Tag: Ferry Juliantono

  • Budi Arie Titip ke Menkop Baru: Koperasi Makin Inklusif

    Budi Arie Titip ke Menkop Baru: Koperasi Makin Inklusif

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koperasi (Menkop) 2024–2025 Budi Arie Setiadi menitipkan pesan kepada Ferry Joko Juliantono yang kini menjabat sebagai Menkop 2025–2029. 

    Budi Arie mengatakan bahwa kini tongkat estafet kepemimpinan Kemenkop berada di tangan Ferry Juliantono.

    Dia meyakini, program Kemenkop akan semakin berkembang seiring dengan adanya Ferry Juliantono yang kini menjabat sebagai Menkop baru.

    “Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau [Ferry Joko Juliantono], program-program yang telah kita bangun, pondasinya akan perlu diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh,” kata Budi Arie dalam sambutan Serah Terima Jabatan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie berharap nahkoda Kemenkop baru akan menjadikan koperasi semakin inklusif, berdaya saing, hingga menjadi pilar kemandirian ekonomi.

    “Saya menitipkan harapan besar agar di bawah kemimpinan baru, koperasi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini kepemimpinan dan semangat baru akan membuat Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih membawa manfaat nyata bagi rakyat dari desa hingga kota, begitu pula dari pelosok hingga pusat negeri.

    Namun, dia menekankan bahwa serah terima jabatan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan perjalanan baru penuh harapan untuk menguatkan koperasi ke depan.

    “Saya bangga pernah berdiri di barisan ini bersama kalian semua, pejuang koperasi Indonesia. Karena doa saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap langkah kita, menguatkan ikatan silaturahmi, dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta,” tandasnya.

  • Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih kini bisa berperan sebagai pangkalan resmi dalam pendistribusian LPG 3 kg.

    Ferry mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dan rapat dengan kementerian terkait agar Kopdes Merah Putih bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg, meskipun sebelumnya regulasi hanya menempatkan kopdes sebagai subpangkalan.

    “Meskipun Keputusan Menteri ESDM-nya menetapkan kopdes sebagai subpangkalan, tetapi hasil diskusi rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu menetapkan risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan,” kata Ferry setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Ferry, yang menggantikan menteri sebelumnya Budi Arie Setiadi, menambahkan jumlah tabung dan skema distribusi akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Ia menambahkan, kopdes di desa dengan populasi besar akan diakomodasi sebagai pangkalan, sementara yang berada di daerah dengan sedikit anggota akan berfungsi sebagai subpangkalan.

    Selain itu, Ferry juga menjamin harga jual LPG 3 kg di kopdes akan disesuaikan dengan harga agen. Langkah ini diambil untuk memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa.

    Sebelumnya, beberapa kopdes sempat mengeluhkan adanya kendala dalam penjualan LPG 3 kg, karena terhalang regulasi.

    Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, Adung KS Utomo, sempat menyatakan bahwa koperasi mereka belum bisa menjual LPG 3 kg karena terhalang Kepmen ESDM.

    “(Kepmen) itu yang menjadikan KKMP menjadi subpangkalan, bukan lagi menjadi pangkalan. Sementara tentang aturan mainnya, berapa harga yang boleh kami jual di subpangkalan itu masih belum diatur, sehingga dari Patra Niaga melalui agen-agen yang lainnya, mereka enggak bisa memasok ke kami,” ujar Adung.

    Senada, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengatakan ada perubahan status kopdes yang semula pangkalan menjadi subpangkalan. Dengan status tersebut, kopdes tersebut hanya akan menerima 10 tabung per pekan, jauh berkurang dari 50 tabung sebelumnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Tak lagi jadi menteri, Budi Arie: “Saya terima keputusan Presiden”

    Tak lagi jadi menteri, Budi Arie: “Saya terima keputusan Presiden”

    Jakarta (ANTARA) – Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa dirinya menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait perombakan kabinet yang diumumkan pada Senin (8/9) yang sekaligus menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai menteri koperasi.

    Posisi Budi Arie sebagai menteri digantikan oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri koperasi.

    Saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa, Budi Arie mengatakan bahwa penggantinya bukanlah sosok baru dan telah memahami seluk-beluk koperasi dengan sangat baik.

    “Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun, fondasinya akan diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh,” katanya.

    Budi Arie juga mengenang masa pengabdiannya sejak 2024. Ia mengaku bangga melihat seluruh tim bekerja sama dan menorehkan capaian berarti, seperti memperkuat koperasi, mendorong digitalisasi, serta mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Baginya, program-program tersebut bukan sekadar pekerjaan, melainkan ikhtiar tulus untuk membangun ekonomi akar rumput dan meneguhkan kemandirian bangsa di era digital.

    Ia pun menitipkan pesan agar di bawah kepemimpinan Ferry Juliantono, koperasi bisa menjadi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa.”

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diganti oleh Presiden Prabowo Subianto karena perlu adanya tenaga dan semangat baru untuk mengatasi problematika di sektor pekerja migran.

    Berdasarkan pengawasan DPR, menurut dia, sektor pekerja migran masih memiliki beragam permasalahan. Dia mengatakan proteksi bagi pekerja migran pun harus terus ditingkatkan, selain memikirkan pendapatan devisa.

    “Presiden juga melakukan reshuffle ini bagaimana dengan tenaga baru, semangat baru, bisa lebih fresh lebih kerjanya sesuai dengan yang diharapkan,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran. Jangan sampai, kata dia, pekerja-pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri, proteksinya tidak mendapat kejelasan.

    “Anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang itu harus betul-betul terlindungi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI dan melantik Mukhtaruddin sebagai menteri yang baru. Mukhtaruddin sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

    Selain Menteri P2MI, Prabowo juga melantik Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun Menkopolkam akan dijabat oleh penjabat sementara, sedangkan Menpora yang baru sejauh ini belum dilantik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat negara yang terdampak perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koperasi yang baru, yakni Ferry Juliantono, pada Senin (8/9) kemarin.

    Sebelumnya, Ferry Juliantono adalah Wakil Menteri Koperasi. Adapun Budi Arie di era pemerintahan Jokowi pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari 2019-2023.

    Kemudian, di akhir jabatan Jokowi, Budi Arie ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari 2023-2024. Salah satu isu yang diprioritaskan Budi Arie selama menjadi Menkominfo adalah pemberantasan aktivitas judi online (judol) di Tanah Air.

    Prabowo kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Tak sampai setahun, Budi Arie akhirnya harus keluar dari pemerintahan.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini,” kata dia.

    Budi Arie juga menitip pesan bagi masyarakat Indonesia.

    “Mari kita tetap bersatu, rukun, saling mendukung, dan terus bekerja keras demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ia memungkasi.

    Selain Budi Arie, ada beberapa menteri yang turut diganti. Beberapa di antaranya adalah Sri Mulyani yang diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), serta Abdul Kadir Karding yang diganti Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Mentero Olahraga (Menpora) juga diganti, tetapi belum disebut sosok penggantinya.

    Selain itu, dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo mengangkat M. Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar sebagai wakil menteri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PPP Sumut: Reshuffle menteri beri harapan baru bagi kemajuan

    PPP Sumut: Reshuffle menteri beri harapan baru bagi kemajuan

    Sebagai warga masyarakat, kita mendukung langkah presiden. Apalagi kita kan penganut sistem pemerintah presidensial. Keseiramaan langkah dan kebijakan menteri dan Presiden itu menjadi pasti

    Medan (ANTARA) – DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (Sumut) menilai reshuffle atau pergantian menteri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi kemajuan bangsa, terutama dalam merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah.

    “Dengan menteri yang baru akan ada suasana baru, harapan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat,” ujar Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumut Usman Effendi Sitorus, di Medan, Selasa.

    Menurutnya, pergantian menteri merupakan upaya Presiden dalam menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan.

    “Saya kira reshuffle kabinet yang dilakukan oleh pak Prabowo adalah langkah tepat untuk memecahkan kebuntuan politik selama ini,: kata dia.

    Oleh karena itu, dia berharap menteri tersebut harus dihormati seluruh elemen masyarakat karena merupakan hak prerogatif Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan

    Dia meyakini menteri yang baru dilantik tersebut merupakan tokoh yang dipercaya dalam menjalankan program pemerintah pusat.

    “Sebagai warga masyarakat, kita mendukung langkah presiden. Apalagi kita kan penganut sistem pemerintah presidensial. Keseiramaan langkah dan kebijakan menteri dan Presiden itu menjadi pasti,” sebut dia.

    Dengan pergantian menteri, dia juga berharap program yang telah dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan optimal dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Harapan kita dengan adanya reshuffle ini, kondusifitas dan kepastian ekonomi lebih baik,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain itu, Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, serta Irfan Yusuf, sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilinya Dahnil Azhar.

    Sedangkan, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

    Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

    Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle yang Bikin Pucat

    Reshuffle yang Bikin Pucat

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kemarin. Tak ada angin tak ada hujan, bak petir di siang bolong yang menyambar beberapa menteri. Mereka kaget, mereka bingung, tapi keputusan Presiden tak bisa diganggu gugat. Dan menteri yang terkejut pucat seketika.

    Salah satu orang menteri yang terkena reshuffle kabinet berbagi kegelisahan dengan detikcom. Menteri itu tidak diberi kabar akan adanya reshuffle kabinet, tidak juga dipanggil Presiden, tapi benar-benar baru tahu pada hari di mana reshuffle.

    “Nggak ada info nggak ada kode, nggak dipanggil Presiden, di Istana juga nggak ada informasi,” demikian ujar sumber detikcom, Selasa (9/9/2025).

    Reshuffle kabinet yang mengejutkan ini langsung menjadi obrolan panas. Berhentinya menteri tentu saja juga bakal berimbas pada gerbong-gerbongnya. Santer terdengar isu ada sebutan sebuah geng dari Solo yang mulai dikurangi kekuatannya. Tapi ini bisa jadi baru sekedar lontaran kekecewaan orang yang kehilangan kursi menteri.

    Namun memang ada isu soal janji politik yang dilengkapi dengan periodisasi kerja sama. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Apakah reshuffle ini adalah periode pertama? Lagi-lagi itu adalah prerogatif Presiden.

    Kembali kepada reshuffle yang mengejutkan. detikcom pada malam sebelum reshuffle dilakukan sebetulnya sudah mendapatkan kabar akan adanya pengumuman reshuffle kabinet. Nama yang muncul kala itu baru dua menteri, Menkop dengan Menkeu. Bersama itu detikcom juga mendapat informasi Presiden sempat menegaskan empat kali mempersilakan apabila ada menteri mau mengundurkan diri.

    Kemudian dalam rapat tersebut Sri Mulyani yang masih menjabat Menkeu menegaskan akan tetap mengikuti perintah Presiden. Siapa sangka Sri Mulyani pun ikut di-reshuffle.

    Desas-desus santer, reshuffle ini terkait evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri juga terkait isu aktual terkini. Ada yang menyebut isu kasus hukum sampai perkara main domino bersama sejumlah orang berperkara, tapi dari Istana tidak ada penjelasan sama sekali terkait pertimbangan reshuffle kabinet. Memang sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jika ada yang penasaran, berikut jawaban Istana:

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    Pada reshuffle kabinet kali ini, Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Prabowo baru melantik Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi. Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono. Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    Presiden juga melantik menteri baru yakni Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Apa Triggernya?

    Seperti yang dibahas sebelumnya, reshuffle yang menyambar tanpa suara menimbulkan banyak spekulasi soal penyebab utamanya. Beberapa pihak pun menghubung-hubungkan isu terakhir dengan keputusan Presiden mengumumkan reshuffle kabinet.

    Apakah karena Sri Mulyani diusulkan mau mundur? Isu ini memang santer terdengar. Isu mundur Menkeu tentu bukan isu remeh temeh karena kursi Menkeu sangatlah strategis. Presiden bahkan sempat menegaskan empat kali mempersilakan menteri yang mau mundur, dan Sri Mulyani menegaskan kepada Presiden akan terap ikut arahan. Namun hasilnya tetap ada reshuffle kabinet.

    Apakah perkara efek domino? Ini benar-benar domino permainan ya bukan kiasan. Seperti diketahui, mantan Menteri P2MI Karding memang sempat ramai disorot publik karena bermain domino dengan Azis Wellang pada Senin (1/9) yang lalu. Meskipun sudah diklarifikasi Karding, tapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian Karding berkaitan dengan persoalan tersebut.

    “Ya harus diakui reshuffle kali ini adalah efek domino dari desakan publik dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan kinerja menteri,” kata Adi saat dihubungi, Senin (8/9/2025).

    Selain itu ada desas desus yang menyebar reshuffle kali ini belum selesai. Hal yang sangat wajar ada isu politik panas dibarengi dengan spekulasi para petualang politik. Isu itu muncul karena kursi Menko Polhukam dan Menpora belum jelas akan diisi siapa. Namun demikian sekencang apapun isunya tetap saja reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Lalu akankah Presiden membuat kejutan lagi?

    Halaman 2 dari 2

    (van/ygs)

  • Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Ferry Juliantonoakan menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Ferry Juliantono merupakan seorang Politisi Gerindra yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1967.

    Dikutip dari berbagai sumber, pada 1993, Ferry Juliantono menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

    Lalu, Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006 Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional.

    Selain menjadi Politisi Gerindra, Selama ini Ferry lebih dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Reshuffle yang Bikin Pucat

    5 Fakta Reshuffle Kabinet Prabowo yang Kedua

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran menteri atau reshuffle kabinet yang kedua selama kepemimpinannya. Kali ini, sebanyak lima menteri kena ganti dan satu menteri dilantik lantaran baru menjadi pos kementerian.

    Kelima menteri yang di-reshuffle, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara, satu menteri dilantik dari kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah.

    Simak rangkuman 5 fakta tentang reshuffle kedua di Kabinet Merah Putih dirangkum detikcom.

    1. 5 Menteri Diganti

    Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Pelantikan sejumlah menteri di Istana Negara, Senin (8/9/2025). (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo langsung melantik pengganti mereka. Namun hanya untuk Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi.

    Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono.

    Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    2. Kepala BP Haji Jadi Menteri Haji

    Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    3. Alasan Prabowo Reshuffle

    Kabar reshuffle kabinet oleh Prabowo muncul mendadak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo melakukan reshuffle kabinet.

    Pras mengatakan Prabowo melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja anak buahnya.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    4. Menko Polkam Dijabat Ad Interim

    Prabowo mencopot Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam. Saat ini Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk posisi Menko Polkam.

    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugasnya menjadi Menko Polkam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Posisi Menko Polkam saat ini diisi oleh Menko Ad Interim. Prasetyo belum mengungkap siapa posisi Menko Ad Interim itu.

    5. Karding Sempat Viral Main Domino

    Abdul Kadir Karding juga dicopot Prabowo dari jabatan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Karding sempat jadi sorotan usai viral foto dirinya sedang bermain domino bersama sosok berperkara pembalakan liar, Azis Wellang. Dalam foto itu terlihat juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang ikut bermain domino.

    Karding, yang juga Sekjen Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), mengklarifikasi soal foto viral tersebut. Dia mengatakan apa yang terjadi di lokasi hanya permainan domino semata.

    Menteri Karding menjelaskan pada Senin (1/9) bahwa KKSS melakukan pertemuan rutin. Seluruh pengurus datang saat itu di antaranya Andi Rukma Nurdin dan Andi Bohar (Wakil Ketua Umum KKSS), Azis Wellang (Wakil Bendahara Umum KKSS), M Fachri (Wasekjen KKSS), Riswan (Wakil Kepala Sekretariat KKSS), Abdul Rahman (Staf Sekretariat KKSS), dan Marwah (Staf Sekretariat KKSS).

    “Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan,” kata Karding dalam keterangannya, Minggu (7/9).

    Karding mengatakan, mulanya dia memang berniat menemui Raja Juli. Namun, kata dia, pada hari mereka berdua sepakat bertemu di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

    “Kebetulan saya sedang ada di Posko KKSS, saya dan Raja Juli akhirnya sepakat bertemu di Posko. Kami lalu ngobrol berdua di bagian belakang, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain,” ujarnya.

    Karding menambahkan diskusi antara dia dan Raja Juli berakhir pada pukul 23.30 WIB. Saat hendak pulang, Raja Juli lantas diajak oleh KKSS untuk bermain domino bersama.

    “Raja Juli lalu diajak main domino ditemani saya. Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Azis dan Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PORDI,” kata dia.

    Karding mengaku tidak pernah tahu latar belakang Aziz Wellang. Foto permainan domino tersebut dikirim ke WhatsApp Grup PORDI (Persatuan Olahraga Domino Indonesia) dan KKSS yang kemudian menjadi sorotan publik.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)