Xcloud.id

Tag: Ferry Juliantono

  • Viral Budi Arie Unfollow IG Prabowo Usai Dicopot dari Kabinet, Netizen: Mau Ngadu ke Solo?

    Viral Budi Arie Unfollow IG Prabowo Usai Dicopot dari Kabinet, Netizen: Mau Ngadu ke Solo?

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, pada Senin (8/9). Pemecatan itu berakibat dengan dilantiknya Wakil Menteri Koperasi sekaligus kader Partai Gerindra, Ferry Juliantono, naik menggantikan posisi Menteri Koperasi.

    Keputusan tersebut menguatkan dominasi Gerindra di lingkar kabinet, setelah beberapa pos menteri strategis juga diisi kader partai berlambang kepala garuda itu.

    Pencopotan Budi Arie sendiri tak lepas dari isu kontroversial. Sejumlah warganet mengaitkan langkah Prabowo dengan kasus judi online yang pernah menyeret namanya saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Bahkan, warganet menemukan bahwa loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tidak lagi mengikuti alias meng-unfollow akun Instagram resmi Presiden Prabowo Subianto, Selasa (9/9).

    Banyak komentar negatif menyasar unggahan Budi Arie dalam akun media sosial Instagram. Budi Arie menyampaikan terima kasih telah dipercaya Presiden Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam media sosial Instagram.

    Unggahan itu diserbu ratusan netizen. Mereka mempertanyakan mengapa Budi Arie meng-unfollow akun Prabowo. “Kok IG Prabowo di unfollow,” tulis akun @firman_reijnders.jr.

    Warganet lain berkomentar apakah Budi Arie merasa sakit hati setelah dipecat dari posisi Menteri Koperasi. “Sesakit itu kah Pak Bud? Sampe IG Pak Prabowo diunfoll,” komentar akun @hanif.gibran22.

    Namun, warganet lain menemukan bahwa kini Budi Arie kembali memfollow IG Prabowo. “Tadi di unfollow sekarang di follow lagi,” komentar @hasibuan7405.

    Tak heran, wargenat juga menyebut bahwa Budi Arie akan melapor ke Solo. Mengingat, Budi Arie merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo).

    “Mau ngadu ke Solo pasti ini,” tulis akun @heygun_

  • Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Budi Arie Setiadi mengaku tak terkejut dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merombak kabinet dan mengganti posisinya sebagai menteri koperasi.

    Jabatan tersebut kini diemban oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat wakil menteri koperasi.

    “Ya enggak ada yang perlu kaget, biasa saja,” kata Budi Arie usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Budi Arie mengaku baru mendapatkan kabar tersebut sekitar pukul 14.30 WIB Senin (8/9). Sebelum pelantikan para menteri baru di Istana Merdeka, Senin (8/9) sore, Budi Arie didampingi Ferry Juliantono sedang berada di ruangan Komisi VI DPR RI untuk mengikuti rapat kerja serta membahas rencana kerja dan anggaran pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Budi Arie mengatakan menghormati penuh keputusan Presiden dan menegaskan akan terus mendukung kepemimpinan Prabowo.

    Saat ditanya tentang rencana ke depan setelah tidak lagi jadi menteri, Budi Arie mengatakan bahwa ia akan tetap mengabdi kepada rakyat.

    “Pokoknya kami setia di garis rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujarnya.

    Mengenai kemungkinan mendapatkan jabatan baru, Budi Arie enggan berspekulasi, sebab itu adalah hak prerogatif presiden. Ia juga merasa tidak perlu menitipkan pesan khusus kepada Ferry, karena ia yakin penggantinya tersebut sudah sangat memahami seluk-beluk dunia koperasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9).

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VI sebut Ferry Juliantono sosok tepat jabat Menkop

    Anggota Komisi VI sebut Ferry Juliantono sosok tepat jabat Menkop

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyebut Ferry Juliantono merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Menurut dia, Ferry Juliantono merupakan figur yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu strategis koperasi serta memahami berbagai tantangan dan potensi pengembangannya di Indonesia.

    “Beliau sudah lama berinteraksi dengan dunia koperasi, sehingga tidak membutuhkan waktu adaptasi yang panjang. Yang harus menjadi fokus beliau sekarang adalah mengawal program strategis Presiden, khususnya Koperasi Merah Putih dan Desa Merah Putih,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi bukti nyata peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Ferry, Kemenkop diharapkan tampil sebagai ujung tombak memastikan program tersebut berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Di samping itu, Firnando mengapresiasi karakter Ferry Juliantono yang kooperatif, terbuka, dan mau mendengar aspirasi berbagai pihak.

    “Saya sudah bermitra dengan beliau di Komisi VI DPR RI. Karakternya sangat baik, komunikatif, dan mau mendengar. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Ferry adalah paket lengkap untuk memimpin Kementerian Koperasi di masa yang penuh tantangan ini,” katanya.

    Legislator bidang perdagangan itu menaruh harapan besar agar Ferry Juliantono dapat segera mengakselerasi program-program yang belum optimal, khususnya di sektor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dia menilai masih terdapat pekerjaan rumah (PR) yang perlu dituntaskan, terutama terkait pencairan dana operasional dan finalisasi petunjuk teknis mengingat alokasi dana sebesar Rp16 triliun dari Himbara sudah siap untuk dicairkan.

    “Pak Ferry harus memberi konsentrasi penuh pada hal-hal yang masih tertunda. Pekerjaan yang belum tuntas, program yang belum berjalan optimal, dan agenda strategis yang masih menjadi PR harus segera dikerjakan,” ucapnya.

    Menurut dia, hanya dengan begitu Kemenkop bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan, sekaligus menyukseskan salah satu program andalan Presiden dalam memperkuat koperasi Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru, menggantikan Budi Arie Setiadi. Adapun serah terima jabatan dari Budi Arie kepada Ferry digelar pada Selasa ini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Solar Panel, Mandat dari Prabowo

    Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Solar Panel, Mandat dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap mandat tambahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Koperasi (Menkop) 2025–2029 Ferry Joko Juliantono. Salah satunya perangkat pembangkit listrik tenaga surya (solar panel).

    Untuk diketahui, Ferry Juliantono merupakan nahkoda baru di Kemenkop yang menggantikan posisi Budi Arie Setiadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo.

    Menkop Ferry mengatakan Kepala Negara RI memberikan mandat terkait Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih yang bakal dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya (solar panel). Keberadaannya diharapkan bisa menghasilkan energi di setiap desa.

    “Presiden [Prabowo Subianto] kemarin pada pertemuan di Hambalang menambahkan kegiatan bahwa Koperasi Desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel, yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi suatu badan energi,” kata Ferry seusai Serah Terima Jabatan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Namun, Ferry menjelaskan bahwa KopDes Merah Putih yang dilengkapi pembangkit listrik ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya.

    Pasalnya, untuk saat ini, unit usaha KopDes/Kel Merah Putih akan berfokus pada enam jenis gerai usaha. Perinciannya, gerai sembako, gerai apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit simpan pinjam, serta gerai pergudangan dan logistik.

    “Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di desa-desa. Ini akan kami buka,” imbuhnya.

    Dalam hal pembiayaan, Ferry menerangkan plafon pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara) senilai Rp3 miliar untuk setiap KopDes Merah Putih akan mulai bisa dicairkan.

    Namun, sambung dia, pemerintah terlebih dahulu bakal melakukan sosialisasi terhadap seluruh KopDes/Kel Merah Putih.

    “Satu mingguan ini kami akan sosialisasi intensif untuk memberi pelajaran bagaimana pengurus-pengurus Koperasi Desa itu bisa melakukan tata cara pencairan dari plafon yang sudah disediakan oleh kita,” tuturnya.

    Adapun, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih telah mengantongi lampu hijau dari Komisi VI DPR untuk menjadi proyek unggulan, yakni proyek strategis nasional.

    Dia juga menjelaskan bahwa ke depan Undang-Undang Perkoperasian akan memasukkan KopDes Merah Putih pada bab setiap bab dan pasal setiap pasal.

    “Dengan adanya Koperasi Desa kita pun juga akan menyesuaikan Undang-Undang Perkoperasian ini akan memasukkan bab dan pasal-pasal tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga karena sudah ada perombakannya lebih dari 60%,” tuturnya.

    Nantinya, beleid itu akan menjadi Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, yang diharapkan UU tersebut akan memperkuat payung hukum dan secara basis operasional.

  • Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,”

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menyebut perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan dari masyarakat.

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,” kata pakar politik dari Unand, Prof Asrinaldi di Kota Padang, Selasa.

    Penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu menilai perombakan kabinet jilid dua itu tidak lepas dari kejadian unjuk rasa beberapa waktu lalu, atas kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak memperhatikan kondisi bangsa.

    Prof Asrinaldi berpandangan eks Menteri Pertahanan Ke-26 periode 2019 hingga 2024 tersebut menyadari kekecewaan publik dan menjadikannya sebagai sebuah masukan sehingga memutuskan perombakan kabinet.

    “Tentu saja kita mengapresiasi langkah Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Prof Asrinaldi melihat perombakan kabinet belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat salah satunya penggantian Kapolri. Kendati demikian, ia memahami hal itu merupakan hak prerogatif kepala negara untuk melakukan reshuffle.

    Ia menyakini Presiden Prabowo akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja menteri lainnya. Artinya, perombakan kabinet masih terbuka lebar terjadi kapanpun yang mengindikasikan posisi menteri-menteri lainnya juga belum dalam posisi aman.

    “Selain faktor kinerja menteri, saya melihat perombakan kabinet oleh presiden juga atas penerimaan masyarakat secara politik karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan,” kata dia.

    Untuk diketahui, perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 8 September merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 19 Februari 2025 Presiden mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Keputusan reshuffle diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden. Beberapa posisi menteri yang mengalami pergantian antara lain Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Untuk Menteri Keuangan diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin. Kemudian Presiden menunjuk Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Di saat bersamaan Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.​​​

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Titip ke Menkop Baru: Koperasi Makin Inklusif

    Budi Arie Titip ke Menkop Baru: Koperasi Makin Inklusif

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koperasi (Menkop) 2024–2025 Budi Arie Setiadi menitipkan pesan kepada Ferry Joko Juliantono yang kini menjabat sebagai Menkop 2025–2029. 

    Budi Arie mengatakan bahwa kini tongkat estafet kepemimpinan Kemenkop berada di tangan Ferry Juliantono.

    Dia meyakini, program Kemenkop akan semakin berkembang seiring dengan adanya Ferry Juliantono yang kini menjabat sebagai Menkop baru.

    “Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau [Ferry Joko Juliantono], program-program yang telah kita bangun, pondasinya akan perlu diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh,” kata Budi Arie dalam sambutan Serah Terima Jabatan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie berharap nahkoda Kemenkop baru akan menjadikan koperasi semakin inklusif, berdaya saing, hingga menjadi pilar kemandirian ekonomi.

    “Saya menitipkan harapan besar agar di bawah kemimpinan baru, koperasi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini kepemimpinan dan semangat baru akan membuat Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih membawa manfaat nyata bagi rakyat dari desa hingga kota, begitu pula dari pelosok hingga pusat negeri.

    Namun, dia menekankan bahwa serah terima jabatan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan perjalanan baru penuh harapan untuk menguatkan koperasi ke depan.

    “Saya bangga pernah berdiri di barisan ini bersama kalian semua, pejuang koperasi Indonesia. Karena doa saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap langkah kita, menguatkan ikatan silaturahmi, dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta,” tandasnya.

  • Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih kini bisa berperan sebagai pangkalan resmi dalam pendistribusian LPG 3 kg.

    Ferry mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dan rapat dengan kementerian terkait agar Kopdes Merah Putih bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg, meskipun sebelumnya regulasi hanya menempatkan kopdes sebagai subpangkalan.

    “Meskipun Keputusan Menteri ESDM-nya menetapkan kopdes sebagai subpangkalan, tetapi hasil diskusi rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu menetapkan risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan,” kata Ferry setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Ferry, yang menggantikan menteri sebelumnya Budi Arie Setiadi, menambahkan jumlah tabung dan skema distribusi akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Ia menambahkan, kopdes di desa dengan populasi besar akan diakomodasi sebagai pangkalan, sementara yang berada di daerah dengan sedikit anggota akan berfungsi sebagai subpangkalan.

    Selain itu, Ferry juga menjamin harga jual LPG 3 kg di kopdes akan disesuaikan dengan harga agen. Langkah ini diambil untuk memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa.

    Sebelumnya, beberapa kopdes sempat mengeluhkan adanya kendala dalam penjualan LPG 3 kg, karena terhalang regulasi.

    Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, Adung KS Utomo, sempat menyatakan bahwa koperasi mereka belum bisa menjual LPG 3 kg karena terhalang Kepmen ESDM.

    “(Kepmen) itu yang menjadikan KKMP menjadi subpangkalan, bukan lagi menjadi pangkalan. Sementara tentang aturan mainnya, berapa harga yang boleh kami jual di subpangkalan itu masih belum diatur, sehingga dari Patra Niaga melalui agen-agen yang lainnya, mereka enggak bisa memasok ke kami,” ujar Adung.

    Senada, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengatakan ada perubahan status kopdes yang semula pangkalan menjadi subpangkalan. Dengan status tersebut, kopdes tersebut hanya akan menerima 10 tabung per pekan, jauh berkurang dari 50 tabung sebelumnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Tak lagi jadi menteri, Budi Arie: “Saya terima keputusan Presiden”

    Tak lagi jadi menteri, Budi Arie: “Saya terima keputusan Presiden”

    Jakarta (ANTARA) – Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa dirinya menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait perombakan kabinet yang diumumkan pada Senin (8/9) yang sekaligus menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai menteri koperasi.

    Posisi Budi Arie sebagai menteri digantikan oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri koperasi.

    Saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa, Budi Arie mengatakan bahwa penggantinya bukanlah sosok baru dan telah memahami seluk-beluk koperasi dengan sangat baik.

    “Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun, fondasinya akan diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh,” katanya.

    Budi Arie juga mengenang masa pengabdiannya sejak 2024. Ia mengaku bangga melihat seluruh tim bekerja sama dan menorehkan capaian berarti, seperti memperkuat koperasi, mendorong digitalisasi, serta mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Baginya, program-program tersebut bukan sekadar pekerjaan, melainkan ikhtiar tulus untuk membangun ekonomi akar rumput dan meneguhkan kemandirian bangsa di era digital.

    Ia pun menitipkan pesan agar di bawah kepemimpinan Ferry Juliantono, koperasi bisa menjadi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa.”

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diganti oleh Presiden Prabowo Subianto karena perlu adanya tenaga dan semangat baru untuk mengatasi problematika di sektor pekerja migran.

    Berdasarkan pengawasan DPR, menurut dia, sektor pekerja migran masih memiliki beragam permasalahan. Dia mengatakan proteksi bagi pekerja migran pun harus terus ditingkatkan, selain memikirkan pendapatan devisa.

    “Presiden juga melakukan reshuffle ini bagaimana dengan tenaga baru, semangat baru, bisa lebih fresh lebih kerjanya sesuai dengan yang diharapkan,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran. Jangan sampai, kata dia, pekerja-pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri, proteksinya tidak mendapat kejelasan.

    “Anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang itu harus betul-betul terlindungi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI dan melantik Mukhtaruddin sebagai menteri yang baru. Mukhtaruddin sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

    Selain Menteri P2MI, Prabowo juga melantik Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun Menkopolkam akan dijabat oleh penjabat sementara, sedangkan Menpora yang baru sejauh ini belum dilantik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.