Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Wamenkop Ferry Juliantono saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: Kemenkop

    Wamenkop: Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan proses harmonisasi aturan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) telah selesai. Ditargetkan pekan depan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan sehingga Kopdes dapat segera mengakses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan harmonisasi diperlukan karena seluruh prosedur pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih didasarkan pada Peraturan Menteri.

    Aturan Menteri itu yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes dan juga Peraturan Menteri (Permen) Desa dan PDT Nomor 10/2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes.

    “Kita akan segera keluarkan Juklak dan Juknis dari Satgas Nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” kata Wamenkop Ferry saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya serta pimpinan perwakilan Bank Himbara.

    Keberadaan Juklak dan Juknis ini kata Ferry, menjadi pedoman dasar dan penting untuk mempercepat operasionalisasi ribuan Kopdes di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang akan diterbitkan tersebut sekaligus menjawab masukan dari DPR maupun perbankan terkait kriteria dan prosedur dasar Kopdes/ Kel penerima pinjaman.

    “Hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VI ada rekomendasi masing-masing bank Himbara membuat aturan teknis terhadap Kopdes yang akan disalurkan. Kami pahami itu karena kita juga sedang menunggu PMK soal penempatan dana pemerintah di Bank Himbara,” jelas Ferry.

    Terbitnya Juklak dan Juknis, sebanyak 7.000an dari 16.000 Kopdes yang sudah terdaftar melalui microsite diproyeksikan dapat segera mengakses pembiayaan ke Bank Himbara untuk tahap awal. Tahap awal ini akan difokuskan pada Kopdes/ Kel yang telah memiliki sarana fisik yang memadai dan juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan.

    “Mereka bisa mengakses (pembiayaan) untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes/ Kel yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan,” kata Wamenkop Ferry.

    Dalam rakor ini, Wamenkop Ferry mengapresiasi inisiatif dari seluruh anggota Bank Himbara yang sigap menyusun aturan teknis mandiri terkait skema penyaluran pembiayaan bagi Kopdes/ Kel Merah Putih untuk menyempurnakan aturan teknis yang akan ditetapkan oleh Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Penyusunan aturan teknis dari setiap anggota Himbara ini sebenarnya cantolannya adalah tetap PMK Nomer 49/ 2025. Kemudian Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri (10/2025) untuk prosedur penyaluran,” kata Wamenkop.

    Di dalam juklak dan juknis tersebut memuat beberapa aspek penting yang perlu dilakukan Kopdes/ Kel Merah Putih untuk mengakses pembiayaan ke Bank Himbara seperti prosedur pengajuan proposal dan aspek teknis lainnya. Dikatakan Wamenkop Ferry bahwa salah satu kendala yang akan dihadapi untuk percepatan penyaluran pembiayaan kepada Kopdes/ Kel adalah keterbatasan penyusunan proposal dan minimnya kapasitas pengurus menjadi salah satu fokus pemerintah.

    Kemenkop mengambil peran sebagai penanggung jawab pelatihan pembuatan proposal bisnis agar koperasi siap secara administratif maupun manajerialnya. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana, pengawasan yang kuat, serta pelatihan yang terintegrasi, pemerintah optimistis pembiayaan Kopdes/ Kel Merah Putih oleh Himbara dapat berjalan efektif.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengingatkan agar seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terlibat untuk terus menjalin koordinasi yang erat dan saling gotong royong.

    “Ini etape berikutnya yang lebih sulit karena yang kita kerjakan ini bisnis yang harus untung. Jadi semua K/L harus merasa saling memiliki terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dan jangan hanya menganggap sebagai pelengkap saja,” ujar Riza. Dalam memperkuat fungsi pengawasan, Riza mengusulkan adanya satgas di tingkat kecamatan.  Hal ini diperlukan agar tingkat kegagalan dari Kopdes/ Kel Merah Putih dapat ditekan.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkop sebut Kopdes Merah Putih terpantau via microsite

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih terpantau via microsite

    Menteri Koperasi Budi Arie

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih terpantau via microsite
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 05:52 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan seluruh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sudah berbadan hukum agar segera masuk ke dalam satu sistem bernama Microsite Kemenkop. Sehingga, segala perkembangan langkahnya tergambar di dalam dashboard yang tersedia.

    “Karena digitalisasi bagi operasional Kopdes Merah Putih amat penting, maka kita akan mempercepat proses integrasi aplikasi digital BUMN dengan Kementerian Koperasi, sehingga semuanya bisa terintegrasi dengan baik,” ungkap Menkop, pada saat menerima audiensi dengan jajaran PT Telkom Indonesia, di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Di acara yang dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, dan seluruh Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi, Menkop menjabarkan bahwa dengan masuk di dalam Microsite, pihaknya akan bisa selalu memantau segala pergerakan Kopdes, baik dari sisi pengembangan model bisnis hingga tahap dan status pembiayaan dari Himbara.

    Dalam dashboard yang tersedia di Microsite, akan menampilkan pendataan desa (Kopdes), bisnis Kopdes, hingga proses pembiayaan dan pelaporan. “Kita juga bisa mengetahui berapa banyak Kopdes yang sudah mendapatkan pembiayaan dari Himbara,” kata Menkop.

    Menkop menginginkan pihaknya bisa memantau segala pergerakan Kopdes Merah Putih di tahap kedua (operasional dan pengembangan) seperti ketika bisa memantau di tahap pertama (proses pembentukan).

    Maka, Menkop mengingatkan bagi Kopdes Merah Putih yang belum tergabung dalam Microsite, mereka tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya seperti pengurusan bisnis keagenan (pupuk dan elpiji) hingga pembiayaan.

    “Tidak akan diproses bisnisnya bila belum terdata di Microsite, serta tidak akan diproses menjadi agen penjualan. Saat ini, tercatat sekitar 20 ribuan yang sudah terdata di Microsite. Saya berharap akhir Agustus ini semua Kopdes sudah masuk ke dalam sistem Microsite,” kata Menkop.

    Nantinya, menurut Menkop, masing-masing Kopdes bisa memperbarui sendiri data-datanya yang ada di Microsite, seperti foto pengurus, potensi desa, luas lahan bisnis Kopdes, data penduduk, dan sebagainya. “Ini yang akan kita integrasikan dengan modul-modul digital dari Telkom,” kata Menkop.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan Digi Koperasi berfungsi menghubungkan antara kementerian/lembaga (K/L), perusahaan BUMN, dan UMKM dalam program Kopdes Merah Putih. “Fungsi Digi Koperasi itu menghubungkan tiga besar, kementerian/lembaga (K/L), BUMN, dan Padi UMKM,” kata Faizal.

    Pertama, Digi Koperasi akan menghubungkan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya sebagai regulator.

    Kedua, Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan perusahaan BUMN, diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menyediakan funding untuk koperasi dan menghubungkan dengan perusahaan BUMN penyedia produk.

    Terdapat sebanyak tujuh perusahaan BUMN yang akan terlibat dalam menyuplai barang-barang bersubsidi terhadap Kopdes Merah Putih.

    “Contohnya, ada dengan Kimia Farma, Bulog, ID Food, Pos Indonesia sebagai logistik, dengan Pertamina ya, Pertamina Niaga, dan Pupuk Indonesia” ujar Faizal.

    Ketiga, hubungan dengan UMKM, dimana Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan UMKM melalui platform Padi UMKM yaitu marketplace berbasis Business to Business (B2B).

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkop tekankan pentingnya pelatihan bisnis pengurus KDMP

    Wamenkop tekankan pentingnya pelatihan bisnis pengurus KDMP

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya pelatihan dan asistensi bisnis kepada pengurus/pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Program pelatihan (pengembangan SDM koperasi) harus segera dimulai sambil kita finalisasi tahap operasionalisasi lainnya, jadi pelatihan ini memang harus segera dilakukan bagi pengurus dan pengelola koperasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkop adalah bekerja sama dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) terkait dukungan pengembangan KDMP melalui program Training of Trainer (ToT) pelatih/pemandu.

    Sinergi ini menjadi ajang strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengelola KDMP di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan orang, katanya, menjelaskan.

    “Lingkup kerja sama ini bertujuan mendampingi atau business assistance untuk Kopdes (KDMP) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Ferry.

    “Tetapi lebih dari itu kami ingin agar KGN dan Kopdes ini terbangun sebuah ekosistem bisnis dan usaha yang akan saling menguntungkan,” ujar dia.

    Menurut dia, Kemenkop tidak dapat berjalan sendiri untuk melakukan pelatihan peningkatan SDM bagi pengurus/pengelola KDMP secara nasional.

    Oleh sebab itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik swasta, Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya atau bahkan institusi/ lembaga berbadan hukum seperti KGN.

    Sinergi dan kerja sama dengan KGN ini, lanjut Ferry, diharapkan akan mempercepat upaya Kemenkop dalam mengembangkan dan meningkatkan SDM pengurus/pengelola KDMP sehingga diharapkan dapat memiliki kompetensi yang mumpuni dan unggul.

    Dengan begitu, KDMP yang dikelola akan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Kemenkop juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggunakan fasilitas balai latihan yang dimilikinya di berbagai daerah dan juga balai milik komunitas,” ujar Ferry.

    “Kami juga kerja sama dengan universitas dan organisasi yang relevan untuk program pelatihan pengembangan SDM pengurus Kopdes,” katanya.

    Program ToT itu ditargetkan dapat menjangkau lebih 80.000 unit KDMP yang tersebar di desa dan kelurahan dengan melibatkan antar pemangku kepentingan termasuk KGN.

    Melalui masifnya pelaksanaan ToT diyakini akan mempercepat kesiapan SDM pengelola/pengurus koperasi untuk menjalankan aktivitas bisnis/usahanya berbasis pada potensi dari masing-masing koperasi.

    “Kami dari KGN ingin membantu Kopdes untuk menciptakan pemandu yang andal. Saya kagum pada Presiden Prabowo Subianto yang memikirkan jauh ke depan salah satunya melalui program strategis seperti Kopdes Merah Putih ini,” kata Ketua Umum KGN Jasmin Kartiasa Setiawan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

    Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan sedang menyiapkan operasional terkait perluasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui kanal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi serempak pada rentang Agustus hingga September tahun ini.

    “Nanti Satgas provinsi dan kabupaten/kota mulai melaksanakan persiapan untuk operasionalnya,” kata Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Menurutnya, penyaluran beras SPHP juga menjadi bagian dari fungsi Kopdes Merah Putih sebagai gerai penjualan stok pangan masyarakat. Selain itu, Ferry juga menggarisbawahi peran Kopdes sebagai off-taker alias pihak yang membeli produk pertanian, termasuk beras.

    Dengan demikian, persebaran Kopdes Merah Putih di seluruh provinsi diharapkan dapat menjadi sarana percepatan penyaluran program-program pemerintah.

    “Jadi 15.000 itu per provinsi masing-masing 400 Kopdes yang siap dioperasionalkan. Jad,i kan harus itu [penyaluran beras SPHP]. Itu bagus,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras murah atau beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

    I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

    “Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).

    Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

    Sementara itu, distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih dilaporkan melonjak dalam sepekan. Per 1 Agustus, beras yang disalurkan berada pada posisi 53,72 ton, lantas naik 97,32% hingga mencapai 106 ton pada 8 Agustus.

  • Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional apotek dan klinik desa di bawah pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan secara luas pada akhir Agustus 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyepakati relaksasi sejumlah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan apotek desa dan klinik desa itu.

    “Harapannya pada akhir bulan ini akan keluar peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yang nanti akan diikuti oleh Kementerian Investasi untuk perizinan dalam pengelolaan apotek dan klinik desa serta yang lain-lainnya,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, upaya ini dilakukan seiring dengan hasil pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Bali beberapa waktu lalu, yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus-September tahun ini.

    Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih nantinya dapat melayani penjualan obat dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar Kopdes.

    Dia menjelaskan bahwa perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, juga menyambut baik gagasan untuk menyuplai obat dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jual di apotek desa dapat lebih murah.

    “Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa apotek desa cukup dikelola oleh tenaga kefarmasian tanpa kewajiban apoteker, dan tidak memerlukan perizinan baru selama dilembagakan dalam Kopdes.

    Selain relaksasi aturan, Kemenkes juga akan menerbitkan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan operasional apotek dan klinik desa di bawah kelembagaan program prioritas pemerintah ini.

    “Jadi nanti peraturannya tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan teknis yang konvensional, tidak perlu IMB [izin mendirikan bangunan] lagi, tidak perlu strategi usaha lagi karena sudah melekat di Koperasi Desa,” kata Dante.

    Menurutnya, relaksasi aturan tersebut juga akan diterapkan dalam sistem kerja sama antara Kopdes dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih maksimal.

  • Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

    Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan bahwa industri farmasi telah sepakat untuk menyuplai obat-obatan kepada Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan bahwa apotek desa di bawah naungan Kopdes nantinya akan mendapatkan obat dari perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jualnya pun dapat lebih murah.

    “Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” kata Ferry di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Ketika ditanya perihal manajemen risiko perusahaan farmasi terkait kesepakatan tersebut, dia memandang bahwa suplai obat ke Kopdes Merah Putih tidak akan berdampak signifikan terhadap profit mereka.

    Pasalnya, skema ini merupakan penugasan pemerintah, sehingga perusahaan juga memiliki diskresi.

    Ferry menjelaskan bahwa hal ini telah dipahami seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi mengenai gerai klinik dan apotek Kopdes Merah Putih yang berlangsung sore ini.

    “BPJS Kesehatan juga tadi sudah menyetujui bahwa obat-obatan yang dijual di puskesmas bisa dijual di [apotek] desa. Jadi ini menarik, alhamdulillah keputusannya juga memberikan pemahaman yang lebih baik buat teman-teman semuanya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

    Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih tersebut dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

    “Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%—50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%—20% dari harga yang dijual di Indomaret,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

  • Kopdes Merah Putih Bisa Turunkan Harga Pangan hingga Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja – Page 3

    Kopdes Merah Putih Bisa Turunkan Harga Pangan hingga Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diproyeksikan dapat menurunkan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lewat dalam Instagram @smindrawati.

    Hingga Juli 2025, lanjut Sri Mulyani, lebih dari 80 ribu KDMP sudah terbentuk dan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Koperasi Desa Merah Putih menjadi program strategis untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

    “Kehadiran KDMP tidak hanya menyederhanakan rantai distribusi, tetapi juga diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok,” kata dia, dikutip Senin (11/8/2025).

    Selain itu, kata Sri Mulyani, kehadiran KDMP dapat meningkatkan nilai tukar petani, membuka hingga 2 juta lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi desa.

    “Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026.Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” tutup dia.

    Fungsi Penting Kopdes Merah Putih Bagi Masyarakat

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebut bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan berfungsi sebagai offtaker dari hasil produk masyarakat desa, seperti produk pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Termasuk produk kerajinan dan kuliner.

    “Bahkan, diharapkan menjadi garda terdepan dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan dan energi nasional,” ungkap Wamenkop, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 dan Menerima Penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

     

     

  • Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:38 WIB

    Elshinta.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop). 

    Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih mengalami lonjakan signifikan dan menjadi catatan positif bagi Kemenkop.

    Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan 18 Kementerian/ Lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.

    “Startnya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8).

    Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif. Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial tercatat terkait isu Kopdes/Kel Merah Putih. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi. “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya. 

    Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat. Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten, dan berbasis data, Kemenkop optimistis Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

    Sementara untuk menjawab pertanyaan publik khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan. 

    “Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” sambung Menkop.

    Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara salah satunya seperti BNI. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

    “Semua harus serba digital jadi saya harap BNI bisa lebih maju dalam digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.

    Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih akan menjadi alat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa komoditas utama masyarakat di desa akan didistribusikan dan dipenuhi melalui gerai-gerai yang dikelola Kopdes/Kel Merah Putih. Sebagai contoh, sembako, gas LPG 3 KG, Pupuk bersubsidi, pembiayaan yang murah dan lainnya akan difasilitasi melalui Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. 

    Dalam memudahkan sistem pendistribusian komoditas strategis masyarakat, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan bermitra dengan beberapa pihak lainnya seperti suplier atau distributor dan perbankan. Wamenkop menegaskan bahwa dengan sinergi yang dibangun dalam ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut diyakini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dasar yang dibutuhkan sehari-hari. 

    Sementara itu Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk  Alexandra Askandar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti program Kopdes/ Kel Merah Putih. Menurutnya Koperasi sebagai salah satu entitas usaha yang memiliki hubungan historis yang erat dengan BNI sebagai Bank BUMN karena gagasan pendirian koperasi dan Bank BNI diinisiasi oleh orang yang sama yaitu Margono Djojohadikoesoemo.

    “Ke depan kami akan terus mendukung program – program prioritas pemerintah yang secara spesifik kita bahas hari ini yaitu Kopdes/ Kel Merah Putih terutama peran perbankan dapat memberikan dukungan dalam memajukan Kopdes,” kata Alexandra.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga tinjau ketahanan energi di Babel

    Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga tinjau ketahanan energi di Babel

    Pangkalpinang, Babel (ANTARA) – Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kondisi operasional Integrated Terminal (IT) Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai basis ketahanan energi masyarakat di Bangka Belitung.

    “Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi operasional terminal energi di daerah ini,” kata Komisaris Pertamina Patra Niaga Ferry Juliantono di Pangkalpinang, Babel, Jumat.

    Ia mengatakan kunjungan ke IT Pangkalbalam ini dalam rangka evaluasi dan pengawasan operasional perusahaan di lini hilir energi nasional.

    “Dalam kunjungan ini, kami juga menyerap masukan terkait tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian energi, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

    Ia menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung atas keberlangsungan distribusi energi dan antisipasi terhadap potensi gangguan operasional.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat langsung proses operasional IT Pangkalbalam serta mendalami isu pendangkalan alur yang berpotensi mempengaruhi kelancaran distribusi energi di Pulau Bangka ini,” ujarnya.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Erwin Dwiyanto mengapresiasi atas dukungan dan perhatian Dewan Komisaris terhadap keberlangsungan operasional energi di wilayah Bangka Belitung.

    “Kami menyambut baik arahan dari Dewan Komisaris dan terus berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi di Bangka Belitung. Upaya mitigasi telah kami siapkan termasuk koordinasi intensif dengan para stakeholder terkait untuk mengatasi tantangan operasional di lapangan,” ujarnya.

    Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan pelayanan energi berjalan dengan aman, andal, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Sebagai tindak lanjut, Pertamina juga telah melakukan kunjungan audiensi ke Gubernur Bangka Belitung guna memperkuat sinergi dan dukungan terhadap kelancaran operasional energi, khususnya di wilayah kerja regional Sumbagsel di provinsi kepulauan ini,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.