Kel Merah Putih guna memotong rantai pasok distributor, baik dari pertanian, gas, sembako, hingga perikanan.
Adapun, dari total 80.068 KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi badan hukum, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.
Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.
“Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 pondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.
“Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Dengan kata lain, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
Sementara itu, payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.
Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
-
Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mengganggu bisnis ritel di Tanah Indonesia.
Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengaku tidak merasa terancam dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih yang bakal meluncur pada 21 Juli 2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025.
“Kami tidak merasa ada ancaman terhadap hal itu [keberadaan 80.000 KopDes Merah Putih],” kata Solihin saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, justru kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih membuat masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. “Nggak apa-apa, kan semakin banyak semakin bagus. Indonesia potensinya besar,” ujarnya.
Adapun nantinya, kata dia, Kepala Negara RI akan menyampaikan fokus utama dari pendirian KopDes/Kel Merah Putih agar semakin terarah.
“Kan KopDes ini kan nanti pasti setelah peresmian dengan Pak Presiden [Prabowo Subianto] minggu depan nanti akan disampaikan konsentrasi ke mana, ke mana konsentrasinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Sampai dengan pertengahan Juli 2025, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus (musdesus) telah dilakukan, dengan 78.271 unit KopDes/Kel Merah Putih atau setara 96,45% telah mendapatkan pengesahan badan hukum.
Ferry juga memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudha bsia mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.
“Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Nantinya, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.
Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
Dia juga menyatakan payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lebih lanjut, pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.
Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
Ferry juga memastikan sebanyak 103 percontohan (mockup) KopDes/Kel Merah Putih telah siap, baik secara ekosistem bisnis maupun dari skema pembiayaan.
“Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tutupnya.
-
Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian
Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan adanya bab khusus yang membahas eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang masih dalam pembahasan di DPR RI.
“Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,” ungkap Wamenkop, pada acara diskusi publik dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78, di Jakarta, Rabu.
Alasannya, lanjut dia, Kopdes Merah Putih di masa depan akan mengintegrasikan dan melibatkan banyak unsur, melampaui 18 kementerian dan lembaga yang sudah terlibat sejak awal.
“Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya,” jelas Ferry dalam keterangan pers kementerian.
Ia mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam usulan teknokratis dan berkaitan erat dengan rencana memasukkan Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Kopdes/Kel Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha yang sudah berjalan, meliputi gerai sembako, elpiji, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.
Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.
Dia meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.
Terkait pembiayaan, Wamenkop menyebut bahwa modal yang diberikan kepada koperasi akan bergantung pada proposal bisnis yang diajukan ke lembaga keuangan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
Untuk menyukseskan program ini, Ferry menekankan kebutuhan akan basis data desa dan kelurahan yang riil dan presisi, seperti data jumlah penduduk pengguna gas elpiji atau data petani dan luas lahan.
Senada dengan Ferry, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf berharap Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.
“Kopdes/Kel Merah Putih harus bisa menyelamatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Almuzzammil.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah stigma negatif terhadap koperasi, khususnya di kalangan generasi muda.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran
JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa mulai digulirkan setelah peluncuran secara resmi pada 21 Juli mendatang.
Sekadar informasi, Kopdes Merah Putih memasuki tahapan akhir persiapan peluncuran. Rencananya, peluncuran akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025, dan terpusat di Klaten, Jawa Tengah.
Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga mengatakan pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.
Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
“InsyaAllah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 15 Juli.
Ferry memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) telah mendapatkan pengesahan badan hukum.
Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes/Kel ini, Ferry menjelaskan bahwa nantinya akan melibatkan kerja sama tiga pihak yaitu koperasi itu sendiri, distributor atau supplier, dan bank penyalur.
Nantinya, kata Ferry, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
Kemudian terkait dengan 103 percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.
“Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Kopdes harus mengantongi perencanaan yang matang. Setelah itu, Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon Rp3 miliar.
“Nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara. Pinjaman, plafon pinjaman. Tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 7 Juli.
Zulhas sapaan akrabnya bilang Kopdes Merah Putih harus memiliki lini bisnis yang jelas terlebih dahulu. Sehingga ketika permodalan masuk, nantinya dapat mendukung koperasi tumbuh dan berkembang.
“Kopdes ini kita bentuk dengan cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada, baru pembiayanya (masuk) nanti Rp3 miliar pinjaman,” jelasnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5250365/original/003971300_1749716061-1000060170.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kopdes Baru Diberi Pinjaman Modal Jika Untung – Page 3")
Kopdes Baru Diberi Pinjaman Modal Jika Untung – Page 3
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, mengatakan 18 Kementerian/ Lembaga (K/L) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, Jawa Tengah menggelar persiapan peluncuran program 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang akan dilakukan pada 21 Juli 2025 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Menkop menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/ Kel Merah Putih ini sudah mendekati finalisasi. Dipastikan 103 Kopdes/ Kel Merah Putih percontohan (Mockup) sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.
Melalui percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih ini diharapkan Kopdes lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi pada masa mendatang.
“Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” ujar Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kec.Wonosari, Kab.Klaten, Jawa Tengah, minggu (13/7/2025).
Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menkop didampingi oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi.
Serta turut hadir Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kabinet Merah Putih lainnya.
Pusat Layanan Ekonomi
Menkop memastikan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih ini bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat.
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes/ Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI.